MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya Hj Umi Mastikah menyatakan, meskipun usulan infrastruktur lebih mendominasi dari hasil Musyarawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)  yang dilakukan pada seluruh kecamatan di Kota Palangka Raya, namun pembangunan bidang lain tetap tidak bisa diabaikan.

“Pembangunan bidang sosial kemasyarakatan, kesehatan maupun pendidikan tetap  tidak bisa diabaikan, Walaupun usulan prioritas yang di plot lebih menonjol pada infrastruktur,” tegas Umi, usai menghadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan Pahandut, Senin (25/2/2019).

Harus diakui kata Umi, persoalan infrastruktur jalan, jembatan hingga drainase selama ini banyak mendapat keluhan masyarakat. Sehingga ketika masuk masa musrenbang usulan terkait bidang inilah yang lebih menonjol persentasenya dari bidang lain. 

“Kita tetap berpedoman pembangunan wilayah dan pembangunan manusia dan bidang lainnya tetap  tidak bisa dipisahkan. Hanya saja mungkin porsinya lebih banyak infrastruktur sehingga tidak mengurangi makna prioritas  dari rencana pemerintah kota itu sendiri,”jelasnya lagi.

Dalam bagian lain kata Umi, apapun hasil dari skor-skor usulan hasil musrenbang dari setiap kecamatan nantinya akan diinvetarisir sehingga  berdasarkan aturan tidak ada lagi usulan-usulan yang bersifat tambahan.

“Hasilnya tetap disampaikan secara terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi. Namun demikian usulan yang tidak terealisasi dapat menjadi bagian usulan yang bisa dikatakan tinggal menunggu giliran saja,” beber Umi.

Sementara itu Camat Pahandut Kota Palangka Raya, Naimah mengatakan, setidaknya ada 58  usulan yang masuk pada forum musrenbang kecamatan tersebut.

“Ya, awalnya usulan dari seluruh kelurahan mencapai  200 lebih, namun setelah masuk aplikasi yang lolos 186. Kemudian selanjutnya yang masuk ke forum musrenbang ini hanya 58,”sebutnya.

Dikatakan dari usulan yang masuk pada forum musrenbang Kecamatan Pahandut lebih didominasi usulan pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Seperti jalan, titian jembatan, gorong-gorong maupun drainase.

“Usulan bidang pembangunan lain, tetap ada seperti kesehatan berupa pembangunan pustu dan posyandu, lalu bidang pendidikan, perikanan, pertanian dan peternakan,”ujar Naimah.

Ditambahkannya, dari 58 usulan tersebut bukan berarti menjadi skala prioritas, namun bisa saja kata Naimah, dalam perjalanan pembahasan, terutama melihat dari sisi indikator dan pertimbangan lain, jumlah usulan sebanyak itu bisa berkurang. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial  (Kemensos) di tahun 2019 ini, menjalankan program Indonesia bebas prostitusi. Pihak Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya sendiri merespon positif kebijakan tersebut, serta turut ambil bagian dalam pelaksanaannya dilapangan. 

Menyikapi hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya yang nantinya sebagai bagian dari pelaksana di lapangan menyatakan kesiapan dalam menjalankan program tersebut.

Namun demikian menurut Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Yohn Benhur Gohan Pangaribuan, jika saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari stakeholder terkait dalam hal ini Dinas Sosial untuk melaksanakan teknis dilapangan. Terutama terkait dengan penertiban dan penutupan lokalisasi yang ada di kota Palangka Raya.

“Kami saat ini tidak bisa melakukan penindakan, itu kewenangan dan arahan dinas terkait. Namun kami sudah melakukan pengawasan dan pendataan, termasuk kepada lokalisasi ilegal dan terselubung lainnya, tegas Benhur, Minggu (27/1/2019).

Sejatinya lanjut dia, Pol PP Palangka Raya akan siap mendukung kelancaran program Indonesia bebas prostitusi tersebut, sesuai dengan arahan dan petunjuk yang diberikan dari program pemerintah pusat dan daerah.

Sebelumnya Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Akhmad Fauliansyah menyatakan sepanjang tahun ini pihaknya akan secara bertahap menutup lokalisasi. Salah satunya  yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km 12 Palangka Raya.

Penutupan lokalisasi itu akan dilakukan dengan langkah preventif agar tidak menimbulkan permasalahan sosial, sehingga bisa berjalan dengan lancar dan tertib sesuai harapan.

“Proses pendataan terus dilakukan, selain dengan sosialisasi, beberapa persiapan dalam mendukung penuh program tersebut juga sudah dijalankan, ujarnya.

Selain itu tambah dia, pendekatan antar semua pihak harus direncanakan dengan matang, sehingga dalam perjalanannya tidak ada hambatan berarti. Termasuk pula dengan pihak pengelola sudah dilakukan pendekatan. 

“Jika tidak ada halangan, maka tahun ini Palangka Raya sudah bebas dari lokalisasi,” tandas Fauliansyah. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya, Hj Umi Mastikah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Kalteng. 

Kegiatan RUPSLB yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran itu, dihadiri pula oleh bupati maupun wakil bupati se Kalteng, Kamis (15/11/2019) di Aula Serba Guna Istana Isen Mulang, Palangka Raya.

“RUPSLB dilaksanakan untuk mengoptimalkan kinerja direksi dalam menggerakkan perkembangan dan kemajuan Bank Kalteng kedepannya, ungkap Umi, usai rapat tersebut.

Disampaikan, selain mengoptimalkan kinerja direksi maka dalam pelaksanaan RUPSLB itu dilakukan tidak lain untuk mendengar presentasi dari pihak Bank Kalteng terkait pencapaian maupun perkembangan sektoral modal PT Bank Kalteng. 

“Tadi Pak Gubernur secara terbuka mengajak masyarakat maupun dunia usaha dapat memanfaatkan Bank Kalteng. Baik untuk menyimpan atau menabung serta berinvestasi. Ini menjadi harapan penting agar Bank Kalteng  terus mampu meningkatkan kinerjanya,” ucap Umi.

Selain itu lanjut dia,  Bank Kalteng diharapkan mampu menjadi ikon perbankan yang membawa kemajuan serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maupun dunia usaha di Kalteng.

“Sejatinya pemerintah daerah memberikan motivasi dan semangat baru bagi pengurus serta karyawan Bank Kalteng, untuk meningkatkan layanan maupun produk perbankan  dengan baik,”ujarnya.

Dikatakan Umi, kegiatan RUPSLB selama ini telah dilakukan secara rutin dalam setiap tahunnya, dengan mengundang semua bupati/walikota atau wakilnya. Dengan harapan kinerja Bank Kalteng bisa semakin baik dan terus menjadi bank kepercayaan dari masyarakat Kalteng.

“Diharapkan Bank Kalteng dapat menjadi bank kebanggaan masyarakat, yang berperan dalam mendukung  pembangunan daerah. Pemko Palangka Raya tentu akan mendukung hal tersebut,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya mengikuti sosialisasi PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kamis (15/11/2018).

Sosialisasi yang diadakan di Ruang Peteng Karuhei II ini menghadirkan nara sumber Kasubdit Sosial Budaya, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemda Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri, Lily Latul.

Sosialisasi ini diikuti SOPD pelaksana utama SPM meliputi dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas PUPR, dinas Perkim, dinas sosial, dinas Damkar dan penyelamatan serta Satpol PP.

Dalam sambutannya Asisten I Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, Murni D. Djinu mengatakan PP No 2 Tahun 2018 ini belum bisa dilaksanakan, karena sampai saat ini belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan.

Sehingga menyebabkan minimnya informasi dan tindaklanjut di daerah untuk melakukan beberapa persiapan yang dipandang perlu dalam rangka penerapan SPM.

“Seiring meningkatnya kebutuhan yang berkenaan dengan pelayanan dasar, maka pemerintah telah memfasilitasi UU No 23 Tahun 2014 dengan PP No 2 Tahun 2018 tentang SPM,” tuturnya.

Dia mengatakan SPM telah ditetapkan secara nasional oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh daerah. Oleh sebab itu daerah wajib menerapkan SPM sebagai dasar melayani masyarakat.

Karena pada PP No 2 Tahun 2018 Pasal 2 yang berbunyi SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Dikatakan, SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Oleh karena itu kepala daerah diminta melaporkan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian SPM pada tahap sosialisasi, penghitungan biaya, perencanaan dan anggaran daerah serta kinerja pencapaian SPM.

“Dengan penerapan SPM yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah terhadap mutu dan jenis pelayanan yang prioritas terhadap masyarakat,” imbuhnya.

Dijelaskan, perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam kontek belanja daerah. Hal ini berarti telah ditentukan secara tegas dan jelas jika belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. 

Oleh karena itu dalam penyusunan APBDP 2019 adalah mutlak bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memberikan prioritas utama penerapan SPM guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian SPM berdasarakan urusan wajib.

Mengingat peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lama 1 Januari 2019. Maka dari itu instansi teknis diminta untuk memprioritaskan demi terlaksananya penerapan SPM. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Bila sebelumnya rapat paripurna penyampaian pidato pengantar Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto tentang tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD kota. Kini DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat paripurna ke 6 masa sidang III dalam agenda pendapat walikota Palangka Raya terhadap pidato pengantar terhadap tiga Raperda inisiatif DPRD tersebut, Selasa (16/10/2018), di ruang sidang paripurna DPRD Palangka Raya.

Dalam tanggapannya, Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin mengungkapkan bahwa pihaknya di lingkungan pemerintah kota (Pemko) memiliki beberapa pertanyaan dan masukan bagi ketiga raperda inisiatif yang telah disampaikan sebelumnya.

Untuk Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah, kami berharap agar DPRD bisa menjelaskan bagaimana mekanisme dalam pembentukan produk hukum, serta mempertegas dan memperjelas tahap demi tahap  dalam ketentuan perencanaan perda yang dimaksud,” bebernya.

Sedangkan untuk Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan lanjut Fairid, setidaknya ada tiga poin yang disoroti pihaknya. Yang pertama, sesuai amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, maka pihak DPRD perlu menjelaskan bagaimana sistem dan fungsi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sebagaimana amanat undang-undang.

Selain itu, bagaimana pengawasan bagi sistem pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta, yang menyalahgunakan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. Dan juga bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum pendidikan dalam rangka jaminan mutu pendidikan yang berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan oleh badan standar nasional pendidikan.

Sedangkan untuk Raperda penataan ternak komersil, pihaknya kata Fairid menyadari, jika di Palangka Raya masih banyak terdapat usaha peternakan yang dilakukan oleh pihak perseorangan yang dijalankan di area pemukiman masyarakat. 

“Namun demikian, bagaimana pengawasan pihak DPRD terhadap fenomena itu. Lalu, bagaimana penanganan limbahnya nanti,” tanya Fairid.

Dia pun menyatakan jika pemko sendiri secara umum menyetujui tiga raperda inisiatif DPRD tersebut, namun dengan catatan agar dikoordinasikan serta diharmonisasikan maupun disinkronisasi pemantapan konsepsi. (MC. Isen Mulang.1/engga)