Potensi Zakat ASN Palangka Raya Rp80 Juta Sebulan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Potensi zakat dari aparatur sipil negara (ASN) di Kota Palangka Raya cukup besar. Namun sayangnya hingga saat ini belum seluruh ASN mau membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) secara sukarela.

Meski belum semua ASN bayar zakat, namun saat ini setiap bulan potensi zakat ASN yang masuk ke Baznas Kota Palangka Raya mencapai Rp80 juta. Zakat ini terkumpul dari ASN lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan Kementerian Agama Kota Palangka Raya.

“Tapi hingga Februari 2018 yang sudah terkumpul Rp.449 juta. Dana yang kita peroleh ini langsung kita salurkan kepada delapan penerima asnab dan salah satunya untuk bedah rumah tidak layak huni,” kata Pembina Baznas Kota Palangka Raya, Baihaqi, Sabtu (10/2/2018).

Baihaqi yang juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya mengatakan dana zakat yang terkumpul tidak lama-lama ditahan di rekening, namun langsung disalurkan kepada yang berhak sesuai asnab penerima zakat.

Baihaqi melihat potensi zakat ASN lingkup Pemko Palangka Raya dan Kementerian Agama Kota Palangka Raya cukup besar. Jika semua ASN mau berzakat, maka uangnya bisa membantu pemerintah untuk mengentaskan program kemiskinan.

Sesuai aturan agama, zakat penghasilan dipungut 2,5 persen dari gaji dan tunjangan ASN. Dana zakat diberikan kepada kaum dhuafa. Di Palangka Raya uang zakat juga diberikan kepada anak sekolah dari keluarga kurang mampu.

Selain itu juga diberikan kepada guru yang melanjutkan kuliah S1 untuk membayar SPP. “Sampai Desember 2017 ada 78 guru yang kita bantu, karena berdasarkan kebijakan pemerintah, seorang guru harus berpendidikan minimal S1,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua Baznas Kota Palangka Raya, Supriyanto mengatakan hingga saat ini total ASN Pemko Palangka Raya yang mau membayar zakat tidak kurang dari 10 persen, padahal lembaganya gencar melakukan sosialisasi akan arti dan manfaat membayar zakat untuk sesama.

“Bazanas sudah beberapa kali sosialisasi, namun hasilnya belum maksimal, padahal intruksi walikotanya sudah ada sejak 2014, tapi kendalanya kesadaran ASN untuk membayar zakat masih minim,” tandasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Wakil Walikota Palangka Raya Santuni Warga Kurang Mampu

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio memberikan bantuan berupa uang tunai kepada warga kurang mampu yang rumahnya direhab total oleh tim gabungan, Sabtu (10/2/2018).

Bantuan zakat ini secara simbolis diberikan Mofit kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palangka Raya, Supriyanto sesaat sebelum pemancangan tiang pertama rehab rumah tidak layak huni milik Winarno, warga Jalan Gajahmada, Jalan Tjilik Riwut Km 8.

Sementara itu Winarno yang mendapatkan bantuan bedah rumah terlihat sangat senang. Wajahnya terlihat ceria. Dia juga terlihat aktif membantu anggota TNI dari Kodim 1016 Palangka Raya yang akan membuatkan rumah baru untuknya.

Menurut Mofit, di 2018 ini ada tiga rumah tidak layak huni yang akan direhab oleh Baznas Palangka Raya dan salah satunya milik Winarno. Dana rehab berasal dari zakat umat muslim, khususnya dari aparatur 
sipil negeri (ASN) Palangka Raya.

Mofit berharap dengan direhabnya rumah warga yang tidak layak huni, maka rumah yang ditempati tersebut dalam kondisi sehat dan layak, sehingga yang menempatinya akan selalu dalam kondisi sehat pula, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan produktif.

“Jika warga produktif berarti ada income yang akan didapat, sehingga warga tersebut bisa membiayai keluarganya dan akan keluar dari kriteria dari status orang yang disantuni. Artinya apa yang dilakukan Baznas tersebut berhasil,” ucapnya.

Mofit berharap lagi bagi warga kurang mampu yang tahun ini menerima bantuan dari Baznas Palangka Raya, mudah-mudahan di tahun berikutnya yang bersangkutan menjadi orang dengan kriteria mampu dan bisa memberikan bantuan kepada orang lain. (MC. Isen Mulang/engga)

Baznas Palangka Raya Rehab Total Rumah Tidak Layak Huni

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio menghadiri acara pemancangan tiang pertama dalam program rehab rumah milik Winarno, warga Jalan Gajahmada Jalan Tjlik Riwut Km 6, Sabtu (10/2/2018).

Program bedah rumah tidak layak huni ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palangka Raya bekerja sama dengan Kodim 1016 Palangka Raya, Dinas Sosial Kota Palangka Raya, dan Human Community Palangka Raya (HCP).

Secara simbolis acara pemancangan tiang pertama ini juga dihadiri Komandan Kodim 1016 Palangka Raya, Kepala Baznas Kota Palangka Raya Supriyanto, dan Kepala Kementerian Agama Kota Palangka Raya Baihaqi, serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Barit Rayanto.

Dibedahnya rumah milik Winarno ini karena kondisi rumahnya sangat tidak layak huni. Dimana rumah panggung yang dia buat hanya berdinding terpal yang sudah robek-robek, sedangkan atap sengnya juga banyak yang sudah bocor.

Karena kondisinya sangat tidak layak huni, maka dalam program bedah rumah ini tidak bisa dilakukan rehab, namun dibuat baru dengan ukuran 5 meter x 6 meter dengan dua ruang tidur, ruang tamu, dan ruang makan, sedangkan dapur dibuatkan terpisah.

“Sementara untuk kamar mandi dan WC dibuatkan oleh Kodim, karena dana yang dimiliki Baznas tidak cukup,” ucap Supriyanto. Dia mengatakan biaya yang dialokasikan untuk merehab rumah tidak layak huni ini sebesar Rp15 juta.

Dia menjelaskan perlakuan rehab yang dilakukan Baznas dengan pemerintah berbeda. Jika dari pemerintah dikenakan pajak, sedangkan 
dari Baznas tidak dikenakan pajak, karena sifatnya lebih pada fungsi keagamaan.

Supriyanto menambahkan teknis untuk melakukan bedah rumah ini Baznas memperoleh data dari dinas sosial kemudian disurvei untuk mengetahui layak tidaknya dibantu. “Ternyata untuk Palangka Raya yang mendesak adalah rumah milik bapak Winarno ini, karena dindingnya dari terpal dan atapnya bocor” ucapnya.

Pihaknya menegaskan selain kriteria tidak mampu, syarat untuk memperoleh bantuan rehab rumah dari Baznas ini adalah lahan yang akan dibedah rumah adalah milik sendiri. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya Riban Satia memimpin apel gelar pasukan pengamanan Pilkada walikota dan wakil walikota Palangka Raya di balai kota, Jumat (9/2/2018).

Apel ini sebagai langkah kesiapan pemerintah daerah, TNI/Polri dan instansi terkait agar pelaksanaan Pilkada serentak 27 Juni 2018 berjalan aman dan lancar. 

Apel pasukan ini juga dihadiri Dandim 1016 Palangka Raya Letkol Czi Chandra Adibrata, Kapolres Palangka Raya AKBP Timbul Rein Krisman Siregar, Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto, Ketua KPU Palangka Raya Eko Riadi, Ketua Panwaslu Palangka Raya Endrawati, dan sejumlah pejabat lainnya. 

Sebelum memimpin upacara, terlebih dahulu walikota bersama pejabat lainnya melakukan pengecekan peralatan miliki TNI dan Polri. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan personil, tidak terkecuali kendaraan yang akan digunakan dalam operasional pengamanan. 

“Kita meyakini pemilihan kepala daerah bisa berjalan aman, demokratis jika semua petugas elemen yang terlibat di dalamnya melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik serta berkoordinasi secara harmonis,” katanya. 

Riban berharap semua pihak selalu menjaga pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Palangka Raya. 

“Masyarakat Palangka Raya merupakan masyarakat yang cerdas dan dewasa, mau dan mampu menerima perbedaan secara arif dan bijaksana. Jaga persatuan dan kesatuan agar pilkada berjalan dengan aman dan sukses,” tuturnya. (MC. Isen Mulang/engga)

2018, Disnakertran Palangka Raya Punya 13 Paket Pelatihan Kerja

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Ada kabar baik dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya bagi masyarakat, khususnya anak muda yang belum dapat pekerjaan, namun belum memiliki ketrampilan.

Kabar baik itu berupa kesempatan untuk mengikuti pelatihan ketrampilan secara gratis yang disediakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya.

Kenurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya, Said Sulaiman tahun ini instansinya mendapatkan alokasi dana cukup besar untuk menyelenggarakan 13 paket pelatihan.

Dari 13 paket pelatihan tersebut 10 program pelatihan di antaranya merupakan kegiatan yang didanai dari APBD 2018, sedangkan tiga paket lainnya bersumber dari APBN.

Kabar ini oleh Said disampaikan saat mengikuti rapat kerja SOPD dan kunjungan kerja prioritas pilot project penanganan kawasan kumuh Mendawai yang diadakan di SDN 14 Palangka, Kamis (8/2/2018).

Dalam rapat yang dipimpin Walikota Palangka Raya, Riban Satia. Said Sulaiman menjelaskan ke-13 program pelatihan yang akan diadakan itu seperti menjahit, tata rias, dan lainnya.

Sedangkan khusus pelatihan yang didanai dari APBN akan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km 6.

“Adapun jenis pelatihan yang akan diadakan BLK seperti otomotif, mebelair, elektronika, las, perbaikan AC, mesin bubut, dan lain-lainnya,” ucapnya.

Said menjelaskan diadakan berbagai macam pelatihan ini sebagai salah satu cara untuk membantu pemerintah dalam menghadapi bonus demograsi, khususnya di Palangka Raya.

Dengan demikian para muda-mudi Palangka Raya siap menghadapi momen bonus demografi bisa terserap dalam bursa kerja atau justru bisa membuka peluang usaha sendiri.

Maka bonus demografi tersebut nantinya diharapkan menguntungkan bagi pemerintah, karena semua masyarakat usia kerja mendapatkan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. (MC. Isen Mulang/engga)

Dinas Pendidikan Palangka Raya akan Bangun SMP di Wilayah Mendawai

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Mimi Ariyani menginformasikan jika dinasnya akan membangun sekolah baru di kawasan kumuh Mendawai.

Satuan pendidikan yang akan dibangun yakni sekolah menengah pertama negeri (SMPN), sehingga anak-anak warga Mendawai yang ingin melanjutkan pendidikan tidak jauh lagi.

“Karena SMPN yang ada saat ini letaknya jauh dan paling dekat cuma SMPN 3,” ucap Mimi saat mengikuti rapat kerja SOPD di SDN 14 Palangka yang dipimpin walikota, Kamis (8/2/2018).

Hanya saja niat membangun SMPN yang baru ini masih wacana, karena sampai saat ini dinas pendidikan belum mendapatkan lokasi untuk membangun sekolah baru di Mendawai.

Mimi berhadap nantinya ada warga Mendawai yang berkenan tanahnya bisa dibeli untuk membangun SMPN. Ia menuturkan rencana penyediaan fasilitas pendidikan di Mendawai ini sebagai upaya membantu pemerintah daerah menuntaskan pembangunan bidang pendidikan.

Mimi juga sepakat dengan saran Kepala Bappeda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu agar satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) memfokuskan program kegiatan di wilayah kumuh Mendawai.

Karena itu selain akan membangun SMP baru di Mendawai, Mimi memastikan dinas pendidikan juga akan memperbanyak program kegiatan di SDN 14 Palangka yang berada di kawasan kumuh Mendawai tersebut. 

Sementara itu dalam arahannya Hera Nugrahayu meminta agar dinas pendidikan membuat tulisan-tulisan yang isinya mengajak dan memotivasi masyarakat Mendawai untuk berperilaku hidup sehat misalnya dan tulisan imbauan positif lainnya. 

Tulisan tersebut bisa ditulis di badan-badan jalan tilian, sehingga selalu terbaca oleh masyarakat yang setiap hari melewatinya. Menurutnya program seperti sangat sederhana, namun sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka memberikan pendidikan berkarakter. (MC. Isen Mulang/engga)

Mobil Perpustakaan akan Perbanyak Kunjungan ke Mendawai

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka Raya, Trecy Anden berjanji akan memperbanyak kunjungan mobil perpustakaan ke wilayah kawasan kumuh Mendawai.

Nantinya mobil perpustakaan akan lebih banyak membawa buku-buku agar masyarakat Mendawai memilik banyak referensi buku bacaan yang mereka sukai untuk dibaca.

Selain itu dinasnya juga akan membawakan berbagai mainan agar bisa dibuat mainan anak-anak Mendawai layaknya anak pada umumnya yang memiliki kawasan layak anak.

Programnya akan memperbanyak kunjungan ini disampaikan Trecy Anden saat mengikuti rapat SOPD dan kunjungan kerja prioritas pilot project penanganan kawasan kumuh Mendawai di SDN 14 Palangka, Kamis (8/2/2018). 

Diakui Trecy tahun ini dinasnya tidak memiliki program kegiatan fisik, namun dinasnya lebih banyak ditugasi membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan membaca.

“Yang kami bangun bukan fisik bangunan saja, tapi juga mental manusia dari sejak kecil dibangun,” ucap mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palangka Raya ini. (MC. Isen Mulang/engga)

DKISP Diminta Loby Provider Buat Program CSR di Kawasan Kumuh Mendawai

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Bappeda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu mengharapkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Palangka Raya bisa melobi provider untuk membuat program di kawasan kumuh Mendawai.

Harapan ini disampaikan Hera kepada Kepala DKISP Kota Palangka Raya, Murni saat memimpin rapat kerja SOPD dan kunjungan kerja prioritas pilot project penanganan kawasan kumuh Mendawai di SDN 14 Palangka, 
Kamis (8/2/2018).

Hera mencontohkan program yang bisa dilobi ke para penyedia layanan telekomunikasi tersebut misalnya program binaan wilayah oleh provider di luar program resmi mereka seperti corporate social responsibility (CSR).

“Misalnya di daerah lain ada desa binaan Telkomsel, nah program seperti inilah yang kita usahakan agar ada juga di Palangka Raya,” sarannya.

Saran Hera ini langsung direspon positif oleh Murni. “Kalau CSR sudah aturan bakunya bu, tapi kami akan melakukan koordinasi bagaimana agar di luar CSR ada program provider yang bisa masuk secara riil untuk suatu kawasan,” jawab Murni.

Murni menjelaskan jika dilihat dari segi komunikasi, wilayah Mendawai sudah baik, dimana sinyal jaringan sangat bagus. Sementara dari segi informatika di wilayah Mendawai juga sudah berjalan meski data mengenai Kominfo ada pada provider.

Sementara itu untuk fungsi statistik, baru satu tahun terbentuk. Pada 2016 fungsi statistik masih gabung dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengkaji, mendata, dan menerbitkan buku statistik. Namun mulai 2018 ini statistik sektoral sudah dilepas oleh BPS melalui MoU.

Sehingga dengan demikian DKISP bisa fokus menangani wilayah Mendawai guna mengetahui aspek apa saja yang akan didata agar bisa dimasukkan ke Palangka Raya dalam angka. (MC. Isen Mulang/engga)

Jalan Mendawai Harus Dibuat Lebar Agar Mobil Pemadam Bisa Masuk

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Palangka Raya, Anwar Sanusi Umanur Gayo menyarankan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) jika membangun badan jalan di kawasan kumuh Mendawai harus lebar enam meter.

Saran Anwar Sanusi ini disampaikan kepada Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, Martono saat meninjau kawasan Mendawai bersama Walikota Palangka Raya Riban Satia sekaligus mengikuti rapat kerja prioritas bersama kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), Kamis (8/2/2018). 

Kenapa harus dibangun enam meter? menurut Anwar Sanusi yang juga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya ini agar kelak jika ada musibah kebakaran di wilayah Mendawai, sehingga mobil pemadam bisa masuk sampai ke dalam.

Sebab dengan kondisi jalan Mendawai yang saat ini tidak sampai lebar enam meter, sehingga mobil pemadam ukuran besar tidak bisa masuk, kecuali mobil kecil dan alat portable.

Anwar juga meminta PUPR jika membangun jalan di wilayah Mendawai harus berkualitas baik atau K-50 atau kualitas pekerjaan harus tahan minimal untuk 250 tahun ke depan.

“Material kontruksi jangan lagi pakai kayu ulin, karena saat ini mencari kayu ulin sangat susah dan pastikan harus pakai kontruksi beton K-nya di atas 250. Sehingga jika terjadi sesuatu di atasnya, maka pondasinya masih kuat bila digunakan lagi,” tuturnya.

Selain itu Anwar juga menyarankan agar wilayah Mendawai disiapkan hidrant, sehingga memudahkan petugas pemadam untuk mencari sumber air bila sewaktu-waktu ada musibah kebakaran.

Sebab jika musim kemarau, wilayah Mendawai kering krontang, namun saat musim hujan tergenang air hingga membanjiri badan jalan. Karena itu Kementerian PUPR diminta untuk menyediakan hidrant dan meninggikan badan jalan satu meter lebih tinggi dari yang sekarang ini.

“Badan jalan yang sudah dibangun kalau hujan masih terendam, karena itu harus ditinggikan. Jadi harus ditinggikan satu meter di atas permukaan air banjir. Mohon permohonan ini bisa diprioritaskan oleh Kementerian PUPR,” tandasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Kementerian PUPR Gelontor Rp14 Miliar Untuk Atasi Wilayah Kumuh Mendawai Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tahun ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana sebesar Rp14 miliar untuk menuntaskan kawasan kumuh Mendawai, Kota Palangka Raya. 

Program penuntasan kawasan kumuh ini tidak lama lagi segera dilaksanakan. Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, Martono memperkirakan pada April 2018 proyek penuntasan kawasan kumuh tersebut sudah dimulai.

Kabar ini disampaikan Martono saat meninjau kawasan Mendawai bersama Walikota Palangka Raya, Riban Satia, Kamis (8/2/2018). Dana sebesar itu menurut Martono akan digunakan untuk melanjutkan proyek semenisasi jalan diseluruh kawasan Mendawai.

Dia menargetkan dengan digelontorkannya dana sebesar itu status kumuh kawasan kumuh Mendawai bisa tuntas. Apalagi saat ini kawasan Mendawai cuma menyandang status kumuh ringan, sehingga sangat mudah untuk menanganinya.

Selain untuk membangun jalan semenisasi jalan utama, dana sebesar itu juga akan digunakan untuk memperbaiki jalan titian yang telah disemenisasi, namun sebagian kondisinya sudah retak, sehingga harus diperbaiki.

Martono yang juga asli orang Kalimantan Tengah ini menjelaskan Kementerian PUPR selama beberapa tahun ini juga telah menggelontorkan dana untuk penuntasan wilayah kumuh Mendawai, namun yang melaksanakan pekerjaannya adalah melalui program kota tanpa kumuh (Kotaku).

Salah satu proyek Kotaku di Mendawai yang dibangun pada 2016 adalah depo sampah, namun hingga saat ini belum dihibahkan ke Pemerintah Kota Palangka Raya, sehingga keberadaan depo sampah tersebut belum dikelola secara maksimal.

Dengan terus digelontorkan dana ke wilayah Mendawai, maka dia yakin tujuh indikator kekumuhan di Mendawai seperti bangunan tidak teratur, jalan lingkungan tidak layak, tidak ada drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, air bersih dan fasilitas pemadam kebakaran tersebut bisa dituntaskan.

Karena itu pihaknya mengharapkan selain ditangani oleh Kementerian PUPR juga kawasan kumuh Mendawai harus ditangani secara terpadu oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Diharapkan program satuan organisasi perangkat daerah (SODP) keroyokan membuat program kegiatan di wilayah Mendawai. (MC. Isen Mulang/engga)