Dana Hibah Untuk Pilwalkot Paling Besar

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dana hibah yang digelontorkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya pada tahun 2018 jauh lebih besar, jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu bukan tanpa sebab, karena ditahun ini dana hibah dikeluarkan salah satunya untuk pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwalkot) Palangka Raya.

“Jika dibanding tahun sebelumnya, maka tahun ini dana hibah lebih besar dari tahun sebelumnya, karena adanya tahapan dan pelaksanaan pilwalkot,” ungkap Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, Ahmad Fordiansyah, Selasa (3/4/2018).

Disebutkan, anggaran dana hibah jika dihitung mulai dari tahun 2017 lalu hingga 2018 ini mencapai Rp.30 miliar lebih. Dengan rincian, untuk dana hibah bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya mencapai Rp.20 miliar. Selanjutnya untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palangka Raya mencapai Rp.3 miliar lebih, kemudian untuk Polri mencapai Rp.3 miliar lebih dan untuk TNI mencapai Rp.900 juta lebih.

“Semuanya telah droping dibagikan kesemua lembaga, mulai dari tahapan pilwalkot sejak tahun lalu sampai saat sekarang tuntas semua diberikan,” sebutnya.

Harus diakui lanjut Fordi, dana hibah untuk menghadapi pilwalkot lebih besar dianggarkan dari APBD Pemko Palangka Raya, sementara untuk hibah dibidang lain hanya menyesuaikan saja.
“Ya, karena adanya pilwalkot makanya dana hibah ini lebih besar dari sebelumnya. 

Begitu pula peruntukannya juga lebih dibandingkan  hibah yang lain,” terangnya menjelaskan.
Sementara terkait dana hibah lainnya, menurut Fordi juga disalurkan untuk bidang kesehatan dan bagi masyarakat yang tak mampu. Namun begitu dana hibah yang diperuntukan untuk bidang tersebut masih relatif kecil.

Contohnya, ada dana hibah bagi masyarakat yang sakit yang harus dirujuk ke rumah sakit (RS) luar kota Palangka Raya, karena mengalami penyakit yang serius, sehingga diperlukan dana transportasi. Maka disinilah pemko dapat memberikan bantuan. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Empat Orangutan Borneo Kembali Dilepas Liarkan Ke Alam Terbuka

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Empat individu orangutan Borneo (Pongo pygmaeus) akan dilepasliarkan di alam terbuka Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Selasa (3/4). Pelepasliaran yang dilakukan ini merupakan bagian dari kampanye #OrangutanFreedom dan diselenggarakan oleh Yayasan BOS bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah, Balai TNBBBR, dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) melalui program USAID LESTARI.

Pelepasliaran ini adalah yang ke-9 di TNBBBR, sehingga menambah jumlah orangutan yang dilepasliarkan menjadi 79 individu di kawasan taman nasional ini. Pelepasliaran ini juga didukung oleh Blue Bird Group dan Save the Orangutan (STO). 

Empat orangutan ini terdiri dari satu individu jantan berusia 13 tahun bernama Meong dan tiga betina bernama Hayley (13), Nabima (18) dan Tari (5). Keempatnya telah menjalani proses rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng Palangka Raya dan telah memiliki keterampilan dan perilaku yang memenuhi syarat agar bisa hidup mandiri di hutan.

Mereka akan dibawa dari Nyaru Menteng melalui perjalanan darat dan sungai selama 10-12 jam ke titik pelepasliaran di TNBBBR. Setelah dilepasliarkan, orangutan akan dipantau penuh setiap hari selama dua bulan, dan setelahnya, pemantauan dilakukan dua jam per hari selama setahun. 

CEO Yayasan BOS Jamartin Sihite mengatakan hingga saat ini lembaganya masih menerima bayi-bayi orangutan yang ditangkap dan dipelihara manusia. “Sejak Januari 2018 sudah ada 4 orangutan baru yang kami terima di dua pusat rehabilitasi orangutan kami, Samboja Lestari dan Nyaru Menteng tempat kami merawat sekitar 600 orangutan saat ini.

Kami sangat menghargai semua laporan dan temuan dari masyarakat, namun ini juga berarti masih banyak orang tidak menganggap serius konsekuensi hukum akibat memelihara orangutan,” tuturnya, Selasa (3/4/2018). (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Impikan Wisata Bukit Tangkiling Jadi Unggulan

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Ada beberapa obyek wisata di Kota Palangka Raya yang selama ini terus mendapat perhatian besar, baik dari Pemerintah Provinsi Kalteng, maupun Pemerintah Kota Palangka Raya . Seperti kawasan sebangau tepatnya obyek wisata air hitam di Kelurahan Kereng Bangkirai. Lalu kawasan Flamboyan Bawah di kelurahan Pahandut.

Kedua kawasan tersebut menurut Walikota Palangka Raya HM Riban Satia, terus ditata dan dipoles-poles agar bisa menjadi destinasi wisata unggulan. “Kawasan wisata air hitam terus ditata, dan kawasan Flamboyan Bawah bakal dijadikan kawasan water front city. Kedua obyek wisata ini menjadi zona destinasi wisata kedepan,” ungkapnya, Selasa (3/4/2018).

Demikian juga, kata Riban menginginkan agar obyek wisata Bukit Tangkiling di Kecamatan Bukit Batu yang selama ini lebih dahulu disentuh menjadi obyek wisata di Kota Palangka Raya, dapat dimaksimalkan kembali keberadaanya agar menjadi destinasi wisata unggulan. “Terus terang saya berangan-angan menginginkan obyek wisata Bukit Tangkiling dapat disentuh kembali, seiring kian tingginya pertumbuhan penduduk di wilayah itu,” cetusnya.

Banyak keuntungan apabila wisata Bukit Tangkiling mampu bergairah dalam menarik minat wisatawan. Baik dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan serta kearifan lokal.
“Warga di kawasan itu bermata pencaharian nelayan dan buruh tambang pasir dan batu. Nah, bila wisata Bukit Tangkiling bisa lebih menggeliat, maka warganya bisa diarahkan berusaha disana,”ujar Riban.

Sebenarnya tambah dia, keberadaan destinasi wisata akan mempengaruhi pola pikir warga di sekitar kawasan wisata. Hanya saja, untuk membangun kepariwisataan yang berdaya dan berhasil guna, bukan hanya  dilakukan pemerintah daerah itu sendiri. Semuanya perlu dukungan dan kerjasama dari banyak pihak serta pemangku kepentingan. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Sugianor : Setuju Pemangkasan Perda Tak Efektif

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dalam dua tahun terakhir ini Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan pemangkasan ribuan  peraturan daerah (Perda) yang dinilai tidak efektif dimiliki pemerintah daerah.
Menyikapi kebijakan tersebut, anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Sugianor mengaku setuju adanya pemangkasan perda yang dinilai tidak afektif tersebut. 

Pemangkasan ribuan perda  berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
“Untuk Palangka Raya sendiri, saya tidak tahu persis berapa banyak perda yang dimiliki. Namun  saya setuju bila perda yang tidak efektif dipangkas,” ungkapnya, Selasa (3/4/2018).

Harus diakui tidak sedikit keberadaan perda yang dimiliki pemerintah daerah tanpa disadari telah menghambat pergerakan pelaksanaan pembangunan. Sebut saja investor yang ingin berinvestasi harus terkendala dengan aturan  berupa regulasi-regulasi perda.

“Yang namanya perda tentu implementasinya tidak lepas dari regulasi dan birokrasi, kebanyakan berbelit-belit. Ada investor masuk, malah urung jadinya,” tandas Sugianor. Kedepan, ada baiknya perda yang selama ini tidak berjalan dan sulit diimplementasikan perlu dicabut, sehingga tidak menjadi halangan bagi keberlangsungan kebijakan pembangunan.

Sebelumnya Walikota Palangka Raya HM Riban Satia mengutarakan, hal yang sama.
“Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat rapat kerja dengan bupati dan walikota serta 
anggota DPRD kabupaten/kota, meminta pemerintah daerah (Pemda) memangkas perda tak efektif,”bebernya

Ada 42 ribu perda yang menjadi regulasi pemerintah daerah di Indoensia, termasuk di Provinsi Kalteng, yang mencakup perda, pergub, perwali dan perbub. Sehingga tidak bisa dipungkiri, banyaknya regulasi serta aturan yang dibuat pemerintah daerah malah membuat rumit masyarakat termasuk investor. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Parpol Terlambat Serahkan LPj Banpol Tidak Dicairkan

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Peringatan keras disampaikan bagi pengurus partai politik (parpol), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota di Kalimantan Tengah, bilamana terlambat menyerahkan laporan pertanggungjawabannya (Lpj) kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng, maka bantuan parpolnya (banpol) terancam tidak dicairkan.

Penegasan tersebut disampaikan langsung Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Ade Irwan Ruswana, saat acara penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Unaudited  tahun anggaran (TA)  2017, bertempat di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan  Kalteng, Senin (2/4/2018).

Menurutnya aturan tersebut telah mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan pihak BPK RI tentang pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. Karenanya, agar parpol dapat menerima bantuan dana dari pemerintah, maka partai harus mengikuti aturan yang berlaku.

“Jadi  kita ingatkan, bagi parpol  yang tidak melaporkan Lpj atas  bantuan keuanganannya, terancam tidak akan menerima bantuan parpol lagi dari pemerintah daerah pada tahun berikutnya,”tegas Irwan.

Jauh sebelumnya Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palangka Raya , Januminro mengatakan, untuk Banpol memang sudah dianggarkan pemerintah, namun demikian pemerintah tidak mudah  begitu saja mencairkan dana bantuan untuk parpol sepanjang belum ada hasil audit BPK terhadap LPj parpol.

“Saat ini kita masih menunggu hasil audit BPK terhadap LPj 9 parpol untuk tahun 2017. Bila dinyatakan clear atau memenuhi persyaratan, maka banpol bisa dicairkan di tahun 2018 ini, setelah ada ketetapan dari wali kota,”ungkapnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Tim Gabungan Di Palangka Raya Cek Peredaran Ikan Kaleng Makarel

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tim gabungan di Kota Palangka Raya melakukan pengecekan peredaran ikan kaleng makarel bercacing ke Swalayan Sendys, Jalan Tjilik Riwut Km 2, Senin (2/4/2018).

Tim gabungan ini terdiri dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.

Dalam inspeksi mendadak (Sidak)  tim meneliti satu per satu rak yang memajang kaleng iklan sembari mencocokan dengan 27 jenis ikan kaleng makarel yang telah ditarik izin edarnya oleh BPOM.

Hasilnya, tim gabungan tidak menemukan ikan kaleng jenis makarel yang dijual di Swalayan Sendys ini. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban mengatakan dalam Sidak ini yang dicari adalah produk makanan ikan kaleng bahan dasarnya makarel.

“Jadi masyarakat jangan salah persepsi. Ikan sarden sampai saat ini tidak masalah. Yang ditarik itu jenis ikan makarel,” timpal Kepala BPOM Palangka Raya, Trikoranti Mustikawati.

Meski begitu BPOM terus melakukan pengawasan untuk mengantisipasi peredaran ikan kaleng makarel bercacing di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Palangka Raya. 

Hanya saja sejauh ini dari hasil pengecekan BPOM di lapangan baru di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditemukan masih diperjualbelikan, namun sudah ditarik dari peredaran.

Secara bertahap BPOM akan melakukan pengawasan kepada swalayan lain, pasar modern, dan pasar tradisonal, termasuk toko sembako juga akan diawasi. (MC. Isen Mulang/engga)

Sertijab Kepala LPMP Kalimantan Tengah

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Tengah berganti, Senin (2/4/2018). Kepala LPMP Kalimantan Tengah yang baru adalah Sukaryanti menggantikan Krisnayadi Toendan.

Secara resmi pelantikan Sukaryanti sebagai Kepala LPMP Kalimantan Tengah dilakukan di Jakarta 29 Maret 2018 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun prosesi serahterima jabatan dari Krisnayadi Toendan ke Sukaryanti baru dilakukan, Senin (2/4/2018) di aula LPMP Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya.

Sebelum menjabat Kepala LPMP Kalimantan Tengah, sebelumnya Sukaryanti menjabat Kepala Seksi FPMP Kalimantan Tengah, sedangkan pengganti Sukaryanti adalah Aty Muyassaroh.

Sementara itu Krisnayadi Toendan kini menjadi dosen FKIP Universitas Palangka Raya (UPR) pada program studi teknologi pendidikan. Krisnayadi hampir 11 tahun lebih menjabat Kepala LPMP Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya Sukaryanti berjanji membawa LPMP Kalimantan Tengah lebih maju lagi dan akan memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) yang dianggap belum sempurna.

Sementara itu Krisnayadi Toendan berpesan kepada Kepala LPMP Kalimantan Tengah yang baru harus bisa bersinergi dengan semua pihak untuk memajukan pendidikan di Bumi Tambun Bungai. (MC. Isen Mulang/engga)

Sewa Stan Palangka Fair 2018 Dinilai Terlalu Mahal

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio memimpin rapat persiapan pelaksanaan Falangka Raya Fair 2018, Senin (2/4/2018).

Rapat yang diadakan di Ruang Peteng Karuhei II ini juga dihadiri beberapa satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), termasuk para pelaku UKM yang tergabung dalam Asosiasi Akumandiri.

Dalam rapat ini Mofit menyarankan kepada panitia khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya agar mempersiapkan Palangka Raya Fair lebih matang, sehingga saat pelaksanaannya nanti bisa berjalan lancar.

Begitu pula SOPD lain yang terlibat seperti Satpol PP dan dinas perhubungan bisa menata kawasan lokasi Palangka Raya Fair 2018 supaya terlihat rapi.

Sedangkan untuk Badan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya juga diberikan tugas untuk mensiagakan armada di lokasi pameran untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam rapat ini belum ditentukan berapa stan pameran yang akan dibangun, karena masih belum final. Hanya saja untuk harga sewa stan sudah diestimasikan untuk ukuran besar seharga Rp10 juta.

Meski belum final, namun harga sewa stan semahal itu menurut pelaku UKM yang tergabung dalam Akumandiri dinilai terlalu mahal. Pemerintah Kota Palangka Raya disarankan menurunkan harga sewanya.

“Bagi kami harga sewa sebesar itu terlalu mahal, kalau mahal lebih baik bagaimana kalau kami pelaku UKM dibolehkan mendirikan stan sendiri,” saran pelaku UKM. (MC. Isen Mulang/engga)

Warga Pager Gotong Royong Songsong Penilaian Lomba Kampung Hijau

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Warga Kelurahan Pager, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya ramai-ramai melaksanakan gotong royong, Minggu 1/4/2018 pagi.

Budaya gotong royong ini digalakan kembali dalam rangka menyongsong penilaian lomba kampung hijau yang diadakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya.

“Fokus gotong royong ini membersihkan parit dan rumput yang ada di badan jalan,” tutur Kepala UPT Jekan Raya I pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya, Rendro Rismae Riyadi, Senin (2/4/2018).

Rendro menjelaskan untuk bisa lolos dalam penilaian kampung hijau maka indikatornya adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam bergotong royong cukup baik dan sering dilakukan.

“Minimal dalam sebulan tiga kali gotong royong dan wajib didokumentasikan berupa foto dan video,” tuturnya. Dalam lomba kampung hijau ada dua kategori yakni kelurahan dalam kota dan luar kota.

Kelurahan Pager merupakan salah satu kelurahan yang menjadi pesaing Kelurahan Petuk Katimpun. Dia berharap program kampung hijau ini dimanfaatkan masyarakat untuk berlomba menjaga lingkungan menjadi bersih dan asri. 

Pasalnya, bagi kelurahan yang juara dalam lomba kampung hijau nanti akan diberikan hadiah dari Pemerintah Kota Palangka Raya dan akan diberikan saat peringatan HUT Kota Palangka Raya pada Juli 2018. (MC. Isen Mulang/engga)

Penyusunan PMTB Diharap Memacu Iklim Inventasi

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya -Walikota Palangka Raya HM Riban Satia meminta agar data dari survey penyusunan disagregasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB)  Tahun 2018 dapat menjadi data instrumen penggerak ekonomi wilayah. “Terpenting lagi hasil dari disagregasi PMTB adalah dapat memacu peningkatan iklim investasi di Kota Palangka Raya.

Sebab investasi merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian,”ungkap walikota saat membuka rakor penyusunan disagregasi PMTB  Tahun 2018 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya, Senin (2/4/2018) di Ballroom Hotel Aquarius Palangka Raya. 

Dikatakan tahun 2018 telah dicanangkan pemerintah sebagai tahun investasi, dimana investasi diharapkan  mampu menggeser peran konsumsi rumah tangga yang saat ini menjadi penompang utama pertumbuhan  ekonomi Indonesia.

“Ada sepuluh prioritas nasional tertuang dalam rencana kerja pemerintah 2018, salah satunya  memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,”jelas Riban.

Sebab itulah dibutuhkan data investasi yang ditail untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Data yang dilaksanakan melalui survei penyusunan disagregasi PMTB juga diharapkan mampu menjadi institusi perbaikan iklim investasi.

“Para stakeholsder, baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat  sebenarnya memerlukan data fisik PMTB yang pada akhirnya keakuratan data yang disajikan merupakan data ril yang dapat dipertanggungjawabkan,” cetus Riban.

Sementara itu Kepala BPS Kota Palangka Raya, Agie mengatakan, dalam survey penyusunan disagregasi PMTB 2018 ini, pihaknya  mengharapkan kontribusi, kerjasama dan partisipasi lintas sektoral dan masyarakat secara luas.

“Pendataan survey yang dilakukan BPS ini sejalan dengan prioritas nasional 2018, yaitu di bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata serta perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan,”bebernya.

Pada kegiatan tersebut pihak BPS menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala BPS Kalteng, Hanif yahya, Kepala Bappeda Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP),Kota Palangka Raya, Murni. (MC. Isen Mulang.1/Engga)