MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebanyak 1.200 orang pemuda dan pemudi dari 13 kabupaten dan satu kota di Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Ikrar Untuk Indonesia Satu.

Acara deklarasi ‘Pemuda Untuk Indonesia Satu’ ini dilakukan di Gedung Olahraga (GOR) Serbaguna, Jalan Tjilik Riwut Km 5, Kota Palangka Raya, Sabtu (20/10/2018).

1.200 orang muda-mudi ini berasal dari berbagai elemen anak bangsa yakni dari siswa SMA sederajat, organisasi kepemudaan, komunitas BEM, KNPI provinsi, kabupaten, dan kota serta peserta Kirab Pemuda 2018. 

Acara deklarasi ini dihadiri oleh Deputi Kepemudaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Faisal Abdulah dan beberapa pejabat lingkup Pemprov Kalteng dan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah Faleri Tuwan mengatakan maksud diselenggarakan deklarasi ini adalah untuk menyamakan visi pemuda terhadap semangat persaudaraan dan kerukunan antar daerah antar budaya, antar sejarah dan antar ideologi sebagai satu Indonesia.

Sedangkan tujuan deklarasi ini adalah untuk mendukung kegiatan nasional kirab pemuda 2018, untuk mendeklarasikan ikrar pemuda untuk Indonesia satu sebagai perwujudan semangat persatuan generasi muda untuk persatuan dan persatuan Indonesia.

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah adanya persamaaan visi generasi muda untuk Indonesia yang satu dan adanya pendeklarasian sikap pemuda untuk Indonesia satu yang diwujudkan dalam dokumen kesepakatan atau komitmen bersama. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Upaya pemerintah kota Palangka Raya untuk menjadikan kota Palangka Raya sebagai  kota ‘Layak anak’ perlu diwujudkan. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan sinergitas bersama banyak pihak.

“Kita mengapresiasi dan mendukung untuk mewujudkan ‘Kota Cantik’ Palangka Raya sebagai kota layak anak. Namun semua itu perlu sinergitas,” ungkap Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Hj Mukarramah, Jum’at (19/10/2018).

Lanjut srikandi DPRD Kota Palangka Raya ini mengatakan, untuk meraih kota layak anak, maka implementasinya harus berjalan serta terwujud nyata terutama hasilnya memang dirasakan oleh masyarakat.

“Ya, kita selaku wakil rakyat sangatlah mendukung hal itu, karena diharapkan dengan langkah dan komitmen pemko dalam hal kota layak anak, maka hak hak anak bisa terpenuhi dan terlindungi,” ujarnya.

Menurut politisi partai Nasdem Kota Palangka Raya ini, upaya mewujudkan kota layak anak juga harus sejalan serta sesuai dengan undang undang nomor 35 tahun 2014  tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 

“Maka itulah untuk menjadikan kota Palangka Raya benar benar menjadi kota layak anak, tentu harus sesuai aturan perundang undangan,” tegasnya.

Mukarramah pun berkeyakinan pemerintah kota Palangka Raya mampu melakukan hal tersebut. “Ingat untuk mewujudkan itu harus pula ada penguatan kelembagaan, lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan termasuk sarana dan prasarana hingga kota layak anak bisa terwujud,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Mekanisme sebuah produk hukum disuatu pemerintah daerah dalam pembentukannya tentu harus berisikan ketegasan. Akan tetapi jangan sampai lepas dari kebutuhan masyarakat akan pentingnya produk hukum pemerintah daerah sebagai pelindung dan pengayom.

Ungkapan bijak tersebut disampaikan Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin, saat ditanya tentang pembentukan raperda produk hukum yang merupakan raperda inisiatif DPRD Kota Palangka Raya, Kamis (18/10/2018).

Kata Fairid, disamping hal penting di atas, jika produk hukum daerah dibentuk, maka sangat penting memperhatikan pula asas dasar tujuan utama dari dibentuknya hukum.

“Jadi, produk hukum bertujuan membangun azas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan ketertiban,” cetusnya.

Tak kalah penting lagi lanjut Fairid, hendaknya ketika masyarakat memanfaatkan produk hukum pemerintah, maka masyarakat merasa seperti menjalankan hukumnya sendiri, terutama saat mengimplementasikan hukum dari pemerintah tersebut. 

Dalam bagian tertentu, prinsip legalitas yang harus diikuti dalam membuat produk hukum. Yakni diawali dengan aturan yang harus ada terlebih dahulu, kemudian peraturan itu harus diumumkan. Peraturan pun tidak boleh berlaku surut, perumusan peraturan juga harus dapat dimengerti oleh masyarakat. 

Selain itu, hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin, serta di antara sesama pengaturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain. Peraturan juga harus tetap dan tidak boleh sering diubah-ubah. Diharuskan pula ada kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dengan peraturan yang telah di buat.

“Perlu diingat, pembentukan suatu produk hukum terdapat sebuah metode atau teori yang di kenal dengan “legal drafting theory”, yaitu suatu teori atau metode yang menjelaskan mengenai bagaimana menciptakan produk hukum yang baik, berhasil guna dan berdaya guna,” tandasnya

Jelas Fairid, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga peraturan presiden nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang, maka eksistensi peraturan daerah tidak boleh dilepaskan dari soal otonomi daerah sebagai mekanisme dalam menciptakan demokratisasi. Dimana, penyelenggaraan pemerintahan harus merumuskan tujuan utama dari kebijaksanaan sebagai upaya untuk mewujudkan persamaan politik, tanggung jawab dan tindakan responsif oleh pemerintah daerah. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Mulai hari ini Rabu (17/10/2018) Komisi Pemilihan Umum (KPU) seluruh Indonesia, termasuk di Kota Palangka Raya mencanangkan Gerakan Melindungi Hak Pilih.

Gerakan dengan hastaq #GMHP ini diadakan di kantor kelurahan, kecamatan, atau KPU. Petugas KPU menyediakan layanan untuk mengecek apakah nama warga sudah terdata dalam daftar pemilih tetap (DTP) atau belum.

Gerakan ini dimulai 1-28 Oktober 2018. Selain datang ke kantor kelurahan, kecamatan atau KPU, warga bisa mengakses layanan online www.lindungihakpilih.kpu.go.id.

Pencanangan #GMHP di Kota Palangka Raya ini dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan, Murni D. Djinu mewakili Walikota Palangka Raya Fairid Naparin. Ada tiga kelurahan yang ditinjau asisten I yakni Kelurahan Bukit Tunggal, Kelurahan Palangka, dan Kelurahan Pahandut. 

Murni yang merupakan mantan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandikan Kota Palangka Raya ini menyambut positif Gerakan Melindungi Hak Pilih oleh KPU ini.

Dia berharap dengan gerakan ini bisa meningkatkan partisipasi pemilih. Sebab saat ini kesadaran masyarakat masih rendah dalam memberikan hak pilihnya dalam setiap gelaran Pilkada.

Menurutnya saat ini ada dua masalah yang sering muncul dalam penetapan DPT. Pertama, DPT orang yang sudah meninggal, namun namanya selalu masih muncul dalam DPT.

Kedua, orang yang pindah domisili, walaupun satu kecamatan, tapi status DPT-nya belum diurus. Karena itu dua masalah ini harus disikapi oleh KPU agar ke depannya tidak menimbulkan masalah. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia, sebagai falsafah, ideologi dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Selain itu, sebagai pandangan hidup, dasar negara yang memiliki perjalanan sejarah perjuangan Indonesia dalam keberagaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat dan budaya.

Ungkapan bijak tersebut disampaikan Fairid saat menjadi inspektur upacara gabungan TNI/Polri serta ASN sekaligus dirangkai upacara peringatan hari kesaktian Pancasila, Rabu (17/10/2018). di halaman kantor Walikota Palangka Raya.

Fairid menekankan melalui peringatan hari kesaktian Pancasila setidaknya mampu  memberikan kesadaran bersama dalam meresapi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri.

“Melalui tema kesaktian Pancasila, yakni Pancasila sebagai landasan kerja mencapai prestasi bangsa, maka saya ingin mengajak kita semua membangun kesadaran meresapi nilai-nilai luhur Pancasila yang sudah dirumuskan para Founding Father, yakni Pancasila sebagai perekat identitas bangsa,” tegasrnya.

Kata Fairid, Pancasila tidak sekedar slogan tetapi harus dipraktekkan. Pancasila akan sakti apabila dijadikan keperibadian bangsa. Karenanya, wajib nilai-nilai luhur Pancasila dimiliki setiap warga Indonesia, khususnyam bagi masyarakat Kota Palangka Raya.

“Saya ingatkan Pancasila tidak hanya dipelajari dan dimengerti saja, tetapi pelaksananya secara nyata di masyarakat maupun dalam berbangsa dan bernegara,” jelasnya lagi.

Bicara hal lain, Fairid menyampaikan agar seluruh jajarannya terus meningkatkan semangat kerja disertai dengan penuh tanggungjawab sebagai abdi negara dan pelayanan masyarakat. 

Ia juga meminta agar seluruh lapisan masyarakat kota Palangka Raya, bisa bersama menjaga keamanan, ketertiban dan kerukunan serta kebersihan, agar  Kota Palangka Raya semakin indah dan cantik.

Turut hadir dalam upacara gabungan tersebut Kapolres Palangka Raya, AKBP Timbul RK Siregar, Dandim 1016 Palangka Raya Letkol CZi Chandra Adibrata dan para kepala OPD dan Forkopimda terkait lainnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)