MEDIA CENTER, Palangka Raya – Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Palangka Raya Imbang Triatmaji menegaskan perda sampah nomor 1 tahun 2017 siap diaplikasikan pada awal oktober 2018. 

Seluruh persiapan pun sudah matang  untuk diaplikasikan penerapan aturannya dilapangan.

“Intinya telah siap, baik prosedur dan mekanisme, tim penjaga dilapangan sampai ke sanksi yang diberikan untuk pelanggar,” tegasnya saat dikonfirmasi, Minggu (30/9/2018).

Menurutnya penerapan perda dilakukan tidak lain untuk memberikan peringatan terhadap masyarakat. Terutama dalam menanamkan rasa pentingnya menjaga kebersihan untuk kesehatan lingkungan. 

Melalui penerapan perda tersebut setidaknya menjadi edukasi untuk mengubah prilaku manusia untuk sehat dan tertib dalam membuang sampah. 

“Jika  masyarakat sudah mulai sadar kami akan mengurangi intensitasnya, jadi tidak selamanya,” ucap Imbang.

Kata Imbang, kenapa harus dilakukan penerapan perda tersebut, tidak lain sebagai upaya pemerintah untuk menunjukan aturan bukan hanya sebagai macan kertas semata. Terlebih selama ini meski perda telah disosialisasikan, akan tetapi masyarakat tetap mengabaikan

Adapun terkait pengaplikasian perda pada 1 Oktober ini, maka jelas Imbang, tim penegak perda akan langsung melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di tempat penampungan sementara (TPS). Tim sendiri nantinya akan terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Pengadilan, Kejaksaan dan tim dari Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Disperkim.

Tim ini akan tersebar secara random di lima titik TPS di Kota Palangka Raya. Melakukan pengawasan dan penindakan. Dalam SOP semua petugas akan mulai melakukan pengawasan sejak pukul 07.30 WIB. Masyarakat yang kedapatan membuang sampah diluar jam buang akan langsung diamankan. Kemudian dilakukan sidang. Sidang tersebut bisa dilakukan di kelurahan, ataupun tempat lain tergantung kesepakatan tim.

“Ya, paling tidak 2 kali dalam seminggu tim akan melakukam pengawasan pada titik-titik pengawasan yang dilakukan secara acak (random) baik harinya maupun tim yang bertugas,” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pusat Rehabilitasi Orangutan Yayasan BOS Nyaru Menteng terus melakukan pelepasliaran orangutan hasil rehabilitasi. Sejak Agustus 2018 telah melepasliarkan 23 orangutan ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TN-BBBR) Kabupaten Katingan.

Kali ini BOS Nyaru Menteng kembali melepasliarkan 4 individu orangutan betina ke TN-BBBR. Pelepasliaran ini menambah populasi orangutan di TNBBBR menjadi 106 sejak pelepasliaran orangutan pertama kali dilaksanakan pada Agustus 2016.

Salah satu dari empat individu orangutan yang dilepasliarkan ini adalah Pangkuy hasil repatriasi dari Thailand pada 2006. Di 2006 Pemerintah Indonesia melalui KLHK melakukan pemulangan kembali 48 orangutan dari Thailand dan kemudian dirawat BOS di Nyaru Menteng.

Sejauh ini baru 3 orangutan yang dilepasliarkan ke habitatnya dan Pangkuy yang keempat. Keempat orangutan yang dilepasliarkan kali ini semuanya betina. Mereka adalah Pangkuy (17 tahun), Sisil (13), dan satu pasang induk-anak, Clara (12) dan Clarita (1).

Mereka dibawa dalam perjalanan menempuh jalur darat dan sungai yang memakan waktu kurang lebih 10-12 jam dari Nyaru Menteng ke lokasi yang telah ditentukan di TNBBBR.

Jamartin Sihite, CEO Yayasan BOS mengatakan untuk kegiatan pelepasliaran orangutan di TN-BBBR ini melibatkan BKSDA Kalimantan Tengah, Balai TN-BBBR, USAID LESTARI, dan Yayasan BOS.

“Sampai hari ini kerja sama kami telah menghasilkan 12 kali kegiatan pelepasliaran dalam 2 tahun terakhir dan melepasliarkan 106 orangutan di TN-BBBR,” katanya. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pada Jum’at sore (28/9/2018), Walikota Palangka Raya Fairid Naparin meninjau kinerja serta sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya.

Disana Walikota Palangka Raya yang baru saja dilantik sejak 24 September yang lalu tersebut, melihat secara langsung kondisi pelayanan maupun sarana prasarana kantor Disdukcapil.

“Setelah melihat langsung kondisi kantor, saya menilai untuk sarana dan prasarana di Disdukcapil Palangka Raya masih minim,” tutur Fairid, usai peninjauan.

Menurutnya, perlu ada perubahan signifikan dalam peningkatan kinerja pelayanan disdukcapil, terutama yang harus didukung dengan penguatan berupa inovasi terkait pelayanan.

Lihat saja imbuh Fairid, warga yang melegalisir KTP dan KK  terpaksa harus berurusan di tempat parkir karena tidak ada tempat lagi di dalam kantor.

“Tadi saya minta kepada Kepala Disdukcapil untuk mengajukan apa kebutuhan dari dinasnya. Kalau memang perlu anggaran tambahan akan kita tambah. Tetapi syaratnya, kinerja dari Disdukcapil juga harus ditingkatkan,” tegas Fairid.

Adapun dalam peninjauan itu Walikota Palangka Raya yang terbilang berusia cukup muda ini datang ke kantor Disdukcapil di Komplek Perkantoran Pemko Palangka Raya, Jalan G Obos didampingi Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Beta Syailendra dan anggota DPRD lainnya. Kedatangan walikota diterima oleh Kepala Disdukcapil Zulhikmah Ravieq. (MC. Isen Mulang.1/engga)