DPRD Ogan Komering Ilir Belajar Perda Karhutla ke Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Empat anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melakukan kaji banding ke DPRD Kota Palangka Raya, Senin (26/2/2018).

Kehadiran empat anggota wakil rakyat dari Pulau Sumatera ini disambut oleh tiga Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya yakni Alfian Batnakanti, Jumatni, dan Sugianor. 

Sementara itu dari Pemerintah Kota Palangka Raya diwakili oleh Asisten II Ikwansyah yang juga menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya.

Adapun materi kaji banding yang mereka pelajari ke Kota Cantik Palangka Raya ini adalah optimalisasi fungsi pengawasan bidang ekonomi, pertanian, dan ketahanan pangan.

Namun dari tiga bidang itu yang paling menarik digali oleh anggota DPRD OKI adalah soal penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Palangka Raya. 

Menarik digali, karena Kota Palangka Raya sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Karhutla, sedangkan di Kabupaten OKI belum ada, sehingga sangat kesulitan saat musim kemarau.

DPRD OKI tahu jika keberadaan Perda Karhutla bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, karena itu belajar ke Palangka Raya untuk mengetahui bagaimana pengaturannya.

“Pada prinsipnya kita tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat. Meski Perda sudah ada, namun kepentingan masyarakat untuk bertani tetap terakomodasi,” tutur Alfian Batnakanti.

Alfian menjelaskan dengan adanya Perda Karhutla, masyarakat yang berada di wilayah gambut memang dilarang untuk membakar, namun untuk daerah dataran tinggi harus diberikan pengecualian.

“Kalau masyarakat tidak boleh membakar, maka pemerintah harus memberikan bantuan alat untuk membuka lahan agar petani juga mudah untuk mengolah lahannya,” tandasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Rehab 8 Sekolah Dianggarkan Rp7 Miliar

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Mulai tahun ini rehab total delapan sekolah yang terbakar pada 2017 lalu akan segera dilakukan. Bahkan anggaran rehab sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya sebesar Rp7 miliar.

Meski begitu anggaran sebesar itu masih belum cukup untuk merehab 8 sekolah tersebut sampai tuntas. Karena itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Sahdin Hasan masih mengusulkan lagi anggaran rehab melalui Musrenbang Kecamatan Pahandut.

“Besarnya biaya rehab sekolah dilihat dari tingkat kerusakan dan ruang kelas yang dibangun,” ucap Sahdin seusai mengikuti Musrenbang Kecamatan Pahandut, Senin (26/2/2018). Selain mengurusi rehab sekolah, tahun ini dinas pendidikan juga harus merelokasi SDN 4 Panarung.

Biaya relokasi sudah disiapkan Rp2 miliar. SDN 4 Panarung harus segera direlokasi karena sebagian lahan sekolah terkena pelebaran proyek Bandara Tjilik Riwut. Saat ini pihaknya sedang mengidentifikasi lahan untuk menggeser SDN 4 Panarung.

Sementara itu Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio mengharapkan jika biaya rehab sekolah sudah dianggarkan oleh dinas, maka harus segera dilaksanakan, karena di Februari 2018 ini diperkirakan proses lelang sudah selesai.

Mofit menuturkan, jika melihat dari hitungan tim teknis dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya diketahui biaya rehab untuk delapan sekolah yang terbakar tersebut mencapai Rp11 miliar sampai Rp12 miliar. (MC. Isen Mulang/engga)

Tahun 2018 ini Rumah Sakit Siloam akan Buka di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tidak lama lagi di Kota Palangka Raya akan bertambah satu lagi rumah sakit berkelas yang akan buka untuk melayani masyarakat Kalimantan Tengah.

Rumah sakit tersebut adalah Siloam. Rumah sakit swasta ini dipastikan akan operasional mulai Juli 2018. Kabar ini disampaikan Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio, Senin (26/2/2018).

Pertengahan Februari 2018 lalu Wakil Walikota Palangka Raya diajak manajamen Rumah Sakit Siloam Palangka Raya untuk melihat fasilitas kesehatan yang dimiliki Rumah Sakit Siloam di Jakarta.

Dari hasil kunjungan kerja itulah kepastian jika Rumah Sakit Siloam akan mulai beroperasi per Juli 2018 di Palangka Raya diperoleh Mofit Saptono.

“Saya mendapatkan kesempatan atas tugas yang diberikan oleh walikota untuk melihat Rumah Sakit Siloam Jakarta. Dari hasil laporan mereka, Juli sudah grand opening,” ucapnya.

Sebagai wakil kepala daerah, Mofit pun sangat menyambut baik hadirnya rumah sakit berkelas ini. Dengan demikian masyarakat Palangka Raya akan banyak pilihan untuk berobat.

Mofit mengharapkan dengan hadirnya Rumah Sakit Siloam nanti tidak hanya melayani masyarakat Palangka Raya, khususnya Kalimantan Tengah saja, namun juga dari daerah lain.

Pasalnya, rumah sakit yang terletak di Jalan RTA Milono, Palangka Raya ini bakal memiliki fasilitas lengkap dan para dokter spesialis yang handal.

Kabarnya, selain melayani pasien dari jalur umum, Rumah Sakit Siloam juga akan melayani pasien yang menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan. (MC. Isen Mulang/engga)

Relawan Demokrasi Palangka Raya Sasar Masyarakat Pinggiran

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Relawan Demokrasi yang dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya mulai terjun ke masyarakat untuk mensosialisasikan kegiatan Pilkada serentak 2018.

Relawan Demokrasi khusus segmen pinggiran dan segmen perempuan mulai Minggu (25/2/2018) sosialisasi ke basis kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya

Mereka membagikan leaflet kepada warga sambil menjelaskan mengenai tahapan Pilkada, termasuk teknis pencoblosan surat suara yang benar saat pemilihan walikota dan wakil walikota Palangka Raya 27 Juni 2018.

Ketua Kelompok Segmen Pinggiran, Sukamdianyah mengatakan kegiatan sosialisasi ini adalah tindaklanjut dari sosialisasi Pilkada serentak berdasarkan segmentasi kelompok.

Respon masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan para Relawan Demokrasi ini cukup antusias. Warga tidak sungkan untuk bertanya mengenai tahapan Pilkada.

Sementara itu Utin Masniah, Ketua Kelompok Segmen Perempuan mengatakan setiap kelompok Relawan Demokrasi setiap bulan ditarget minimal empat kali melakukan sosialisasi.

“Segmen perempuan sudah beberapa kali sosialisasi kepada kaum perempuan. Kita beri mereka pemahaman tentang pentingnya memberikan hak pilih saat Pilkada. Semoga kegiatan ini membantu KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih,” tuturnya.

Ferry, Anggota Kelompok Segmen Pinggiran menambahkan secara umum warga yang disosialisasi sudah mengetahui adanya Pilkada. Bahkan mereka juga sudah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT).

Hanya saja masih banyak warga yang belum tahu kapan hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan calon walikota dan calon wakil walikota, termasuk mekanisme pencoblosan yang benar. (MC. Isen Mulang/engga)

Musrenbang Kecamatan Pahandut Terima 126 Program Prioritas Kelurahan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kecamatan Pahandut menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), Senin (26/2/2018). Musrenbang ini diikuti oleh seluruh lurah dan kepala atau yang mewakili satuan organisasi perangkat daerah (SOPD).

Acara Musrenbang yang diadakan di aula kantor Kecamatan Pahandut dibuka oleh Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio. Dalam laporannya Camat Pahandut, M Zaini menuturkan dalam Musrenbang ini pihak kecamatan menerima 126 usulan program prioritas dari kelurahan.

Namun tahun ini Bappeda Kota Palangka Raya hanya memberikan jatah 58 program kepada Kecamatan Pahandut untuk direalisasikan di 2019. Karena itu dari 126 usulan program kelurahan itu harus dibahas lagi mana saja yang lebih prioritas.

Zaini menjelaskan melalui Musrenbang tingkat kecamatan inilah ke-126 usulan program kelurahan tersebut difinalkan. Dalam Musrenbang ini semua usulan kelurahan di rangking lagi. Jika rangkingnya tinggi, maka program tersebut yang didulukan.

Dalam forum ini Zaini juga menyampaikan aspirasi dari Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto yang menyebut jika sistem skor untuk menentukan usulan skala prioritas program tidak menguntungkan bagi kelurahan, karena realisasinya cukup lama.

Karena itu ketua dewan yang disampaikan Zaini mengusulkan bagaimana jika setiap kelurahan dialokasikan dana Rp2 miliar atau Rp3 miliar per tahun, maka usulan program dari masyarakat bisa cepat diakomodasi oleh pemerintah daerah.

Sementara itu dalam sambutannya Kepala Bappeda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu mengatakan alokasi anggaran yang wajib disediakan pemerintah daerah untuk mengakomodasi hasil Musrenbang setiap tahun minimal Rp83 miiliar.

Ketentuan tersebut telah diamanatkan dalam Perda 18 Tahun 2013. Namun menurut Hera, secara umum besarnya alokasi anggaran kecamatan dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan penduduk, dan jumlah RT/RW. (MC. Isen Mulang/engga)

Yayasan BOS Peduli Terhadap Orangutan Maupun Terhadap Kesehatan Masyarakat

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Seluruh karyawan Yayasan Borneo Orangutan Survival (BOS) atau Program Reintroduksi Orangutan Kalimantan Tengah di Nyaru Menteng (PROKT-NM) mengikuti kegiatan donor darah.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB ini diadakan di halaman depan gedung Pusat Informasi BOS Nyaru Menteng Arboretum, Nyaru Menteng, Jalan Tjilik Riwut Km 28, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Selasa (22/2/2018).

Aksi donor darah ini memasuki tahun ke-6 dipimpin langsung oleh Program Manager, Denny Kurniawan. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama PMI Kalimantan Tengah dengan Yayasan BOS yang sudah dimulai sejak 2012.

Hasil donor darah sudah cukup banyak membantu untuk keperluan keluarga karyawan BOS dan masyarakat umum. “Kegiatan ini bekerjasama dengan PMI Kalteng melalui Unit Donor Darah Kota Palangka Raya yang selalu dilaksanakan rutin setiap tiga bulan sekali,” ujar Denny melalui pesan WathsApp, Jumat (23/2/2018).

Denny menuturkan kegiatan donor darah ini adalah bentuk kepedulian segenap karyawan BOS Nyaru Menteng terhadap sesama. “Kami tidak hanya peduli dengan pelestarian orangutan, tapi juga peduli dengan sesama dan mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” ucapnya.

Melalui donor ini diharapkan bisa membantu kebutuhan masyarakat akan ketersediaan stok darah di PMI Kalteng. “Kegiatan kemasyarakatan lainnya yang dilakukan Yayasan BOS adalah kegiatan sosial, pendidikan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan secara berkesinambungan di wilayah Kecamatan Bukit Batu,” imbuhnya.

Sementara itu Caesar Nopriantony, Kepala Koordinator Mobil Unit Transfusi Darah PMI Palangka Raya mengatakan untuk ukuran instansi, donor darah yang dilakukan Yayasan BOS adalah salah satu yang terbaik, karena bisa dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali sejak 2012. 

“Permintaan kebutuhan darah pasien dari RSUD Doris Sylvanus ke PMI  tahun ini setiap hari rata-rata mencapai 80 kantong. Jadi satu bulan kami bisa mengeluarkan lebih dari 1.000  kantong darah, sedangkan stok darah di PMI Palangka Raya masih belum mencukupi,” ujarnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Seminar Nasional Karhutla di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dewan Pengurus Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) mengadakan seminar nasional  dengan tema ‘Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan, dan Bencana Asap di Kalimantan Melalui Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur’.

Seminar nasional yang diadakan Kamis, 22/2/2018 di Swisbell Hotel Danum, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah terselenggara berkat Kerjasama Lintas Inkindo Kalimantan (KLIK). Sedangkan peserta seminar semua pengurus Inkindo dari seluruh Indonesia.

Acara seminar ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan dihadiri Ketua Umum Inkindo Ir Nugroho Pudji Rahadrjo serta beberapa pejabat daerah, termasuk Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio.

Dalam seminar ini juga dihadiri para pemangku kepentingan, termasuk para akademisi dan TNI/Polri. Sedianya empat menteri diundang sebagai nara sumber dalam seminar ini, namun yang berkenan hadir cuma Menteri Perhubungan.

Dalam sambutannya Ketua Panitia/Ketua DPP Inkindo Kalimantan Tengah, Alfian Batnakanti mengatakan seminar nasional ini digagas oleh DPP Inkindo seluruh Kalimantan dengan tujuan untuk mengkaji dan merumuskan alternatif teknis penanggulangan kebakaran hutan dan bencana asap yang mudah, murah, efektif, dan terpadu.

Diharapkan melalui seminar ini bisa merumuskan kontribusi dan integrasi pembangunan infrastruktur sebagai salah satu upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran dan bencana asap di Pulau Kalimantan.

Sedangkan sasaran adalah terwujudnya pengendalian kebakaran hutan dan bencana asap sekaligus mencegah kerusakan lingkungan di Kalimantan dan tersusunnya rumusan teknis master plan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Nantinya dalam pengendalian kebakaran hutan dan bencana asap agar optimal, maka harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha jasa kontruksi,” tandasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Pengurus INKINDO Seluruh Indonesia Ramah Tamah Dengan Walikota Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dewan Pengurus Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) dari seluruh Indonesia mengadakan acara ramah tamah dengan Walikota Palangka Raya, Riban Satia di rumah jabatan di Jalan Diponegoro, Rabu (21/2/2018) pukul 20.00 WIB.

Acara ramah tamah ini dijadikan sebagai sarana untuk mengenalkan pengurus Inkindo dari seluruh nusantara sekaligus menyampaikan rencana kegiatan seminar yang akan diadakan di Swissbel Hotel Danum, Palangka Raya keesokan harinya.

Seperti biasa, sebelum acara ramah tamah dimulai, para tamu dari berbagai daerah ini oleh Walikota Palangka Raya diberikan jamuan makan malam. Setelah itu dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua DPP Inkindo Kalimantan Tengah, Alfian Batnakanti.

Alfian menuturkan kehadiran para Dewan Pengurus Inkindo dari Sabang sampai Merauke ke Kota Cantik Palangka Raya ini dalam rangka untuk menghadiri acara Seminar Nasional Kerjasama Lintas Inkindo Kalimantan (KLIK) 21-22 Februari 2018.

Sedangkan seminar nasional ini mengangkat tema ‘Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan, dan Bencana Asap di Kalimantan Melalui Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur’ sebagai wujud kepedulian Inkindo terhadap masalah di daerah.

Alfian mengatakan hampir setiap tahun Kalimantan selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dampaknya akan menimbulkan bencana kabut asap, sehingga tidak hanya akan mengganggu aktivitas masyarakat, namun juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Karena itu melalui seminar tersebut pengurus Inkindo ingin memberikan sumbangsih terhadap cara untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan agar ke depannya tidak terulang lagi. “Selama ini bencana kebakaran terjadi karena minimnya akses menuju ke lokasi,” tuturnya. 

Alfian menjelaskan dalam seminar ini Inkindo telah mengundang Menteri Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai nara sumber, namun yang bisa hadir ke Palangka Raya hanya Menteri Perhubungan. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Pimpin Rakor Ketertiban dan Keamanan Jelang Pilkada Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Riban Satia memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Ketertiban dan Keamanan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Kamis (22/2/2018) pukul 12.30 WIB.

Rakor yang diadakan di Ruang Peteng Karuhei ini juga diikuti oleh Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio, Kapolres Palangka Raya, dan Kodim 1016 Palangka Raya.

Dalam rapat yang digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya ini juga dihadiri perwakilan dari Binda Kalimantan Tengah dan SOPD lintas sektor, termasuk KPU dan Panwaslu.

Dalam rapat ini walikota mempersilahkan kepada pejabat teknis untuk memberikan gambaran mengenai situasi Kamtibmas terkini di wilayah Kota Palangka Raya menjelang gelaran Pilkada serentak 27 Juni 2018.

Kepala Operasi Binda Kalimantan Tengah, Suwadi yang diberikan kesempatan pertama untuk memberikan gambaran mengenai situasi Kamtibmas menjelang Pilkada 2018.

Menurut Suwadi saat ini secara umum situasi Kamtibmas di Palangka Raya cukup kondusif, namun masih ada potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.

Setidaknya ada empat potensi kerawanan yang bisa saja terjadi selama Pilkada. Pertama, indikasi kerawanan bisa muncul dari ketidaknetralan tingkat desa atau kelurahan.

Kemudian akurasi data daftar pemilih tetap (DPT) dan minimnya pengawasan akibat keterbatasan SDM. Kerawanan ke-2, misalnya back campain (politik identitas dan politik uang).

Kerawanan ke-3 soal pemilih misalnya netralitas ASN dalam Pilkada, ajakan golput, potensi bentrok antar pendukung. Kemudian kerawanan ke-4 adalah potensi gugatan bacalon independen, perang medsos, dampak kasus mahar politik terhadap angka partisipasi pemilih.

Dari ke-4 potensi kerawanan tersebut menurut Suwadi secara umum kondisi wilayah Kota Palangka Raya tetap aman, namun tetap harus diantisipasi.

“Diperkirakan akan ada gugatan oleh calon yang kalah, sehingga akan ada konflik pribadi yang merasa tidak puas terhadap putusan serta kualitas data pemilih,” sebutnya. (MC. Isen Mulang/engga)

DPRD Langkat Kaji Banding ke Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Empat anggota DPRD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara melakukan kaji banding ke Pemerintah Kota Palangka Raya, Rabu (21/2/2018).

Para wakil rakyat ini belajar banyak hal tentang bidang pertanian, kesehatan, dan kepegawaian kepada jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya.

Rombongan Anggota DPRD Langkat yang dipimpin R Purnama ini disambut oleh Asisten I Setda Kota Palangka Raya, Ikhwansyah dan Asisten II Setda Kota Palangka Raya Anwar Sanusi Umanur Gayo di Ruang Peteng Karuhei I. 

Dalam pertemuan ini juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dr Andjar Hari Purnomo, Kepala Dinas PUPR Palangka Raya Harry Maihadi, Sekretaris DPRD Palangka Raya Sitti Masmah, dan beberapa perwakilan SOPD lainnya.

Dari ketiga bidang yang dipelajari tersebut Anggota DPRD Langkat, R Purnama beserta anggota lainnya lebih banyak bertanya soal pegawai honorer, khususnya guru.

Dia menuturkan di Langkat saat ini sedang terjadi krisis tenaga honorer. Dimana jumlah tenaga honorer mencapai 3.000 guru, belum termasuk di sekolah swasta.

“Di sisi lain saat ini porsi APBD Langkat sudah banyak terserap untuk belanjar pegawai, sedangkan masih banyak guru honorer yang belum diangkat menjadi ASN,” tuturnya.

Karena itulah menyikapi kondisi tersebut, DPRD Langkat melakukan kaji banding kebeberapa daerah. Di antaranya Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya.

Sementara itu perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya menjawab pertanyaan DPRD Langkat jika hampir semua daerah pasti memiliki pegawai honorer, meski jumlahnya tidak sama.

Dijelaskan saat ini Kota Palangka Raya ada 419 guru honorer yang insentifnya didanai oleh dana BOS dan sisanya 292 guru honorer dibayar dari dana BOS.

Rencananya, Pemerintah Kota Palangka Raya juga akan mengeluarkan kebijakan baru terkait sistem pemberian insentif guru honorer. Nantinya insentif guru honorer akan dibayarkan sesuai jam mengajar, tidak seperti tahun sebelumnya.

Perubahan pemberian insentif guru honorer dengan sistem jam mengajar ini diberlakukan salah satu tujuannya untuk menghemat anggaran agar lebih efisien. (MC. Isen Mulang/engga)