Infrastruktur Mendominasi, Musrenbang Tak Abaikan Pembangunan Bidang Lain

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya Hj Umi Mastikah menyatakan, meskipun usulan infrastruktur lebih mendominasi dari hasil Musyarawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)  yang dilakukan pada seluruh kecamatan di Kota Palangka Raya, namun pembangunan bidang lain tetap tidak bisa diabaikan.

“Pembangunan bidang sosial kemasyarakatan, kesehatan maupun pendidikan tetap  tidak bisa diabaikan, Walaupun usulan prioritas yang di plot lebih menonjol pada infrastruktur,” tegas Umi, usai menghadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan Pahandut, Senin (25/2/2019).

Harus diakui kata Umi, persoalan infrastruktur jalan, jembatan hingga drainase selama ini banyak mendapat keluhan masyarakat. Sehingga ketika masuk masa musrenbang usulan terkait bidang inilah yang lebih menonjol persentasenya dari bidang lain. 

“Kita tetap berpedoman pembangunan wilayah dan pembangunan manusia dan bidang lainnya tetap  tidak bisa dipisahkan. Hanya saja mungkin porsinya lebih banyak infrastruktur sehingga tidak mengurangi makna prioritas  dari rencana pemerintah kota itu sendiri,”jelasnya lagi.

Dalam bagian lain kata Umi, apapun hasil dari skor-skor usulan hasil musrenbang dari setiap kecamatan nantinya akan diinvetarisir sehingga  berdasarkan aturan tidak ada lagi usulan-usulan yang bersifat tambahan.

“Hasilnya tetap disampaikan secara terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi. Namun demikian usulan yang tidak terealisasi dapat menjadi bagian usulan yang bisa dikatakan tinggal menunggu giliran saja,” beber Umi.

Sementara itu Camat Pahandut Kota Palangka Raya, Naimah mengatakan, setidaknya ada 58  usulan yang masuk pada forum musrenbang kecamatan tersebut.

“Ya, awalnya usulan dari seluruh kelurahan mencapai  200 lebih, namun setelah masuk aplikasi yang lolos 186. Kemudian selanjutnya yang masuk ke forum musrenbang ini hanya 58,”sebutnya.

Dikatakan dari usulan yang masuk pada forum musrenbang Kecamatan Pahandut lebih didominasi usulan pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Seperti jalan, titian jembatan, gorong-gorong maupun drainase.

“Usulan bidang pembangunan lain, tetap ada seperti kesehatan berupa pembangunan pustu dan posyandu, lalu bidang pendidikan, perikanan, pertanian dan peternakan,”ujar Naimah.

Ditambahkannya, dari 58 usulan tersebut bukan berarti menjadi skala prioritas, namun bisa saja kata Naimah, dalam perjalanan pembahasan, terutama melihat dari sisi indikator dan pertimbangan lain, jumlah usulan sebanyak itu bisa berkurang. (MC. Isen Mulang.1/engga)

100 Hari Kerja Fairid-Umi Ditandai Launching Pelayanan Publik

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Launching dengan tajuk Pelayanan Publik 100 Hari Kerja Efektif, digelar Pemerintah Kota Palangka Raya.

Launching tersebut menandai 100 hari masa kepemimpinan Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin dan wakilnya  Hj Umi Mastikah, Senin (4/2/2019), di Jalan Arut (kawasan Mendawai) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya.

“100 hari kerja efektif merupakan bentuk tanggung jawab moral saya bersama Ibu Wakil Walikota Palangka Raya terhadap janji dan amanah masyarakat Kota Palangka Raya, berupa capaian kerja efektif yang sudah dilaksanakan,” ungkap Fairid dalam sambutannya.

Komitmen kami lanjut Fairid didasari dengan tujuan untuk mewujudkan Kota Palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua.

Kami percaya bahwa antara pemerintah dan masyarakat haruslah berjalan bersama dengan harmonis. Oleh sebab itu peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan, selain itu juga masyarakat diharapkan mempunyai rasa memiliki serta kepedulian terhadap hasil hasil pembangunan.

Dalam kesempatan itu Fairid menyampaikan, sepanjang  100 hari kerja  Pemerintah Kota Palangka Raya, telah ada beberapa layanan dan infrastruktur yang telah dibangun dan akan diluncurkan bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memberikan kesempatan serta memberikan dukungan secara moril sehingga saya serta Ibu Wakil Walikota Palangka Raya dapat melaksanakan komitmen yang sudah kami nyatakan sebelumnya,” tutur Fairid.

Sebelumnya Kepala Bappeda Kota Palangka Raya, Akhmad Fordiansyah “Launching pelayanan publik ini bertujuan untuk mewujudkan  kepercayaan publik kepada pemerintah, karena yang sangat diharapkan oleh publik adalah transparansi dan pelayanan yang baik dari pemerintah melalui OPD atau instansi pelayanan,” papar Fordiansyah.

Adapun launching itu sendiri mengambil tempat di gedung Bank Sampah Induk kawasan Mendawai,  dimana gedung bank sampah itu merupakan hasil dari program kementerian Lingkungan Hidup melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya. Gedung bank sampah inilah yang akan diluncurkan walikota dalam pemanfaatannya. 

Launching pelayanan publik  100 hari kerja efektif itu sendiri dihadiri, Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto, Wakil Walikota Palangka Raya Hj Umi Mastikah, jajaran OPD dan Forkopimda lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, anggota DPRD Kota Palangka Raya, serta mantan Walikota Palangka Raya Lukas Tingkes dan mantan Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio serta unsur lainnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Terkait Penutupan Lokalisasi, Pol PP Tunggu Arahan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial  (Kemensos) di tahun 2019 ini, menjalankan program Indonesia bebas prostitusi. Pihak Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya sendiri merespon positif kebijakan tersebut, serta turut ambil bagian dalam pelaksanaannya dilapangan. 

Menyikapi hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya yang nantinya sebagai bagian dari pelaksana di lapangan menyatakan kesiapan dalam menjalankan program tersebut.

Namun demikian menurut Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Yohn Benhur Gohan Pangaribuan, jika saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari stakeholder terkait dalam hal ini Dinas Sosial untuk melaksanakan teknis dilapangan. Terutama terkait dengan penertiban dan penutupan lokalisasi yang ada di kota Palangka Raya.

“Kami saat ini tidak bisa melakukan penindakan, itu kewenangan dan arahan dinas terkait. Namun kami sudah melakukan pengawasan dan pendataan, termasuk kepada lokalisasi ilegal dan terselubung lainnya, tegas Benhur, Minggu (27/1/2019).

Sejatinya lanjut dia, Pol PP Palangka Raya akan siap mendukung kelancaran program Indonesia bebas prostitusi tersebut, sesuai dengan arahan dan petunjuk yang diberikan dari program pemerintah pusat dan daerah.

Sebelumnya Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Akhmad Fauliansyah menyatakan sepanjang tahun ini pihaknya akan secara bertahap menutup lokalisasi. Salah satunya  yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km 12 Palangka Raya.

Penutupan lokalisasi itu akan dilakukan dengan langkah preventif agar tidak menimbulkan permasalahan sosial, sehingga bisa berjalan dengan lancar dan tertib sesuai harapan.

“Proses pendataan terus dilakukan, selain dengan sosialisasi, beberapa persiapan dalam mendukung penuh program tersebut juga sudah dijalankan, ujarnya.

Selain itu tambah dia, pendekatan antar semua pihak harus direncanakan dengan matang, sehingga dalam perjalanannya tidak ada hambatan berarti. Termasuk pula dengan pihak pengelola sudah dilakukan pendekatan. 

“Jika tidak ada halangan, maka tahun ini Palangka Raya sudah bebas dari lokalisasi,” tandas Fauliansyah. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Kodim Palangka Raya Data Tenaga Kerja Asing

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Saat ini jajaran Kodim 1016 Palangka Raya sedang mendata keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di wilayah Kota Palangka Raya.

Pendataan dilakukan menurut Kasdim 1016 Palangka Raya Wiyanto karena masalah TKA sudah menjadi isu nasional. Sebab selama ini isu TKA dijadikan berita bohong.

Jika didata, maka jumlah TKA yang bekerja di wilayah hukum Kodim 1016 Palangka Raya bisa diketahui yang legal maupun yang ilegal dan datanya tidak simpang siur.

“Tanggal 5 Desember 2018 kemarin seluruh komandan satuan dipanggil presiden untuk mewaspadai isu PKI, paham radikal, dan pendataan TKA,” kata Wiyanto, Selasa (11/12/2018).

Menurut Wiyanto, kegiatan pendataan TKA ini juga bisa dimasukan ke dalam rencana aksi 2019 yang digagas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, Januminro mengatakan dulunya pendataan TKA ini dilakukan oleh dinasnya, tapi sekarang ditangani oleh pihak imigrasi.

“Dulu ada forum TKA dan kami sering mengadakan rapat untuk membahas TKA, namun setelah komisi daerah ditiadakan, maka kewenangannya berada di imigrasi,” tegasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Dorong Masyarakat dan Dunia Usaha Manfaatkan Bank Kalteng

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya, Hj Umi Mastikah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Kalteng. 

Kegiatan RUPSLB yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran itu, dihadiri pula oleh bupati maupun wakil bupati se Kalteng, Kamis (15/11/2019) di Aula Serba Guna Istana Isen Mulang, Palangka Raya.

“RUPSLB dilaksanakan untuk mengoptimalkan kinerja direksi dalam menggerakkan perkembangan dan kemajuan Bank Kalteng kedepannya, ungkap Umi, usai rapat tersebut.

Disampaikan, selain mengoptimalkan kinerja direksi maka dalam pelaksanaan RUPSLB itu dilakukan tidak lain untuk mendengar presentasi dari pihak Bank Kalteng terkait pencapaian maupun perkembangan sektoral modal PT Bank Kalteng. 

“Tadi Pak Gubernur secara terbuka mengajak masyarakat maupun dunia usaha dapat memanfaatkan Bank Kalteng. Baik untuk menyimpan atau menabung serta berinvestasi. Ini menjadi harapan penting agar Bank Kalteng  terus mampu meningkatkan kinerjanya,” ucap Umi.

Selain itu lanjut dia,  Bank Kalteng diharapkan mampu menjadi ikon perbankan yang membawa kemajuan serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maupun dunia usaha di Kalteng.

“Sejatinya pemerintah daerah memberikan motivasi dan semangat baru bagi pengurus serta karyawan Bank Kalteng, untuk meningkatkan layanan maupun produk perbankan  dengan baik,”ujarnya.

Dikatakan Umi, kegiatan RUPSLB selama ini telah dilakukan secara rutin dalam setiap tahunnya, dengan mengundang semua bupati/walikota atau wakilnya. Dengan harapan kinerja Bank Kalteng bisa semakin baik dan terus menjadi bank kepercayaan dari masyarakat Kalteng.

“Diharapkan Bank Kalteng dapat menjadi bank kebanggaan masyarakat, yang berperan dalam mendukung  pembangunan daerah. Pemko Palangka Raya tentu akan mendukung hal tersebut,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pemerintah Dukung Peringatan Maulid Nabi di Rutan Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya mendukung atas terselenggaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H, Kamis (15/11/2018). 

Acara peringatan hari besar keagamaan itu berlangsung di halaman dalam Rutan. Ratusan narapidana maupun tahanan dihadirkan berikut mendengarkan tausiah dari Ustad Algifari. 

Hadir pada kegiatan itu Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Akhmad Fauliansyah mewakili Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin.  Hadir pula Kepala Rutan Palangka Raya Akhmad Zaenal Fikri, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Kalteng Anthonius Matius Ayorbaba dan sejumlah pejabat lainnya. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada walikota yang telah mendukung sehingga acara maulud nabi ini terselenggara dengan baik,” kata Anthonius.  

Dia berharap dengan digelarnya kegiatan ini bisa memberikan ketenangan batin untuk warga binaan. Sementara itu Fiki berharap dengan kegiatan itu WBP dapat meneladani sifat rasul dan bisa diimplementasikan pada kegiatan sehari-hari.  

“Ketika bebas, kita harapkan bisa bersosialisasi dengan masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan pidana,” ucapnya. Dalam kegiatan ini juga digelar acara tasmiahan terhadap bayi yang belum lama ini dilahirkan. Yakni bernama Nalika Anastasya Nur Azizah. 

Ibu dari bayi tersebut berinisial Dn (31) melahirkan di RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya pada Jumat (5/10/2018). Dan menjalani proses hukum karena terjerat kasus narkoba dengan vonis 4,6 tahun. Saat masuk ke Rutan, kondisinya sudah hamil tua. (MC. Isen Mulang/engga)

2019, Pemerintah Daerah Wajib Terapkan Standar Pelayanan Minimal

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya mengikuti sosialisasi PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kamis (15/11/2018).

Sosialisasi yang diadakan di Ruang Peteng Karuhei II ini menghadirkan nara sumber Kasubdit Sosial Budaya, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemda Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri, Lily Latul.

Sosialisasi ini diikuti SOPD pelaksana utama SPM meliputi dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas PUPR, dinas Perkim, dinas sosial, dinas Damkar dan penyelamatan serta Satpol PP.

Dalam sambutannya Asisten I Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, Murni D. Djinu mengatakan PP No 2 Tahun 2018 ini belum bisa dilaksanakan, karena sampai saat ini belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan.

Sehingga menyebabkan minimnya informasi dan tindaklanjut di daerah untuk melakukan beberapa persiapan yang dipandang perlu dalam rangka penerapan SPM.

“Seiring meningkatnya kebutuhan yang berkenaan dengan pelayanan dasar, maka pemerintah telah memfasilitasi UU No 23 Tahun 2014 dengan PP No 2 Tahun 2018 tentang SPM,” tuturnya.

Dia mengatakan SPM telah ditetapkan secara nasional oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh daerah. Oleh sebab itu daerah wajib menerapkan SPM sebagai dasar melayani masyarakat.

Karena pada PP No 2 Tahun 2018 Pasal 2 yang berbunyi SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Dikatakan, SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Oleh karena itu kepala daerah diminta melaporkan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian SPM pada tahap sosialisasi, penghitungan biaya, perencanaan dan anggaran daerah serta kinerja pencapaian SPM.

“Dengan penerapan SPM yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah terhadap mutu dan jenis pelayanan yang prioritas terhadap masyarakat,” imbuhnya.

Dijelaskan, perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam kontek belanja daerah. Hal ini berarti telah ditentukan secara tegas dan jelas jika belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. 

Oleh karena itu dalam penyusunan APBDP 2019 adalah mutlak bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memberikan prioritas utama penerapan SPM guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian SPM berdasarakan urusan wajib.

Mengingat peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lama 1 Januari 2019. Maka dari itu instansi teknis diminta untuk memprioritaskan demi terlaksananya penerapan SPM. (MC. Isen Mulang/engga)

Dinas Sosial Adakan Olimpiade Kepahlawanan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Sosial Kota Palangka Raya mengadakan olimpiade kepahlawanan. Lomba ini diadakan di kantor dinas sosial, Kamis (15/11/2018).

Olimpiade ini diikuti oleh tiga regu. Setiap regu terdiri dari tiga peserta. Peserta olimpiade ini dari siswa SMAN 1 Palangka Raya, SMAN 8 Palangka Raya, dan SMA Muhammadiyah Palangka Raya.

Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya Akhmad Fauliansyah mengatakan maksud dilaksanakannya kegiatan ini untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air.

Selain itu untuk melatih generasi muda agar hidup mandiri, memiliki mental yang kuat dan memiliki pemahaman tentang nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial, dan wawasan kebangsaan.

Sementara itu tujuan kegiatan ini untuk menjadikan generasi muda yang tangguh dan memiliki kreativitas yang tinggi serta tidak mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang bisa mengarah kepada gejala disintegrasi bangsa.

“Kami harapkan melalui olimpiade kepahlawanan ini bisa memupuk rasa persatuan dan kesatuan, karena mereka ini adalah generasi penerus bangsa,” tandasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Palangka Raya Beri Tanggapan Tiga Raperda Inisiatif Legislatif

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Bila sebelumnya rapat paripurna penyampaian pidato pengantar Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto tentang tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD kota. Kini DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat paripurna ke 6 masa sidang III dalam agenda pendapat walikota Palangka Raya terhadap pidato pengantar terhadap tiga Raperda inisiatif DPRD tersebut, Selasa (16/10/2018), di ruang sidang paripurna DPRD Palangka Raya.

Dalam tanggapannya, Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin mengungkapkan bahwa pihaknya di lingkungan pemerintah kota (Pemko) memiliki beberapa pertanyaan dan masukan bagi ketiga raperda inisiatif yang telah disampaikan sebelumnya.

Untuk Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah, kami berharap agar DPRD bisa menjelaskan bagaimana mekanisme dalam pembentukan produk hukum, serta mempertegas dan memperjelas tahap demi tahap  dalam ketentuan perencanaan perda yang dimaksud,” bebernya.

Sedangkan untuk Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan lanjut Fairid, setidaknya ada tiga poin yang disoroti pihaknya. Yang pertama, sesuai amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, maka pihak DPRD perlu menjelaskan bagaimana sistem dan fungsi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sebagaimana amanat undang-undang.

Selain itu, bagaimana pengawasan bagi sistem pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta, yang menyalahgunakan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. Dan juga bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum pendidikan dalam rangka jaminan mutu pendidikan yang berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan oleh badan standar nasional pendidikan.

Sedangkan untuk Raperda penataan ternak komersil, pihaknya kata Fairid menyadari, jika di Palangka Raya masih banyak terdapat usaha peternakan yang dilakukan oleh pihak perseorangan yang dijalankan di area pemukiman masyarakat. 

“Namun demikian, bagaimana pengawasan pihak DPRD terhadap fenomena itu. Lalu, bagaimana penanganan limbahnya nanti,” tanya Fairid.

Dia pun menyatakan jika pemko sendiri secara umum menyetujui tiga raperda inisiatif DPRD tersebut, namun dengan catatan agar dikoordinasikan serta diharmonisasikan maupun disinkronisasi pemantapan konsepsi. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Membakar Lahan Akan Menambah Masalah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Asisten II Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Kota Palangka Raya, Ikhwansyah mengatakan, asap tipis yang mulai melanda “Kota Cantik” Palangka Raya, tentu akan membawa pengaruh bagi sendi kehidupan masyarakat.

Karena itu ia pun berharap agar warga Palangka Raya dapat disiplin, terutama tidak membakar lahan dalam kondisi saat ini.

“Membakar lahan disaat kota ini sudah mengalami polusi udara, maka sama artinya akan menambah masalah,” tuturnya, Selasa (2/10/2018).

Tidak membakar lahan dimusim kemarau saat ini lanjut Ikhwansyah, berlaku pada semua aktivitas yang bisa mempengaruhi kondisi udara. Yakni tidak membakar lahan meskipun sekadar di pekarangan rumah kita masing-masing seperti membakar sampah.

“Bayangkan saja meskipun sampah yang dibakar sedikit, tapi jika setiap lingkungan membakar tentu akan menambah masalah asap juga di kota kita ini,” tandasnya.

Kata Ikhwansyah, kondisi udara yang tercemar akibat kabut asap bukan hanya akan berkaitan langsung dengan kesehatan, tetapi juga sektor lainnya.

Seperti berpengaruh pada dunia pendidikan, dimana aktivitas peserta didik akan terhambat. Begitupula dari sudut pandang ekonomi, penerbangan akan terhambat.

“Ya, dari sudut pandang perdagangan, maka akan terjadi keterlambatan pasokan bahan pokok, terutama yang didatangkan dari luar kota Palangka Raya. Hal ini juga akan mengganggu sendi perekonomian,” tambahnya.

Sebab itulah imbuh Ikhwansyah, dirinya mengimbau agar segenap elemen masyarakat Kota bisa menjaga lingkungan masing-masing, terutama jangan melakukan aktivitas membakar lahan maupun sampah di pekarangan.

Sebelumnya Kabid Penanggulangan Bencana pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Koffeno Nahan mengatakan, kabut asap yang terasa pekat, bisa jadi merupakan kiriman dari daerah lain.

Akan tetapi di Palangka Raya itu sendiri masih ada dua titik area lahan yang masih dilakukan pemadaman, karena masih mengeluarkan asap. Seperti di area lahan Kalampangan dan area lahan komplek Universitas Palangka Raya. (MC. Isen Mulang.1/engga)