MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya, Hj Umi Mastikah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Kalteng. 

Kegiatan RUPSLB yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran itu, dihadiri pula oleh bupati maupun wakil bupati se Kalteng, Kamis (15/11/2019) di Aula Serba Guna Istana Isen Mulang, Palangka Raya.

“RUPSLB dilaksanakan untuk mengoptimalkan kinerja direksi dalam menggerakkan perkembangan dan kemajuan Bank Kalteng kedepannya, ungkap Umi, usai rapat tersebut.

Disampaikan, selain mengoptimalkan kinerja direksi maka dalam pelaksanaan RUPSLB itu dilakukan tidak lain untuk mendengar presentasi dari pihak Bank Kalteng terkait pencapaian maupun perkembangan sektoral modal PT Bank Kalteng. 

“Tadi Pak Gubernur secara terbuka mengajak masyarakat maupun dunia usaha dapat memanfaatkan Bank Kalteng. Baik untuk menyimpan atau menabung serta berinvestasi. Ini menjadi harapan penting agar Bank Kalteng  terus mampu meningkatkan kinerjanya,” ucap Umi.

Selain itu lanjut dia,  Bank Kalteng diharapkan mampu menjadi ikon perbankan yang membawa kemajuan serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maupun dunia usaha di Kalteng.

“Sejatinya pemerintah daerah memberikan motivasi dan semangat baru bagi pengurus serta karyawan Bank Kalteng, untuk meningkatkan layanan maupun produk perbankan  dengan baik,”ujarnya.

Dikatakan Umi, kegiatan RUPSLB selama ini telah dilakukan secara rutin dalam setiap tahunnya, dengan mengundang semua bupati/walikota atau wakilnya. Dengan harapan kinerja Bank Kalteng bisa semakin baik dan terus menjadi bank kepercayaan dari masyarakat Kalteng.

“Diharapkan Bank Kalteng dapat menjadi bank kebanggaan masyarakat, yang berperan dalam mendukung  pembangunan daerah. Pemko Palangka Raya tentu akan mendukung hal tersebut,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya mengikuti sosialisasi PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kamis (15/11/2018).

Sosialisasi yang diadakan di Ruang Peteng Karuhei II ini menghadirkan nara sumber Kasubdit Sosial Budaya, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemda Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri, Lily Latul.

Sosialisasi ini diikuti SOPD pelaksana utama SPM meliputi dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas PUPR, dinas Perkim, dinas sosial, dinas Damkar dan penyelamatan serta Satpol PP.

Dalam sambutannya Asisten I Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, Murni D. Djinu mengatakan PP No 2 Tahun 2018 ini belum bisa dilaksanakan, karena sampai saat ini belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan.

Sehingga menyebabkan minimnya informasi dan tindaklanjut di daerah untuk melakukan beberapa persiapan yang dipandang perlu dalam rangka penerapan SPM.

“Seiring meningkatnya kebutuhan yang berkenaan dengan pelayanan dasar, maka pemerintah telah memfasilitasi UU No 23 Tahun 2014 dengan PP No 2 Tahun 2018 tentang SPM,” tuturnya.

Dia mengatakan SPM telah ditetapkan secara nasional oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh daerah. Oleh sebab itu daerah wajib menerapkan SPM sebagai dasar melayani masyarakat.

Karena pada PP No 2 Tahun 2018 Pasal 2 yang berbunyi SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Dikatakan, SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Oleh karena itu kepala daerah diminta melaporkan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian SPM pada tahap sosialisasi, penghitungan biaya, perencanaan dan anggaran daerah serta kinerja pencapaian SPM.

“Dengan penerapan SPM yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah terhadap mutu dan jenis pelayanan yang prioritas terhadap masyarakat,” imbuhnya.

Dijelaskan, perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam kontek belanja daerah. Hal ini berarti telah ditentukan secara tegas dan jelas jika belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. 

Oleh karena itu dalam penyusunan APBDP 2019 adalah mutlak bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memberikan prioritas utama penerapan SPM guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian SPM berdasarakan urusan wajib.

Mengingat peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lama 1 Januari 2019. Maka dari itu instansi teknis diminta untuk memprioritaskan demi terlaksananya penerapan SPM. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Bila sebelumnya rapat paripurna penyampaian pidato pengantar Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto tentang tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD kota. Kini DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat paripurna ke 6 masa sidang III dalam agenda pendapat walikota Palangka Raya terhadap pidato pengantar terhadap tiga Raperda inisiatif DPRD tersebut, Selasa (16/10/2018), di ruang sidang paripurna DPRD Palangka Raya.

Dalam tanggapannya, Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin mengungkapkan bahwa pihaknya di lingkungan pemerintah kota (Pemko) memiliki beberapa pertanyaan dan masukan bagi ketiga raperda inisiatif yang telah disampaikan sebelumnya.

Untuk Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah, kami berharap agar DPRD bisa menjelaskan bagaimana mekanisme dalam pembentukan produk hukum, serta mempertegas dan memperjelas tahap demi tahap  dalam ketentuan perencanaan perda yang dimaksud,” bebernya.

Sedangkan untuk Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan lanjut Fairid, setidaknya ada tiga poin yang disoroti pihaknya. Yang pertama, sesuai amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, maka pihak DPRD perlu menjelaskan bagaimana sistem dan fungsi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sebagaimana amanat undang-undang.

Selain itu, bagaimana pengawasan bagi sistem pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta, yang menyalahgunakan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. Dan juga bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum pendidikan dalam rangka jaminan mutu pendidikan yang berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan oleh badan standar nasional pendidikan.

Sedangkan untuk Raperda penataan ternak komersil, pihaknya kata Fairid menyadari, jika di Palangka Raya masih banyak terdapat usaha peternakan yang dilakukan oleh pihak perseorangan yang dijalankan di area pemukiman masyarakat. 

“Namun demikian, bagaimana pengawasan pihak DPRD terhadap fenomena itu. Lalu, bagaimana penanganan limbahnya nanti,” tanya Fairid.

Dia pun menyatakan jika pemko sendiri secara umum menyetujui tiga raperda inisiatif DPRD tersebut, namun dengan catatan agar dikoordinasikan serta diharmonisasikan maupun disinkronisasi pemantapan konsepsi. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Salah satu komitmen kuat pemerintah Kota Palangka Raya adalah ingin  memiliki rumah sakit dengan berbagai pelayanan berkualitas dan mampu bermanfaat bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Walikota Palangka Raya HM Riban Satia saat ditanya terkait perkembangan pembangunan Rumah Sakit Palangka Raya saat ini, Minggu (16/9/2018).

Riban berharap, rumah sakit milik Pemko Palangka Raya yang saat ini masih dalam tahap pembangunan, diharapkan kedepan memiliki semangat serta konsep dalam hal meningkatkan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat. 

“Bila  rumah sakit Palangka Raya telah selesai dibangun, maka manajemennya sudah memiliki konsep dan perencanaan yang kuat, seperti  harus ada keunggulan tersendiri,” cetusnya.

Kata Riban, jangan heran bila saat ini banyak sekali terdengar ada warga yang memilih rumah sakit yang memiliki keunggulan tersendiri, sebut saja hingga rumah sakit di negara Singapura. Hal itu bukanlah tanpa sebab, karena masyarakat memiliki pertimbangan, utamanya dengan melihat sisi manajemen serta  keunggulan.

“Tidak salahnya kita bisa berkhayal memiliki rumah sakit seperti yang ada di Singapura. Dalam arti, inginnya rumah sakit Palangka Raya memiliki keunggulan secara medis pada penyembuhan penyakit dalam,” tandasnya.

Menurut Riban, perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan atas potensi-potensi yang muncul dari keinginan masyarakat, yaitu antara lain bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, sehingga berujung pada tingkat kepuasan masyarakat.

“Saya katakan, buat apa kita memiliki rumah sakit dengan bangunan yang mewah, tapi tanpa didukung prasarana serta SDM didalamnya yang kurang berkualitas. Maka itu kita harus berbeda dan saya yakin hal itu bisa dilakukan,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)