Wakil Walikota Umi Ingin Palangka Raya Miliki Mal Pelayanan Publik

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya Hj.Umi Mastikah meninjau salah satu unit pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

Mal Pelayanan Publik Banyuwangi menjadi tempat yang dituju Umi bersama sejumlah jajarannya, usai menggelar pertemuan dalam rangka kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jum’at (09/11/2018).

Usai kunjungan ke Mal Pelayanan Publik ini, Umi mengaku ingin penerapan pelayanan publik itu dapat diadopsi oleh Pemko Palangka Raya.

“Tadi kita dapat penjelasan, Mal Pelayanan Publik di Banyuwangi ini bersifat terpadu, di mana semua pengurusan dokumen dapat dilakukan,”ungkapnya.

Tidak hanya itu saja, semua jenis layanan dapat dilakukan dalam satu tempat ini. Seperti administrasi kependudukan berupa akte kelahiran dan kematian, kartu identitas anak, KTP; beragam jenis izin, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, pelayanan izin terkait kendaraan di SAMSAT, pembayaran retribusi daerah hingga pelayanan pernikahan sampai penerbitan surat nikah.

“Kita bisa mewujudkan sistem pelayanan seperti ini, namun semuanya harus disiapkan. Kendala kita tentu berkaitan dengan jaringan internet yang sering tidak terkoneksi. Nah, hal ini bagian yang perlu kesiapan disamping proses integrasi lainnya,” tutur Umi.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Palangka Raya, Rawang mengutarakan, Mal Pelayan Publik sebagaimana yang dimiliki Pemkab Banyuwangi, tentu memungkinkan bisa diterapkan oleh Pemko Palangka Raya. 

“Mal Pelayanan Publik Banyuwangi ini hanya menjadi tempat atau sentral dilakukannya semua pelayanan. Namun masih belum satu pintu dalam hal mengeluarkan perizinan atau pengesahan,”ujarnya.

Contohnya kata Rawang, ketika pengurusan perizinan terkait kepariwisataan, maka, perizinan harus dikeluarkan oleh dinas tersebut.

“Lain halnya yng dilakukan PMPTSP Kota Palangka Raya, dimana sejumlah pelayanan perizinan semuanya menjadi satu lewat PMPTSP,” tambahnya lagi.

Pun demikian tambah Rawang, dari sudut pandang tempat atau sentra maupun pusat pelayanan yang menampung semua pelayanan dan perizinan kepada masyarakat, seperti halnya Mal Pelayanan Publik Banyuwangi, sangat perlu untuk dicontoh, sepanjang semuanya sudah terintegrasi. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pemko Palangka Raya Pelajari Pengembangan Wisata Banyuwangi

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wilayah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur kini telah menjadi destinasi wisata andalan baru di Indonesia. Perkembangan sektor wisata di kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini, mematik perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana strategi kabupaten ini menggali potensi kepariwisataannya.

Seperti pada Jum’at, (9/11/2018), Wakil Walikota Palangka Raya Hj Umi Mastikah bersama sejumlah jajarannya, memimpin langsung kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi. Disana Wakil Walikota  diterima Wakil Bupati Banyuwangi dan jajarannya di aula kantor pemkab setempat.

“Kedatangan kami ke Banyuwangi, salah satunya untuk belajar bagaimana Pemkab Banyuwangi, membangun destinasi wisata,” ungkap Umi dalam sambutannya.

Kata Umi, kemajuan destinasi wisata Banyuwangi yang mendunia, membuat Pemko Palangka Raya tertarik untuk mengadopsi sistem dan tata cara untuk melakukan eksplorasi sebagai potensi destinasi wisata.

Dijelaskan, Palangka Raya memiliki wilayah luas. Potensi alam seperti hutan, sungai dan danau bisa  di eksplor. Namun tetap dengan komitmen tidak merusak ekosistem yang ada.

“Wisata di Banyuwangi yang lebih tertata, inilah yang ingin kami pelajari bagaimana menggalinya demi pengembangan wisata di Palangka Raya kedepan,” tuturnya.

Sementara itu Wakil Bupati Banyuwangi, Yusup Widyatmoko mengatakan, sebenarnya potensi wisata di Banyuwangi sudah sejak dahulu ada. Hanya saja baru saat kepemimpinan ia bersama Bupati Abdullah Azwar Anas, bisa lebih fokus membangun destinasi wisata.

“Kawah Ijen, Pulau Merah dan pantai serta destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, setidaknya mendapat  kunjungan mencapai 5 juta lebih wisatawan mancanegara dan domestik dalam setahun,” bebernya.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, M.Y Bramuda, menjelaskan ada beberapa strategi yang dilakukan Pemkab Banyuwangi dalam mengeksplor destinasi wisata. Yakni membangun aksesbilitas berupa sarana transportasi, kemudian penerapan amenitas, yaitu berupa pembangunan infrastruktur daerah wisata yang ditunjang restoran maupun money dan infrastruktur hotel. Serta  komitmen berupa kerjasama dengan Ceo dan pengayaan Inovasi.

“Setidaknya ada 77 event pariwisata yang berskala nasional dan internasional kami gelar selama ini. Perlu diketahui semua OPD lingkup Pemkab Banyuwangi semuanya keroyokan bersinergi membangun kepariwisataan,” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Ingin Mencari Kerja Harus Kantongi Kartu AK 1

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui DinasTenaga Kerja (Disnaker) kota berharap, para pencari kerja (pencaker) harus mengurus kartu pencari kerja atau kartu kuning, atau biasa disebut AK 1 terlebih dahulu.

Hal itu dilakukan, agar pemerintah bisa memberikan informasi lebih banyak kepada para pencaker, terutama terkait informasi lowongan pekerjaan maupun hal lainnya.

“Pencaker wajib mengantongi kartu ak 1. Syaratnya tidak rumit, e- KTP Palangka Raya, copy ijazah terakhir, pas photo 3×4 berwarna tiga lembar dan pengalaman kerja jika ada. Selama persyaratan lengkap lima menit selesai dan gratis,” ujar Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (PTK dan PKK) pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palangka Raya, Yusak Teweng, Kamis (8/11/2018).

Dikatakan, kepengurusan kartu AK 1 itu penting, karena sistem terkoneksi ke Kementerian Tenga Kerja Pusat. Apalagi sesuai aturan wajib kepada perusahaan merekrut karyawan dengan kartu AK 1. 

“Itu biar kita tahu penempatannya tenaga kerja, demikian dapat diketahui data tentang penempatan tenaga kerja. Data dikirim  ke pusat dan bagi pemerintah untuk mengetahui berapa pencari kerja terserap di dunia usaha,” katanya.

Menurut Yusak, kewajiban itu sesuai peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 39 tahun 2016, bahwa pencari kerja wajib memiliki kartu pencaker. Walaupun di Palangka Raya belum maksimal, namun seharusnya ada sinergitas semua pihak.

“Kita sudah mensosialisasi ke perusahaan dan menghimbau setiap tenaga kerja mempunyai AK 1,” tambahnya lagi

Lanjut Yusak, pentingnya tenaga kerja melakukan kepengurusan AK 1 itu adalah sebagai bahan evaluasi sesuai program nawacita presiden RI. Karena satu tahun harus 2 juta terserap tenaga kerja.

Disnaker Palangka Raya itu sendiri kata Yusak, juga sudah mensosialisaikan AK 1 melalui media online dan bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. 

Hingga kini AK 1 pencari kerja di Kota Palangka Raya sesuai data 2018 sampai dengan  bulan September, yang dikeluarkan pihak Disnaker Palangka Raya tercatat sebanyak  2.102 orang, laki laki 813 dan perempuan 1.289 orang.

“Jenjang pendidikan S1 ada 1.136 orang, SLTP  ada 7 orang, dan  SLTA/SMK mencapai ratusan. Ini juga mempengaruhi indeks pembangunan Kota Palangka Raya menjadi tinggi. Karena adanya angka pencari kerja terutama dari lulusan S1 berbagai jurusan,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Dewan Riset Blitar Diajak Ke Agrowisata Kalampangan

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kota Palangka Raya, Barit Rayanto mengajak rombongan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Blitar ke para petani yang sukses menggarap lahan gambut.

Mereka diajak ke lahan pertanian milik Slamet Riyadi di Jalan Manduhara, Kelurahan Kereng Bangkirai. Setelah itu ke agrowisata Kelurahan Kalampangan, Rabu (7/11/2018).

DRD Blitar diperlihatkan berbagai jenis tanaman sayur dan buah-buahan yang ditanam petani di lahan gambut. Dalam kesempatan ini Litbang Kota Palangka Raya ingin memperlihatkan jika lahan gambut di Kalimantan Tengah ternyata bagus bercocok tanam.

Menurut Barit, jika lahan gambut diolah dengan baik, maka bisa ditanami apa saja dan hasilnya cukup baik. Semua tanaman tumbuh subur dan menghasilkan.

Dia mencontohkan di kawasan agrowisata Kelurahan Kalampangan. Di kawasan ini tanaman jambu, pepaya, buah naga, dan lainnya tumbuh dengan baik. Para petaninya pun sejahtera.

Sebagai instansi pemerintah yang juga ikut membina petani, Barit pun berencana memberangkatkan para petani untuk studi banding ke daerah lain agar ilmunya bertambah. (MC. Isen Mulang/engga)

Dewan Riset Blitar Kunjungi Litbang Palangka Raya

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kota Palangka Raya, Rabu (7/11/2018) siang.

Kunjungan DRD Blitar yang dipimpin Suhartono ini dalam rangka studi komparasi dewan riset daerah. Kunjungan mereka diterima langsung oleh Kepala Badan Litbang Kota Palangka Raya, Barit Rayanto bersama jajaran dan DRD Kota Palangka Raya.

Dalam pertemuan banyak hal yang disampaikan Barit kepada DRD Blitar. Di antaranya soal syarat pembentukan Badan Litbang. Menurut Barit untuk membentuk Badan Litbang disuatu daerah tidak mudah, karena harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM).

Salah satunya SDM yang memiliki keahlian sebagai peneliti. “Awalnya saya mengajukan tiga calon peneliti, namun hanya disetujui satu orang oleh pimpinan saat pendirian Litbang Kota Palangka Raya pada 2014,” tuturnya.

“Jadi mensiasati untuk melengkapi tenaga ahli, maka Badan Litbang Kota Palangka Raya menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk melakukan kajian,” tuturnya.

Dia menuturkan meski usia Badan Litbang Kota Palangka Raya terbilang muda, namun sudah banyak kajian yang sudah dihasilkan. Salah satunya kajian wacana pemindahan calon ibukota pemerintahan Republik Indonesia ke Kota Palangka Raya. (MC. Isen Mulang/engga)

Palangka Raya Tahan Pangan Tapi Belum Sepenuhnya Mandiri

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan memang memerlukan sebuah upaya konkrit pemerintah daerah. Hal ini juga disadari oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, dimana melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Palangka Raya, menggelar seminar akhir kajian ketahanan pangan rumah tangga di Kota Palangka Raya.

Seminar yang digelar bekerjasama dengan   di ruang Peteng Karuhei (PK) I kantor Walikota Palangka Raya, Rabu (7/11/2018).

“Sebelumnya kita sudah  menggelar seminar awal kajian ketahanan pangan rumah tangga, dan hari ini merupakan seminar akhir kajian ketahanan pangan,” ungkap Kepala Balitbang Kota Palangka Raya, Barit Rayanto, usai kegiatan seminar tersebut.

Kata Barit, dari hasil kajian akhir mengenai ketahanan pangan ini, terutama yang dilakukan oleh peneliti dari akademisi, maka Kota Palangka Raya saat ini bisa dikategorikan “Tahan Pangan” namun belum mandiri.

Kenapa demikan, lanjut Barit, tentu banyak indikator sebuah daerah dikatakan berdaulat ketahanan pangan. Sebut saja indikator adanya kekuatan di beberapa sektor pangan, antara lain, pertaniannya kuat, perkebunannya mapan begitupula sektor komoditas unggulan.

“Nah, kalau Palangka Raya saat ini hanya kuat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Artinya, ketersediaan pangan mencukupi dan terjaga. Akan tetapi sumbernya bukan dari kemampuan pangan yang digali di daerah sendiri, melainkan ketersediaan pangan yang mendapat pasokan dari daerah luar,” terangnya.

Hal inilah untuk kedepannya kata Barit harus dicermati sebagai bahan kajian dalam upaya membangun manajemen logistik pangan serta pengembangan lingkungan strategis pangan. 

Ditempat yang sama Jhon Wardie salah satu dari Tim Peneliti Universitas Palangka Raya mengatakan, ada tiga aspek  bila sebuah daerah di katakan memiliki ketahanan pangan. Ketiga aspek tersebut antara lain yakni ketersediaan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan dan  penyerapan pangan yang fokus pada keanekaragaman pangan.

Menurut dia, ketiga aspek ini untuk Kota Palangka Raya bisa dikatakan terpenuhi. Sebut  saja cadangan komoditas beras yang mampu terjaga. Begitupula distribusi pangan maupun pasokan komoditas sudah aman. 
Namun untuk tingkat ketahanan pangan secara umum masih belum sepenuhnya mandiri.

Sebab itulah Pemerintah Kota Palangka Raya harus melakukan perubahan mendasar dalam mendorong sektor maupun bidang ketahanan pangan

“Dorong masyarakat memanfaatkan hasil-hasil pangan lokal. Disisi lain, pemerintah harus lebih kuat mempromosikan produk komoditas unggulan dalam berbagai kesempatan. 
Seperti event yang dilaksanakan dalam daerah maupun di luar daerah” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pol PP Palangka Raya Dapat Kendaraan Operasional

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Satpol PP Kota Palangka Raya mendapat bantuan kendaraan operasional, dari beberapa instansi lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya. 

Kali ini Pol PP mendapatkan pelimpahan kendaraan operasional dari Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kota Palangka Raya.

Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya Yon Benhur Pangaribuan, melalui Kasubag Keuangan dan Aset,  Ambu mengatakan, dari Setwan Kota pihaknya menerima tiga kendaraan roda dua dan satu kendaraan roda empat yang oleh pihak dewan dianggap tidak terpakai lagi.

“Kendaraan operasional ini kita ambil atas pelimpahan dari perangkat daerah (PD) yang kendaraan dinasnya tidak terpakai lagi, dan salah satunya dari Setwan ini, ujarnya, Rabu (7/11/2018).

Hingga saat ini lanjut Ambu, Pol PP Palangka Raya masih kekurangan kendaraan untuk operasional. 

“Bagusnya, dengan adanya kebijakan dan instruksi dari walikota Palangka Raya yang menyatakan dapat menggunakan aset dinas lain yang tak digunakan, maka Pol PP memanfaatkan hal tersebut,” ujarnya.

Selain itu, kata Ambu pihaknya dalam waktu dekat juga akan kembali menerima bantuan kendaraan operasional dinas yang tak digunakan lagi. Yakni dari Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palangka Raya, berupa  tiga unit kendaraan roda dua.

“Jadi nanti ada tambahan lagi kendaraan operasional, yakni rencananya dari Setda Kota Palangka Raya. Tapi itu SK belum ditanda tangani walikota, sehingga kami menunggu saja untuk dapat diambil dan digunakan oleh Pol PP, tegasnya.

Ambu menjelaskan, adapun dari kendaraan operasional itu lebih kepada peningkatan kerja personel Satpol PP. Seperti untuk mengantarkan surat-surat ataupun dokumen penting ke instansi yang ada.
Termasuk dapat digunakan melakukan pengintaian razia-razia yang akan kami lakukan, serta banyak lainnya.

Disebutkan, selama ini jumlah kendaraan operasional ataupun armada yang dimiliki Satpol PP Palangka Raya adalah, truk besar ada dua unit, mobil patroli ada satu unit, dan beberapa kendaraan roda dua. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Walikota Minta DAD Palangka Raya Terus Jaga Wibawa Dayak

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Menjalin silaturahmi dan keakraban sekaligus menampung aspirasi langsung, terutama tentang komitmen meningkatkan budaya dan menjaga kebudayaan asli di Bumi Tambun Bungai, menjadi bagian penting  kegiatan  Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin saat  datang mengunjungi pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya, di Betang Hadurut, Jalan Temanggung Tilung, Rabu (7/11/2018).

Dalam pertemuan itu hadir seluruh pengurus DAD kota dan sejumlah pengurus DAD Kalteng serta  para damang dan mantir maupun tokoh adat. Dalam pertemuan itu diharapkan seluruh pihak mampu terus menjaga dan melestarikan kebudayaan Dayak, sekaligus mempertahankan kondusifitas ketertiban dan keamanan yang telah terjaga selama ini.

Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin dalam pertemuan itu menyampaikan, bahwa kedatangannya ke Betang Hadurut, adalah untuk menemui pengurus DAD Kota guna menjalin silaturahmi sekaligus memperkenalkan visi misi pemerintah kota Palangka Raya saat ini.

“Saya datang kesini untuk bersilaturahmi dengan pengurus  DAD dan saling mengenal satu sama lain,”ujarnya.

Dari pertemuan ini kata Fairid, diharapkan dapat membawa banyak hal penting, berupa informasi dari aspirasi, sekaligus bagaimana upaya kedepan untuk terus meningkatkan kearifan lokal, pengembangan nilai budaya sebagai upaya bersama DAD dengan pemerintah kota guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“DAD kota harus mampu menjaga kewibawaan, terutama sebagai penggerak pelestarian budaya, hukum serta sosial masyarakat Dayak. Disisi lain peran penting DAD dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta kedamaian juga terus dipertahankan,” harapnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Rambu Larangan Angkutan Bertonase Maksimal 5 Ton Dirusak

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya telah memasang rambu larangan bagi angkutan bertonase lebih dari 5 ton agar tidak melewati jalan dalam kota.

Namun dari rambu-rambu yang dipasang tersebut di antaranya dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Salah satunya yang dipasang di Jalan Seth Adji.

“Mungkin ada yang jahil, karena mereka ingin lewat jalan dalam kota. Dengan dilepas, maka ada dalih mereka bisa lewat jalan dalam kota.” tutur Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Eldy, Selasa (6/11/20178).

Eldy menuturkan sebagian jalan protokol dalam Kota Palangka Raya sudah dipasangi rambu larangan bagi truk besar untuk lewat, karena sudah disediakan di lingkar luar.

Namun khusus lingkar luar atau Jalan Mahir Mahar, pengawasannya dilakukan oleh pihak balai. “Kami harapkan adanya kerja sama. Jadi truk besar kami sarankan melewati lingkar luar,” tegasnya.

Dia menjelaskan dilarangnya truk muatan besar lewat jalan dalam kota karena daya tahan badan jalan didesain hanya untuk yang muatan di bawah 5 ton. (MC. Isen Mulang/engga)

Masyarakat “Kota Cantik” Semakin Sadar Kebersihan Lingkungan

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Upaya dalam pengelolaan lingkungan, terutama hal-hal yang berkenaan dengan persoalan persampahan terus dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Palangka Raya, Imbang Triatmadji mengatakan Pemko melalui Disperkim terus melakukan pembenahan untuk bisa mengatasi persoalan persampahan, salah satunya dengan penegakan perda tentang pengolahan sampah.

“Saya menilai sudah optimal buktinya masyarakat semakin sadar tentang lingkungan sehingga kedepan bisa lebih baik,” ujarnya, Selasa (6/11/2018).

Kata Imbang, guna mendukung hal itu semua, maka pihaknya juga sudah mengajukan penambahan armada pengangkut, termasuk salah satunya ekskavator untuk menambah kinerja petugas dalam pengelolaan sampah, khususnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Jalan Tjilik Riwut KM 14, Palangka Raya.

“Kita punya armada angkut sampah 20 unit, tetapi idealnya harus ditambah lagi 12 unit agar lebih optimal dalam hal pengolahan dan pengangkutan sampah di seluruh Kota Palangka Raya,” cetusnya.

Dilanjutkan Imbang, saat ini pemerintah kota terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk terus sama-sama bertanggung jawab menjaga lingkungan. Bahkan sebisa mungkin saling mengingatkan dan membantu program pemerintah dalam hal pengelolaan persampahan.

“Saya harap semuanya harus mendukung agar Kota Palangka Raya semakin terwujud menjadi “Kota Cantik,” ujarnya.

Untuk itulah tambah Imbang, masyarakat harus disiplin agar tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan dan taat pada aturan.

“Terpenting, buanglah sampah pada waktu yang sudah ditentukan. Saya yakin semua masyarakat Kota Palangka Raya memiliki komitmen untuk hal tersebut,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)