Program Dana Kelurahan Harus Masuk Musrenbang

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Bappeda Kota Palangka Raya, Ahmad Fordiansyah mengharapkan program yang akan ditangani oleh dana kelurahan sebaiknya dimasukkan dalam agenda Musrenbang.

Kenapa? agar dalam pelaksanaannya nanti tidak tumpang tindih dengan kegiatan atau program yang akan ditangani oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD).

“Meski dana kelurahan  dikelola oleh pihak kelurahan, namun sebaiknya kegiatan harus masuk Musrenbang,” tegas Fordiansyah, Selasa (19/3/2019).

Di sisi lain Fordiansyah menjelaskan anggaran untuk program fisik yang dibiayai dari dana kelurahan tidak ada batasan. Semuanya diserahkan oleh pihak kelurahan yang mengaturnya.

“Dalam ketentuan tidak ada batasan anggaran. Hanya saja diutamakan dana kelurahan untuk kegiatan fisik, pemberdayaan, dan kegiatan sosial,” jelasnya.

Fordiansyah mengingatkan kepada aparatur kelurahan agar nantinya bisa menggunakan dana kelurahan sesuai ketentuan, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. (MC. Isen Mulang/engga)

Draf Tunjangan Kinerja ASN Masih Dievaluasi Gubernur

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tahun ini Pemerintah Kota Palangka Raya berniat menaikan tunjangan kinerja (Tukin) bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN).

Tim anggaran daerah juga sudah menyusun besaran tunjangan kinerja yang akan diberikan, termasuk anggarannya juga sudah dialokasikan di APBD 2019.

“Namun hingga Maret ini ASN belum bisa mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja, karena masih dievaluasi gubernur,” kata anggota tim anggaran yang juga menjabat Kepala Bappeda Kota Palangka Raya, Ahmad Fordiansyah, Selasa (19/3/2019).

Fordiansyah menjelaskan saat ini Peraturan Walikota Palangka Raya yang mengatur besaran tunjangan kinerja ASN masih dievaluasi oleh tim provinsi.

Sampai saat ini ASN lingkup Pemko masih menerima Tukin dengan hitungan yang lama. Fordiansyah memastikan jika nanti Tukin naik, maka besaran Tukin akan diberikan sesuai tanggal penetapannya.

“Kalau ditetapkan sejak Januari 2019, maka kenaikan Tukin harus dirapel sisanya, tapi kalau naiknya sejak dilakukan evaluasi, maka tidak ada rapel,” tegasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Gelar Karya Kalteng Ajang Promosi IKM

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan pameran Gelar Karya Kalteng 2019 yang diselenggarakan mulai tanggal 16-20 Maret 2019 bertempat di Lapangan Temanggung Tilung Kota Palangka Raya. Acara ini diikuti oleh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Acara dengan Tema “Mahakarya Dayak ke Pentas Dunia” ini dibuka dengan pengguntingan pita oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib H. Said Ismail Sabtu (16/3/2019) pukul 19.00 WIB.

Pemerintah Kota Palangka Raya pada kegiatan ini diwakili oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palangka Raya menampilkan produk-produk hasil olahan kayu dari Industri Kecil Menengah (IKM) Sentra Temanggung Tilung seperti partisi bermotif khas Kalteng, meja, kursi, ukiran, sumpit, serta berbagai macam furnitur rumah tangga, yang selama ini menjadi binaan Disperindag Kota Palangka Raya, demikian yang disampaikan Syamsul Rizal selaku Kabid Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan Disperindag Kota Palangka Raya di sela-sela acara pembukaan.

Selain itu dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi ajang bertemunya para pemilik IKM dan pengusaha dari berbagai sektor dengan konsumen dan bahkan dapat menjadi tempat pertukaran informasi antar pengusaha, pungkas Syamsul.

Ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan pada pameran ini antara lain, Gelar Karya Unggulan, Gelar Karya Seni dan Budaya, Seminar dan Forum, Pameran Alutsista, Gelar Kuliner, dan Gelar Hiburan Rakyat. (MC Isen Mulang/gnd/engga)

Perlunya Kebijakan dan Solusi Tentang Area Blank Spot

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Rapat Koordinasi Bidang Pos Telekomunikasi dalam rangka sinkronisasi program/ kegiatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dipimpin Damek, Kepala Bidang TIK Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (Diskominfosatik), Senin (18/3/2019) di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk menyerap usulan dan permasalahan yang dihadapi Diskominfo Kabupaten/Kota yang nantinya untuk bahan Rapat Koordinasi Teknis sehingga dapat diimplementasikan selanjutnya.

Rapat ini dihadiri oleh Diskominfo Kota Palangka Raya, Barito Utara, Barito Timur, Murung Raya, Pulang Pisau, Gunung Mas dan Kotawaringin Timur.

Topik dari Diskominfo Kabupaten Barito Utara menyampaikan tentang bagaimana solusi terbaik untuk titik blank spot dalam rangka pelaksanaan Pemilu yang akan berlangsung, karena KPU di daerah Barito Utara meminta untuk fasilitasi internet  disetiap Kecamatan, maka dari itu beliau menyampaikan agar  semua provider berpartisipasi dalam mendukung kegiatan pemerintah, apalagi Pemilu dalam waktu dekat ini.

Dan beliau berharap melalui Diskominfosatik Provinsi Kalteng  adanya kejelasan kewenangan dan dapat mengakomodir  urusan pos dan telekomunikasi, karena  kewenangan sekarang ada dipusat bukan didaerah lagi, jelasnya seperti frekuensi dan perijinan telekomunikasi yang menangani adalah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon),  jadi untuk tugas Kominfo  sendiri di bidang pos dan telekomunikasi belum jelas.

Sugiono Kadis Diskominfo Kabupaten Murung Raya mempersoalkan area blank spot yang ada didaerahnya, dan bagaimana solusi yang terbaik, ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Wahdaniaty dari Diskominfo Kabupaten Pulang Pisau bahwa jangankan di desa pelosok di perkantorannya pun terkadang kesulitan sinyal.

“Blank spot permasalahan yang perlu diperhatikan bersama karena sekarang di era digitalisasi sistem informasi sangat utama, kebijakan apa yang harus diambil untuk mengatasi jaringan,   disampaikan  perwakilan dari Kabupaten Gunung Mas.

Untuk Kotawaringin Timur permasalahan terkait masalah bts, data kami ada 114 bts yang berdiri, namun sekitar 28 desa di Kotim masih mengalami  blank spot, ternyata saat ditelusuri banyak bts yang tidak aktif dikarenakan alat alat yang dipasang sering hilang ujar Linda dari Diskominfo Kotim , bagaimana cara untuk bisa menangani masalah tersebut ujar Linda.

Aratuni Kadis Dinas Kominfo Statistik Persandian Kota Palangka Raya mengajak untuk membangun opini bersama di Kalimantan Tengah, membangun peradaban karena kominfo mempunyai peran sentral di pemerintahan, walaupun masih dalam keterbatasan kewenangan, ayo apa yang kita bisa lakukan kita lakukan, ujarnya.

Selalu  berinovasi untuk kemajuan kominfo, pemerintah daerah dan pembangunan di era digitalisasi imbuhnya.

Terkait usulan dan permasalahan yang dihadapi Diskominfo Kabupaten/Kota ini akan kami akomodir dan akan kami laporkan ke pimpinan, sebagai bahan menentukan kebijakan selanjutnya dan dapat dicari solusi yang tepat agar permasalah bersama ini bisa tertangani, ujar Damek saat menutup rapat tersebut.(MC.Mulang/wulansa/engga)

Walikota Harapkan Ikuti, Kawal dan Dukung Kegiatan TORA

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin yang diwakili Ikhwansyah Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya menghadiri sekaligus membuka  Acara Sosialisasi Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan/Tanah  Objek Reforma Agraria (TORA) Tahun 2019, Senin (18/3/2019), di Hotel Aquarius Palangka Raya.

Secara khusus di wilayah kota Palangka Raya telah terindentifikasi lokasi pemukiman atau lahan garapan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang terdapat di dalam kawasan hutan, kondisi seperti ini kalau dibiarkan akan menjadi bom waktu dan konflik dikemudian hari, sehingga diperlukan solusi  dan kebijakan yang disesuaikan dalam penyelesaiannya. Salah satu solusi yang sekarang adalah melalui kegiatan tanah objek reforma agraria (TORA), yang saat ini sedang berproses.

Walikota sangat mengharapkan agar pihak terkait beserta seluruh aparat delegasi dari Kecamatan dan Kelurahan agar sungguh-sungguh mengikuti, mengawal dan mendukung kegiatan tersebut, karena hal ini sangat penting bagi daerah khususnya masyarakat kota Palangka Raya, agar kepastian hukum terhadap lahan okupasi di daerah yang sulit dijangkau yang secara status berada dalam kawasan hutan, dapat dengan tuntas direalisasikan.

Dengan demikan pada tahun-tahun mendatang pembangunan infrastruktur  fisik, perekonomian dan jasa untuk masyarakat di kecamatan maupun kelurahan yang terbatas karena persoalan hutan, diharapkan dapat terwujud dengan layak, realistis dan mampu kita capai melalui dukungan, kerja keras dan komitmen kita bersama, lanjut nya.

Saya berpesan kata Fairid dalam rangka menyukseskan kegiatan TORA ini ada beberapa hal yang perlu kita siapkan dan tempuh.

Pertama akan ada SOPD yang ditunjuk menjadi leading sektor penyelesaian kegiatan TORA. Dan apabila diperlukan kita akan buatkan SK khusus sampai dengan tingkat kecamatan dan kelurahan.

Kedua, dikarenakan terbatasnya waktu pendaftaran permohonan TORA yang hanya 30 hari setelah acara sosialisasi ini, maka diperlukan dengan jelas semua dokumen permohonan kepada Gubernur secara komplit dan memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Ketiga, lancarnya koordinasi dan share data antar instansi di kota dan provinsi akan menjadi faktor penentu keberhasilan kegiatan ini. 

Mudah-mudahan atas segala yang kita kerjakan memberikan daya manfaat bagi terwujudnya kota Palangka Raya yang maju, pungkas Fairid (MC. Isen Mulang/Ykris/ foto by. Prokom/engga)

Pemko Palangka Raya Mendukung Kegiatan TORA

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) seluas 15.300.00 hektare sebagai kawasan hutan. Implementasinya sangat berpengaruh nyata terhadap penerapan kebijakan pembangunan dalam pemanfaatan ruang dan fungsi kawasan, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012.

Penunjukan ini kata Walikota Palangka Raya Fairid Naparin yang disampaikan Ikhwansyah Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya pada acara Sosialisasi inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan atau tanah objek reforma agraria (TORA), Senin (18/3/2019) di Hotel Aquarius Palangka Raya.

Program nawacita pemerintahan Jokowi menyebutkan yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. Hal ini ditempuh dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Ïndonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektare.

Sejalan dengan program kerja prioritas pembanguan nasional yang tertuang dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019 ungkap Fairid, bahwa pemukiman, lahan garapan masyarakat, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang masih berada dalam kawasan hutan diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya, yang belum mendapat persetujuan perubahannya dari pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lanjut Fairid Kepastian hukum terhadap kepemilikan asset atau lahan merupakan hak azasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa. Oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkat derajat kesejahteraan masyarakat yang wajib dilaksanakan berdasarkan norma non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkeadilan.

Pemerintah kota Palangka Raya menyambut baik dan siap mendukung rangkaian kegiatan TORA yang sampai saat ini sudah pada tahap sosialisasi inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan/ TORA. (MC. Isen Mulang/Ykris/foto by. Prokom/engga)

Pemko Palangka Raya Belasungkawa atas Korban Banjir Bandang di Sentani

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya Fairid Naparin atas nama masyarakat dan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyampaikan rasa duka mendalam atas peristiwa tanah longsor dan banjir bandang yang menewaskan sedikitnya puluhan orang dan mencederai masyarakat di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

“Ungkapan rasa berbela sungkawa dan turut berduka saya sampaikan atas nama pribadi maupun masyarakat dan Pemerintah Kota Palangka Raya atas tanah longsor dan banjir bandang di Sentani. Terutama bagi para korban, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka,”tutur Fairid, Senin (18/3/2019).

Fairid mengungkapkan,  jika musibah tersebut merupakan keperihatinan bersama. mudah-mudahan kata dia musibah seperti itu tidak lagi menimpa daerah manapun.

“Semoga masyarakat di Sentani diberikan kesabaran dan tawakal atas peristiwa ini. Yang sudah menjadi korban mudah-mudahan diterima di sisi Allah,” ucapnya.

Fairid pun mengajak masyarakat Palangka Raya untun sejenak menundukkan kepala, berdoa kepada Allah SWT untuk saudara kita yang sedang alami musibah bencana alam, sehingga mereka diberi kemudahan dalam menghadapinya.

“Mari kita berdoa semoga Allah SWT memberi kekuatan dan ketabahan bagi saudara kita yang terkena musibah tersebut. Kita juga berdoa untuk Kota Palangka Raya tetap aman dan kondosif,” harapnya, seraya mengatakan Pemko Palangka Raya akan melakukan koordinasi bersama pemerintah provinsi terutama terkait bantuan kemanusiaan untuk masyarakat di Sentana. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Raperda Drainase Palangka Raya Masih Mengacu UU Nomor 7 Tahun 2004

MEDIA CENTER, Palangka Raya-DPRD Kota Palangka Raya menemukan fakta, jika Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumberdaya air, yang  menjadi acuan dasar Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) drainase ternyata telah dicabut dan tak berlaku lagi berdasarkan putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013.

Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung, mengatakan,  jika hal tersebut terungkap manakala anggota DPRD kota melaksanakan kegiatan kaji banding disejumlah tempat di Provinsi Jawa Timur untuk mempelajari produk hukum dan sistem pengelolaan drainase perkotaan.

“DPRD Kota Palangka Raya menemukan fakta baru. Dimana 90 persen dasar hukum raperda drainase kita substansinya mengacu kepada UU No 7 Tahun 2004 tersebut. Ternyata setelah kaji banding di Probolinggo, terungkap jika UU itu sudah dicabut,”bebernya,Senin (18/3/2019).

Nenie menuturkan,  awalnya Pemerintah Kabupaten Probolinggo,  pada tahun 2015 sudah menyusun perda drainase yang berlandaskan kepada UU yang sama dengan Pemko Palangka Raya.Namun pada akhirnya mencabut  dan mengganti dengan Peraturan Bupati (Perbup).

Dasar dicabutnya UU Nomor  7 Tahun 2004 tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945, sehingga secara umum Pemkab Probolinggi memberlakukan kembali UU No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. 

“Pemkab Probolinggo berpandangan,  jika tetap mengacu kepada aturan yang telah dicabut, maka konsekuensinya adalah peraturan yang dibuat berdasarkan UU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,”jelasnya. 

Maka dari itu kata Nenie,  pihak DPRD Palangka Raya akan melakukan konsultasi bersama pihak terkait lingkup Pemko Palangka Raya untuk membahas hal tersebut. Terutama untuk mempelajari undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang masih berlaku.

“Dinas PUPR juga dalam waktu dekat akan berkonsultasi ke Kementerian PUPR Pusat untuk mempelajari kembali Peraturan Menteri (Permen) yang bisa menjadi landasan utama dalam menyusun raperda pengelolaan drainase ini,”ucapnya. 

Menurut Nenie,  pihak dewan akan tetap secara konsisten menyelesaikan raperda tentang pengelolaan drainase, mengingat tingkat kebutuhannya dimasyarakat sangatlah tinggi. “Dukungan masyarakat diperlukan,  mengingat raperda ini penting karena mengatur hak, tugas serta kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam mengelola drainase, termasuk mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran aturan,”tutupnya. (Isen Mulang.1/engga)

Warga Luar Provinsi Tidak Bisa Nyoblos di Kalteng

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dari puluhan orang yang mengunjungi stan KPU di lokasi pameran Jalan Temanggung Tilung, Kota Palangka Raya juga ada dari luar provinsi.

Salah satunya Beta Priyono. Dia merupakan warga Palembang, Provinsi 
Sumatera Selatan. Dia tinggal di Palangka Raya dalam rangka tugas kerja dari perusahaan.

Beta bersama istrinya tinggal di Jalan Menteng 18. Namun karena per 17 Maret 2019 layanan pindah memilih atau kepengurusan formulir A5 sudah ditutup KPU, sehingga dia tidak bisa memberikan hak pilihnya saat pemilu 17 April 2019, kecuali harus balik ke kampung halamannya.

Nasib serupa juga dialami Ahmad. Perantau asal Jambi ini juga terancam tidak bisa memberikan hak pilihnya. Meski sudah punya E-KTP, namun dia tidak sempat mengurus A5 hingga batas terakhir Minggu 17 maret 2019.

Begitu pula dengan Nurul Huda dari Tarakan dan Irvan perantau dari Gendang Sari, Demangan Sari, Boyolali serta Amirudin dari Japara, Provinsi Jawa Tengah tersebut.

Nurul Huda, Irvan, dan Amirudin juga tidak sempat mengurus A5. “Kalau cuma untuk kepentingan mencoblos, tidak mungkin kami pulang ke kampung, karena jauh dan perlu biaya banyak,” Nurul kepada Edwan Dani Anggota Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang menjaga stan KPU di lokasi pameran Jalan Tamanggung Tilung, Palangka Raya, Minggu (17/3/2019) malam.

Beta Priyono, Ahmad, Nurul Huda, Irvan, dan Amirudin berharap kepada KPU mengeluarkan kebijakan baru, sehingga para perantau yang telah memiliki E-KTP tetap diakomodasi saat pemilu 17 April 2019, misalnya dibukanya layanan A5, sehingga mereka nanti bisa ikut memberikan hak pilihnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Punya E-KTP Tidak Masuk DPT, Mau Ikut Memilih Harus Kembali ke Daerah Asal

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sampai saat ini banyak warga yang namanya tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT), padahal mereka sudah memiliki E-KTP.

Di sisi lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) seluruh Indonesia sudah menutup layanan pindah memilih atau kepengurusan formulir A5 per 17 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.

Dari sekian banyak warga yang memiliki KTP, namun belum masuk DPT ini adalah Wahyuni Said dan Misna Wati. Wahyuni merupakan warga Kabupaten Kotawaringin Barat dan Misna warga Kabupaten Gunung Mas.

Keduanya tinggal di Kota Palangka Raya untuk menempuh pendidikan. Saat pemilu 17 April 2019, keduanya berniat untuk ikut memberikan hak pilihnya saat pemilu.

“Saya di Palangka Raya di Jalan Batusuli,” tutur Wahyuni kepada Edwan Dani, Anggota Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang menjaga stan KPU di lokasi pameran Jalan Tamanggung Tilung, Palangka Raya, Minggu (17/3/2019) malam.

Sementara itu Ketua KPU Kota Palangka Raya, Ngismatul Choiriyah menjelaskan sejak ditutupnya layanan kepengurusan formulir A5, maka warga yang namanya belum masuk DPT disarankan untuk balik ke daerah asalnya, sehingga mereka bisa ikut memilih.

Namun jika mereka tetap tinggal di domisili yang baru, tidak sesuai alamat KTP, maka mereka tidak bisa memberikan hak pilihnya, karena kepengurusan A5 sudah tidak bisa lagi, kecuali ada kebijakan baru dari KPU RI. (MC. Isen Mulang/engga)