Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Harus di Tengah Kota

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Letak Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya dinilai belum strategis, karena jauh dari dari kawasan permukiman warga.

Saat ini Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya berada di Jalan Tjilik Riwut Km 5,5 atau satu komplek dengan perkantoran lingkup pemerintah kota.

Karena dianggap tidak strategis, maka Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya, AT Prayer menyarankan ke depannya kantor dinas perpustakaan dan kearsipan harus dibangun di tengah kota.

“Hal ini untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi misi Walikota Palangka Raya untuk menjadikan masyarakat cerdas atau smart society,” ucap AT Prayer, Kamis (29/11/2018).

Selain itu pihak dewan juga menyarankan kepada pemerintah daerah untuk membangun depo arsip. Dia melihat kearsipan merupakan objek pemeriksaan ke depan selain pengelolaan aset.

AT Prayer menegaskan untuk menjadikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya lebih berdaya maka keberadaannya harus di-suport dengan anggaran yang cukup, termasuk referensi buku bacaan juga harus diperbanyak.

Dengan demikian bisa menarik minat masyarakat Kota Palangka Raya untuk gemar membaca di perpustakaan. (MC. Isen Mulang/engga)

Palangka Raya Datangkan Sapi Limosin dari Malang

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sampai saat ini kebutuhan sapi limosin untuk Kota Palangka Raya masih didatangkan dari Malang, Provinsi Jawa Timur.

Khusus kebutuhan daging, setiap bulan puluhan ekor sapi limosin didatangkan dari Malang untuk memenuhi konsumsi daging bagi masyarakat Kota Palangka Raya.

Sementara itu untuk bibit ternak sapi limosin juga didatangkan dari Malang. Saat ini sebagian masyarakat Kota Palangka Raya sudah mengembangbiakkan sapi limosin.

Hal ini dilakukan agar Kota Palangka Raya tidak ketergantungan lagi dengan daerah lain untuk mendapatkan sapi limosin. Sapi ras Australia ini sangat cocok dikembangkan di Kalimantan.

Menurut Kabid Peternakan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, Sugianto mengatakan kenapa warga Palangka Raya mulai mengembangbiakkan sapi limosin, karena harga jualnya cukup mahal.

“Satu ekor sapi limosin bisa mencapai Rp50 juta, hampir dua kali lipat harga sapi Bali, karena ukurannya memang besar,” tutur Sugianto, Kamis (29/11/2018). (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Beri Bantuan ke Korban DBD dan Kebakaran

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin memberikan bantuan kepada 11 orang yang sempat terkena demam berdarah dengue (DBD) dan korban kebakaran yang terjadi di kawasan Pelabuhan Rambang.

Pemberian santunan berlangsung di Masjid Luthfillah, Jalan Riau, Kompleks Rindang Banua, Kamis (29/11/2018). Korban DBD yang sudah sembuh itu di antaranya Said (11), Fatimah (15), Jamilah (12) dan M Rizky. Kemudian, Rima Aulia Sari (14), Aksadipa (9), Hambali (11), Apuan (10), Desti (10), Aditya (9,5) dan Nur Aida (7).

Sedangkan korban kebakaran yang menerima santunan secara simbolis adalah Taufik, Masrani, Jajam, Khairudin, Edwin dan Ruslan. “Semoga, apa yang kami berikan dapat bermanfaat memulihkan kesehatan,” kata walikota.

Fairid mengajak warga untuk membersihkan lingkungan. Tidak membiarkan tempat digenangi air karena bisa menjadi potensi kembang biaknya nyamuk.

Soal peristiwa kebakaran, Fairid mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi. Juga tidak lupa untuk mengecek kondisi arus listrik guna menghindari adanya korsleting.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, dr Andjar Hari Purnomo menambahkan cara utama dan efektif mencegah DBD adalah membersihkan lingkungan. “Fogging tetap perlu. Kalau diperlukan ya silahkan dilakukan,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu puluhan warga Rindang Banua hadir. Juga Camat Pahandut Naimah, Kapolsek Pahandut AKP Sony Rizky Anugrah dan pegawai lainnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Empat UMKM Palangka Raya Terima Penghargaan “Siddhakarya”

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebanyak empat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari Kota Palangka Raya mendapatkan penghargaan kualitas  dan  produktivitas “Siddhakarya” tahun 2018 dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertran).

“Ya, ada empat UMKM yang ada di Kota Cantik Palangka Raya telah menerima penghargaan Siddhakarya dari Kemennakertran, “ungkap Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Palangka Raya, Afendie, Kamis (29/11/2018)

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan bagi UMKM karena dinilai berhasil menjalankan kualitas dan  produktivitas usahanya.

Meski tidak menyebutkan UMKM apa saja yang telah mendapatkan penghargaan tersebut, namun kata Afendie keempat UMKM tersebut terdiri atas empat bidang usaha. Yakni UMKM yang bergerak  pada produksi kerajinan rotan, produksi kerajinan getah nyatu, produksi kripik saluang dan produksi obat-obatan tradisional khas kalteng.

“Keempat UMKM kita ini dinilai mampu menjalankan konsep kualitas maupun produktivitas yang bernilai tinggi. Ini menjadi contoh yang dapat ditiru oleh UMKM-UMKM yang ada di Kota Palangka Raya lainnya,” tuturnya.

Lanjut Afendie, sejauh ini pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Diskop dan UKM terus mendorong, membimbing serta melakukan pembinaan terhadap UMKM. Terutama membuka seluas- luasnya peluang usaha bagi UMKM untuk berkembang dengan baik.

“UMKM  yang mampu menjalankan konsep kualitas  dan produktivitas tentu akan mampu berkembang  sehingga dapat membawa pada pengembangan usaha, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan para pelakunya dan membantu pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

Adapun terkait dengan penghargaan yang diberikan kepada empat UMKM Palangka Raya tersebut, menurut Afendie, UMKM-UMKM itu akan mewakili Kalteng pada penilaian kualitas dan  produktivitas tingkat nasional. Keempat UMKM ini pun kata dia akan diberikan pembinaan lebih lanjut oleh Diskop dan UKM Kota Palangka Raya.

“Nantinya ada enam UMKM Kalteng yang berkompetisi pada konsep penilaian secara nasional. Jadi empat UMKM dari Kota Palangka Raya, ditambah dua UMKM dari dua kabupaten di Kalteng yang sebelumnya mendapat penghargaan yang sama,” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Sapi Limosin Cocok Dikembangkan di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Saat ini sebagian masyarakat Palangka Raya mulai mengembangbiakkan sapi limosin. Sapi asal Australia ini cocok dikembangkan di Palangka Raya.

Setidaknya sudah empat orang yang telah mengembangkan sapi limosin dengan program inseminasi buatan atau kawin suntik. Dari 4 orang ini yang paling banyak memelihara adalah Encer.

Warga Km 39 Jalan Tjilik Riwut, Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu ini memiliki 12 ekor sapi limosin. Lainnya Munawar, warga Kelurahan Sei Gohong memiliki 2 ekor limosin.

Selanjutnya Eko, warga Kelurahan Kareng Bangkirai memiliki 8 ekor limosin dan Tikno, warga Kelurahan Kalampangan memiliki 2 ekor limosin. 

Menurut Kabid Peternakan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Sugianto, Kamis (29/11/2018) menjelaskan sapi limosin sangat cocok dikembangkan di Kalimantan.

Apalagi rumput di Kalimantan, khususnya di Kota Palangka Raya sangat banyak, sehingga tidak begitu sulit untuk memelihara sapi Limosin. “Meski banyak rumput, tapi harus diselingi dengan konsentrat,” tutur Sugianto. (MC. Isen Mulang/engga)

UPTD Metrologi Butuh Gedung Operasional

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Status kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi sudah dibentuk oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, termasuk SDM-nya sudah ada.

Namun sayangnya UPTD Metrologi yang berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kota Palangka Raya ini belum operasional.

Dikarena sampai saat ini UPTD Metrologi belum memiliki kantor sendiri untuk menjalankan tugasnya sebagai badan publik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat ukur, tukar, timbang, dan lainnya.

Oleh karena itu Kepala Disperindag Kota Palangka Raya, Ikhwanudin mengadakan rapat dengan para pihak, termasuk bagian aset untuk membahas permohonan gedung operasonal UPTD metrologi.

Namun dalam rapat di Ruang Peteng Karuhei I ini belum membuahkan hasil, karena bagian aset belum berani memberikan gambaran terkait gedung mana yang bisa digunakan oleh UPTD metrologi.

Alasannya masih menunggu petunjuk pimpinan. “Jadi nanti kita rapat lagi dengan pimpinan (walikota atau wakil walikota),” tutur ASN Bagian Aset Setda Kota Palangka Raya.

Dalam rapat ini Ikhwanudin memberikan gambaran jika gedung yang bisa digunakan untuk UPTD metrologi nanti harus besar dan memiliki lahan yang luas.

Sebab perangkat atau alat yang akan diuji oleh UPTD Metrologi bermacam-macam. Ada yang kecil, ada pula yang besar seperti tangki truk, sehingga memerlukan lahan yang luas. (MC. Isen Mulang/engga)

Lahan untuk Kantor Sekretariat DPRD Dilakukan Pengecekan Ulang

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Saat ini pembangunan Kantor Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya di lingkar dalam atau Jalan Soekarno-Hatta terus berlangsung.

Namun dalam perjalanannya sedikit mengalami hambatan menyusul adanya klaim kepemilikan lahan dari beberapa warga. Di sisi lain pihak pemerintah kota sudah memberikan ganti rugi.

Tapi dikemudian hari muncul klaim dari warga. Jadi untuk menyelesaikan kasus tumpang tindih kepemilikan ini bagian Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya mengundang para pemilik tanah di G Obos XIV Gang Banjar tersebut, Rabu (27/11/2018).

Pertemuan yang diadakan di ruang rapat komisi ini menghadirkan perwakilan dari Bappeda, BPN, Dinas Perkim, kontraktor, pihak kecamatan, Lurah Menteng, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Ketua RT 10 RW VI Menteng.

Hadir pula para warga pemilik tanah seperti Sinan, Ibuk, dan Syamsuri. Rapat ini dipimpin oleh Yusuf salah satu ASN Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya mewakili Sitti Masmah selaku Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya.

Dalam rapat ini terungkap jika pemerintah kota telah memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan. Ganti rugi telah dibayarkan oleh Bappeda melalui rekening pemilik lahan.

Namun dalam perjalanan waktu muncul klaim dari orang lain. Maka dari itu agar masalah sengketa kepemilikan ini bisa diselesaikan maka akan dilakukan pengecekan lokasi yang akan dilaksanakan, Kamis (29/11/2018) pukul 13.00 WIB.

Yusuf meminta kepada semua pemilik tanah yang lahannya masuk area pembangunan Kantor Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya untuk diberikan patok, sehingga nanti akan diketahui tanah siapa dengan siapa yang tumpang tindih.(MC. Isen Mulang/engga)

Puskesmas di Palangka Raya Harus Jadi BLUD

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, dr Andjar Hari Purnomo mengharapkan semua puskesmas segera berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Harapan ini menyusul adanya usulan pembuatan Perda BLUD rumah sakit yang saat ini draf raperdanya masih digodok oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya.

“Saya menyambut baik Raperda BLUD ini, tapi kami juga mengusulkan agar kiranya diperluas tidak hanya BLUD rumah sakit, tapi juga BLUD puskesmas,” tulis dr Andjar, Rabu (28/11/2018).

Diketahui, BLUD adalah satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) untuk unit kerja pada SOPD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

Dalam melakukan kegiatannya BLUD didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas sesuai Pasal 1 Pemendagri No 61 Tahun 2007. Tujuan BLUD adalah pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat dan pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Menurutnya sebuah instansi agar bisa menjadi BLUD maka harus memenuhi tiga syarat yaitu syarat subtantif, teknis, dan administratif. (MC. Isen Mulang/engga)

Tak Sekedar KLB DBD Tapi Action Nyata Pencegahan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Belum ditetapkannya status kejadian luar biasa (KLB) DBD di wilayah Kota Palangka Raya mematik perhatian banyak pihak. Terlebih wabah penyakit demam berdarah dengue (DBD) ini sudah menimbulkan sejumlah korban jiwa.

Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palangka Raya, Andjar Hari Purnomo menjelaskan, status  KLB DBD, bukanlah langkah satu-satunya yang dianggap mumpuni  dalam hal pencegahan DBD atau penularan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Namun yang lebih penting adalah langkah nyata dalam pencegahan.

“Ada atau tidak status KLB, maka yang sangat penting adalah action (aksi nyata). Pemko melalui Dinkes kota mengutamakan aksi nyata ini terutama dalam hal pencegahan dan penanggulangan,” tegas Andjar, Rabu (28/11/2018).

Dikatakan, sejak musim pancaroba peralihan dari kemarau hingga ke musim penghujan, dimana pada musim ini rentan terjadinya penyebaran wabah DBD, maka seiring itu pihak Dinkes jauh-jauh hari mengingatkan masyarakat tentang pentingnya langkah nyata untuk mewujudkan lingkungan bebas nyamuk.

“Saya katakan peran warga  untuk pencegahan DBD merupakan tindakan nyata. Salah satunya kesadaran  untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing,” tambahnya lagi.

Sementara dalam kondisi adanya peningkatan wabah DBD saat ini, maka tak kalah penting adalah bagaimana semua elemen masyarakat dan instansi terkait saling melakukan koordinasi dan gerak cepat.

“Ya, semisalkan bicara fogging, hal ini memang perlu, pemerintah tentu siap untuk berupaya memenuhinya. Hanya saja  terlepas dari itu semua bagaimana upaya pencegahan semaksimal mungkin harus dilakukan semua elemen,”ujarnya.

Pihaknya sendiri sambung Andjar dalam hal penanganan DBD, akan terus melakukan koordinasi secara menyeluruh, terutama dengan pihak kelurahan dan kecamatan  untuk memantau perkembangan wabah DBD hingga ke masyarakat.

“Sejatinya kondisi lingkungan yang lebih mengetahui adalah pihak kecamatan dan kelurahan, jadi kita akan terus berkoordinasi dan bekerjasama  untuk penanganan secara maksimal,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Kelurahan Kalampangan Lakukan Gotong Royong dan Pembagian Bubuk Abate

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Warga Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya terus mengoptimalkan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Hal tersebut dilakukan bukanlah tanpa sebab, mengingat di kelurahan itu telah ditemukan sejumlah kasus demam berdarah dengue (DBD).

“Ya, ada empat warga Kalampangan yang terpapar DBD, bahkan yang terpapar wabah ini semuanya satu keluarga atau satu rumah. Kami sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan fogging terutama di rumah warga yang sudah endemik DBD,” ungkap Lurah Kalampangan, Hadi Suwandoyo, Rabu (28/11/2018).

Kata Hadi, pengasapan atau fogging tidak dilakukan menyeluruh di lingkungan warga yang ada di Kalampangan, namun hanya sebatas pada rumah warga yang sudah kena wabah DBD berdasarkan observasi pihak kesehatan.

“Fogging bukan jalan satu-satunya mencegah DBD, karena  tetap ada efek sampingnya. Yang lebih penting adalah bagaimana warga memiliki kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Nah, gotong royong inilah yang terus kami galakkan,” ujarnya.

Upaya memaksimalkan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan ini kata Hadi, juga sejalan dengan instruksi Walikota Palangka Raya Fairid Naparin yang meminta masyarakat di lingkungan kecamatan dan kelurahan untuk melakukan pencegahan bersama wabah DBD.

“Bersama  warga di lingkungan  RT/RW yang ada kami melakukan pencegahan DBD melalui gotong royong terutama pada daerah yang rawan menyebar jentik-jentik nyamuk pembawa virus yang mematikan tersebut,” tambahnya lagi.

Selain gotong royong lanjut Hadi, pihaknya juga bekerjasama dengan dinas kesehatan maupun rumah sakit untuk melakukan sosialisasi bahaya DBD yang langsung dilakukan turun ke lapangan.

“Jadi bukan sekedar sosialisasi semata, akan tetapi ada action mengajak masyarakat membersihkan lingkungan, sembari menginformasikan dan membagikan serbuk Abate yang disediakan dinas kesehatan untuk mencegah penyebaran DBD,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)