Hari Air Dunia di Palangka Raya Diperingati dengan Aksi Gotong Royong

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Hari Air Dunia ke-XXVI di Kota Palangka Raya dipertingati dengan kegiatan positif yakni gotong royong membersihkan sampah di saluran drainase.

Aksi bersih-bersih ini dipusatkan di saluran primer di kawasan Taman Jalan Garuda, Jumat (23/3/2018). Kegiatan ini diprakarsai oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan II.

Dalam aksi ini Asisten II Anwar Sanusi Umanur Gayo mewakili walikota bersama beberapa ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya juga ikut membersihkan sampah di saluran drainase.

Selain itu rumput-rumput yang tumbuh di saluran dan dinding juga dibersihkan dengan menggunakan cangkul. Hasilnya, kondisi saluran drainase menjadi bersih.

Aksi bersih-bersih ini juga dilombakan agar para ASN dan masyarakat lebih giat dalam memungut sampah. Dalam peringatan Hari Air Dunia yang mengambil tema ‘Lestarikan Alam Untuk Air’ ini juga mengadakan lomba fotografi dan melukis.

Dalam sambutannya Anwar Sanusi atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Palangka Raya menyambut baik terselenggaranya kegiatan gotong royong membersihkan saluran drainase dalam rangka memperingati Hari Air Dunia.

“Saya berharap kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua, karena kegiatan akan menyadarkan masyarakat pentingnya pengelolaan air bersih yang berkesinambungan,” tegasnya. 

Menurutnya kegiatan ini sangat positif dalam membangun Kota Palangka Raya yang bersih dan sehat. Selain itu kegiatan ini sangat bermanfat bagi masyarakat untuk menggelorakan lagi semangat dan budaya gotong royong. (MC. Isen Mulang/engga)

Tim Serbu Bersihkan Sampah Liar di Jalan Borneo Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tim serbu di bawah komando Kepala UPT Jekan Raya I, Rendro Rismae Riyadi membersihkan sampah liar di Jalan Borneo, Jumat (23/3/2018).

Sampah liar di belakang Jalan B. Koetin ini sudah beberapa bulan tidak diangkut, sehingga tumpukan sampah menggunung. Akibatnya muncul aroma tidak sedap.

Sampah hasil produksi rumah tangga ini kemudian diangkut menggunakan truk untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Km 14 Jalan Tjilik Riwut, Palangka Raya.

Dalam aksi ini Rendro mengerahkan semua petugas kebersihan dibantu para sopir angkutan roda tiga dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya.

Setelah bersih, di tempat ini kemudian dipasangi spanduk bertuliskan larangan membuang sampah sembarangan. Spanduk ini sengaja dipasang agar masyarakat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Dalam spanduk ini juga disampaikan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017. Bagi setiap orang dilarang membuang sampah di luar bak TPS yang telah disediakan.

Kemudian bagi orang atau lembaga atau badan usaha yang melanggar Perda ini maka bisa dipidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp1 juta.

Rendro mengharapkan dengan dipasangnya spanduk imbauan ini masyarakat sekitar Jalan Bukit Keminting, Kelurahan Menteng agar kiranya tidak membuang sampah di sini, tapi di TPS yang sudah disediakan. (MC. Isen Mulang/engga)

Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Menurun

MEDIA CENTER, Palangka Raya- Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan IV 2017 sebesar 5,34 persen atau lebih rendah dibandingkan triwulan III 2017 yang tumbuh pada level 6,13 persen. Penurunan kinerja sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan menyebabkan melambatnya ekspor yang menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi Kalteng pada akhir tahun 2017. 

Namun kontribusi sektor pertanian seperti peningkatan produksi TBS yang disebabkan oleh tingginya curah hujan, perluasan areal tanam, dan usia tanaman yang semakin produktif mendorong laju pertumbuhan ekonomi masih relatif baik di triwulan IV 2017. Meskipun secara keseluruhan melambat, pertumbuhan ekonomi Kalteng masih berada di atas kinerja ekonomi nasional selama 5 tahun terakhir.

Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Wuryanto melalui relisnya pada acara diseminasi kajian ekonomi dan keuangan regional edisi Februari 2018, di Swisbel Hotel Danum, Kamis (22/3/2018).

Disebutkan, pada triwulan IV 2017, inflasi Kalteng mengalami penurunan. Laju inflasi Kalteng tercatat 3,18 persen pada triwulan IV 2017 lebih rendah dari triwulan III 2017 sebesar 3,81 persen. 

“Turunnya laju inflasi pada periode ini utamanya didorong oleh deflasi yang terjadi pada kelompok volatile food yaitu sebesar -1,08 persen,” kata Wuryanto.

Dijelaskan,  laju inflasi pada tahun 2017 keseluruhan tercatat lebih tinggi dari laju inflasi tahun 2016 yaitu sebesar 2,11 persen. Peningkatan laju inflasi pada keseluruhan tahun 2017 ini seiring dengan meningkatnya inflasi di sebagian besar provinsi di Pulau Kalimantan dan nasional yang disebabkan oleh tingginya inflasi kelompok administered price.

Seluruh indikator perbankan (kredit, aset dan dana pihak ketiga (DPK)) Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2017 mampu tumbuh positif dibandingkan dengan capaian triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan masing-masing indikator tersebut antara lain aset 19,44 persen, DPK 12,66 persen dan kredit 38,42 persen.

Sementara itu, kualitas kredit perbankan membaik tercermin dari indikator tingkat Non Performing Loan (NPL) perbankan Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar 1,12 persen, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 1,42 persen atau berada di bawah level indikatifnya sebesar 5.00 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan II 2018 diperkirakan berada pada kisaran 6,5 persen sampai – 6,9 persen. Sedangkan secara keseluruhan tahun 2018, perekonomian Kalimantan Tengah diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,30  6,70 persen atau relatif stabil dibandingkan dengan kinerja ekonomi tahun 2017,”paparnya.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 akan ditopang oleh meningkatnya investasi dan konsumsi pemerintah, sementara konsumsi rumah tangga diprediksi relatif stabil. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah akan dibayang-bayangi oleh perlambatan kinerja ekspor selama tahun 2018 seiring tren penurunan harga komoditas dunia seperti batubara, dan CPO, sedangkan harga karet dunia diperkirakan pada posisi yang relatif stabil. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Dishub Palangka Raya Jangan Menyerah Brantas Jukir Liar

MEDIA CENTER, Palangka Raya- Sekretaris Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Alfian Batnakanti meminta Dinas Perhubungan (Dishub) kota Palangka Raya, jangan sampai putus asa dan menyerah dalam menangani  persoalan parkir liar yang masih banyak beraktifitas di kota Palangka Raya.

“Ibarat kata jangan sampai angkat bendera putih atau menyerah terhadap juru parkir (jukir) liar,” tandasnya, Senin (22/3/2018).
Tidak bisa dipungkiri kata Alfian, penanganan parkir selama ini cukup ruwet. Terlebih bila perparkiran liar itu dikuasai oleh banyak preman. 

“Tapi saya pikir hal tersebut, bukanlah menjadi alasan. Dishub  punya kewenangan,”tegasnya.
Berdasarkan tugas dan fungsinya maka Dishub harus berbuat setegas-tegasnya. Terpenting dapat dilakukan berdasarkan aturan.

Bila diberi kelonggaran, maka masyarakat akan rugi, termasuk juga pemerintah daerah. Sebab restribusi perparkiran sebenarnya diharapkan mampu berkontribusi bagi pembangunan.

“Ya, kalau selama ini bisa dikatakan  kontribusi dari perparkiran masih mengalami kebocoran,”kritik politisi partai Gerindra Kota Palangka Raya ini.

Kedepan, pihak Dishub diharapkan harus mempunyai inovasi dalam hal pengelolaan parkir, namun harus tetap diimbangi dengan sikap tegas berdasarkan aturan. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Realisasi Pendapatan Kota Palangka Raya Menurun

MEDIA CENTER, Palangka Raya- Realisasi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar berada dalam kondisi penurunan pada triwulan IV 2017. Rata-rata pertumbuhan pendapatan kabupaten/kota di Kalteng pada triwulan IV 2017 sebesar -5,77 persen. Hal ini juga terjadi pada Kota Palangka Raya.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalteng, Wuryanto pada kegiatan diseminasi kajian ekonomi keuangan regional Provinsi Kalteng, di Swisbel Hotel Danum, Kamis (22/3/2018).

Disebutkan, untuk  Palangka Raya realisasi pendapatannya di triwulan IV tahun 2016 Rp1,129 Triliun sedangkan triwulan IV tahun 2017 hanya Rp1,094. Artinya ada penurunan realisasi pendapatan APBD sebesar -3,10 persen.

Selain Kota Palangka Raya yang mengalami penurunan pendapatan, maka Kabupaten Barito Utara tercatat menjadi kabupaten dengan realisasi pertumbuhan pendapatan terendah di Kalteng pada triwulan IV 2017 dengan pertumbuhan sebesar -21,44 persen.

Sedangkan secara keseluruhan untuk  kabupaten/kota di seluruh Kalteng realisasi pendapatan mencapai 92,73 persen dari pagu anggaran tahun 2017, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 100,49 persen.

Hal ini terjadi lebih disebabkan rendahnya pendapatan DAU dan DAK akibat pengurangan anggaran tahun 2017. Sehingga menjadi faktor pendorong rendahnya pertumbuhan pendapatan daerah. 

“Untuk Kalteng hanya Kabupaten Gunung Mas yang menjadi kabupaten dengan realisasi pertumbuhan pendapatan tertinggi, dengan realisasi pertumbuhan sebesar 5,53 persen,”beber Wuryanto.

Disebutkan, tingginya dana alokasi bidang jalan pendukung konektifitas yang meningkat pada tahun 2017 di Kabupaten Gunung Mas, menjadi salah satu  faktor pendorong pertumbuhan pendapatan di daerah tersebut. (MC. Isen Mulang.1/engga)

April, Tunjangan Transportasi ASN Palangka Raya Dibayar

MEDIA CENTER, Palangka Raya- Kabar gembira bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, utamanya bagi guru maupun tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dijanjikan  akan cair di bulan April ini.

“Tunjangan transportasi bagi ASN yang bertugas di daerah terpencil akan kita bayar di bulan April nanti,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, Ahmad Fordiansyah, Kamis (22/3/2018).

Menurut  Fordi, pembayaran tunjangan terhitung untuk satu bulan pertama, yakni bulan Januari dengan asumsi melihat kemampuan keuangan. “Pemko melihat dari hasil pendapatan, makanya tunjangan baru bisa di bayarkan untuk bulan pertama yaitu di bulan April,”jelasnya

Diakui, bila  berdasakan surat keterangan (SK) yang dibuat bagian staf ahli walikota, maka besaran tunjangan masih tidak memenuhi harapan bagi ASN. Namun diharapkan ada perubahan di tahun 2019 mendatang.

Dikatakan,  kendala belum dibayarnya tunjangan transportasi  ASN selama ini, lebih dikarenakan ada  beberapa penambahan item sehingga harus disinkronkan terlebih dahulu.

“Kita berharap, adanya  tunjangan ini betul-betul dapat dimanfaatkan oleh para ASN yang berada di daerah terpencil, akan tetapi kinerjanya juga perlu diperhatikan,”tutup Fordi. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Merokok di Area KTR Bakal Ditindak Tegas

MEDIACENTER, Palangka Raya- Bagi para perokok aktif di Palangka Raya, kini tidak bisa lagi sembarangan merokok di area kawasan tanpa rokok (KTR). Pasalnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kota Palangka Raya akan menindak siapa saja yang kedapatan merokok di area terlarang tersebut.

“Sejumlah razia KTR ini setiap tahun selalu ada, dengan tujuan untuk penegakan perda Pemerintah Kota Palangka Raya nomor 3 tahun 2014, tentang kawasan tanpa rokok,”ungkap Plt Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Alman Pakpahan, usai acara sosialisasi KTR, di Aula Peteng Karuhei (PK) II kantor walikota Palangka Raya, Kamis (22/3/2018).

Dikatakan, perda KTR tersebut dimiliki sudah cukup lama. Namun ia ingin Satpol PP dibawah kepemimpinannya dapat lebih  tegas lagi dalam penegakan perda sehingga dapat  berhasil guna dan berdaya guna.

“Belum lama ini kita menggelar razia dilingkungan pendidikan. Kita menangkap seorang guru yang kedapatan merokok, yang bersangkutan dikenai tipiring (tindak pidana ringan). Nah, kami ingin memulainya dari internal dulu,”tegas Alman.

Terhitung Senin depan Pol PP beber Alman, akan merazia kekantor-kantor SOPD lingkup Pemko Palangka Raya yang nota bene merupakan area KTR, dengan menyasar para ASN perokok aktif yang dinilai “bandel”. “Bila ada kedapatan merokok di lokasi yang dilarang, maka akan ditindak,” bebernya.

Sebelumnya, Sekda Kota  Palangka Raya, Rojikinnor usai membuka sosialisasi perda tersebut mengatakan, pihaknya menginginkan peneggakan perda KTR dilakukan lebih greget lagi. 

“Untuk kantor SOPD  tidak perlu ada ruang khusus untuk merokok. Jadi, tidak ada tawar menawar. Yang perlu itu area publik, disabilitas, maupun ruang menyusui,”tukasnya.

Diyakini Pol PP saat ini akan lebih mampu melakukan penegakan perda. Selain dengan sasaran perokok aktif, disisi lain diharapkan mampu menyasar keperokok-perokok pemula. (MC. Isen Mulang.1/engga)

DPRD Probolinggo Kagumi Keindahan Kota Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Rombongan DPRD Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur begitu kagumnya setelah menginjakan kakinya di Kota Palangka Raya, Kamis (22/3/2018).

Mereka baru percaya jika Palangka Raya benar-benar Kota Cantik. Mereka baru percaya yang sebenarnya jika Palangka Raya merupakan kota yang bersih dan indah.

Anggota DPRD Probolinggo melihat kondisi Kota Palangka Raya sangat bersih. Fakta itu mereka lihat saat keluar dari hotel untuk menuju kantor DPRD Palangka Raya.

Mereka juga melihat penataan Kota Palangka Raya sangat teratur. Sanjungan semua ini mereka sampaikan saat bertemu dengan Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto.

Kedatangan anggota DPRD Probolinggo ini dalam rangka belajar tentang Perda Industri Kecil Menengah (IKM). Sanjungan tersebut juga diaminkan oleh Sigit Yunianto.

Menurut Sigit, makin tertatanya Kota Palangka Raya ini berkat kerja keras semua pihak, baik itu legislatif maupun seluruh jajaran satuan organisasi perangkat daerah (SOPD).

“Khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya yang sudah banyak membuat taman di sana-sini, sehingga menjadikan wajah kota mulai berubah menjadi indah,” tuturnya.

Sigit juga menceritakan bersihnya wilayah Kota Palangka Raya ini tidak lepas dari gencarnya petugas kebersihan yang selalu rutin keliling untuk membersihkan sampah. (MC. Isen Mulang/engga)

IKM Sebagai Topik Kaji Banding DPRD Probolinggo ke Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – DPRD Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur melakukan kaji banding ke DPRD Kota Palangka Raya, Kamis (22/3/2018).

Di Kota Cantik ini mereka belajar tentang industri kecil menengah (IKM). Mereka melihat IKM di Palangka Raya cukup maju, sehingga dijadikan tujuan studi banding.

Saat ini DPRD Probolinggo sedang menyusun Raperda IKM, sehingga harus banyak memperoleh reverensi dari daerah lain sebagai bahan pembanding.

Rombongan DPRD Probolinggo langsung disambut Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto dan jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya.

Setelah melakukan dialog cukup lama di ruang VVIP DPRD Kota Palangka Raya, rombongan DPRD Probolinggo selanjutnya diajak melihat usaha IKM yang dinilai sudah berhasil dan sukses.

IKM yang dijadikan kaji banding ini adalah milik Holly Sindih. Di sini anggota DPRD Probolinggo diperlihatkan berbagai macam kerajinan khas Dayak.

Mereka pun sangat tertarik dengan manik-manik khas Dayak. Tidak hanya itu, mereka juga mengagumi hasil kerajinan para IKM yang semuanya bernuansa Kalimantan. (MC. Isen Mulang/engga)

142 Usulan Program Lima Kecamatan Diakomodir 2019

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palangka Raya telah merekapitulasi usulan masyarakat melalui Musrenbang di kecamatan pada 2018.

Hasilnya, ada 200 usulan yang masuk Bappeda. Namun dari jumlah itu yang bisa diakomodir di tahun 2019 hanya 142 usulan dari lima kecamatan.

Pada 2018 ini Kecamatan Sabangau 24 usulan program, namun yang masuk Renja hanya 16 usulan.  Kemudian Kecamatan Pahandut mengusulkan 58 usulan, namun yang masuk Renja 43 usulan.

Selanjutnya Kecamatan Jekan Raya mengusulkan 61 usulan program, namun yang masuk Renja hanya 45.  Kecamatan Bukit Batu mengusulkan 24 usulan, yang masuk Renja hanya 15 usulan.

Kecamatan Rakumpit mengusulan 33 usulan, tapi yang masuk Renja hanya 23 usulan. Jika dilihat dari 200 usulan yang masuk ke Bappeda ini yang paling banyak adalah program pembangunan infrastruktur yang diajukan melalui dinas PUPR sebanyak 86 usulan.

Urutan ke-2 adalah usulan program ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 68 usulan. Kemudian dinas pendidikan 7 usulan, dinas perhubungan 10 usulan, dan dinas ketahanan pangan dan pertanian 5 usulan.

Selanjutnya Satpol PP 2 usulan, Kecamatan Pahandut 2 usulan, Kecamatan Bukit Batu 2 usulan, Kecamatan Rakumpit 5 usulan, BPBD 2 usulan, dan BPKAD 2 usulan, sedangkan SOPD lainnya hanya satu usulan. (MC. Isen Mulang/engga)