Bebas Lokalisasi 2019 Mantan PSK Diharap Beralih Profesi

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah pusat telah menargetkan bahwa pada tahun 2019, semua daerah di Indonesia harus bebas lokalisasi.

Untuk Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, menjadi salah satu daerah sasaran yang akan menuntaskan target pemerintah pusat tersebut, 

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangka Raya, Ahmad Fauliansyah, mengatakan, untuk menuntaskan program 2019 bebas lokalisasi, maka pihaknya sejak dini sudah melakukan pendekatan dan sosialisasi terhadap kantong lokalisasi, Seperti halnya lokalisasi di Km12 Palangka Raya.

Sejalan dengan program pemerintah tersebut, para warga yang bekerja di lokalisasi, terutama mereka yang menjalani profesinya sebagai pekerja seks komersil (PSK), diharapkan bisa memilih pekerjaan atau merubah profesinya kearah yang dapat merubah pola hidup agar lebih baik

“Pihak Dinsos Palangka Raya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pengelola lokalisasi Km 12, guna membahas rencana penutupan lokalisasi sejalan aturan pemerintah. Dalam pertemuan ini kami sisipkan harapan agar para pekerja seks komersial (PSK) yang ada bisa beralih profesi,” katanya, Minggu (14/10/2018).

Lanjut Fauliansyah, Dinsos kota sejauh ini terus berupaya membantu para PSK, diantaranya memberikan pelatihan dan pembekalan bagi para PSK, sehingga ketika penutupan lokalisasi dilakukan, para penghuni lokalisasi itu jauh telah bersiap diri dengan profesi yang lebih baik.

“Kedepan Dinsos kota ingin melakukan kerja sama dengan perangkat daerah lainnya (PD) yang ada dilingkup Pemko Palangka Raya, agar bisa turut serta membantu memberikan kegiatan pelatihan bagi warga penghuni lokalisasi. Ini semua demi terwujudnya program pemerintah secara terpusat,” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Taman Dan Pusat Kuliner Tunggal Sangomang Sudah Operasional

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Taman serta pusat kuliner Tunggal Sangomang yang berada di ujung Jalan Yos Sudarso Palangka Raya, sejak diresmikan pada 5 Februari 2018 yang lalu kerap menuai pertanyaan masyarakat, tentang kapan operasional fungsi taman serta pusat kuliner tersebut.

Pertanyaan itu akhirnya terjawab juga, dimana menurut Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Palangka Raya, Imbang Triatmaji, saat ini fungsi serta operasional taman dan pusat kuliner Tunggal Sangomang sudah berjalan. Masyarakat pun sudah bisa memanfaatkan kuliner yang dijajakan, serta  menggunakan fungsi taman yang ada.

“Saat ini sudah ada empat sampai lima pedagang kuliner sudah mengisi lapak kontainer sebagai tempat berdagang. Pedagang lainnya juga akan menyusul secara bertahap,” tuturnya, Minggu (14/10/2018).

Menurut Imbang, kontainer-konteiner yang tersedia di area taman itu, akan diprioritaskan bagi pedagang kuliner yang sebelumnya berjualan di muara Jalan Yos Sudarso (dekat Bundaran Besar) Palangka Raya.

“Jadi para pedagang yang saat ini direlokasi sementara di kawasan Pasar tradisional Datah Manuah ataupun yang ada tersebar di kawasan Jalan Yos Sudarso, harus sudah mulai menempati kontainer-kontainer di taman Tunggal Sangomang,” tegasnya lagi.

Imbang menyebutkan, hingga saat ini sudah ada 50 kontainer yang telah ditata dilokasi taman bagi para pedagang. Namun begitu, untuk menampung jumlah pedagang yang terdata, maka pemerintah kota Palangka Raya  akan menambah lagi sebanyak 25 kontainer.

“Di taman ini pemko hanya menargetkan sebanyak 75 kontainer bagi pedagang kuliner. Kalaupun nantinya tidak mencukupi, maka area lahan taman yang masih tersisa tetap bisa dimanfaatkan pedagang kuliner lain. Meski tidak harus menggunakan kontainer,” bebernya.

Tambah Imbang, keberadaan taman kuliner ini nantinya akan terus dipoles terutama penambahan sarana dan fasilitas penunjang. Seperti tiang penerangan listrik taman, serta sarana lainnya. Hanya saja semuanya dilakukan secara bertahap menyesuaikan anggaran yang ada. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Fatwa MUI Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat telah menerbitkan Fatwa No. 24/2017 tentang Hukum dan Pedoman bermuamalah melalui media sosial.

H. Muhammad Amin Suhaimi, Ketua MUI (bidang pendidikan) Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan bahwa fatwa dibuat karena adanya kekhawatiran akan maraknya ujaran kebencian dan permusuhan melalui media sosial, yang terkadang berita bohong (hoax), adu domba, ghibah, fitnah terlebih dalam suasana tahun politik.

Amin Suhaimi dalam sambutannya di acara Forum Dialog Literasi Digital yang mengambil tema Taat Beragama, Bergaul Harmonis dan Sopan Berkomunikasi kerjasama antara MUI Pusat dengan Direktorat Tata Kelola  dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementrian Kominfo RI, di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Sabtu (13/10/2018).

Ketua MUI Bidang Pendidikan, H.Muhammad Amin Suhaimi menyampaikan kepada 100 peserta yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa jadilah generasi muda yang aktif, produktif, menjadi content creator yang tidak hanya menghasilkan konten menarik tetapi yang bermanfaat dan menyejukkan, serta cerdas mencerna informasi serta bertanggung jawab dalam memproduksi dan memilih informasi yang dikonsumsi dan untuk di bagikan ke media sosial. (MC. Isen Mulang/Iin/engga)

Jadikan Eksistensi Museum Kebanggaan “Milenial”

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Peringatan Hari Museum Indonesia 2018 digelar pada Jum’at (12/10/2018) malam, bertempat di Museum Negeri Kalimantan Tengah atau lebih dikenal dengan sebutan “Museum Balanga” Palangka Raya.

Hari Museum Indonesia yang jatuh pada 12 Oktober tersebut, kali ini puncak peringatannya diselenggarakan di Kota Palangka Raya sebagai tuan rumah pelaksana dari tanggal 12- 18 Oktober 2018. Dimana seluruh kegiatan dipusatkan di UPT Museum Balanga.

Pj Sekda Provinsi Kalteng, Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, membuka rangkaian puncak peringatan Hari Museum Indonesia 2018 tersebut. Kegiatan itu juga dihadiri pihak Kementrian Pendidikan dan Kebudayan diwakili Direktur Pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman, Fitra Arda , Deputi Warisan Budaya, Pamuji Lestari, Ketua PKK Provinsi Kalteng, Yulistra Ivo Azhari. Turut hadir para tokoh dan sesepuh Kalteng, serta jajaran OPD dan Forkopimda lingkup Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng, Guntur Talajan, dalam laporan pembukanya mengatakan, melalui peringatan Hari Museum Indonesia 2018, maka permuseuman didorong agar menjadi dinamis serta dapat melayani masyarakat untuk lebih mendekatkan diri dan mengenal museum.

“Peringatan Hari Museum Indonesia 2018, juga bertujuan untuk mendorong penguatan program museum di Indonesia sebagai sarana studi, penelitian, kesenangan dan hiburan masyarakat, mempertahankan dan mengembangkan potensi budaya yang dimiliki bangsa indoensia , secara khusus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke museum,”ujarnya.

Sementara itu Deputi Warisan Budaya, Pamuji Lestari mengatakan, peringatan Hari Museum Indonesia merupakan bentuk eksistensi museum di tengah masyarakat. “Hari Museum Indonesia diperingati setiap 12 Oktober berdasarkan kesepakatan di antara insan permuseuman. Ini menjadi momen penting bagi sejarah permuseuman di Indonesia,” tuturnya.

Dikatakan, peringatan Hari Museum Indonesia kali ini mengambil tema “Museum Kebanggaan Milenial”, dimana generasi saat ini diidentikan sebagai generasi milenial yang lebih berbasis pada penggunaan internet dan digital.

“Nah, ini tantangan bagi museum di Indonesia, bagaimana menarik minat generasi milenial, meski tetap menyesuaikan dengan era milenial tersebut. Eksistensi museum juga bergantung dengan peran generasi penerus, “cetusnya.

Pj Sekda Provinsi Kalteng, Fahrizal Fitri Jadikan Eksistensi Museum Kebanggaan “Milenial”, Pemerintah Provinsi Kalteng menyambut baik peringatan Hari Museum Indonesia digelar di Palangka Raya.

Museum kata dia, adalah sebagai wadah berkumpul nilai budaya yang khas untuk dilindungi. Dan museum juga sebagai media universal serta dapat menjadi obyek dari pengembangan wisata, meningkatkan karakter bangsa, edukasi serta sumber ilmu pengetahuan.

“Diharapkan permuseuman dapat terus berbenah meningkatkan manajemen guna menarik minat masyarakat maupun meningkatkan wisatawan. Sehingga museum benar-benar sebagai kebanggaan,” paparnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Hari Museum Indonesia Bentuk Eksistensi Museum

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Direktorat Jenderal Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Fitra Arda mengatakan, peringatan Hari Museum Indonesia yang diperingati setiap 12 Oktober, merupakan bentuk eksistensi museum di tengah masyarakat. 

“Museum di Indonesia selalu berupaya untuk mengembangkan diri agar perannya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Fitra dalam relisnya, Jum’at (12/10/2018) malam.

Dikatakan,  Indonesia saat ini memiliki 435 museum, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun perorangan atau masyarakat. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring dengan proses pembangunan beberapa museum baru.

Indonesia telah memiliki peraturan khusus museum, yaitu peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum. Di dalam peraturan tersebut terdapat 6 syarat utama museum, yaitu memiliki bangunan, koleksi, sumber daya manusia (SDM), pendanaan, visi misi, dan nama museum. 

Museum juga memiliki 3 tujuan utama yaitu pendidikan, pengkajian, dan kesenangan. Dibidang pengembangan museum, juga ada kebijakan revitalisasi museum, yang sebenarnya mencakup 6 aspek, yaitu manajemen, pencitraan, fisik, jejaring, program, dan SDM.

Sementara itu kata Fitra, terkait dengan peringatan Hari Museum Indonesia 2018 mengambil tema “Museum Kebanggaan Milenial”. Maka generasi muda yang saat ini sering disebut sebagai generasi milenial merupakan salah satu target utama museum. 

“Generasi ini sangat mudah mendapatkan informasi. Kapan saja dan di mana saja informasi itu bisa diperoleh, termasuk tentang museum. Ini adalah tantangan terbesar bagi museum-museum di Indonesia agar tetap menarik minat generasi milenial,” tulisnya.

Disisi lain lanjut Fitra, museum sekarang ini memiliki tantangan terbesar untuk bisa mengubah dirinya agar masuk didunia milenial. Museum harus melihat kecenderungan generasi milenial yang serba praktis, berbasis internet dan digital. Mereka juga kritis, dan keterlibatannya dalam dunia maya seperti media sosial sangat besar. 

Museum sebagai lembaga pendidikan sekaligus rekreasi sekarang ini harus bisa menawarkan sesuatu yang berbeda dengan dunia maya. Museum menawarkan pengalaman nyata, bukan hanya pengalaman virtual. 

“Melihat sesuatu yang nyata akan lebih bermakna daripada sekadar membaca atau melihat gambar. Melihat dengan mata kepala sendiri  adalah satu-satunya kunci yang bisa ditawarkan oleh museum,” cetusnya.

Maka itulah tambah Fitra, generasi milenial harus memanfaatkan museum sebagai gudang ilmu sekaligus ruang publik. Manfaatkanlah museum sebesar-besarnya untuk berbagai kegiatan yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Selamat Hari Museum Indonesia. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Walikota Fairid : Apresiasi Event National Yang Di Gelar Di Palangka Raya

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kota Palangka Raya bisa lebih memperlihatkan potensi keberagaman budaya maupun adat istiadat ataupun kemajemukan masyarakat  termasuk memperkenalkan kemajuan kotanya kepada  daerah luar. Hal tersebut dapat terwujud, manakala Kota Palangka Raya dengan jukukannya “Kota Cantik” mampu terus dipromosikan dan diperkenalkan secara luas. Ungkapan ini disampaikan Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin, Jum’at (12/10/2018).

Kata Fairid, dirinya sangat mendukung beragam event  berskala regional, nasional bahkan kapan perlu internasional dapat digelar di Kota Palangka Raya. Pasalnya kata dia melalui banyak event, akan menjadi media serta sarana efektif untuk memperkenalkan secara luas  Kota Palangka Raya.

“Ya, saya sangat apresiasi dalam satu dan dua bulan terakhir, Kota Palangka Raya banyak digelar event. Ini dapat menjadi suport dalam berbagai sisi manfaat,” ujarnya.

Baru-baru ini lanjut Fairid, Kota Palangka Raya baru saja menjadi tuan rumah digelarnya  Temu Karya Taman Budaya tingkat nasional, kemudian  setelah itu adalagi pelaksanaan Rakerwil Apeksi tingkat Regional se Kalimantan. Lalu kegiatan Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Annual Conference. Setelah itu adalagi kegiatan Rakornas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO), serta Peringatan Hari Museum Indonesia.

“Semakin banyak event atau gelaran, maka disitulah orang akan mengenal Kota Palangka Raya. Terlebih kota ini diwacanakan menjadi ibukota negera,” tuturnya lagi.

Bagi Kota Palangka Raya sendiri tambah Fairid, semakin banyaknya event tingkat nasional yang digelar, maka secara tidak langsung dapat menjadi pemacu upaya pemerintah daerah untuk mempromosikan berbagai  potensi unggulan.

Semisalkan dari sisi sport tourism, spot ekonomi, sport sosial budaya dan kearifan lokal, sekaligus memungkinkan sebagai sp4ot bagi pemasukan pendapatan daerah.

Sebab itulah kedepan, pemerintah maupun masyarakat Kota Palangka Raya harus siap, bahkan harus lebih peka dalam memanfaatkan peluang manakala  banyak event atau gelaran kegiatan nasional ditawarkan untuk  Kota Palangka Raya sebagai penyelenggaranya.

Sektor kepariwisataan harus berkemas, begitupula UMKM dapat memanfaatkan dengan lebih menonjolkan kreativitas produk yang bisa dipasarkan dan lain sebagainya. 

“Jadi sejatinya, banyaknya event yang besar akan dapat membawa keuntungan tersendiri dalam berbagai lini,” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MENTERI YOHANA YEMBISE BUKA RAKORNAS GT PP-TPPO DI KOTA PALANGKA RAYA

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Bertempat di SwissBell Hotel Palangka Raya, Kamis (11/10/2018), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Yohana Yembise membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) tahun 2018, di Kota Palangka Raya, Kamis (11/10/2018).

Dalam sambutannya Yembise mengatakan negara akan rugi atas kehilangan begitu banyak perempuan dan anak2 karena perempuan merupakan penghasil generasi penerus bangsa, sehingga harus dijaga dan dilindungi.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan masalah trans nasional international crime yang melanggar hak asasi manusia dan terus meningkat. Sehingga harus mendapatkan perhatian khusus, untuk mencegah dan menangkap para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan suatu jaringan mafia perdagangan orang. 

5 (lima) Provinsi Besar di Indonesia Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT dan NTB merupakan pusat Perdagangan Orang yang harus menjadi perhatian. 

Selain itu lokalisasi dan panti pijat juga dapat menjadi lokasi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk itu perlu adanya sinergitas Gugus Tugas mulai dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Beliau mengharapakan melalui Rapat Koordinasi Nasional GT PP-TPPO adanya evaluasi terhadap program-program yang telah dibuat sehingga didapat keluaran yang tepat untuk mengatasi kasus-kasus TPPO karena dirasa masih sangat kurang walaupun sudah terdapat Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).  (Media Center/nai/engga)

Menteri Yohana : Perdagangan Orang Konspirasi Dan Mafia Terselubung

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Yembise mengatakan tindak pidana perdagangan orang merupakan masalah transnasional dan internasional crime yang melanggar atau menginjak hak azasi manusia.

Namun ironisnya kata dia tindak pidana ini sampai sekarang belum terjawab, bahkan ada kecenderungan masih meningkat dimana-mana. 

“Meskipun sudah ada sistem gugus tugas tindak pidana perdagangan orang, namun masih banyak masalah yang terjadi,” tandas Yohana pada paparannya di acara rapat koordinasi nasional (rakornas) gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (GT PP TPPO) Tahun 2018 dengan tema “Working Together in Harmony” sekaligus rapat koordinasi teknis perlindungan hak perempuan kawasan tengah Indonesia di Ballrom Swissbell Hotel, Kamis (11/10/2018) Palangka Raya.

Diungkapkan Yohana, tindak pidana perdagangan orang ini merupakan konspirasi dan mafia-mafia terselubung. Dimana dalam praktiknya, calo-calo masuk ke dalam lingkungan keluarga – keluarga dan memberikan janji atau iming-iming gaji besar jika bekerja ke luar negeri atau perusahaan-perusahaan di luar negeri.

“Ini terbukti, setelah saya mengunjungi beberapa negara-negara yang merupakan kantong TKI, dimana di dalamnya terjadi tindak pidana perdagangan orang. Jadi, banyak terjadi dan akhirnya di shalter atau ditahan/penjara serta dikembalikan ke Indonesia,” bebernya.

Persoalan ini lanjut Yohana, tentunya menjadi perhatian serius bagi negara untuk dicarikan solusi mengatasinya, sekaligus memutus mata rantai adanya konspirasi dari mafia-mafia terselubung tersebut.

Disebutkan, ada 5 provinsi besar di Indonesia yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT dan NTB yang selama ini kuat menjadi pusat-pusat perdagangan orang. Namun tidak menutup kemungkinan di daerah lain di Indonesia pun ada. Baik itu di lokalisasi, tempat pijat dan lain sebagainya masih ada tindak pidana perdagangan orang.  

“Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah,” tegasnya lagi. (MC. Isen Mulang. 1/engga)

Walikota Fairid : Palangka Raya Siap Sebagai Daerah Pengganti Ibukota Jakarta

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pembicaraan seputar wacana pemindahan ibukota negara terus santer pada setiap kesempatan. Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pun kini menjadi salah satu alternatif yang dikaji oleh pemerintah pusat sebagai daerah untuk menggantikan Jakarta.

Wacana pemindahan ibukota ini pun, tidak luput dari perhatian walikota Palangka Raya yang baru,  Fairid Naparin. Bahkan walikota termuda dalam sejarah Pemerintah Kota Palangka Raya ini, cukup sering melontarkan kesiapan, bila nantinya benar-benar menjadi pilihan sebagai ibukota negara.

“Saya katakan Palangka Raya siap, masyarakatnya pun welcome. Terlebih dari awal wacana ini dilontarkan oleh pemerintah pusat,” tegasnya, Kamis (11/10/2018).

Menurut Fairid, sebagai ibukota di Provinsi Kalimantan Tengah, tentu pemerintah kota Palangka Raya memiliki hal yang sama bila bicara kesiapan terkait wacana pemindahan ibukota tersebut. Terlebih Pemprov Kalteng sendiri secara tegas menyatakan kesiapan akan hal tersebut.

“Pemko Palangka Raya tentu akan terus berkoordinasi dengan pihak Pemrov Kalteng, bila bicara soal wacana pemindahan ibukota ini,” tambahnya lagi.

Kata Fairid, secara geografis, tentu Kota Palangka Raya sudah memiliki kesiapan itu. Dengan wilayah yang lebih luas tentu menjadi modal kuat sebagai ibukota negara. Begitupula dari sudut pandang yang lainnya. Sebut saja wilayahnya tidak rentan terkena bencana, gempa, longsor dan lain sebagainya.

“Perlu diingat, pemindahan ibukota negara ini juga sejalan dengan cita-cita Bung Karno yang jauh sebelumnya telah melontarkan wacana pemindahan ibukota ke Kota Palangka Raya,” ujarnya.

Fairid pun berkeyakinan, bila wacana pemindahan ibukota ini jadi dilakukan, maka dari sudut pandang stabilitas ekonomi, sosial dan budaya tidak akan terganggu. Terlebih masyarakat Palangka Raya dan Kalteng pada umumnya memiliki kesiapan serta mendukung penuh.

“Ibarat kata segala kewilayahan dan masyarakat telah siap, tinggal bagaimana kemampuan pemerintah pusat dalam mendukung pemerintah daerah guna mewujudkan wacana pemindahan ibukota tersebut dalam beragam indikator kesiapan,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Bangun Pelayanan Publik Melalui “One Year One Inovation”

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya Fairid Naparin, mengungkapkan pentingnya upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

“Dengan pelayanan yang lebih transparan dan akuntabilitas, menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Fairid, saat berbicara pada kegiatan Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Annual Conference di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Kamis (11/10/2018).

Kata Fairid, untuk pemerintah kota Palangka Raya saat ini, maka soal pelayanan publik kepada masyarakat menjadi salah satu fokus perhatian dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Maka itu pelayanan publik menjadi bagian dari visi dan misi kami memimpin Kota Palangka Raya,” sebutnya dihadapan peserta IAPA Annual Conference.

Lanjut dikatakan Fairid, saat ini terus berkembang isu-isu strategis yang berpengaruh pula pada konteks pelayanan publik. Terlebih peran era digital serta online, yang membuat pelayanan terpaksa harus menyesuaikan dengan kemajuan tersebut.

Hanya saja disayangkan, pelayanan yang dilakukan dengan mengikuti era kekinian tersebut, tidak sedikit membuat pelayanan menjadi tidak optimal dilaksanakan.

“Maka itu saya ingin pelayanan publik juga menganut sistem ‘one year one inovation’. Artinya tidaklah perlu banyak-banyak mengeluarkan inovasi kalau hasilnya tidak optimal. Namun sebaiknya mengedepankan inovasi yang dirasa sangat efektif namun tetap mengutamakan transparansi  dan akuntabilitas,” cetusnya.

Dalam bagian lain Fairid berharap kepada pihak-pihak terkait, terutama kalangan akademisi maupun praktisi  yang bergelut dalam keilmuan ataupun menguasai studi tentang administrasi negara maupun  yang menyentuh dengan disiplin ilmu pengetahuan tentang pelayanan, maka bisa memberikan kontribusi terhadap tata kelola pelayanan bagi pemerintahan. 

“Saya berharap ilmu yang terkait dengan pelayanan publik ini bisa ditularkan bagi instansi pemerintah kota Palangka Raya,” pintanya.

Kedepan tambah Fairid, pelayanan publik bisa menjadi dasar dari terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi dimata masyarakat. Pihaknya pun kata dia akan berupaya memaksimalkan lagi beragam pelayanan yang bermuara akhir pada kesejahteraan masyarakat. (MC. Isen Mulang.1/engga)