MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya mengadakan rapat pleno penetapan daftar pemilih sementara (DPS), Kamis (15/3/2018).

Penetapan DPS untuk pemilihan calon walikota dan calon wakil walikota Palangka Raya ini dihadiri panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan perwakilan tim pasangan calon.

Dalam rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Kota Palangka Raya Eko Riadi ditetapkan DPS Pilkada serentak 2018 sebanyak 178,231 jiwa dengan rincian laki-laki 88,536 jiwa dan perempuan 89,695 jiwa.

Jika dirinci DPS untuk Kecamatan Pahandut 60,674 jiwa, Kecamatan Bukit Batu 8,723 jiwa, Kecamatan Jekan Raya 93,093 jiwa, Kecamatan Sabangau 13,446 jiwa, dan Kecamatan Rakumpit 2,295 jiwa.

DPS Pilkada Kota Palangka Raya dipastikan masih akan bertambah, karena masih ada daftar pemilih potensial non e-KTP sebanyak 15,268 jiwa dengan rincian laki-laki 6,921 jiwa dan perempuan 8,347 jiwa yang belum ditambah dengan DPS yang diplenokan tersebut.

Dari 15,268 jiwa tersebut paling banyak daftar pemilih potensial non e-KTP berada di Kecamatan Pahandut 1,364 jiwa, Kecamatan Bukit Batu 584 jiwa, Kecamatan Jekan Raya 10,924 jiwa, Kecamatan Sabangau 1,766 jiwa, dan Kecamatan Rakumpit 630 jiwa.

Kemudian daftar pemilih potensial non e-KTP ini selanjutnya oleh KPU diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk diverifikasi ulang.

Jika datanya memang ada, maka nanti bisa dimasukan menjadi daftar pemilih tetap (DPT). Anggota KPU Kota Palangka Raya, Wawan Wiraajmaja menjelaskan adanya daftar pemilih potensial non e-KTP ini karena saat dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) status datanya meragukan.

Misalnya saat didatangi petugas PPDP keberadaan alamat tidak ada dan bisa juga yang bersangkutan itu namanya sudah terekam e-KTP, namun masih menggunakan surat keterangan (Suket). (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Menjadi tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) itu tidak mudah. Banyak tantangan yang dihadapi saat melakukan verifikasi data warga kurang mampu.

Paling banyak masalah yang ditemukan tim pendamping PKH Kota Palangka Raya adalah nama-nama warga yang harus diverifikasi tidak bisa ditemukan saat diverifikasi.

Tantangan berikutnya saat tim menghadapi orang yang mampu, tapi ngaku miskin dengan harapan bisa mendapatkan bantuan non tunai dari Kementerian Sosial.

Meski mengaku miskin, namun oleh tim tetap dicoret. “Ada yang sampai marah, karena namanya kita coret, karena yang bersangkutan sudah tidak miskin lagi,” cerita Ketua Koordinator Kota PKH Palangka Raya, M Syahrun, Rabu (14/3/2018).

Syahrun menuturkan setiap tim pendamping turun ke lapangan dan bertemu kepada warga selalu memberikan penjelasan jika PKH ini hanya diperuntukan bagi warga kurang mampu.

Jika warga kurang mampu sudah diberikan bantuan dan kemudian status sosialnya meningkat, maka program non tunai yang diberikan tersebut akan ditarik.

Namun dalam penarikan program ini terkadang tim pendamping PKH mengalami kendala saat akan menarik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari warga. 

Sebab sesuai aturan dan bentuk pertanggungjawaban kepada Kementerian Sosial bahwa kartu tersebut harus ditarik bila keluarga penerima manfaat (KPM) sudah berubah status tidak miskin lagi. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya- Program nasional pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di tahun 2018, terus bergulir dari pemerintah pusat ke daerah. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah  program tersebut terus dijalankan.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalteng, Pelopor, mengatakan pihaknya menargetkan untuk menuntaskan program PTSL di tahun 2018 dengan melakukan pendataan terhadap 140.000 bidang tanah.

“Sebanyak 140.000 bidang tanah yang tersebar di 13 kabupaten/satu kota di Kalimantan Tengah menjadi target pendataan,”ungkapnya, Rabu (14/3/2018).

Pelopor yang baru saja menjabat sebagai kepala BPN Kalteng ini melanjutkan, target pendataan sebanyak itu akan membantu masyarakat, terlebih  bagi mereka yang memiliki  dokumen tanah dan memenuhi persyaratan, maka  akan mudah dikeluarkan sertifikat.

“Kami optimis bahwa target program PTSL tahun 2018 ini akan berjalan sesuai target yang ditetapkan pemerintah,”ungkap Pelopor didampingi para kepala bidangnya.

Disebutkan, pada 2017 lalu pihaknya telah memasukkan serta mendaftarkan pencatatan sebanyak 79.000  bidang tanah di Kalimantan Tengah dan 90 persen diantaranya yang memenuhi syarat mendapat sertifikat.

“Kami pun terus berupaya maksimal mengatasi berbagai kendala di lapangan di antaranya jarak tempuh lokasi untuk dilakukan PTSL dan jumlah juru ukur yang masih terbatas dengan melibatkan pihak ketiga,”tandasnya.

Namun begitu lanjut dia, kendala terbesar dalam pelaksanaan program tersebut yakni masih ada masyarakat yang belum memahami program PTSL sehingga mereka kurang antusias. Selain itu, persoalan batas lahan yang kurang jelas juga menjadi kendala dalam pelaksanaan perogram PTSL.

Disampaikan Pelopor, program nasional agraria (Prona) dari Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakikatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah, program ini dipusatkan kepada masyarakat yang tidak mampu saja.

Namun semenjak 2017 lalu istilah Prona diganti dengan istilah PTSL. Perbedaannya, pelaksanaan PTSL terpusat pada satu wilayah dan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kasatkes KPK Daerah Kalimantan Tengah, Budi Waluya menyarankan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya untuk merampingkan jumlah perizinan yang ditangani.

Menurut Budi, perizinan yang saat ini ditangani DPM-PTSP Kota Palangka Raya jumlahnya mencapai 75 item. Jumlah ini menurutnya masih bisa dirampingkan jika melihat dari daerah lain yang bisa menjadi 30-an perizinan saja.

“Saya lihat di Pontianak bisa. Di sana tinggal 30-an izin dari yang sebelumnya ratusan,” kata Budi saat monitoring dan evaluasi implementasi pemberantasan korupsi terintegrasi kepada jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya, Selasa (13/3/2018).

Selain itu KPK juga mengharapkan DPM-PTSP maupun SOPD lainnya di Kota Palangka Raya sudah saatnya memberikan pelayanan secara online, sehingga lebih transparan, cepat, dan mudah. Hasilnya, bisa mencegah tindak pidana korupsi.

Saran KPK inipun disambut positif oleh Kepala DPM-PTSP Kota Palangka Raya, Renson. Belum lama ini pihaknya juga sudah melakukan kaji banding ke Tangerang Selatan untuk mempelajari pelayanan perizinan berbasis IT.

“Sebenarnya kami sudah membuat aplikasi layanan online, namun belum maksimal,” tuturnya. Renson menuturkan jajarannya sudah mengkaji birokrasi SOPD untuk mengetahui birokrasi pelayanan perizinan yang lebih singkat untuk diadopsi.

“Dari hasil kajian itu kemudian kami adopsi, misalnya dulu ada izin prinsip dan izin lokasi, tapi sekarang cukup izin lokasi saja,” tuturnya. Nantinya Renson ingin pengesahan izin juga bisa dilakukan dari jarak jauh secara IT.

Cara ini diadopsi setelah belajar dari Tangerang Selatan. Di sana kepala dinas bisa dari mana saja menandatangani dokumen perizinan meski tidak harus berada di kantor. Jika sistem ini sudah berjalan, dia yakin proses perizinan bisa lebih cepat diterbitkan. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER,Palangka Raya- Sebagai upaya membangun sinergitas serta kooordinasi yang baik dengan jajaran Forkopinda, maka Pemerintah Kota (Pemko)  Palangka Raya memprogramkan rumah layak huni bagi para jaksa yang bertugas di kota Palangka Raya.

“Rapat koordinasi terkait program perumahan layak huni yang nantinya diperuntukan bagi para jaksa, dipimpin oleh Sekda Kota Palangka Raya, Rojikinnor. 

Nanti kita tunggu hasil rapat,”ungkap Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio, usai menghadiri rapat koordinasi (Rakor) pencegahan, penanggulangan karhutla se-Kalteng, Selasa (12/3/2018), di Swiss Bel Hotel Danum Palangka Raya.

Menurut Mofit, akan banyak hal penting terkait dengan rencana pelaksaan program perumahan layak huni tersebut. Misalnya persiapan berkaitan dengan  penyediaan tanah, keringanan pajak.

Selanjutnya bagaimana mapping atau lokasi yang memungkinkan, kebutuhan luas diperlukan dan lain sebagainya. “Jadi semuanya memerlukan kesiapan, setidaknya lokasi yang memiliki siensi, begitu pula lahan yang digunakan benar-benar layak atau malah mengakibatkan biaya yang tinggi dikemudian hari.”

Bagi Mofit, program penyediaan perumahan bagi para jaksa ini adalah merespon atas usulan dari pihak Kejaksaan yang diminta oleh persatuan para jaksa.
“Jadi saya pikir semua usulan harus diaprersiasi, termasuk merespon usulan penyediaan perumahan bagi para jaksa,”tuturnya.

Kedepan tambah Mofit, apabila program penyediaan rumah layak huni tersebut dapat terlaksana, maka selanjutnya proses peruntukan  apakah melalui MoU ataupun melalui hibah, semuanya akan dilandasi melalui regulasi-regulasi dari perkembangan program nanti.

“yang pasti pemko ingin mengetahui jumlah keperluan lahan  berapa hektar yang dibutuhkan. Tentu semuanya harus dikoordinasikan, baik dengan pihak pelaksana maupun pihak Kejaksaan,”sebutnya dengan singkat. (MC. Isen Mulang.1/engga)