Pemko dan DPRD Palangka Raya Serahkan Bantuan Korban Gempa di NTB

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebagai bentuk rasa duka cita dan kepedulian antara sesama anak bangsa Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bersama dengan pihak DPRD kota setempat, ikut memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pada 20 September 2018 yang lalu, pemberian bantuan itu  langsung diserahkan oleh Walikota Palangka Raya HM Riban Satia, didampingi anggota DPRD Kota Palangka Raya Riduanto, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, Absiah dan sejumlah pejabat BPKAD pemko lainnya.

“Bantuan berupa dana sebesar  Rp 150 juta, diserahkan oleh Walikota Palangka Raya kepada Sekda Provinsi NTB, H. Rosiady Husaenie Sayuti, bertempat di kantor Pemrov NTB,” ungkap anggota DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto, ketika dikonfirmasi, Minggu (23/9/2018).

Disampaikan, selain menyerahkan bantuan kemanusian, disana rombongan Pemko maupun DPRD Palangka Raya meninjau secara fisik sejumlah lokasi korban gempa.

Dimana dituturkan kondisi pasca gempa di Lombok memang sangat parah, bangunan hancur dan rusak. Bahkan berdasarkan data, ada sekitar 70 ribu rumah terkena dampak gempa.

“Kunjungan kami di NTB memakan waktu dua hari, yakni dari tanggal 20 sampai 21 September, terutama melihat lokasi dan kondisi wilayah Lombok Utara dan Lombok Barat sebagai pusat yang terkena dampak gempa paling parah,” terangnya lagi.

Semoga imbuh Riduanto, dengan adanya bantuan Pemko dan DPRD Palangka Raya, setidaknya bisa berkontribusi bagi upaya recovery dan memulihkan kondisi masyarakat. Termasuk aktivitas kepariwisataan dapat menggeliat kembali seperti semula.

Untuk diketahui tambah dia, pemko dan DPRD Palangka Raya telah mengalokasikan dana khusus bagi para korban gempa Lombok, yakni sebesar Rp 150 juta, yang bersumber dari dana tak terduga dalam APBD Kota Palangka Raya. (MC. Isen Mulang.1)

Kawasan Bundaran Burung Palangka Raya Perlu Trafick Light

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pertumbuhan ekonomi di Kalteng khususnya Kota Palangka Raya, sudah mulai menunjukan peningkatan, hal itu terlihat dengan padatnya arus lalulintas perdagangan yang keluar ataupun masuk ke “Kota Cantik”Palangka Raya.Terutama terlihat di kawasan Bundaran Burung Palangka Raya.

Zainal, warga sekitar kawasan bundaran itu mengatakan, arus mobilisasi kendaraan, baik angkutan umum, angkutan barang ataupun kendaraan roda dua, hilir mudik melintas kawasan bundaran burung.

Akan tetapi yang dikuatirkan kata dia, rambu-rambu lalu lintas pada jalur bundaran ini sangat kurang, sehingga beresiko terjadi kecelakaan disituasi padatnya arus pengguna jalan.

“Kami melihat rambu-rambu lalu lintas (lalin) yang masih kurang. Ini harus diperhatikan pemerintah daerah,” cetusnya dengan singkat, Minggu (23/9/2018)

Senada dengan itu, salah seorang wakil rakyat DPRD Kota Palangka Raya Alfian Batnakanti, meminta kepada pemerintah daerah, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi untuk memasang trafick light (lampu merah) di Bundaran Burung yang mengarah keluar kota.

“Menurut saya Bundaran Burung sudah pantas dipasang trafick light, karena arus lalu lintas yang keluar ataupun masuk sudah cukup padat. Terlebih pada beberapa kali terjadi laka lantas,” bebernya.

Kata Alfian, sebagai pintu masuk ibu kota Kalteng, dan untuk mempersiapkan diri sebagai ibu kota negara, rambu lalu lintas semacam itu perlu dibuat sejak awal. Bahkan semua lalin di jalan protokol hendaknya mendapatkan perhatian.

“Sudah selayaknya pemerintah daerah dapat membenahi rambu lalin, dan memasang pada titik-titik padat. Untuk rambu yang rusak hendaknya segera di perbaiki,” bebernya.

Dalam kesempatan itu Alfian mengingatkan dinas terkait untuk melakukan perawatan terhadap rambu lalu lintas yang sudah ada, sebab banyak yang mengeluhkan tidak sedikit kondisi lalin kurang diperhatikan. Bahkan sampai ada yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. (MC. Isen Mulang.1/engga)

DKPP Palangka Raya Bakal Gelar Operasi Steril Anjing Lokal

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Palangka Raya akan mengadakan operasi steril bagi anjing jantan lokal
pada momen memperingati hari rabies sedunia (HRS) yang jatuh pada tanggal 28 September ini. 

Kepala Seksi Kesehatan Hewan (Keswan) pada DKPP Kota Palangka Raya, Eko Hari Yuwono mengatakan, kegiatan tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada 27 September atau sehari sebelum peringatan HRS.

“Steril merupakan salah satu cara untuk mengendalikan jumlah anjing liar. Kelebihan jumlah anjing akan mengakibatkan banyak anjing menjadi terlantar dan tak bertuan sehingga rentan kena rabies,” ungkap Eko, Minggu (23/9/2018).

Untuk diketahui lanjut Eko, kegiatan steril pada anjing maupun terhadap kucing betina yang sering dilakukan selama ini, yakni mengacu pada pengangkatan organ reproduksi (ovarium, saluran telur, rahim), sementara steril pada hewan jantan berarti mengangkat testisnya.

Sterilisasi juga bertujuan mencegah hewan berkembang biak sehingga mengurangi over populasi hewan peliharaan. 

“Sterilisasi memberikan banyak manfaat kesehatan untuk hewan peliharaan dan juga mengurangi masalah perilaku tertentu yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Dengan mempertimbangkan berbagai keuntungan dari sterilisasi inilah maka DKPP tambah Eko, memasukkan kegiatan ini dalam rangkaian HRS di Palangka Raya tahun 2018. (MC. Isen Mulang.1/engga)

BKPP Palangka Raya Umumkan Formasi dan Tata Cara Pendaftaran CPNS 2018

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kabar gembira bagi para pencari kerja di Kota Palangka Raya. Pasalnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Palangka Raya sudah mengumumkan peneriman calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018.

Pengumuman formasi penerimaan CPNS itu, dapat diunduh di Web resmi BKPP Kota Palangka Raya maupun diumumkan di Kantor BKPP Kota Palangka Raya.

Formasi penerimaan CPNS 2018 untuk Kota Palangka Raya itu sendiri telah ditandatangani Walikota Palangka Raya tertanggal 22 September 2018.

Dalam pengumuman resmi yang dikeluarkan memuat tentang pendaftaran CPNS di Kota Palangka Raya yang akan mulai dibuka pada 26 September hingga 15 Oktober 2018.

Kemudian untuk pengumuman seleksi berkas akan disampaikan pada 17 Oktober  yang dilanjutkan dengan cetak nomor ujian secara online yakni terhitung tanggal 17-20 Oktober 2018.

Setelah itu dilanjutkan pada tahapan seleksi kompetensi dasar (SKD) maupun tahapan seleksi kompetensi bidang (SKB). Sedangkan untuk pengumuman hasil tes akan dilakukan pada tanggal 30 November 28 mendatang.

Sebelumnya Kepala Bidang Perencanaan Pembinaan dan Pengembangan ASN, BKPP Kota Palangka Raya Ellya Ulfah mengatakan, secara umum ada tiga formasi CPNS di lingkungan pemerintah kota Palangka Raya.

“Untuk tahun ini kita mendapat jatah 202 CPNS terdiri dari 77 tenaga guru, 57 tenaga kesehatan, 66 tenaga teknis dan dua tenaga guru honorer K2,” tuturnya, Sabtu (22/9/2018).

Kata Ellya untuk lebih detail secara keseluruhan formasi maupun persyaratan serta tata cara pendaftaran yang harus dipenuhi, maka bisa diunduh di ‘website’ resmi BKPP Kota Palangka Raya di
https://bkpp.palangkaraya.go.id/semua-download.html (MC. Isen Mulang.1/engga)

Penyebaran Guru di Palangka Raya Harus Merata

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Penyebaran guru di Kota Palangka Raya dinilai masih menumpuk di wilayah perkotaan. Sehingga membuat tenaga pendidik di daerah pinggiran menjadi kurang

Pernyataan itu diungkapkan anggota DPRD Kota Palangka Raya, Diu Husaini dalam kapasitas selaku juru bicara DPRD dalam acara paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ walikota akhir masa jabatan periode 2013-2018, Jum’at (21/9/2018).

Dengan belum meratanya penyebaran tenaga kependidikan ini, maka kata Diu, pihak DPRD Kota Palangka Raya meminta pemerintah kota untuk tidak mengizinkan guru dari daerah pinggiran pindah tugas ke perkotaan. 

“Sampai saat ini kami juga melihat sarana dan prasarana di sekolah pinggiran juga belum memadai. Termasuk di dalamnya keterbatasan kualifikasi tenaga pendidik,” katanya.

Dalam bagian lain kata dia,  lembaga legislatif juga meminta Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya menyelaraskan data pokok pendidikan (Dapodik) dengan kondisi di lapangan.

“Dinas Pendidikan diharap bisa mengatasi berbagai permasalahan itu termasuk menyediakan anggaran dalam rangka mengatasi masalah-masalah tersebut,”  katanya.

Sementara itu Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio yang hadir dalam paripurna tersebut mengungkapkan terima kasih atas dibukanya ruang kerja sama antara eksekutif dan legislatif selama masa kepemimpinan pihaknya. 

Ia berharap seluruh masukan dan rekomendasi serta catatan dari DPRD bisa menjadi masukan yang konstruktif untuk meningkatkan pembangunan dan kinerja pemerintahan selanjutnya.

“Perangkat daerah diharapkan bisa memperhatikan seluruh rekomendasi yang disampaikan, demi terciptanya harmonisasi dalam pembangunan. Tak lupa saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama selama ini,” kata Mofit. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Publikasi Seleksi CPNS Harus Jangkau Daerah Pelosok

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Ida Ayu Nia Anggraini meminta agar seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018, utamanya yang berada diruang lingkup Pemerintahan Kota Palangka Raya, harus diawasi secara ketat. 

Mulai dari pelaksanaan serta penyebaran informasi harus transparan. Karenanya terkait hal tersebut, maka pihak terkait di pemerintah daerah harus terus aktif mempublikasikan formasi serta persyaratan yang harus dipersiapkan bagi para calon peserta seleksi penerimaan CPNS.

“Publikasi adanya penerimaan harus bisa menjangkau daerah-daerah terluar dari Kota Palangka Raya. Sepengetahuan kami, jika banyak sarjana-sarjana kota ini tidak hanya berdomisili di pusat kota saja, tapi tersebar luas. Ini yang harus diperhatikan pihak terkait,” bebernya.

Menurut Nia, tidak sedikit masyarakat umum yang belum mengetahui secara jelas mengenai informasi dan formasi penerimaan pegawai negeri ini. Terlebih kerap beredarnya berita hoax dan simpang siur di media sosial sehingga membuat para calon peserta CPNS menjadi bingung.

“Ya, tidak sedikit pula para pencari kerja  mempertanyakan proses seleksi CPNS ini kepada pihak di DPRD Kota Palangka Raya,” ujarnya lagi, Jum’at (21/9/2018).

Selain itu lanjutnya, banyak pula yang menyampaikan bahwa yang menjadi permasalahan selama ini adalah berkenaan dengan publikasi informasi dan formasi lowongan kerja tersebut.

“Maka itu  kami berharap dalam waktu dekat bisa segera diatasi sebelum pembukaan pendaftaraan pada tanggal 26 September nanti, agar para peserta bisa mempersiapkan diri dengan matang,” pintanya.

Selain minta diawasi dan dilaksanakan secara terbuka, srikandi dari partai Gerindra ini juga mengingatkan kepada para calon peserta, jika nanti terpilih menjadi abdi negara maka harus bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dan siap ditempatkan di manapun.

“Kita tetap berharap jika putra-putri terbaik Kota Palangka Raya yang terpilih nantinya bisa menjadi abdi negara yang sepenuhnya berkomitmen teguh dalam membangun kota ini,”harap Nia. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Mental Kota Palangka Raya Siap Bila Dijadikan Ibukota

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dukungan positif disampaikan kalangan DPRD Kota Palangka Raya ketika pemerintah Kota Palangka Raya bersama Universitas Indonesia, Universitas Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya menggelar seminar nasional tentang optimalisasi penataan ruang kota Palangka Raya.

Seminar yang mengambil tema Palangka Raya Kota Harati, menyambut wacana pemindahan ibukota, yang dilaksanakan, pada 18 September yang lalu di Hotel Pullman Jakarta Indonesia, dinilai akan menjadi  langkah  untuk memperkaya ruang kajian dalam mewujudkan Kota Palangka Raya yang ideal dimasa akan datang.

“Kami sangat mengapresiasi seminar nasional itu, apalagi membahas tentang tata kelola kota. Maka itu sekarang tinggal ditunggu implementasinya dari pembahasan yang disampaikan. Kami DPRD siap untuk mendukung hal itu, ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Bheta Syailendra, Jum’at (21/9/2018).

Kata politisi PAN ini, pemindahan kota harus mampu mengelola penataan kota. Sebuah kota harus mempunyai nilai estetika dan suasana yang baik agar kota tersebut nyaman. Sehingga penataan kota harus optimal. Apalagi  Kota Palangka Raya mempunyai cita-cita luhur Bung Karno yaitu 3M yaitu modal, model dan modern.

Beta menilai, secara mental  Palangka Raya sudah siap menjadi ibukota pemerintahan. Walaupun sebelum menuju ibukota sesungguhnya, harus menyelesaikan tata ruang agar arah pembangunan bisa lebih tertata dan administrasi tata kelola juga bisa lebih baik.

“Saya yakin secara mental masyarakat Kalteng dan Palangka Raya telah siap, hanya saja tata ruangnya yang belum siap. Intinya kami apresiasi tetapi harus ada kerja nyatanya. Terutama usai seminar yang kemarin dilakukan,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Rumah Potong Unggas Perlu Fasilitas Penunjang

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sejak tahun 2017 yang lalu Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Palangka Raya telah membangun rumah potong unggas (RPU), dengan tujuan sebagai pusat pemotongan unggas yang terjamin kesehatannya.

Kabid Kesehatan Hewan dan Masyarakat Verteriner (Kesmavet) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Palangka Raya, Sumardi mengatakan, untuk bangunan utama RPU yang mengambil lokasi di Kelurahan Kalampangan telah selesai dibangun. 

Luasan lokasi pembangunan RPU itu sendiri setidaknya tersedia enam hektare, yang nanti dimanfaatkan guna membangun sarana pelengkap RPU lainnya.

“Bangunan utamanya sudah selesai di 2017 lalu, namun untuk fasilitas lainnya seperti bangunan kandang penampungan dan barak pekerja atau karyawan pemotong unggas, termasuk sarana peralatan penunjang pemotongan belum bisa dilakukan,” ungkap Sumardi, Jum’at (21/9/2018).

Menurut dia, tersendatnya pembangunan sejumlah fasilitas pendukung maupun peralatan penunjang di RPU tersebut, lebih dikarenakan anggaran untuk kelanjutan pembangunan, belum tersedia.

“Pemko Palangka Raya saat ini sedang mengalami defisit anggaran. Memang untuk alokasi anggaran pembangunan RPU sudah diajukan tetapi sekarang masih pada tingkat pembahasan antara legislatif dan eksekutif,” tambahnya lagi.

Kata Sumardi, selama ini Palangka Raya hanya memiliki rumah potong hewan (RPH) khusus untuk sapi dan kambing. Sedangkan untuk  RPU khusus ayam, bebek, kalkun, angsa, burung dara dan burung puyuh masih belum tersedia, sehingga dalam penyembelihannya masih dilakukan di kawasan perumahan atau pemukiman para pengelola.

“Pemotongan unggas di area pemukiman tentu dikuatirkan adalah dampaknya, baik dari sisi kesehatan maupun limbah. Dalam artian sulit diukur kelayakan kesehatan unggas,” terangnya.

Beda halnya lanjut Sumardi, kalau ada RPU sendiri, maka instalasi pembuangan air limbah (IPAL) sudah tersistem, selain itu pemeriksaan  kelayakan unggas sebelum diperjualbelikan ke masyarakat akan selalu dicek oleh petugas.

Dalam bagian lain, dengan adanya RPU setidaknya pemerintah kota mampu mengatur sistem retribusinya sebagai sumber PAD .

“Bayangkan saja dalam setiap harinya pemotongan unggas di Palangka Raya berkisar antara 20 sampai 25 ekor. Perda kita mengatur retribusi Rp 200 rupiah per ekor. Nah ini lumayan bagi pemasukan setiap harinya ke kas daerah,” cetus Sumardi. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pelanggar Perda Sampah Untuk Memberi Efek Jera

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kabid Kebersihan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya, M Alfath menjelaskan alasan diberlakukannya sidang di tempat bagi pelanggar Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan adalah untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di luar waktu yang telah ditentukan.

Sesuai perda, jam membuang sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) mulai pukul 16.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB. Jika bukan di jam itu, maka warga akan disidang di tempat dengan denda maksimal Rp1 juta dan kurungan badan selama satu bulan.

Alfath menegaskan selama ini petugas kebersihan mendapati banyak masyarakat membuang sampah di siang hari. Bahkan ada sebagian yang ditegur agar tidak membuang sampah di siang hari, namun justru dijawab tidak ada sanksinya.

Oleh dari itu melalui penegakan Perda No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan yang akan dimulai 1 Oktober 2018 oleh tim gabungan ini akan memberikan efek jera kepada masyarakat yang selama ini masih bandel buang sampah di siang hari.

Sementara itu Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio mengatakan saat ini prilaku sebagian masyarakat dalam membuang sampah ke TPS sudah mulai tertib, meski pun ada yang membuang di luar pukul 16.00 WIB-07.00 WIB.

Namun dia yakin dengan digalakkannya kembali penegakkan perda ini bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tertib membuang sampah ke TPS sesuai waktu yang diatur dalam Perda, sehingga memudahkan petugas kebersihan untuk mengangkut dan membuangnya ke TPA di Km 14 Jalan Tjilik Riwut. (MC. Isen Mulang/engga)

31 TPS akan Dijaga Anggota Selama Penegakkan Perda Sampah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio memimpin rapat koordinasi pengelolaan sampah dan kebersihan di Ruang Peteng Karuhei II, Jumat (21/9/2018) pukul 14.00 WIB.

Rapat ini untuk memfinalkan rencana penindakan terhadap pelanggar Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan oleh tim gabungan yang akan dimulai 1 Oktober 2018.

Karena itulah rapat ini menghadirkan semua pihak yang terlibat seperti pihak kecamatan, kelurahan, dinas teknis, Satpol PP, kepolisian, TNI, kejaksaan, dan pengadilan.

Dalam laporannya Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya menargetkan 31 tempat pembuangan sementara (TPS) akan dijaga secara bergantian oleh tim gabungan selama satu bulan.

Setiap TPS akan dijaga minimal lima personil terdiri dari 2 anggota Satpol PP, satu anggota polisi, satu anggota TNI, dan satu ASN Disperkim.

Tim gabungan ini akan menjaga TPS mulai pukul 08.00 WIB. Jika ditemui ada warga yang membuang sampah di siang hari maka akan dilakukan sidang di tempat dan dikenakan denda maksimal Rp1 juta dan kurungan badan satu bulan.

Karena itu melalui forum ini pihaknya mengimbau masyarakat Kota Palangka Raya agar membuang sampah ke TPS mulai pukul 16.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB. (MC. Isen Mulang/engga)