MEDIA CENTER, Palangka Raya – Mekanisme pengaduan masyarakat yang sejatinya merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap suatu kebijakan atau penyimpangan dalam pelaksanaan oleh aparatur pemerintah.

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya bekerja sama dengan B_Trust dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pelatihan pengelolaan pengaduan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Pelatihan LAPOR ini diselenggarakan selama 1 hari, selasa (30/10/2018) bertempat di ruang rapat Peteng Karuhei II kantor walikota Palangka Raya yang diikuti oleh 90 orang peserta yang terdiri dari koordinator admin serta perwakilan pejabat penghubung dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin dalam arahan singkatnya pada  menyampaikan dukungan penuh akan penerapan aplikasi lapor ini dan ia mengharapkan agar pada anggaran tahun 2019 SOPD terkait agar menganggarkan operasional kegiatan LAPOR ini.

Fairid menambahkan dengan adanya aplikasi lapor ini menjadi wadah menjaring aspirasi dan aduan masyarakat dan juga kontrol sosial bagi aparatur pelayanan publik di Kota Palangka Raya.

Dan saya mengharapkan kedepanya segala bentuk aduan yang ditujukan ke pemerintah bukan hanya berhenti di laporannya saja akan tetapi setiap SOPD terkait harus segera menindaklanjutinya, tutupnya (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Di hari yang sama Anggota DPRD Kota Palangka Raya juga mendapat kunjungan kerja dari anggota DPRD Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (30/10/2018).

Bedanya, anggota dewan dari Solo ini lebih banyak belajar soal fungsi legislatif, khususnya mengenai tata tertib DPRD yang aturannya turun secara mendadak.

Dalam pertemuan dengan Anggota Komisi A dan C DPRD Kota Palangka Raya ini para wakil rakyat dari Surakarta ingin mengetahui fungsi sekretariat dewan dalam menjembatani tiga fungsi dewan.

“Kami mau belajar sejauh mana Propemperda dari awal tahun apakah penganggaran atau penutupan anggarannya bagaimana? bisa di November atau Desember? tanya Widyaningsih Pratiwi Ningsih, Kabag Keuangan Sektetariat DPRD Surakarta.

Dalam pertemuan ini anggota DPR Surakarta juga lebih banyak bertanya soal tugas dan fungsi sekretariat dewan dalam memfasilitasi semua kegiatan anggota dewan.

Semua pertanyaan tersebut dijawab oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Beta Syailendra bahwa keberadaan sekretariat dewan selama ini cukup membantu tugas dewan. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kota Palangka Raya boleh berbangga karena menjadi daerah yang pertama kali menerapkan aplikasi Lapor,  Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), hal ini disampaikan fasilitator B_Trust, Aji dalam paparannya pada kegiatan Pelatihan Pengelola Pengaduan dan Petugas Admin LAPOR.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 1 hari, selasa (30/10/2018) yang dihadiri oleh  90 orang dari seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) serta perwakilan pejabat penghubung dan operator penghubung dari perangkat daerah.

Kegiatan pelatihan ini dibuka secara langsung oleh Assisten II Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, Ikhwansyah yang bertujuan untuk membangun kesepahaman tentang tugas dan fungsi setiap admin ataupun pejabat penghubung dalam mengelola pengaduan serta memperoleh pemahaman teknis pengelolaan aduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi LAPOR.

Aplikasi layanan ini merupakan aplikasi yang dibangun atas kerjasama antara Kementrian Pendayagunaan Aparatur (KemenPAN) , Ombudsman Republik Indonesia, Kantor Staff Kepresidenan yang bekerja sama dengan USAID.

Ikhwansyah menambahkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah harus berkualitas melalui pemberian partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik itu sendiri, setiap unit pemerintah harus menyediakan sarana untuk mengelola pengaduan masyarakat.

Dengan adanya aplikasi LAPOR ini kedepannya diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat khususnya Kota Palangka Raya dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Palangka Raya, tutupnya (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Terjaringnya empat anggota DPRD Kalteng dari Komisi B yang saat ini menjadi tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menimbulkan keperihatinan banyak pihak. Termasuk keperihatinan dari Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin.

“Kita sangat prihatin dengan kasus OTT ini, semoga kedepan jangan ada peristiwa serupa di Kalteng. Terkhusus  di Kota Palangka Raya,” ungkapnya, Senin (29/10/2818).

Kata Fairid, adanya kasus OTT tersebut, hendaknya dapat menjadi pelajaran dari semua pihak termasuk dijajaran eksekutif, legislatif maupun yudikatif dilingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, agar selalu bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan pekerjaan.

“Kita akan terus saling berkoordinasi, berkomunikasi dan saling mengingatkan agar dalam menjalankan pekerjaan benar-benar untuk masyarakat. Dengan begitu kita tidak akan terjerumus,” tambahnya.

Disisi lain lanjut Fairid, seiring dengan kasus OTT yang menimpa sejumlah anggota DPRD Kalteng tersebut, seyogyanya jangan sampai mempengaruhi secara psikis atau menurunkan semangat dalam menjalankan program kerja pemerintahan. 

Sebab, apabila  peristiwa itu mempengaruhi kinerja yang berlebihan, maka masyarakat akan dirugikan serta menjadi korban karena tidak berjalannya pembangunan.

“Hendaknya kejadian itu dijadikan  sebagai motivasi dalam menjalankan pekerjaan secara jujur dan transparan,” tegasnya lagi.

Intinya tambah Fairid,  peristiwa OTT yang dilakukan lembaga anti rasuah itu, secara positif bisa memberi efek jera. “Kuncinya tidak lain, mari kita bekerja sungguh-sungguh sesuai aturan dan prosedur. Pasti semuanya dapat berjalan sesuai dengan harapan,” ucapnya singkat. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Batasan usia maksimal 35 tahun untuk formasi dalam penerimaan CPNS saat ini, ternyata menjadi batu sandungan bagi pelamar yang sudah melampaui ambang batas usia yang ditentukan tersebut. 

Kepala Bidang Perencanaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN, pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Palangka Raya, Elly Ulfah mengatakan, penyebab masih kosongnya pelamar sejumlah formasi CPNS lingkup Pemko Palangka Raya, terutama dokter spesialis itu karena terbentur batas maksimal usia.

“Sesuai aturan, usia maksimal pelamar 35 tahun. Sementara, kasusnya ialah sangat jarang ada dokter spesialis yang usianya kurang dari 35 tahun. Untuk itu formasi dokter spesialis ini kosong pelamar,” bebernya, Sabtu (27/10/2018).

Elly menambahkan, kasus serupa tak hanya terjadi di Kota Palangka Raya. Di beberapa daerah di Indonesia juga mengeluhkan hal yang sama.

Terlebih pada formasi-formasi  tertentu seperti dokter spesialis, yang selama ini pendidikan yang ditempuh cukup memakan waktu lama.

Karenanya  Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) diminta mempertimbangkan kembali batasan usia bagi pendaftaran CPNS ini

Anggota DPRD Kota Palangka Raya Anna Agustina Elsye, memandang perlu pihak Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mempertimbangkan kembali batasan usia untuk formasi CPNS.

“Saya ada dengar untuk formasi CPNS bidang dokter spesialis di Kota Palangka Raya tak ada pelamar. Salah satu penyebabnya terbentur batasan usia maksimal. Ini harus kembali dipertimbangkan,” cetusnya.

Menurut Anna, akan sangat disayangkan apabila formasi yang sudah disediakan tersebut, akhirnya menjadi kosong. Apalagi sebenarnya formasi-formasi itu menjadi penting sebagai kebutuhan setiap daerah.

“Formasi kesehatan terutama dokter spesialis saat ini diperlukan daerah.Terlebih untuk Pemko Palangka Raya sendiri berharap ada dokter spesialis  untuk ditempatkan pada RSUD Palangka Raya yang sedang membutuhkan tenaga dokter,” tambahnya.

Kata Anna, dengan banyak kosongnya formasi CPNS yang disediakan, terutama formasi dokter spesialis, maka akan menjadi kerugian tersediri bagi pemerintah daerah. (MC. Isen Mulang.1/engga)