BPPRD MENGGANTIKAN DISPENDA

Palangka Raya – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, dimana organisasi perangkat daerah ini sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya. Secara resmi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) Kota Palangka Raya mulai terbentuk dengan pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya pada tanggal 30 Desember 2016.

Dengan berubahnya Nomenklatur dari Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, maka yang dulunya mengelola pendapatan daerah (PAD, DAK, DAU) sekarang lebih terfokus dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada di Kota Palangka Raya. Baik dalam hal mengelola maupun menggali potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang dimiliki Kota Palangka Raya.

Badan Litbang Lakukan Kajian Empat Bidang Pariwisata

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kota Palangka Raya sedang melakukan kajian terhadap enam bidang kegiatan. Dari enam kajian ini empat di antaranya tentang pariwisata.

Sedangkan dua kajian lainnya tentang analisa dampak lingkungan sosial. Kepala Badan Litbang Kota Palangka Raya, Barit Rayanto mengatakan khusus empat kajian bidang pariwisata ditangani Lembaga Pengkajian Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

Sedangkan dua kajian tentang analisis dampak lingkungan sosial dikerjakan oleh tim dari Universitas Palangka Raya. Ke-6 kajian ini ditarget tuntas pada 2017 karena hasilnya akan ditindaklanjuti di 2018.

Barit menjelaskan salah satu kajian bidang pariwisata yang sedang diteliti yakni mengenai potensi profil suatu wilayah apakah ke depannya layak dikembangkan untuk dijadikan sebagai kawasan pariwisata terpadu.

Secara umum semua wilayah Kota Palangka Raya sedang dikaji, namun dari empat kajian itu salah satu wilayah yang sedang fokus dilakukan penilitian adalah wilayah Flamboyan. Konsepnya di sini nanti bakal dijadikan water front city.

Dia menjelaskan alasan Badan Litbang Palangka Raya melakukan kajian ini dalam rangka menindaklanjuti visi misi kepala daerah. Selain itu sebagai kebijakan kreatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Alasan lainnya karena ke depan sumber-sumber ekonomi yang berasal dari sumber daya alam akan habis. Maka dari itu mulai sekarang pemerintah kota harus kreatif menciptakan peluang pendapatan dari sektor jasa,
hal ini sesuai dg visi kota palangka raya terwujudnya kota palangka raya sebagai kota pendidikan, jasa dan pariwisat yg berwawasan lingkungan berdasarkan falsafah budaya betang. Jadi tidak ada istilah terlambat untuk memulai dari sekarang dalam rangka menggali potensi pendapatan dari sektor jasa. (MC. Isen Mulang/engga)

68 Stand Siap Ramaikan Palangka Raya Fair 2017

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengan (UKM) Kota Palangka Raya menggelar rapat dalam rangka persiapan Palangka Raya Fair masih dalam rangka HUT Pemerintah Kota yang ke 52 dan HUT Kota Palangka Raya yang ke 60,  Rabu (26/7/2017).

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Peteng Karuhei II ini dipimpin Asisten I Sulaksmi dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya, Afendie.

Dalam rapat ini juga hadir semua perwakilan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang akan terlibat dan pihak kontraktor PT Kita Multi Kreasi.

Pelaksanaan Palangka Raya Fair 2017 dimulai 05-09 Agustus 2016 di Lapangan Sanaman Mantikei. Rapat ini lebih teknis membahas persiapan, pemasangan tenda, dan saat pelaksanaan.

Dalam rapat ini diketahui jumlah stan yang akan didirikan oleh penyelenggara sebanyak 68 stand dengan rincian outdoor 42 stand dan indoor 26 stand.

Adapun biaya sewa stand untuk indor Rp12,5 juta dengan spesifikasi ukuran 3 meter x 3 meter, tinggi 2,5 meter, daya listrik 450 watt, karpet, dan fazia name.

Sedangkan untuk outdor dengan biaya sewa Rp10,5 juta dengan fasilitas tenda ukuran 5 meter x 5 meter, floaring, karpet, daya listrik 450 watt, dan fazia name.

Tapi khusus dari universitas, pihak panitia menggratiskan biaya sewa stand, sedangkan dari SKPD dipungut biaya sesuai dengan klasifikasi stand yang ditawarkan tersebut.

Nanti pihak panitia juga akan menyediakan stand untuk pasar rakyat yang lokasinya berada di luar Lapangan Sanaman Mantikei, sehingga diperkirakan jumlah stan yang akan mengikuti Palangka Raya Fair 2017 mencapai ratusan stand.

Dalam arahannya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya, Afendie mengatakan gelaran Palangka Raya Fair 2017 ini bisa sukses jika semua SOPD bisa bersinergi.

Khusus dari dinasnya juga sudah menyurati pihak perbankan agar bisa ikut berpartisipasi meramaikan Palangka Raya Fair 2017 misalnya dengan memasang umbul-umbul di sekitar Lapangan Sanaman Mantikei. (MC. Isen Mulang/engga)

47 ASN Ikuti Pelatihan Pengelolaan Domain Website

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kota Palangka Raya mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Domain dan Subdomain palangkaraya.go.id Selasa (25/7/2017).

Bimtek yang mengambil tempat di aula kantor Bappeda Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km 5 ini dibuka oleh Asisten I Sulaksmi mewakili Walikota Palangka Raya HM Riban Satia.

Dalam laporannya Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kota Palangka Raya Murni menyampaikan tujuan diadakan Bimtek untuk mendidik dan melatih sumber daya manusia (SDM) admin operator SKPD menuju penerapan e-goverment.

Selain itu untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam membuat, mengolah, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi bidang pemerintahan ke publik melalui website.

Sementara itu peserta Bimtek berjumlah 47 orang dari awal yang ditarget 35 orang. Banyaknya peserta ini menurut Murni merupakan respon positif terhadap penyelenggaraan Bimtek Pengelolaan Domain dan Subdomain palangkaraya.go.id.

Dalam Bimtek ini menghadirkan empat nara sumber dari DKISP yakni Saptonugroho, Slamet Setiawan, Julian Fitrahadi, dan Andika Afriadhy. Ke-4 nara sumber ini merupakan ASN yang berlatar belakang IT.

Dijelaskan, seiring kemajuan teknologi informasi (IT) saat ini sebuah instansi pemerintah wajib hukumnya untuk membuat website sebagai wujud implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Rupanya hadirnya UU Keterbukaan Informasi Publik ini sudah direspon positif oleh jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya. Buktinya dari 32 SKPD sudah ada 22 SKPD yang aktif mengelola website.

Khusus untuk kecamatan sudah ada dua website dari total lima kecamatan dan lima kelurahan dari total 30 kelurahan. Maka dari itu melalui Bimtek ini pihak DKISP mengharapkan bagi SKPD yang belum membuat website untuk segera membuatnya.

Sementara itu dalam sambutannya Asisten I Setda Kota Palangka Raya, Sulaksmi mengucapkan terima kasih kepada peserta, karena di tengah kesibukannya menjalan tugas kedinasan masih bisa mengikuti pelatihan yang dilaksanakan selama tiga hari.

Sulaksmi menjelaskan di era serba maju saat ini sebuah SKPD sangat penting untuk memiliki webiste, karena manfaatnya bisa digunakan untuk menyebarkan informasi sekaligus untuk menarik investasi.

Maka dari itu melalui Bimtek ini asisten I mengharapkan SKPD bisa membuat website dengan tampilan bagus dan menarik, sehingga bisa menarik banyak pembaca.

Dalam kesempatan ini SKPD diminta menganggarkan dana untuk mengelola web. Anggaran itu untuk memberikan tunjangan kepada pengelola website. Dengan demikian keberadaan website memberikan informasi yang selalu update atau terkini. (MC. Isen Mulang/engga)

Semua Instansi Pemerintah Diimbau Pasang CCTV

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Kepala Kepolisian Palangka Raya Kompol Bronto Budiono mengimbau seluruh kantor pemerintah agar segara memasang kamera closed circuit television (CCTV).

Himbauan ini disampaikan Kompol Bronto saat menghadiri pertemuan dengan Walikota Palangka Raya Riban Satia, tokoh agama, dan masyarakat menyikapi musibah terbakarnya empat gedung sekolah dasar (SD) secara beruntun yang terjadi pekan lalu.

CCTV yang dipasang disarankan berinfra merah, sehingga jika malam hari masih bisa terpantau. Selain itu jaringan CCTV harus terhubung dengan internet, sehingga jika server diambil pelaku tindak kejahatan, namun datanya tidak hilang, karena tersimpang di internet.

Kompol Bronto mencontohkan kasus penyikapan yang terjadi di Jakarta bisa cepat terungkap karena data rekaman CCTV masih tersimpan di internet, sehingga polisi bisa cepat menangkap pelakunya.

Berbeda dengan kasus terbakarnya empat SD secara beruntun yang terjadi di Kota Palangka Raya pada Jumat (21/7/2017) siang dan Sabtu (22/7/2017) malam di lokasi kejadian tidak terpasang CCTV.

Sehingga aparat kepolisian sulit untuk mengungkap pelakunya. Meski demikian Kompol Bronto mengharapkan doa masyarakat agar pelakunya bisa cepat ditangkap. 

Bronto menyarankan kepada pihak sekolah bisa mengkonsultasikan kepada komite untuk pengadaan CCTV. Sebab jika menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak ada juknisnya.

Dia percaya jika pihak sekolah dengan komite sepakat maka untuk membeli CTTV ini sangat mudah, apalagi tujuannya untuk melakukan pengamanan lingkungan sekolah, sehingga pasti didukung.

Sementara itu Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palangka Raya, Harmain Ibrohim sepakat dengan instruksi walikota yang memerintahkan para RT dan RW segera menghidupkan pos kamling.

Tidak hanya itu polisi masyarakat (Polmas) yang sudah dibentuk juga harus diaktifkan lagi, sehingga dengan keberadaan mereka, maka potensi gangguan Kamtibmas bisa dicegah. (MC. Isen Mulang/engga)

Pemkot Palangka Raya Sumbang Rp200 Juta Untuk Acara Tiwah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Perhatian Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap umat Kaharingan cukup besar. Tahun ini saja pemerintah kota mengalokasikan dana Rp200 juta untuk diberikan kepada umat Kaharingan.

Uang sebanyak ini menurut Walikota Palangka Raya HM Riban Satia digunakan untuk membantu umat Kaharingan yang salah satunya telah melaksanakan ritual tiwah di Balai Basarah, Kelurahan Kereng Bangkirai.

“Bantuan ini kita berikan untuk membantu warga kurang mampu yang akan melaksanakan tiwah, tapi karena biayanya cukup mahal, sehingga kita bantu,” tutur walikota di sela menghadiri acara tiwah di halaman Balai Basarah, Kelurahan Kereng Bangkirai, Jumat (21/7/2017).

Sebagai kepala daerah pihaknya merasa berkewajiban memberikan bantuan kepada masyarakatnya baik itu yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Kaharingan.

Riban menjelaskan makna tiwah bagi umat Kaharingan ini untuk menghantarkan roh leluhur ke alam baka dengan cara menyucikan dan memindahkan sisa jasad dari liang kubur menuju tempat yang bernama sandung.

Walikota sangat menyambut baik digelarnya acara tiwah ini, karena selain sebagai ungkapan berbakti kepada leluhur juga tradisi ini bisa dimanfaatkan untuk memajukan budaya Dayak dan pariwisata di Kota Palangka Raya, khususnya Kalimantan Tengah.

“Menurut walikota acara tiwah ini hanya ada di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga harus tetap dipertahankan,” tegas walikota seraya mengatakan jika kakek dan neneknya dulu juga merupakan pemeluk agama Kaharingan. (MC.Isen Mulang/engga)

Pemko Palangka Raya Kirim Dua Perahu Karet ke Katingan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Musibah banjir yang menimpa beberapa kecamatan di Kabupaten Katingan menjadi perhatian Pemerintah Kota Palangka Raya dengan mengirimkan dua unit perahu karet ke Kasongan.

“Dua perahu milik BPBD kota sedang di-BKO-kan ke Katingan untuk membantu di sana,” kata Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio seusai gelar apel pasukan dan peralatan dalam rangka kesiapan menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor di halaman Polres Palangka Raya, Jumat (21/7/2017).

Musibah banjir di 3 (tiga) kecamatan beberapa hari yang lalu di Kabupaten Katingan karena hujan deras, air di hulu sungai katingan meluap sehingga mengakibatkan banjir.

Meski tidak ada lagi perahu karet di BPBD, tapi Mofit menyebut masih ada bantuan dari TNI dan Polri yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi bencana banjir di wilayah Palangka Raya.

Namun dia berharap bencana alam tidak terjadi. Di sisi lain pemerintah kota sedang membangun tiga saluran drainase di Jalan Hiu Putih, Umpu Kakah, dan Yos Sudarso.

“Sekarang tahap pekerjaan oleh balai sungai yang nanti kita tembuskan ke DAS Sebangau,” katanya. Mofit berharap pembangunan drainase primer ini bisa mengurangi genangan air di wilayah perkotaan.

Di sisi lain masyarakat juga diminta membantu pemerintah dalam memelihara drainase. RT, RW dan warga harus membersihkan drainase di depan rumahnya, sehingga saat hujan deras turun, air dapat mengalir dengan normal.

“Saat ini juga ada Perda agar warga tidak menutup saluran air. Kalau mau menutup, sifatnya jangan permanen. Harus ada lubang untuk mengontrol,” tuturnya.

Sementara itu AKBP Lili Warli berharap wilayah Palangka Raya tidak ada bencana banjir. “Bencana alam memang tidak bisa kita hindari. Tapi minimal kita dapat meminimalisasi terjadi dampak dari banjir,” katanya. (MC. Isen Mulang/engga)

Ruang Kelas SDN 4 Menteng Terbakar

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Lagi-lagi musibah kebakaran kembali terjadi di Kota Palangka Raya. Kali ini giliran SDN 4 Menteng di Jalan MH Thamrin yang terbakar, Jumat (21/7/2017) pukul 13.15 WIB.

Terbakarnya bangunan ini menambah daftar gedung sekolah yang terbakar, sebelumnya SDN 1 Palangka dan SDN 6 Palangka tebakar disaat yang bersamaan, karena lokasinya berbelakangan.

Terbakarnya SDN 4 Menteng ini tentu sangat mengejutkan semua warga Kota cantik, termasuk Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio.

Setelah dapat kabar SDN 4 Menteng terbakar, wakil walikota langsung meluncur ke lokasi kejadian. Hebatnya, Mofit juga basah kuyup setelah ikut membantu petugas memadamkan api.

“Hari ini mengalami musibah yang saya rasa cukup memukul dunia pendidikan. Ada tiga ruang kelas, satu ruang kepala sekolah dan dua ruang guru yang memang harus total dipercepat pengadaannya serta satu ruang kantin,” katanya.

Mofit menegaskan musibah ini tidak menjadi kendala untuk melaksanakan proses belajar. “Tidak ada pengecualian. Secara teknis nanti akan diatur, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Menurutnya, dimulai pada Sabtu (22/7/2017) besok harus ada perubahan formasi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah ini. “Artinya, kalau tiga kelas berarti sekitar 96 siswa harus dievakuasi berbagi kelas. Kalau di kelas SDN 4 Menteng, kemungkinan tidak ada maka berbagi dengan kelas SD terdekat seperti SD Percontohan atau Percobaan,” bebernya.

Mengenai ruang guru dan kepala sekolah, Mofit meminta Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya untuk mencari perumahan guru. Jika ada guru yang sudah memiliki rumah di luar dari perumahan diharapkan dapat mengosongkan.

“Sehingga bisa digunakan untuk ruang kepala sekolah dan guru demi tercapai proses belajar mengajar,” jelasnya.

Mofit mentaksir total kerugian akibat kejadian itu diperkirakan mencapai Rp.700-an juta. Sementara itu Kapolres Palangka Raya AKBP Lili Warli mengatakan kebakaran di SDN 4 Menteng diduga dari korsleting listrik. (MC. Isen Mulang/engga)

55 Kontingen KBN Pawai Karnaval Budaya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebanyak 55 kontingen peserta Kemah Budaya Nasional (KBN) ke-VIII mengikuti kegiatan pawai karnaval budaya di Bundaran Besar, Kota Palangka Raya, Jumat (21/7/2017).

Pawai budaya yang dimulai pukul 14.00 WIB mengambil rute Bundaran Besar – Jalan DI Panjaitan – Jalan S Parman – Jalan Ahmad Yani dan finish di lapangan Sanaman Mantikei, kemudian berkumpul untuk mengikuti upacara penutupan KBN pukul 17.00 WIB.

Ke-55 kontingen KBN ini berasal dari 34 provinsi, perwakilan dari Vietnam, Kwarda Provinsi Kalimantan Tengah, 14 Karcab kabupaten dan kota serta 5 Ranting Pramuka.

Rupanya kegiatan pawai budaya yang dilaksanakan para  Pramuka penggalang terbaik dari seluruh Indonesia ini juga menyedot perhatian dari warga Kota Cantik Palangka Raya.

Karena banyaknya warga yang menonton pawai budaya ini mengakibatkan jalur lalu lintas dari Tjilik Riwut ke Bundaran Besar dan dari Imam Bonjol ke Bundaran Besar serta dari DI Panjaitan ke Bundaran Besar ditutup sementara.

Secara simbolis tanpa acara penyampaian sambutan, pelepasan peserta pawai budaya ini dilakukan oleh Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono dan dihadiri beberapa kepala dinas.

Hadir pula Dirjen Sejarah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Triana Wulandari dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah, Guntur Talajan.

Pawai para Pramuka penggalang atau setingkat SMP ini cukup menarik, karena selain mengenakan baju khas daerahnya mereka juga menampilkan tarian khas daerahnya masing- masing.

Dari 55 kontingen ini ada pula yang melakukan atraksi seni di depan wakil walikota, para pejabat, dan Kwarnas sesaat sebelum meninggalkan Bundaran Besar untuk meneruskan pawai hingga finis ke Lapangan Sanaman Mantikei. (MC. Isen Mulang/engga)

Pemerintah Kota Palangka Raya Bersama TNI dan Polri Siaga Banjir

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Saat ini bencana banjir terjadi dibeberapa daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Di Palangka Raya, bencana alam ini masih nihil. Namun demi kesiapan dalam mengantisipasi bencana banjir, maka pemerintah Kota Palangka Raya bersama Polri dan TNI menggelar apel pasukan dan peralatan dalam rangka kesiapan menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor. Apel kesiapsiagaan ini digelar di halaman Polres Palangka Raya, Jumat (21/7/2017) pagi. 

Selain dihadiri Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio juga ada Kapolres Palangka Raya AKBP Lili Warli.
“Saat kita bicara ada atau tidaknya bencana, kita harus selalu siap. BPBD sebagai leading sektor, juga dibackup dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Dinas Sosial serta Satpol PP. Tidak lepas peran serta aktif dari Polri dan TNI serta pemerintah kota. Ini yang menguatkan kita semua dalam menghadapi apabila terjadi bencana,” kata Mofit.

Mofit menuturkan, dari sisi barat, daerah rawan banjir yang perlu diantisipasi yakni Kelurahan Marang, Tangkiling dan Sei Gohong. Sedangkan sisi timur Kelurahan Pahandut, Tumbang Rungan, Langkai dan Palangka.
“Namun jangan itu diterjemahkan dalam peta kelurahan  sebab hanya terjadi pada warga yang bermukim di pinggiran sungai. Saya selalu menolak menyebut banjir, tapi itu luapan air sungai,” jelasnya.

Sementara itu Kapolres Palangka Raya AKBP Lili Warli telah mensiagakan  200 personel. Jumlah ini bisa bertambah jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Kapolres menuturkan, bencana alam memang tidak bisa dicegah. Namun berupaya untuk meminimalisasi dampak dari bencana itu. Pihaknya bersama pemerintah dan TNI siap menghadapi potensi bencana alam.

“Tujuan digelarnya apel ini membangun sinergitas serta konsolidasi satuan penanggulangan bencana dan diharapkan ada tindaklanjut yang terkoordinir dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” ungkapnya. (MC. Isen Mulang/engga)