Walikota Palangka Raya Apresiasi dan Dukung Penuh Penerapan Aplikasi Lapor di Kota Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Mekanisme pengaduan masyarakat yang sejatinya merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap suatu kebijakan atau penyimpangan dalam pelaksanaan oleh aparatur pemerintah.

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya bekerja sama dengan B_Trust dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pelatihan pengelolaan pengaduan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Pelatihan LAPOR ini diselenggarakan selama 1 hari, selasa (30/10/2018) bertempat di ruang rapat Peteng Karuhei II kantor walikota Palangka Raya yang diikuti oleh 90 orang peserta yang terdiri dari koordinator admin serta perwakilan pejabat penghubung dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin dalam arahan singkatnya pada  menyampaikan dukungan penuh akan penerapan aplikasi lapor ini dan ia mengharapkan agar pada anggaran tahun 2019 SOPD terkait agar menganggarkan operasional kegiatan LAPOR ini.

Fairid menambahkan dengan adanya aplikasi lapor ini menjadi wadah menjaring aspirasi dan aduan masyarakat dan juga kontrol sosial bagi aparatur pelayanan publik di Kota Palangka Raya.

Dan saya mengharapkan kedepanya segala bentuk aduan yang ditujukan ke pemerintah bukan hanya berhenti di laporannya saja akan tetapi setiap SOPD terkait harus segera menindaklanjutinya, tutupnya (MC. Isen Mulang/engga)

Cari Faktor Penyebab Sejumlah Formasi CPNS Kosong Pelamar

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sejumlah formasi pada  penerimaan CPNS dilingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, mengalami kekosongan. Seperti kosongnya pendaftar pada formasi tenaga dokter spesialis.
Masih kosongnya pelamar pada sejumlah formasi CPNS itu juga tidak luput  dari perhatian Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin.

“Kita akan koordinasikan hal ini, kenapa sejumlah formasi CPNS bisa kosong pelamar. Apa tidak ada SDM untuk formasi itu. Atau dikarenakan terbentur aturan yakni batasan usia, maupun hal lain,” ungkapnya, Senin (29/10’2018).

Tidak bisa dipungkiri kata  Fairid, batasan usia maksimal 35 tahun untuk formasi dalam penerimaan CPNS saat ini, bisa jadi salah satu penyebab kosongnya pendaftar sejumlah formasi. Terlebih para pelamar yang nota bene lulusan tenaga keahlian atau profesi seperti tenaga kedokteran.

“Kalau penyebab utamanya karena terbentur batasan usia, tentu kedepan perlu ada pertimbangan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam hal menetapkan batas usia,” cetusnya.

Disadari lanjut Fairid, sejumlah formasi CPNS terutama untuk tenaga kedokteran saat ini sangat diperlukan. Terlebih Pemerintah Kota Palangka Raya telah memiliki RSUD tersendiri, dimana dalam proses perjalanannya diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan berupa dukungan SDM pada bidang kedokteran.

“Maka itu nanti kita lihat lagi kendalanya, lalu kita koordinasikan dengan pihak pemerintah provinsi dan kementerian, kenapa sejumlah formasi CPNS yang diperlukan di daerah masih kosong pelamar,” tuturnya.

Sebelumnya Kepala Bidang Perencanaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN, pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Palangka Raya, Elly Ulfah mengatakan, penyebab masih kosongnya pelamar formasi CPNS, terutama dokter spesialis itu karena terbentur batas maksimal usia.

“Sesuai aturan, usia maksimal pelamar 35 tahun. Sementara, kasusnya ialah sangat jarang ada dokter spesialis yang usianya kurang dari 35 tahun. Untuk itu formasi dokter spesialis ini kosong pelamar,” bebernya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pemko Palangka Raya Bertekat Pertahankan Predikat Eliminasi Malaria

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kota Cantik Palangka Raya telah menerima sertifikat “Eliminasi Malaria” atau predikat bebas malaria dari Kementerian Kesehatan yang diterima langsung Wakil Walikota Palangka Raya Hj Umi Mastikah pada tanggal 12 Oktober 2018 yang lalu

Dengan mendapatkan sertifikat eliminasi malaria tersebut, maka menjadi tanggungjawab bersama seluruh elemen masyarakat Kota Palangka Raya untuk mempertahankannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Asisten II Setda Kota Palangka Raya Ikhwansyah, saat memberikan sambutan pada acara  advokasi dan sosialisasi eliminasi malaria terpadu, yang digelar di Aula Gedung Batang Garing Palangka Raya, Selasa (30/10/2018) sore.

Dikatakan Ikhwansyah, saat ini ada komitmen kuat dari pemerintah daerah, terutama melalui Dinas Kesehatan, untuk melibatkan peran lintas sektor maupun lintas program dalam mempertahankan status eliminasi malaria. Terutama dengan mendengungkan upaya pencegahan penularan kasus malaria.

“Hal ini bukan tanpa alasan, pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Palangka Raya, berupaya mendukung target pemerintah pusat yakni, eliminasi Indonesia tahun 2030 bebas malaria dapat tercapai,”jelasnya.

Diungkapkan lebih lanjut, dalam penyelesaian permasalahan malaria saat ini, bukan saja menjadi permasalahan nasional, namun dari sisi kesehatan global pun berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan malaria.
Hal tersebut dapat ditinjau lagi pada sidang kesehatan dunia ke -60 tahun 2007, dimana telah keluar resolusi untuk eliminasi malaria, yakni membebaskan masyarakat dari malaria pada tahun 2030.

Sementara itu, pemerintah secara terpusat melalui kementrian kesehatan yang diteruskan kepada gubernur, bupati/walikota , telah memberikan pedoman pelaksanaan program eliminasi malaria dimana harus dicapai secara bertahap.

“Program advokasi dan sosialisasi eliminasi malaria terpadu, yang digelar saat ini adalah merupakan wujud dari salah satu upaya membangun komitmen, saling bersinergi dan bekerjasama untuk mempertahankan predikat Kota Palangka Raya  bebas malaria,”papar Ikhwansyah.

Adapun dalam acara tersebut, turut dihadiri anggota Komisi IX DPR RI, Hang Ali Syahputra, Kasi Pencegahan Malaria Kementerian Kesehatan, Desriana Elizabeth Ginting, unsur Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, jajaran OPD terkait lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya serta undangan lainnya. (MC. Isen Mulang/engga)

DPRD Ponorogo Belajar Pelayanan Kesehatan ke Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur melakukan kunjungan ke DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (30/10/2018).

Kedatangan mereka untuk belajar soal pelayanan kesehatan, khususnya mengenai BPJS Kesehatan. Sampai saat ini cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Ponorogo baru mencapai 57 persen.

Dipilihnya Kota Palangka Raya sebagai tujuan studi banding karena cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan hingga Oktober 2018 sudah mencapai 80 persen lebih.

Dalam kunker yang dipimpin ketua rombongan DPRD Ponorogo, Moh Ubahil Islam ini juga ingin belajar banyak soal pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit.

“Di tempat kami, rumah sakit kita mewah, namun belum bisa memberikan pelayanan yang memuaskan, sehingga pihak rumah sakit selalu menjadi kambing hitam,” tutur Ubahil.

Dia berharap melalui kunker ini bisa mengadopsi sistem pelayanan yang baik di Kota Palangka Raya, sehingga bisa diterapkan di kabupaten yang terkenal dengan seni Reog Ponorogo tersebut.

Dalam pertemuan yang diadakan di ruang rapat paripurna ini, kehadiran DPRD Ponorogo disambut oleh anggota Komisi A dan C DPRD Kota Palangka Raya. (MC. Isen Mulang/engga)

DPRD Surakarta Belajar Fungsi Tatib ke DPRD Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Di hari yang sama Anggota DPRD Kota Palangka Raya juga mendapat kunjungan kerja dari anggota DPRD Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (30/10/2018).

Bedanya, anggota dewan dari Solo ini lebih banyak belajar soal fungsi legislatif, khususnya mengenai tata tertib DPRD yang aturannya turun secara mendadak.

Dalam pertemuan dengan Anggota Komisi A dan C DPRD Kota Palangka Raya ini para wakil rakyat dari Surakarta ingin mengetahui fungsi sekretariat dewan dalam menjembatani tiga fungsi dewan.

“Kami mau belajar sejauh mana Propemperda dari awal tahun apakah penganggaran atau penutupan anggarannya bagaimana? bisa di November atau Desember? tanya Widyaningsih Pratiwi Ningsih, Kabag Keuangan Sektetariat DPRD Surakarta.

Dalam pertemuan ini anggota DPR Surakarta juga lebih banyak bertanya soal tugas dan fungsi sekretariat dewan dalam memfasilitasi semua kegiatan anggota dewan.

Semua pertanyaan tersebut dijawab oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Beta Syailendra bahwa keberadaan sekretariat dewan selama ini cukup membantu tugas dewan. (MC. Isen Mulang/engga)

Pansus III Tuntaskan Bahas Tiga Raperda Inisiatif

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Selama tiga hari berturut-turut mulai Senin 29 Oktober 2018, Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kota Palangka Raya membahas tiga Raperda inisiatif bersama mitra kerja.

Dalam satu hari satu Raperda tuntas dibahas. Di hari pertama, Pansus III DPRD Kota Palangka Raya membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Kemudian Selasa 30 Oktober 2018 membahas Raperda Pembentukan Produk Hukum dan Rabu 31 Oktober 2018 membahas Raperda tentang Penataan Ternak Komersil.

Dari eksekutif diwakili Asisten I Pemerintah Kota Palangka Raya, Murni D. Djinu dan SOPD teknis. Pembahasan draf Raperda ini dimulai dari pagi dan berakhir hingga sore.

Pimpinan Rapat Pansus III DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto mengatakan dalam rapat ini pihak dewan lebih banyak melakukan sinkronisasi materi Raperda dengan SOPD teknis.

Sinkronisasi dimaksud misalnya soal judul Raperda Penyelenggaraan Pendidikan harus diperjelas, karena yang diatur dalam produk hukum daerah ini adalah khusus SD dan SMP, sedangkan untuk TK belum diatur. 

Riduanto menjalaskan dibuatnya produk hukum daerah, khusus Raperda Penyelenggarakan Pendidikan ini untuk menyikapi bahwa sesuai peraturan 
perundangan kewenangan SMA sederajat di kelola oleh pemerintah provinsi. (MC. Isen Mulang/engga)

Pemko Palangka Raya Persiapan Kunjungan Kerja ke Banyuwangi Belajar Pariwisata

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Asisten III Pemerintah Kota Palangka Raya, Kandarani memimpin rapat membahas persiapan kunjungan ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (30/101/2018).

Rapat yang diadakan di Ruang Peteng Karuhei I ini diikuti para pejabat satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang akan ikut melakukan kaji banding ke Banyuwangi 8-11 November 2018.

Kunjungan Pemerintah Kota Palangka Raya ke Banyuwangi ini dalam rangka belajar soal strategi pengembangan destinasi wisata, pengelolaan peningkatan kunjungan wisatawan, dan sistem pengelolaan keuangan.

Kunjungan kerja ini dipelopori oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya. Dalam Kunker ini akan dipimpin oleh wakil Walikota Palangka Raya Umi Mastikah.

Kunker dilakukan untuk mendukung misi walikota periode 2018-2023 yakni ekonomi cerdas meliputi perkembangan industri usaha kecil, menengah, pariwisata dan perbankan demi terwujudnya Kota Palangka Raya maju, makmur, sejahtera untuk semua lapisan masyarakat.

Melalui kunker ini maka jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya bisa melihat secara langsung kegiatan pengembangan dan strategi yang diterapkan Kabupaten Banyuwangi dalam memajukan pariwisata dan usaha kecil. (MC. Isen Mulang/engga).

Penyakit DBD Bisa Dibasmi Melalui PSN

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait cara membasmi penyakit demam berdarah dengue (DBD).

Menurut Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, dr Andjar Hari Purnomo, penyakit DBD bisa dibasmi dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan cara 3M plus.

Cara lain bisa dilakukan dengan menjaga lingkungan agar tetap bersih dari sampah dan genangan air. Jika lingkungan bersih, maka tidak menjadi sarang nyamuk.

“Alangkah baiknya jika ada inisiatif dari setiap RT melakukan gotong royong paling tidak sekali setiap Minggu agar wilayahnya terbebas dari sarang nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD,” tutur Andjar, Selasa (30/10/2018).

Dia menyarankan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih tidak perlu menunggu ada korban dulu. Tapi harus dilakukan secara kontinyu dan bisa dilakukan secara mandiri atau gotong royong.

“Fogging bukan solusi yang tepat karena hanya membunuh nyamuk dewasa saat itu saja, sedangkan jentiknya tidak mati. Satu Minggu kemudian jentik menjadi dewasa dan menggigit lagi. Begitu seterusnya,” katanya. (MC. Isen Mulang/engga)

Kota Palangka Raya Pertama Kali Terapkan Aplikasi LAPOR di Kalteng

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kota Palangka Raya boleh berbangga karena menjadi daerah yang pertama kali menerapkan aplikasi Lapor,  Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), hal ini disampaikan fasilitator B_Trust, Aji dalam paparannya pada kegiatan Pelatihan Pengelola Pengaduan dan Petugas Admin LAPOR.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 1 hari, selasa (30/10/2018) yang dihadiri oleh  90 orang dari seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) serta perwakilan pejabat penghubung dan operator penghubung dari perangkat daerah.

Kegiatan pelatihan ini dibuka secara langsung oleh Assisten II Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, Ikhwansyah yang bertujuan untuk membangun kesepahaman tentang tugas dan fungsi setiap admin ataupun pejabat penghubung dalam mengelola pengaduan serta memperoleh pemahaman teknis pengelolaan aduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi LAPOR.

Aplikasi layanan ini merupakan aplikasi yang dibangun atas kerjasama antara Kementrian Pendayagunaan Aparatur (KemenPAN) , Ombudsman Republik Indonesia, Kantor Staff Kepresidenan yang bekerja sama dengan USAID.

Ikhwansyah menambahkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah harus berkualitas melalui pemberian partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik itu sendiri, setiap unit pemerintah harus menyediakan sarana untuk mengelola pengaduan masyarakat.

Dengan adanya aplikasi LAPOR ini kedepannya diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat khususnya Kota Palangka Raya dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Palangka Raya, tutupnya (MC. Isen Mulang/engga)

Dukung Desa Mandiri Cegah Api

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Salah satu upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan, maka Pemerintah Kota Palangka Raya bersama pihak terkait terus mengimplementasikan program nyata. Salah satunya program pencegahan kebakaran berbasis desa.

Hal itu disampaikan Asisten II Setda Kota Palangka Raya Ikhwansyah, usai menghadiri penandatanganan kerjasama  “Desa Mandiri Cegah Api” program pencegahan kebakaran lahan berbasis desa minimas plantation, sekaligus seminar  “Mitigasi dan Adaptasi Menghadapi Perubahan Iklim,” Senin (29/10/2018) di Aula Rahan Kantor Rektorat Universitas Palangka Raya.

Ikhwansyah mengatakan, adanya kerjasama pada program desa mandiri cegah api tersebut, diharapkan pada praktik dilapangan masyarakat bisa merespon cepat untuk memadamkan api, terutama dalam hal penanggulangan karhutla di seluruh wilayah Kota Palangka Raya

“Program pencegahan api  berbasis desa ini diharapkan dapat dengan cepat menekan kejadian karhutla dimasa akan datang,” cetusnya.

Kata Ikhwansyah, pemerintah kota Palangka Raya sangat mengapresiasi langkah konkret tersebut, terlebih dalam hal pencegahan karhutla banyak pihak yang ikut terlibat. Seperti halnya pihak akademisi.

Dalam bagian lain tambah Ikhwansyah, Pemko Palangka Raya juga mengapresiasi program “Minamas Plantation” yang merupakan upaya konkret untuk memperhatikan aspek lingkungan dan mengedepankan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sehingga memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Dengan adanya kerjasama ini diharapkan semua pihak dapat berbagi pengetahuan dan keahlian dalam menemukan solusi tuntas mencegah bencana asap, mengidentifikasi daerah rawan kebakaran dan faktor-faktor terjadinya karhutla,” pungkas dia. MC. Isen Mulang.1/engga)