Tahun 2018, BKKBN Kalteng Targetkan 128 Kampung KB

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2018 ini menargetkan 128 desa menjadi kampung KB baru.

“Tahun 2015 sampai tahun 2017, sudah ada sekitar 150 desa ditetapkan menjadi Kampung KB. Tahun 2018 kita menargetkan 128 desa baru, dicanangkan Kampung KB,” kata Kepala BKKBN Kalteng Kusnadi, usai rapat koordinasi daerah program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga se Kalteng tahun 2018, di Swissbel Hotel Danum Palangka Raya, Rabu (28/3/2018).

Langkah untuk merealisasikan target Kampung KB tersebut telah mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten/kota. Meningat program tersebut sebagai upaya mengurangi jumlah kategori desa sangat tertinggal.

Pasalnya dari 1.433 desa tersebar, masih ada 500 lebih tergolong kategori sangat tertinggal.
“Kami mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, sehingga program dan target kampung KB sebanyak 128 desa di Kalteng sudah tampak terlihat adanya perubahan. Meskipun perubahan yang dicapai tidak terlalu signifikan, tapi ada kemajuan secara perlahan,” katanya.

Sementara, Direktur Pengendali Kebijakan, BKKBN Pusat, Humphery Apon mengatakan, kampung KB dibentuk di daerah terisolir. Hal itu dengan melihat angka putus sekolah. Kampung KB bukan milik BKKBN, tetapi semua SOPD. BKKBN berjuang supaya ada Inpres yang melibatkan seluruh kementerian dalam kampung KB.

“Manfaatnya dirasakan masyarakat dan daerah. Contoh kecil, Disdukcapil punya kepentingan, terutama untuk masyarakrat yang sulit mendapatkan akte nikah dan kelahiran,”terang Humphery. 

Terpisah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, Tiur Simatupang mengatakan, Pemerintah Kota Palangka Raya, terus mendukung pelaksanaan program kampung KB.

“Ada beberapa kampung KB yang telah terbentuk, seperti di Kelurahan Tumbang Rungan, Petuk Katimpun, Tanjung Pinang, Marang, Petuk Bukit, kelurahan Bereng bengkel. Lalu menyasar lagi ke Kelurahan Palangka  dan wilayah kelurahan lainnya di Palangka Raya,”sebutnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Agar DPT Akurat, KPU dan Disdukcapil Harus Berkoordinasi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemilihan walikota dan wakil walikota Palangka Raya periode 2018-2023 akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Meski terhitung tiga bulan lagi, namun  kesiapan data pemilih menjadi hal penting harus diperhatikan.

“Terkait akurasi data pemilih pada pilkada nanti, maka KPU, Panwaslu dan Disdukcapil dituntut untuk saling berkoordinasi,” ungkap anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto, Rabu (28/3/2018).

Menurutnya, pendataan dan perekaman data kependudukan terutama untuk daftar pemilih tetap (DPT) harus akurat, sehingga sebelum pelaksanaan Pilkada tidak perlu dikhawatirkan lagi banyaknya masyarakat yang tidak terdata.

Memang, pada umumnya kewenangan dalam hal pendataan penduduk adalah merupakan tupoksi Disdukcapil Kota Palangka Raya, sebagai acuan dalam menentukan DPT. Hanya saja agar lebih memantapkan hasil DPT yang maksimal, maka diperlukan sinergitas antara Disdukcapil dan KPU serta Panwaslu. 

“Informasi dari Disdukcapil ada sekitar 18 ribu perekaman e-KTP yang masih dalam proses pencetakan.Tapi belum ada laporan capaian hasil pencetakan itu,” beber Riduanto.

Harus diakui, selama ini Disdukcapil mengalami kendala dalam proses pencetakan dan perekaman. Seperti keterbatasan jaringan internet dan kamampuan alat cetak. Pun demikian diharapkan agar dinas tetsebut  bisa segera mengatasinya.

Sehingga warga Kota Palangka Raya yang telah memiliki hak pilih bisa memegang e-KTP  sebelum dilakukannya penetapan DPT. 
“Setidaknya kurang lebih 2 minggu hingga batas waktu penetapan DPT, maka KPU, Panwaslu dan Disdukcapil bisa lebih optimal dalam melakukan pendataan.
Termasuk mendata ulang warga yang belum terdaftar dalam DPS,”cetus politisi PDI Perjuangan ini. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Umbut Rotan Kuliner Khas Kalteng Bakal Go Nasional

MEDIA CENTER, Palangka Raya -Perwakilan Provinsi Kalteng beberapa waktu lalu berhasil menyajikan salah satu kuliner khas Kalteng dan mampu memecahkan rekor muri pada puncak acara kedaulatan pangan dan energi produk unggulan daerah di Provinsi Aceh.

Dirjen Kementrian Daerah Tertinggal, Nyelong Inga Simon, mengatakan dalam pemecahan rekor muri tersebut, perwakilan Kalteng menyajikan masakan umbut rotan sebagai bahan utama dan dimasak oleh 150 orang. Hasilnya, ternyata mampu menarik perhatian pemerintah pusat, terutama kulinernya dangan bahan rotan muda mampu memikat  lidah masyarakat Indonesia.

Pertimbangan  pemerintah pusat untuk menjadikan kuliner umbut rotan sebagai makanan khas Indonesia adalah didasari dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, dimana sudah banyak kuliner yang dihasilkan setiap daerah dan kini diakui sebagai khas Indonesia, 
“Kenapa tidak dengan kuliner umbut rotan?

Kita sudah mencobanya dan semua masyarakat Indonesia menyukai jadi tidak salah jika kuliner tersebut di akui Khas Indonesia,”beber Nyelong, saat melakukan kunjungan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng, Rabu (28/3/2018).

Menurut Nyelong, pihaknya mengundang Disbudpar Kalteng untuk berpartisipasi kembali dalam pameran kuliner nasional di Pulau Bali pada bulan Oktober-November mendatang untuk menampilkan kuliner umbut rotan tersebut. “Tidak salah apabila umbut rotan ini sering ditawarkan oleh Gubernur Kalteng dalam kesempatan tertentu, agar bisa menjadi kuliner khas Indonesia,” ucapnya.

Dikatakan, bisa saja pemerintah Provinsi Kalteng untuk memperjuangkan kuliner tersebut, salah satu yang ditawarkan adalah dengan membuat peraturan daerah (Perda) yang mewajibkan setiap hotel atau restaurant untuk menyajikan makan khas itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng, Guntur Talajan, berjanji akan menyampaikan apa yang menajdi usulan pemerintah pusat tersebut kepada Gubernur Kalteng untuk dilakukan pertimbangan.

“Tentu kita senang dengan akan dijadikannya salah satu kuliner khas Kalteng menjadi kuliner khas Indonesia. Semua masukan dan saran yag disampaikan pihak kemetrian akan kita tindaklanjuti kepada Gubernur Kalteng,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Lebih Baik Memberi Dari Pada Menerima

MEDIA CENTER, Palangka Raya -Program pelayanan pembinaan bimbingan mental dan rohani aparatur sipil negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya rutin digelar setiap bulan, kali ini diikuti oleh ASN yang beragama Kristen dan Katolik dilaksanakan  di ruang  Peteng Karuhei II, hari Rabu (28/3/2018) pukul 13.30 WIB

Tujuan bimbingan mental rohani bagi ASN adalah untuk
meningkatkan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan YME sehingga dapat memupuk saling toleransi antar umat beragama dan meningkatkan kasih persaudaraan serta  kebersamaan sebagai bekal dalam melaksanakan  tugas yang diemban selaku ASN.

Dalam arahan Walikota Palangka Raya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aratuni Djaban mengharapkan agar ASN di Lingkungan Pemko Palangka Raya wajib dan setia mengikuti  kegiatan Bimroh seperti ini, gunanya agar ASN memiliki semangat dan motivasi dalam bekerja, sebagai contoh semangat ikut mensosialisasikan Perda Kawasan Tanpa Rokok untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Acara bimroh agama Kristen dan Katolik ini diawali memuji dan menyembah Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian dan  mendengarkan  pemberitaan Firman Tuhan dari kitab Amsal 13 : 8 yang disampaikan oleh Pendeta Lutan Simatupang.

Inti dari  pemberitaan firman Tuhan, kiranya sebagai ASN lebih banyak menabur artinya lebih baik memberi dari pada menerima,  dalam melaksanakan pekerjaan selalu bermurah hati  karena merupakan tanggung jawab selaku  ASN siap menjadi  pelayan masyarakat. (MC. Isen Mulang/tina/engga).

Pol PP Komitmen Tertibkan Pedagang Kreatif Lapangan Yang Bandel

MEDIA CENTER, Palangka Raya -Plt Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Alman Pakpahan menegaskan, pihaknya akan terus berkomitmen dalam menjaga keindahan kota Palangka Raya yang sejauh ini telah tertata. Caranya dengan terus memantau serta mengawasi sekaligus menertibkan para pedagang kreatif lapangan (PKL) yang masih dinilai bandel.

“Terkadang masih ditemukan PKL yang  tidak mengindahkan aturan dalam berjualan dibeberapa titik sudut kota, terutama dijalur terlarang atau bahkan disekitar taman dari ruang terbuka hijau,”ungkapnya, Rabu (28/3/2018).

Menurut Alman, keberadaan PKL bandel, jelas akan membuat kesemerawutan . Padahal aturan larangan berjualan di trotoar jalan maupun di lokasi ruang terbuka telah dipasang. Melihat realita itu jelas Sat Pol PP Kota Palangka Raya akan bertindak tegas dan kembali melakukan penertiban.

Penertiban dilakukan, bukan berarti harus dinilai dari sisi negatif atau bersifat  tidak pro dengan masyarakat.  Semuanya dilakukan demi menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan dan penegakan perda sesuai tupoksi Sat Pol PP Kota Palangka Raya.

“Makanya bila ada PKL bandel berjualan di lokasi yang dilarang atau tidak diperbolehkan, sudah pasti akan ditindak tegas,”ujarnya.
Alman tidak menepis, bila sampai saat ini masih ditemukan PKL yang berjualan di jalur hijau, maka guna penegakan perda personil Pol PP diperintahkan untuk melakukan penertiban dan pengawasan sesuai aturan. 

“Ingat kami menjunjung tinggi perda bukan berarti tidak pro rakyat, silahkan jualan hanya saja bukan ditempat jalur hijau yang telah ditentukan,”tegasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pencegahan Pencemaran Sungai Harus Dilakukan Bersinergi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Rawang meminta semua pihak untuk bersinergi , menjaga keberlangsungan sungai yang ada diwilayah Kota Palangka Raya. 
Permintaan tersebut disampaikan Rawang, menyikapi kekhawatiran adanya pencemaran mercuri  terhadap sungai akibat aktivitas tambang yang banyak dilakukan pada daerah aliran sungai (DAS).

“Sebut saja untuk Sungai Kahayan, bisa saja terkontaminasi dan tercemar limbah mercuri dari berbagai aktivitas seperti  pertambangan emas ataupun aktivitas yang menggunakan bahan kimia,”tandasnya, Rabu (28/3/2018).

Menurut Rawang, pihaknya kesulitan dalam melakukan  sosialisasi untuk masyarakat yang tinggal di pinggiran tentang kewaspadaan pencemaran air sungai. Padahal apabila dilihat sebagian besar masyarakat masih bergantung dengan sungai dalam berbagai hal keperluan hidup.

“Ya, pemerintah kota tidak akan mampu sendiri dalam melakukan  pencegahan tercemarnya sungai, namun diperlukan sinergi banyak pihak bahkan lintas sektor,” ungkapnya.

Harus disadari lanjut Rawang, keberadaan sungai bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Palangka Raya semata, namun kabupaten di Kalteng lainnya,  yang  dilintasi aliran sungai juga mesti melakukan hal yang sama dalam pencegahan pencemaran. 

Aliran sungai yang panjang melintas menuju ke Kabupaten Gunung Mas , Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Katingan
“Kita bisa melihat sumber pencemaran itu datangnya dari mana. Bisa saja akibat pertambangan masyarakat dari kabupaten lainnya . 

Oleh sebab itu,  kita tidak bisa bekerja sendiri.  Harus ada sinergitas dengan wilayah lain, cetusnya. Ada baiknya imbuh Rawang, Pemerintah Provinsi  Kalteng perlu mengkoordinir semua pemerintahan daerah  tentang pentingnya menjaga keberlangsungan sungai  agar tidak tercemar, mengingat keberadaan DAS pada umumnya di Kalteng masih menjadi urat nadi masyarakat. (MC. Isem Mulang.1/engga)

230 Calon Pedagang Siap Manfaatkan Pasar Tangkiling

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban menghadiri rapat di Kantor Kecamatan Bukit Batu, Rabu (28/3/2018).

Rapat ini membahas persiapan pemanfaatan Pasar Tangkiling, karena saat ini bangunannya sudah siap digunakan oleh pedagang pasca direhab total oleh pemerintah.

Dalam rapat ini diketahui sudah ada 230 calon pedagang yang siap memanfaatkan lapak pasar tradisional tersebut. Semua calon pedagang merupakan warga Tangkiling.

Pasar Tangkiling ini menyediakan 197 buah lapak dan 34 kamar. Fasilitas berjualan ini akan diprioritaskan kepada pedagang yang sudah ada.

“Diutamakan pedagang yang sudah berjualan sebelumnya. Jika masih ada sisa lapak maka bisa dimanfaatkan oleh orang lain dengan syarat melampirkan KTP dan KK,” katanya.

Hanya saja Aratuni belum memastikan kapan pemanfaatan Pasar Tangkiling ini akan dimulai. Di sisi lain semua fasilitas penunjang pasar sudah siap 100 persen.

Diketahui, pada 2017 Kota Palangka Raya dapat progam bantuan rehab total Pasar Tangkiling dan Pasar Kalampangan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Revitalisasi dua pasar tradisional di Kota Palangka Raya ini merupakan program 1.000 rehab pasar yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. (MC. Isen Mulang/engga)

5 Puskesmas di Palangka Raya Terakreditasi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Lima puskesmas di Kota Palangka Raya telah terakreditasi. Lima puskesmas ini adalah Puskesmas Pahandut, Puskesmas Menteng, Puskesmas Panarung, Puskesmas Jekan Raya, dan Puskesmas Kayon.

Dengan telah terakreditasnya lima puskesmas ini maka pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Akreditasi puskesmas adalah pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal oleh Komisioner Akreditasi.

Adapun kriteria yang sudah dipenuhi untuk mendapatkan status akreditas adalah telah terpenuhinya standar administrasi dan manajemen meliputi penyelenggaraan pelayanan puskesmas, kepemimpinan dan manajemen puskesmas, dan peningkatan mutu puskesmas.

Kemudian terpenuhinya standar program puskesmas meliputi program puskesmas yang berorientasi sasaran, kepemimpinan dan manajemen program puskesmas, dan sasaran kinerja dan MDG’s.

Selanjutnya standar pelayanan puskesmas meliputi layanan klinis yang berorientasi pasien, manajemen penunjang layanan klinis, dan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien.

Terakreditasinya lima puskesmas ini merupakan kerja keras Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, dr Andjar Hari Purnomo beserta seluruh jajarannya. Dengan naiknya status unit pelayanan ini tentu akan meningkatkan citra positif di mata masyarakat.

Diketahui, syarat akreditasi bagi puskesmas mutlak dilakukan. Jika tidak, maka pelayanan yang diberikan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak akan dibayar oleh BPJS Kesehatan. 

Karena itu semua puskesmas di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Palangka Raya wajib terakreditasi paling lambat 2019 jika ingin menjadi mitra BPJS Kesehatan. (MC. Isen Mulang/engga)

Rumah Kaum Duafa Dibedah oleh Baznas Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Rumah tidak layak huni milik kaum duafa di Jalan Marina Permai 3 dibedah oleh Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Palangka Raya.

Rehab total rumah tidak layak ini  juga melibatkan jajaran Kodim 1016 Palangka Raya, Dinsos Kota Palangka Rayal dan Human Community Palangka Raya (HCP).

Rehab rumah pun sudah selesai dan secara simbolis hasil rehab rumah ini telah diserahterimakan, Selasa (27/3/2018).

“Semoga kegiatan bedah rumah ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas dukungan dan doa Dandim 1016 Letnan Kolonel Chandra Adibrata, Ketua Baznas Kota Palangka Raya,  Supriyanto, dan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya Fauliansyah,” tulis Adhon relawan HCP.

Adhon menjelaskan program bedah rumah ini terlaksana berkat dukungan dari para donatur, dermawan dan dermawati.

“Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada donatur bapak Ruji Alamsyah, bos Zafrullah Zafrul, haji Simin Toko Sumber Urip yang sudah membantu, sehingga bedah rumah ini bisa selesai,” tulisnya.

Adhon mengatakan dalam program rehab ini juga dibantu oleh para prajurit TNI dari Kodim 1016 Palangka Raya. Mereka bahu membahu dari mulai membongkar rumah hingga membangunnya lagi.

Diketahui, pada Februari 2018 lalu tim HCP dan Baznas Kota Palangka Raya bekerjasama dengan TNI dan dinas sosial juga merehap rumah warga tidak mampu di Jalan Gajahmada, Kelurahan Bukit Tunggal.

Program kemanusiaan ini akan terus dilakukan tim HCP dan mitra kerja untuk membantu masyarakat kurang mampu agar mereka bisa menempati rumah layak huni. (MC. Isen Mulang/engga)

Binroh ASN dan PTT Pemko Palangka Raya Tidak Boleh Absen

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebagian aparatur sipil negara (ASN) pegawai tidak tetap (PTT) yang beragama Islam dari beberapa satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya mengikuti bimbingan mental dan rohani di Ruang Peteng Karuhei II, Rabu ( 28/3/2018) pukul 08.48 WIB.

Binroh yang dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio ini diikuti ASN dan PTT bahkan kursi yang disediakan terisi penuh.

Mofit pun mengucapkan terima kasih kepada para ASN dan PTT yang aktif dan rutin mengikuti bimbingan rohani yang digagas oleh Bagian Kesra Setda Kota Palangka Raya ini.

Dalam kesempatan ini Mofit berpesan kepada penyelenggara bimbingan rohani tidak boleh absen atau tidak melaksanakan binroh dalam sebulan, tapi harus kontinyu dilakukan.

Menurutnya sebagai umat manusia yang beragama hukumnya wajib mengikuti bimbingan rohani, karena kegiatan ini untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

“Bagaimana pun kondisi kita tetap harus melaksanakan binroh. Dalam kondisi senang atau susah kita harus bersyukur. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saya tidak ingin mendengar ada absen pelaksanaan binroh. Jika ada yg absen, maka itu bentuk kelalain kita dalam hal ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tuturnya. (MC. Isen Mulang/engga)