Pengentasan Kemiskinan Diperlukan Sinergitas

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Salah satu bagian dari visi dan misi Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya adalah pengentasan kemiskinan. Namun agar upaya tersebut dapat dilakukan secara optimal, maka pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri, akan tetapi harus ada sinergitas dengan banyak pihak.

Ungkapan itu disampaikan Asisten II Setda Kota Palangka Raya Ikhwansyah saat membacakan sambutan  Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, pada kegiatan seminar akhir kajian kriteria kemiskinan rumah tangga di Kota Palangka Raya, di ruang Peteng Karuhei (PK) I, Kantor Wali Kota Palangka Raya Kamis (15/11/2018).

Kata Ikhwansyah, membahas permasalahan kriteria kemiskinan, memang masih ada terdapat berbagai perbedaan. Terutama dalam pengukuran indikator miskin yang dilakukan berbagai pihak. Oleh sebab itu untuk menentukan kriteria kemiskinan perlu diterapkan melalui berbagai pendekatan kebutuhan dasar.

“Ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar
Lalu dari segi pengeluaran per kapita per bulan, juga menjadi salah satu variable yang akan dibandingkan dengan besarnya nilai garis kemiskinan,” jelasnya.

Tidak hanya itu saja kata Ikhwansyah, kriteria kemiskinan juga dapat ditandai dengan sisi lain. Seperti tidak adanya kesempatan mencapai standar hidup tertentu. Semisalkan, kecukupan pangan, kesehatan, keterlibatan dengan lingkungan sosial, penghargaan masyarakat serta pendidikan yang memadai.

Perlu diketahui kata Ikhwansyah, Kota Palangka Raya memiliki tiga wajah. Yakni wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan, sehingga memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah kota Palangka Raya dalam hal pengentasan kemiskinan termasuk pembangunan kota.

“Melalui kajian kriteria kemiskinan rumah tangga di Kota Palangka Raya, maka diharapkan hasilnya nanti dapat diaplikasikan sesuai kebutuhan dalam mengimplementasikan berbagai program pengentasan kemiskinan,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Media Bisa Ungkapkan Dugaan Pelanggaran Pemilu

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Untuk pertama kalinya pelaksanaan Pemilu 2019 dilakukan secara serentak yakni memilih presiden/wakil presiden sekaligus memilih anggota DPR RI, angota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. 

Sejalan dengan itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah, mengajak semua pihak, terutama media masa cetak dan elektronik untuk bisa berperan lebih aktif dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu.

“Kami menyadari bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 kali ini prosesnya cukup panjang. Bawaslu sendiri sadar bahwa untuk melaksanakan fungsi-pengawasan diperlukan peran media massa,”kata Ketua Bawaslu Kalteng, Satriadi, dalam siaran pers di Kantor Bawaslu Kalteng, Kamis (15/11/2018).

Fungsi-fungsi pengawasan yang dimaksudkan, lanjut Satriadi, diantaranya bahwa media massa sebagai sarana penyampaian informasi yang cukup cepat untuk mennginformasikan kepada semua pihak terkait dengan adanya pelanggaran- pelanggaran Pemilu. 

Disisi lain, media massa bisa menjadi sarana kontrol sosial yang bisa memberikan informasi ke publik terkait aktifitas peserta pemilu.

“Ya, salah satunya peran media massa yang juga diharapkan adalah membantu menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu,” cetus Satriadi.

Hal lain yang diharapkan dari media massa lanjut Satriadi, bahwa media bisa menginformasikan terkait hasil liputan pemilu, informasi tentang adanya dugaan pelanggaran pemilu, informasi terkait netralitas ASN, serta informasi tentang program pemerintah daerah yang terindikasi menguntungkan calon tertentu.

Terlebih ajakan untuk bersama-sama melakukan pengawasan pemilu ini juga sesuai dengan seruan yang disampaikan oleh Dewan Pers, yakni agar media harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol sosial secara profesional.

“Dengan keterlibatan media dalam pengawasan Pemilu 2019, maka kita berharap pelaksanaan pemilu di Kalteng bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkas Satriadi. (MC. Isen Mulang.1/engga)

ASN Dilarang Beri Like Postingan Kampanye Peserta Pemilu

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah, kembali mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak melanggar larangan selama  masa pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Ketua Bawaslu Kalteng, Satriadi mengatakan, larangan bagi para ASN sudah jelas dan tertulis, jika ASN harus menjaga netralitas selama tahun politik yakni  pemilu legislatif maupun pemilihan presiden.

“Dalam edaran juga  tertulis dasar hukumnya antara lain UU nomor 5 tahun 2014, UU nomor 10 tahun 2016, PP 53 tahun 2010, PP 42 tahun 2004, dan surat MenPANRB,” ungkapnya, saat menggelar siaran pers, Kamis (15/11) di Kantor Bawaslu Kalteng.

Dikatakan Satriadi, salah satu poin larangan bagi ASN yang saat ini terus mendapat pengawasan dari pihaknya adalah terkait dengan pemberian tanda like dan komentar postingan kampanye dari caleg atau peserta pemilu 2019 di media online atau media sosial.

“Sudah jelas, mengacu surat edaran KemenPAN-RB yang mengakomodasi UU ASN, bahwa ASN dilarang keras mengunggah foto pasangan calon bahkan me-like serta menyebarluaskan. Ini sanksinya yang paling berat adalah pemberhentian,” tandasnya.

Sementara itu anggota Bawaslu Kalteng Devisi Penindakan dan Pelanggaran, Edi Winarno mengatakan, medsos (facebook) maupun online saat ini, menjadi salah satu media yang banyak digunakan untuk kampanye atau mensosialisasikan diri para peserta pemilu. 

Kondisi tersebut akan sangat rawan, terutama bagi  ASN untuk melakukan pelanggaran berupa mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi dari peserta pemilu.

“Memang sejauh ini masih minim adanya tindakan pelanggaran. Kita akan terus berupaya melakukan pencegahan terutama bagi ASN agar terhindar dari pandangan bahwa mereka tidak netral,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Tunggakan Pelanggan PLN Palangka Raya Rp880 Juta

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Masalah menunggak membayar rekening listrik hampir dialami PLN diberbagai daerah. Begitu juga di Kota Palangka Raya.

PLN Area Palangka Raya mencatat hingga November 2018 jumlah tunggakan pelanggan mencapai Rp880 juta. Tunggakan sebanyak ini terbagi dalam dua rayon.

Dari dua rayon ini jumlah tunggakan yang paling banyak berada di rayon timur meliputi Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, dan sebagian Kecamatan Jekan Raya mencapai Rp790 juta.

Sedangkan rayon barat meliputi sebagian Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit hanya Rp90 juta. PLN pun terus melakukan upaya penagihan.

“Kami mohon partisipasinya pelanggan membayar tepat waktu mulai tanggal 1-20 setiap bulan. Jika lewat dari tanggal ini kena denda,” ucap Manager Bidang Perencanaan PT PLN UP3 Area Palangka Raya, Heri Priyo, Kamis (15/11/2018).

Heri menjelaskan jika ada pelanggan yang menunggak dan tetap tidak bisa membayar, maka PLN akan melakukan pencabutan KWH meter. Saat ini sudah 26 pelanggan yang diputus.

“Di rayon barat ada 5 pelanggan yang diputus dan rayon timur 21 pelanggan. Mereka tidak bisa bayar, sehingga KWH-nya terpaksa kita lepas,” tandasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Telat Bayar Listrik Bisa Pengaruhi PAD

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari berbagai pajak dan retribusi. Salah satunya pajak penerangan jalan (PPJ).

PPJ ini dipungut oleh PLN. Pajak ini dibayar oleh pelanggan PLN yang membayar rekening listrik. Besaran PPJ 9 persen dari total penggunaan daya listrik.

PPJ yang terpungut oleh PLN kemudian ditransfer ke rekening kas daerah. Namun dalam pelaksanaanya pemungutan PPJ kadang menunggak, karena pelanggan PLN menunggak bayar rekening listrik.

Menurut Manager Bidang Perencanaan PT PLN UP3 Area Palangka Raya, Heri Priyo khusus di Kota Palangka Raya hingga November 2018 ini saja ada tunggakkan Rp880 juta.

Dari Rp880 juta ini potensi PAD dari PPJ sebesar Rp7.920.000, namun potensi pendapatan daerah ini belum bisa terpungut karena pelanggan PLN juga belum membayar.

Menurut Heri lancar tidaknya pelanggan PLN dalam membayar tagihan listrik juga mempengaruhi kelancaran pendapatan daerah melalui pos PPJ ke kas daerah.

“Karena itu kami mengimbau kepada masyarakat untuk kiranya tertib membayar tagihan rekening mulai tanggal 1-20 setiap bulan agar PPJ juga lancar,” tegas Heri, Kamis (15/11/2018). (MC. Isen Mulang/engga)

KPU Palangka Raya Adakan Kursus Kepemiluan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya mengadakan kursus singkat kepemiluan atau election short course, Rabu (14/11/2018).

Pelatihan ini diikuti 100 peserta yang berasal dari berbagai kalangan dan paling banyak dari mahasiswa. Pelatihan ini dibagi dalam 5 kelas atau 20 peserta per kelas.

Pelatihan kelas A dilaksanakan pagi hari, kemudian kelas B siang hari dan kelas C dilaksanakan malam hari hingga pukul 20.00 WIB. Kelas D dan E akan dilaksanakan pada 20 November 2018.

Adapun materi pelatihan adalah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU No 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasti Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Kemudian sosialisasi PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum 2019 sebagaimana diubah menjadi PKPU No 28 Tahun tentang Kampanye Pemilu.

Selanjutnya PKPU No 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan PKPU No 20 Tahun tentang Pencalonan dan sosialisasi tungsura atau simulasi pemungutan suara.

Secara bergantian materi kepemiluan ini disampaikan oleh lima komisioner KPU Palangka Raya yakni Ngismatul Choiriyah, Syairi Abdullah, Abdul Sani, Trasmianto, dan Dwi Swasono.

Syairi Abdullah mengatakan bagi peserta pelatihan kepemiluan ini nantinya akan direkomendasikan oleh KPU sebagai anggota KPPS saat pemilu 17 April 2019. (MC. Isen Mulang/engga)

Sosialisasi Aplikasi Layananan Aspirasi Pengaduan melalui Spanduk dan Baliho

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Keseriusan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan transparan serta pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat Kota Palangka Raya terlihat dari komitmennya dengan menerapkan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), setelah secara resmi digunakan sejak 30 Oktober 2018 yang lalu serta dilaksanakan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis kepada admin koordinator dan pejabat penghubung di seluruh Satuan Organisasi dan Perangkat Daerah (SOPD).

Aplikasi LAPOR ini merupakan aplikasi yang dibangun atas kerjasama antara Kemernterian Pendayagunaan Aparatur (KemenPAN RB) , Ombudsman Republik Indonesia, Kantor Staff Kepresidenan yang bekerja sama dengan USAID

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya juga memastikan agar informasi terkait aplikasi LAPOR ini dapat sampai kepada masyarakat Kota Palangka Raya sebagai pengguna aplikasi ini, ungkap Yulia Kristalina, Kepala Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi saat ditemui awak Media Center Isen Mulang diruang kerjanya Kamis (15/11/2018)

Yulia juga menambahkan untuk saat ini kami telah sebarkan spanduk kepada 30 Kelurahan dan 5 Kecamatan serta baliho yang akan kami pasang di lingkungan Kantor Walikota Palangka Raya, selain itu juga informasi aplikasi LAPOR ini juga disampaikan melalui media sosial, media cetak dan media online milik Pemerintah Kota Palangka Raya.

Kami juga mengharapkan peran serta SOPD lainnya terutama yang berkaitan secara langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan juga peran aktif masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian aspirasi dan aduannya melalui aplikasi LAPOR, jika melalui website kirim ke www.lapor.go.id bisa juga melalui sms dengan format  PALANGKARAYA (spasi) ISI LAPORAN kirim ke 1708, tutupnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Palangka Raya Masih Kekurangan SDM Kelurahan Yang Melek TI

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang begitu pesat menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan pengetahuan TI yang handal dan inovatif. Inilah salah satu yang menjadi dasar dikembangkannya aplikasi Sistem Pelayanan Administrasi Kelurahan (SIPANDER) Kota Palangka Raya dengan tujuan memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi kelurahan yang efektif dan efisien.

Sebagai tindak lanjut di-launchingnya Aplikasi SIPANDER pada 17 Juli 2018 bertepatan dengan HUT Kota Palangka Raya, diadakan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi SIPANDER dengan mengundang seluruh Lurah dan perwakilan dari kecamatan se-kota Palangka Raya.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Sekda Kota Palangka Raya, Ikhwansyah bertempat di Ruang Rapat Peteng Karuhei II Kantor Walikota Palangka Raya, Rabu (14/11/2018).

Dalam kegiatan sosialisasi ini para lurah menyambut baik adanya aplikasi SIPANDER ini dengan harapan mampu mewujudkan pelayanan administrasi di Kelurahan menjadi lebih efektif dan efisien. Akan tetapi ada beberapa kendala yang disampaikan oleh peserta sosialisasi terkait implementasi dari aplikasi SIPANDER ini, antara lain permasalahan infrastruktur jaringan internet yang belum menjangkau sebagian kelurahan di kota Palangka Raya. 

Selain itu kendala yang paling banyak dikeluhkan adalah kurangnya SDM kelurahan yang melek TI, hal ini tentunya berdampak pada kurang efektifnya pelayanan administrasi di kelurahan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya sebagai leading sektor pengembangan TI di Palangka Raya tentunya akan berupaya menanggulangi segala permasalahan dan kendala yang dihadapi beberapa kelurahan, antara lain dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis demi peningkatan SDM berbasis TI. 

Terkait dengan infrastruktur jaringan internet, Kominfo memberikan solusi dengan penyediaan WIFI gratis untuk masyarakat di berbagai lokasi di Kota Palangka Raya, demikian yang disampaikan Ahmad Reza Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Diskominfo selaku narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini. (MC. Isen Mulang/ndk/engga)

Aplikasi SIPANDER Mendapat Respon Positif

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Surat menyurat merupakan salah satu jenis pelayanan terpenting di setiap kelurahan, terkait dengan aspek pelayanan kepada masyarakat dan sangat perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan di Pemerintah Kota Palangka Raya.

Beberapa kendala surat menyurat  yang terjadi di Kelurahan adalah dalam pembuatan surat di mana masih menggunakan mesin ketik ataupun membuat surat manual dengan komputer.

Melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, tim IT membuat suatu sistem administrasi surat menyurat yang terintegrasi melalui sebuah sistem pelayanan administrasi kelurahan Pemerintah Kota Palangka Raya yang disingkat dengan SIPANDER

Bertempat di Ruang Rapat Peteng Karuhei II Kantor Walikota Palangka Raya,  Asisten II Sekda Kota Palangka Raya, Ikhwansyah membuka Kegiatan Sosialisasi Sistem Pelayanan Administrasi Kelurahan Pemerintah Kota Palangka Raya (SIPANDER) yang dihadiri seluruh Lurah dan perwakilan dari Kecamatan se-kota Palangka Raya, Rabu (14/11/2018).

Dalam sambutan Walikota Palangka Raya yang disampaikan oleh Asisten II mengatakan Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi beserta tahapan-tahapan menjadi lebih transparan.

Pelayanan kepada masyarakat tidak  lagi manual akan tetapi menjadi “Pelayanan Publik Jaman Now,” tutur Ikhwansyah.

Sesuai dengan visi  dan misi Walikota  yaitu terwujudnya Kota Palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua dan tiga misi dari Walikota yaitu Smart Enviroment, Smart Society, Smart Economy, sangat mendukung dengan adanya aplikasi Sistem Pelayanan Administrasi Kelurahan Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi setiap kelurahan dalam melakukan pelayanan administrasi persuratan.

Dalam kegiatan sosialisasi ini para lurah menyambut positif adanya aplikasi Sipander ini dengan harapan mampu mewujudkan pelayanan administrasi di Kelurahan menjadi lebih efektif dan efisien (MC. Isen Mulang/iin/engga).

BKKBN Rangkul Media Perkuat Informasi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebagai wujud kemitraan dengan insan pers/media, maka Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Kalteng, mengadakan kegiatan Media Gathering yang dilaksanakan di Aula BKKBN Kalteng, Rabu (14/11/2018).

Kegiatan yang diikuti oleh media pendukung di Kalteng tersebut, menghadirkan Kasubag Analisis Berita dan Pendapat BKKBN Pusat, Sarana Media Komunikasi Media Komunikasi Pusat dan Wakil Ketua PWI Kalteng.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan SDM perwakilan KKBPK di Kalteng dalam menyebarkan informasi, sekaligus memperkokoh kemitraan yang sudah terjalin dengan media,” ungkap Nurul Hijah Plh Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng, yang mewakili Plt Kepala BKKBN dalam sambutannya, Rabu (14/11/2018).

Kata Nurul, melalui forum koordinasi kehumasan di BKKBN Kalteng, setidaknya dapat mewujudkan penyebarluasan informasi institusi dan program KKBPK di Provinsi Kalteng

Sedangkan, Kasubag Analisis Berita dan Pendapat BKKBN pusat, Tri Setyo Racmanto, saat menjadi narasumber, mengatakan, setiap kehumasan pada BKKBN harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Karena saat ini situasi dan kondisi harus dituntut serba cepat.

“Tantangan kita saat ini adalah demokratisasi, komitmen keterbukaan informasi publik, perlunya pesan tunggal pemerintah, rendahnya literasi media, dan revolusi teknologi informasi,” jelasnya.

Saat ini kata Tri Setyo, masyarakat akan lebih cepat dan mudah mengakses atau mendapatkan berita melalui media sosial, sebab berdasarkan data penggunaan internet kian meningkat bahkan durasi penggunaannya lebih tinggi.

“Seperti instruksi presiden terkait pemberitaan yaitu, jangan tunggu ditanya segera sajikan pembangunan atau capaian pemerintah secepat-cepatnya kepada masyarakat, lakukan konsolidasi dan koordinasi agar tersambung,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua PWI Kalteng, Harris Sadikin, mengatakan, bahwa media di Kalteng senantiasa selalu mendukung perkembangan setiap pemerintahan, namun media juga perlu menyajikan data yang akurat sehingga mampu memberikan informasi yang sebenarnya.

“Sebagai masukan, sebaiknya pemerintah bisa mengarahkan sebuah berita akan menuju kemana, sehingga dengan media apa yang akan dicapai oleh sebuah lembaga akan tercapai, dengan catatan data dan informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)