Palangka Raya Datangkan Sapi Limosin dari Malang

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sampai saat ini kebutuhan sapi limosin untuk Kota Palangka Raya masih didatangkan dari Malang, Provinsi Jawa Timur.

Khusus kebutuhan daging, setiap bulan puluhan ekor sapi limosin didatangkan dari Malang untuk memenuhi konsumsi daging bagi masyarakat Kota Palangka Raya.

Sementara itu untuk bibit ternak sapi limosin juga didatangkan dari Malang. Saat ini sebagian masyarakat Kota Palangka Raya sudah mengembangbiakkan sapi limosin.

Hal ini dilakukan agar Kota Palangka Raya tidak ketergantungan lagi dengan daerah lain untuk mendapatkan sapi limosin. Sapi ras Australia ini sangat cocok dikembangkan di Kalimantan.

Menurut Kabid Peternakan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, Sugianto mengatakan kenapa warga Palangka Raya mulai mengembangbiakkan sapi limosin, karena harga jualnya cukup mahal.

“Satu ekor sapi limosin bisa mencapai Rp50 juta, hampir dua kali lipat harga sapi Bali, karena ukurannya memang besar,” tutur Sugianto, Kamis (29/11/2018). (MC. Isen Mulang/engga)

Empat UMKM Palangka Raya Terima Penghargaan “Siddhakarya”

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebanyak empat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari Kota Palangka Raya mendapatkan penghargaan kualitas  dan  produktivitas “Siddhakarya” tahun 2018 dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertran).

“Ya, ada empat UMKM yang ada di Kota Cantik Palangka Raya telah menerima penghargaan Siddhakarya dari Kemennakertran, “ungkap Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Palangka Raya, Afendie, Kamis (29/11/2018)

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan bagi UMKM karena dinilai berhasil menjalankan kualitas dan  produktivitas usahanya.

Meski tidak menyebutkan UMKM apa saja yang telah mendapatkan penghargaan tersebut, namun kata Afendie keempat UMKM tersebut terdiri atas empat bidang usaha. Yakni UMKM yang bergerak  pada produksi kerajinan rotan, produksi kerajinan getah nyatu, produksi kripik saluang dan produksi obat-obatan tradisional khas kalteng.

“Keempat UMKM kita ini dinilai mampu menjalankan konsep kualitas maupun produktivitas yang bernilai tinggi. Ini menjadi contoh yang dapat ditiru oleh UMKM-UMKM yang ada di Kota Palangka Raya lainnya,” tuturnya.

Lanjut Afendie, sejauh ini pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Diskop dan UKM terus mendorong, membimbing serta melakukan pembinaan terhadap UMKM. Terutama membuka seluas- luasnya peluang usaha bagi UMKM untuk berkembang dengan baik.

“UMKM  yang mampu menjalankan konsep kualitas  dan produktivitas tentu akan mampu berkembang  sehingga dapat membawa pada pengembangan usaha, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan para pelakunya dan membantu pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

Adapun terkait dengan penghargaan yang diberikan kepada empat UMKM Palangka Raya tersebut, menurut Afendie, UMKM-UMKM itu akan mewakili Kalteng pada penilaian kualitas dan  produktivitas tingkat nasional. Keempat UMKM ini pun kata dia akan diberikan pembinaan lebih lanjut oleh Diskop dan UKM Kota Palangka Raya.

“Nantinya ada enam UMKM Kalteng yang berkompetisi pada konsep penilaian secara nasional. Jadi empat UMKM dari Kota Palangka Raya, ditambah dua UMKM dari dua kabupaten di Kalteng yang sebelumnya mendapat penghargaan yang sama,” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

UPTD Metrologi Butuh Gedung Operasional

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Status kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi sudah dibentuk oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, termasuk SDM-nya sudah ada.

Namun sayangnya UPTD Metrologi yang berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kota Palangka Raya ini belum operasional.

Dikarena sampai saat ini UPTD Metrologi belum memiliki kantor sendiri untuk menjalankan tugasnya sebagai badan publik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat ukur, tukar, timbang, dan lainnya.

Oleh karena itu Kepala Disperindag Kota Palangka Raya, Ikhwanudin mengadakan rapat dengan para pihak, termasuk bagian aset untuk membahas permohonan gedung operasonal UPTD metrologi.

Namun dalam rapat di Ruang Peteng Karuhei I ini belum membuahkan hasil, karena bagian aset belum berani memberikan gambaran terkait gedung mana yang bisa digunakan oleh UPTD metrologi.

Alasannya masih menunggu petunjuk pimpinan. “Jadi nanti kita rapat lagi dengan pimpinan (walikota atau wakil walikota),” tutur ASN Bagian Aset Setda Kota Palangka Raya.

Dalam rapat ini Ikhwanudin memberikan gambaran jika gedung yang bisa digunakan untuk UPTD metrologi nanti harus besar dan memiliki lahan yang luas.

Sebab perangkat atau alat yang akan diuji oleh UPTD Metrologi bermacam-macam. Ada yang kecil, ada pula yang besar seperti tangki truk, sehingga memerlukan lahan yang luas. (MC. Isen Mulang/engga)

Puskesmas di Palangka Raya Harus Jadi BLUD

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, dr Andjar Hari Purnomo mengharapkan semua puskesmas segera berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Harapan ini menyusul adanya usulan pembuatan Perda BLUD rumah sakit yang saat ini draf raperdanya masih digodok oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya.

“Saya menyambut baik Raperda BLUD ini, tapi kami juga mengusulkan agar kiranya diperluas tidak hanya BLUD rumah sakit, tapi juga BLUD puskesmas,” tulis dr Andjar, Rabu (28/11/2018).

Diketahui, BLUD adalah satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) untuk unit kerja pada SOPD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

Dalam melakukan kegiatannya BLUD didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas sesuai Pasal 1 Pemendagri No 61 Tahun 2007. Tujuan BLUD adalah pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat dan pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Menurutnya sebuah instansi agar bisa menjadi BLUD maka harus memenuhi tiga syarat yaitu syarat subtantif, teknis, dan administratif. (MC. Isen Mulang/engga)

Kelurahan Kalampangan Lakukan Gotong Royong dan Pembagian Bubuk Abate

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Warga Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya terus mengoptimalkan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Hal tersebut dilakukan bukanlah tanpa sebab, mengingat di kelurahan itu telah ditemukan sejumlah kasus demam berdarah dengue (DBD).

“Ya, ada empat warga Kalampangan yang terpapar DBD, bahkan yang terpapar wabah ini semuanya satu keluarga atau satu rumah. Kami sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan fogging terutama di rumah warga yang sudah endemik DBD,” ungkap Lurah Kalampangan, Hadi Suwandoyo, Rabu (28/11/2018).

Kata Hadi, pengasapan atau fogging tidak dilakukan menyeluruh di lingkungan warga yang ada di Kalampangan, namun hanya sebatas pada rumah warga yang sudah kena wabah DBD berdasarkan observasi pihak kesehatan.

“Fogging bukan jalan satu-satunya mencegah DBD, karena  tetap ada efek sampingnya. Yang lebih penting adalah bagaimana warga memiliki kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Nah, gotong royong inilah yang terus kami galakkan,” ujarnya.

Upaya memaksimalkan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan ini kata Hadi, juga sejalan dengan instruksi Walikota Palangka Raya Fairid Naparin yang meminta masyarakat di lingkungan kecamatan dan kelurahan untuk melakukan pencegahan bersama wabah DBD.

“Bersama  warga di lingkungan  RT/RW yang ada kami melakukan pencegahan DBD melalui gotong royong terutama pada daerah yang rawan menyebar jentik-jentik nyamuk pembawa virus yang mematikan tersebut,” tambahnya lagi.

Selain gotong royong lanjut Hadi, pihaknya juga bekerjasama dengan dinas kesehatan maupun rumah sakit untuk melakukan sosialisasi bahaya DBD yang langsung dilakukan turun ke lapangan.

“Jadi bukan sekedar sosialisasi semata, akan tetapi ada action mengajak masyarakat membersihkan lingkungan, sembari menginformasikan dan membagikan serbuk Abate yang disediakan dinas kesehatan untuk mencegah penyebaran DBD,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Staf Khusus Menteri Perdagangan Cek Stok Pangan di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Kebijakan Perdagangan, Radix Siswo Purwono menjejakan kaki ke Kota Cantik pada Selasa (27/11/2018). 

Kedatangannya untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke gudang Bulog guna memastikan stok pangan menjelang Natal dan tahun baru 2019. Selain itu, juga memastikan tidak ada lonjakan harga.

Ikut dalam pengecekan itu sejumlah pejabat Kota Palangka Raya, termasuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Tengah, M Hatta.

Dalam pengecekan tersebut, Radix terlihat melakukan perbincangan dengan pihak terkait. Setelah selesai, mereka melanjutkan pengecekan ke salah satu swalayan di Palangka Raya.

Hasilnya, stok pangan di Kalteng umumnya dan Palangka Raya khususnya, lebih dari cukup. Ia juga yakin jika harga kebutuhan di Kalteng tidak mengalami kenaikan.

“Kita bersyukur karena bahan pokok di Bulog berlimpah,” ucapnya. Khusus harga daging, Radix juga yakin harganya nanti tetap relatif normal. Kalaupun terjadi kenaikan harga, ia meyakini masih dalam batas wajar.

Saat ini ada sekitar 27 ton daging kerbau beku yang siap memenuhi kebutuhan masyarakat. Jumlah stok tersebut disampaikan Kepala Bulog Kalteng, Faisal. (MC. Isen Mulang/engga)

Bapemperda DPRD Uji Publik BLUD RSUD Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya mengadakan uji publik  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Palangka Raya, Selasa (27/11/2018).

Uji publik ini dilakukan sebagai dasar bagi Bapemperda DPRD Kota Palangka Raya untuk mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif dewan tentang BLUD rumah sakit.

Uji publik yang dipimpin oleh Ketua Bapemperda Kota Palangka Raya, Anna Agustina Elsye ini dilaksanakan di ruang rapat paripurna pukul 14.00 WIB.

Selain diikuti oleh seluruh anggota Bapemperda, rapat uji publik ini juga menghadirkan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dr Andjar Hari Purnomo dan Kepala RSUD tipe D Kota Palangka Raya dr Abram Winasis.

Hadir pula para ASN bagian hukum dan para mahasiswa serta pihak akademisi. Dalam uji publik ini pihak dewan minta masukan untuk dapat memfinalkan materi Perda BLUD rumah sakit.

Pihak dewan mengharapkan status RSUD Palangka Raya segera dijadikan BLUD, karena dengan status ini memberikan kemudahan pihak manajemen dalam mengurus segala sesuatunya.

Salah satunya bila ingin menambah pegawai, maka pihak manajemen bisa melakukannya sendiri, tanpa harus minta persetujuan pimpinan, karena semua tanggungjawab sudah diberikan kepada pihak manajemen. (MC. Isen Mulang/engga)

Tatib Baru DPRD Sebagai Payung Hukum Produk Perda

MEDIA CENTER, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat paripurna pengesahan rencana kerja (renja) dan laporan hasil  evaluasi gubernur terhadap rancangan peraturan DPRD Kota Palangka Raya tentang tata tertib (Tatib)

Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya Ida Ayu Nia Anggraini tersebut dihadiri Walikota Palangka Raya Fairid Naparin serta jajaran OPD dan Forkopimda lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, Senin (26/11/2018) sore, di ruang paripurna gedung dewan setempat.

Dalam paripurna tersebut juru bicara Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Palangka Raya, Alfian Batnakanti menjelaskan, pihak dewan melalui alat kelengkapannya dalam hal ini pansus DPRD, secara khusus telah melakukan pembahasan hasil fasilitasi rancangan peraturan DPRD  tentang tatib.

Rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib itu sendiri adalah untuk memenuhi  tahapan dari proses pembentukan produk hukum daerah berupa peraturan DPRD, dengan tujuan untuk mencegah dan menghindari pembatalan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

“Ini sebagai  bagian dari sinkronisasi antara produk hukum daerah yang dikeluarkan DPRD Kota Palangka Raya dan produk hukum daerah yang dikeluarkan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,” ungkapnya.

Selain itu lanjut Alfian, dalam penjabaran ketentuan Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, diharapkan  setiap produk hukum daerah yang dikeluarkan oleh DPRD dapat menghasilkan produk hukum yang efektif dan efisien.

“Maka itulah hasil pembahasan  produk hukum daerah, baik berupa perda, peraturan walikota dan peraturan DPRD harus dikonsultasikan ke gubernur,” ujarnya lagi.

Tambah Alfian, apa yang telah diselesaikan  oleh alat kelengkapan DPRD Kota Palangka Raya, diharap dapat segera ditetapkan sehingga menjadi payung hukum yang jelas bagi masyarakat .

“Untuk Sekretariat Dewan  dapat segera memberikan nomor pokok dan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah kota untuk ditindaklanjuti dan pada akhirnya, draf pembahasan tatib ini dapat diteruskan lagi kepada pemerintah provinsi untuk dievaluasi,” pungkasnya (MC. Isen Mulang.1/engga)

“Gebyar Museum” Jalin Kecintaan Masyarakat dan Pelajar Dengan Museum

MEDIA CENTER, Palangka Raya – UPT Museum Balanga  Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Kalimantan Tengah,  menggelar Gebyar Museum 2018, yang dilaksanakan dari  tanggal 27-28 November 2018.

Kegiatan gebyar museum yang melibatkan kalangan pendidik hingga pelajar tersebut, mengambil tempat di Museum Balanga Palangka Raya, Selasa (27/11/2018).

“Gebyar museum ini dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah pusat dan daerah. Bertujuan agar masyarakat dan pelajar sebagai kaum milenial, dapat lebih mencintai nilai budaya dan sejarah, terutama melalui museum,”ungkap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Kalimantan Tengah, Guntur Talajan sesaat sebelum membuka kegiatan tersebut.

Dijelaskan, melalui museum masyarakat maupun pelajar akan mendapatkan edukasi  tentang budaya dan sejarah, terutama yang tergambar  dalam benda-benda sejarah yang terpampang pada museum.

“Upaya pengembangan pelestarian sejarah dan budaya termasuk kepariwisataan bukan hanya tugas pemerintah, namun merupakan tugas yang harus diemban bersama antara pemerintah dan masyarakat umum,”ujar Guntur.

Dengan dilaksanakannya gebyar museum ini tambah dia, diharapkan masyarakat Kalteng mampu meningkatkan kecintaan terhadap museum sebagai pusat informasi suatu daerah bahkan menjadi tempat rekreasi.

Sementara itu Kepala UPT Museum Balanga Palangka Raya, Maliaki mengatakan, kegiatan gebyar museum ini menjadi agenda rutin digelar, mengingat merupakan program pemerintah pusat dan daerah dengan harapan untuk mendekatkan museum dengan masyarakat maupun pelajar.

” Mereka  dapat mengetahui identitas bagaimana sejarah museum maupun kultur budaya,” tuturnya.

Sejauh ini tambah Maliaki, animo elemen masyarakat untuk berkunjung ke Museum Balanga Palangka Raya pada khususnya, terus meningkat.

“Bahkan kami minta sinergitas dengan setiap OPD lingkup pemerintah daerah, lembaga pendidikan maupun sekolah, agar dapat memanfaatkan museum dalam melaksanakan berbagai kegiatan,”tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Palangka Raya Belum KLB Demam Berdarah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sampai saat ini Pemerintah Kota Palangka Raya belum menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) terhadap kasus demam berdarah dengue (DBD).

Belum ditetapkannya status KLB ini menurut Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin karena kasus DBD cenderung menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

“Data dari dinas kesehatan untuk bulan ini ada 37 kasus dan Oktober 2018 kemarin 39 kasus,” timpal Sekretatris Daerah Kota Palangka Raya, Rojikinnor, Selasa (27/11/2018).

Menurut Fairid, untuk bisa menetapkan kasus KLB DBD, maka syaratnya kasusnya harus meningkat 100 persen. Misal pada Oktober ada 39 kasus, maka kalau status KLB, penderitanya naik menjadi 78 kasus.

Sebaliknya jika kasus DBD cenderung menurun, maka status KLB belum bisa diberlakukan. Meski begitu pihaknya terus memantau perkembangan kasus DBD di Palangka Raya.

Fairid menyebut meningkatnya kasus DBD di Palangka Raya, khususnya yang dirawat di rumah sakit, bisa dipastikan sebagian dari mereka ada yang berasal dari daerah lain.

Dengan alasan itulah sampai saat ini Pemerintah Kota Palangka Raya belum menetapkan status KLB DBD. Meski demikian Pemerintah Kota Palangka Raya terus melakukan upaya penanggulangan agar kasus DBD bisa diminimalisasi. (MC. Isen Mulang/engga)