Menteri Yohana : Perdagangan Orang Konspirasi Dan Mafia Terselubung

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Yembise mengatakan tindak pidana perdagangan orang merupakan masalah transnasional dan internasional crime yang melanggar atau menginjak hak azasi manusia.

Namun ironisnya kata dia tindak pidana ini sampai sekarang belum terjawab, bahkan ada kecenderungan masih meningkat dimana-mana. 

“Meskipun sudah ada sistem gugus tugas tindak pidana perdagangan orang, namun masih banyak masalah yang terjadi,” tandas Yohana pada paparannya di acara rapat koordinasi nasional (rakornas) gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (GT PP TPPO) Tahun 2018 dengan tema “Working Together in Harmony” sekaligus rapat koordinasi teknis perlindungan hak perempuan kawasan tengah Indonesia di Ballrom Swissbell Hotel, Kamis (11/10/2018) Palangka Raya.

Diungkapkan Yohana, tindak pidana perdagangan orang ini merupakan konspirasi dan mafia-mafia terselubung. Dimana dalam praktiknya, calo-calo masuk ke dalam lingkungan keluarga – keluarga dan memberikan janji atau iming-iming gaji besar jika bekerja ke luar negeri atau perusahaan-perusahaan di luar negeri.

“Ini terbukti, setelah saya mengunjungi beberapa negara-negara yang merupakan kantong TKI, dimana di dalamnya terjadi tindak pidana perdagangan orang. Jadi, banyak terjadi dan akhirnya di shalter atau ditahan/penjara serta dikembalikan ke Indonesia,” bebernya.

Persoalan ini lanjut Yohana, tentunya menjadi perhatian serius bagi negara untuk dicarikan solusi mengatasinya, sekaligus memutus mata rantai adanya konspirasi dari mafia-mafia terselubung tersebut.

Disebutkan, ada 5 provinsi besar di Indonesia yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT dan NTB yang selama ini kuat menjadi pusat-pusat perdagangan orang. Namun tidak menutup kemungkinan di daerah lain di Indonesia pun ada. Baik itu di lokalisasi, tempat pijat dan lain sebagainya masih ada tindak pidana perdagangan orang.  

“Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah,” tegasnya lagi. (MC. Isen Mulang. 1/engga)