MEDIA CENTER, Palangka Raya – Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya ternyata sempat mengganggu aktivitas penerbangan.

Selama periode September-Oktober 2018 pernah terjadi satu kali pendaratan pesawat Garuda tidak bisa mendarat di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya karena jarak pandang terlalu pendek.

Saat itu tepatnya 12 September 2018 pukul 06.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB jarak pandang hanya 100 meter sampai 400 meter, sehingga pesawat tidak berani landing.

Sedangkan sebuah pesawat bisa landing paling tidak jarak pandang minimal harus 800 meter, tutur Manajer Operasional Airnav Indonesia Cabang Palangka Raya, I Gusti Ngurah Saputra, Senin (8/10/2018).

Informasi terganggunya aktivitas penerbangan ini disampaikan I Gusti Ngurah Saputra saat rapat membahas kondisi Karhutla yang dipimpin Wakil Walikota Palangka Raya, Umi Mastikah di Ruang Peteng Karuhei I.

Untungnya kondisi tersebut tidak berlangsung lama setelah wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Palangka Raya dalam beberapa hari ini diguyur hujan, sehingga kabut asap mulai hilang.

Saat ini menurut I Gusti jarak pandang cukup membaik, sehingga tidak mengganggu aktivitas penerbangan lagi, meski pun musim kemarau masih berlangsung hingga akhir Oktober 2018. (MC. Isen Mulang/ foto:Prokom/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Mulai 1 Oktober yang lalu, peraturan daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan sudah diterapkan. Pihak pemerintah kota Palangka Raya, melalui instansi terkaitnya.

Pun demikian menurut Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Beta Syailendra, hendaknya implementasi perda itu tidak hanya berlaku pada  penindakan atau menjaring para pelanggar yang tidak mentaati waktu buang sampah, akan tetapi berlaku pada pelanggar perda secara keseluruhan.

“Intinya penerapan perda sampah tidak hanya dilihat satu sisi saja, yakni bagi mereka yang membuang sampah diluar jam yang ditentukan. Tetapi  melainkan banyak sisi pelanggaran lain yang harus ditindak,” ungkapnya, Minggu (7/10/2018).

Sebut saja kata Beta, berlaku bagi pelanggar yang membuang limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) ke dalam TPS dan transfer depo sampah. Berlaku juga bagi mereka yang membakar sampah di lingkungan tempat tinggal, di TPS dan  transfer depo sampah.

Selain itu berlaku juga bagi mereka yang merusak fasilitas kebersihan baik yang dibangun atau swadaya masyarakat dan atau oleh pemerintah daerah.

“Perda ini berlaku pula bagi mereka yang membuang sampah di drainase/selokan dan sungai. Termasuk yang membuang sampah dijalanan dari dalam mobil. Nah, ini harus diimplementasikan,” cetusnya.

Menurut Beta, pihaknya setuju dengan mulai diberlakukannya perda yang dianggap mampu memberikan nilai positif, tidak hanya bagi kehidupan masyarakat, namun juga bagi lingkungan sekitar.

“Bila kita berkaca dari daerah lain di Indonesia, maka sejatinya pelaksanaan perda ini sama saja dalam penerapannya,” tambahnya.

Perlu diketahui sebut Beta, perda  tentang pengelolaan sampah dan kebersihan yang dimiliki pemerintah Kota Palangka Raya ini bukanlah barang baru bahkan sudah disahkan sejak lama, yakni berdasarkan perda nomor 3 tahun 2006 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan, kemudian direvisi menjadi perda nomor 1 tahun 2017.

Sebab itulah masyarakat diharap bisa memahami adanya penerapan perda tersebut, bahkan sebisa mungkin pro aktif membatu pelaksanaan perda. “Kalau ada melihat orang yang membuang sampah dari dalam mobil, kapan perlu di foto dan laporkan kepihak terkait,” cetusnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Camat Bukit Batu Kota Palangka Raya Herwin mengatakan, dari sembilan program unggulan yang menjadi visi dan misi walikota dan wakil walikota Palangka Raya saat ini, yakni mewujudkan smart economy (ekonomi cerdas), dimana  salah satunya menjadikan Kecamatan Bukit Batu sebagai sentra pariwisata. Hal tersebut disampaikan Herwin, saat dibincangi, Jum’at (5/10/2018), di Palangka Raya

Kata camat, pihaknya berkeyakinan pengembangan kepariwisataan di Kecamatan Bukit Batu akan dapat berkembang. Namun begitu diperlukan dukungan banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok sadar wisata, yang selama ini terus berupaya melakukan inovasi dalam memajukan kepariwisataan.

“Pemahaman akan pentingnya pengembangan kepariwisataan sangat disadari. Terlebih semua ini sejalan dengan visi dan misi walikota terpilih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Palangka Raya,” ungkapnya.

Waktu terpisah, Kepala Bidang Destinasi Wisata dan Kelembagaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng, Tirta, mengatakan, pembangunan pariwisata di Kalteng pada umumnya, sangat dibutuhkan dukungan dari berbagai kalangan. Tidak hanya sarana prasarana dan anggaran saja yang difokuskan untuk itu. Namun juga diperlukan sumber daya manusia (SDM).

“Disbudpar kalteng saat ini gencar dalam melakukan kegiatan bersifat budaya dan seni, juga memberikan penyuluhan bagi para kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang berada di destinasi wisata. Ini guna menunjukan dukungan penting dalam membangun pariwisata,”  ucapnya.

Lanjut Tirta, sadar wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan perlunya partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat, dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan kembangnya pariwisata.

“Sebab itu kami mengajak para  pokdarwis agar memiliki kepedulian dan kesadaran dalam membangun iklim kondusif kepariwisataan, terutama mewujudkan sapta pesona pembangunan kepariwisataan di Kota Palangka Raya,” cetusnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya melakukan kunjungan ke Puskesmas Panarung di Jalan Keruing, Jumat (5/10/2018).

Kunjungan mereka untuk melihat kemajuan rehab total gedung Puskesmas Panarung. Tahun ini Pemerintah Kota Palangka Raya mengalokasikan dana Rp2,7 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) untuk merehab Puskesmas Panarung.

Sesuai jadwal, rehab puskesmas ini baru akan selesai 30 November 2018. Kini pelayanan puskesmas terpaksa berpindah lokasi dengan menyewa rumah milik warga di Jalan Partig Deder.

Meski statusnya menyewa, namun komisi C mendapati pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh para petugas Puskesmas Panarung ini tetap berjalan normal seperti biasa.

Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah mengharapkan rehab gedung Puskesmas Panarung bisa selesai tepat waktu, sehingga proses pelayanan bisa lebih optimal lagi.

“Targetnya Desember 2018 gedung baru Puskesmas Panarung sudah bisa ditempati. Mudah-mudahan target tersebut tidak meleset, karena ini menyangkut pelayanan publik,” tandasnya. (Isen Mulang/engga)