Peserta CPNS Lapor Kejanggalan Tes SKD Ke Ombudsman

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Seorang peserta tes calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mendaftar di Pemerintah Kota Palangka Raya pada formasi Mediator Hubungan Industri Ahli Pertama, Elina Lestari melaporkan panitia seleksi penerimaan CPNS ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Selasa (12/11/2018).

Elina mendapati ada kejanggalan hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) yang diikutinya. Saat itu ia dinyatakan lulus, namun ternyata hasil pengumuman akhir sesi, ia dinyatakan tidak lulus.

“Saya mengikuti tes SKD di hari Jumat pada sesi pertama pukul 8.00 WIB. Setelah mengakhiri ujian, saya melihat nilai saya yaitu tes wawasan kebangsaan (TWK) nilainya 110, tes intelegensi umum (TIU) 80, dan tes karakteristik pribadi (TKP) 146. Saya berhasil melewati passing grade. Lalu saya pergi ke kamar kecil, namun saat kembali ternyata nilai saya berubah masing-masing menjadi TWK 110, TIU 75, dan TKP 0. Ini yang saya pertanyakan, kalau 0 seperti itu berarti saya sama sekali tidak menjawab soal tes TKP,” jelasnya.

Padahal menurut Elina sebelumnya pihak panitia dan awak media telah memberikan selamat atas kelulusannya saat itu. Atas kejanggalan ini ia langsung melaporkannya kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Palangka Raya. 

BKPP sangat responsif dan mengatakan akan segera dilakukan penelusuran dan hasil penelusuran sendiri dikatakan Elina, karena dilakukannya restart sistem oleh operator.

“Kepala BKPP lalu menyarankan agar saya laporkan hal tersebut ke UPT BKN Palangka Raya. Namun setelah di sana pihak UPT BKN menunjukan pada saya screenshot perolehan nilai saya yang diambil dari computer yang saya gunakan yang nilainya menjadi TWK 110, TIU 75 dan TKP 146. Nilai tersebut berbeda dari nilai awal saya dan saya tetap tidak lulus. Lalu disarankan kembali melapor kepada BKPP,” bebernya.

Atas saran beberapa rekan dan keluarga, serta bukti foto hasil update nilai tes pada monitor pengumuman yang sempat diambil oleh pihak keluarga yang menunjukkan bahwa selama mengikuti tes nilainya memang berhasil melampaui passing grade, ia melaporkan hal tersebut kepada Ombudsman untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.

Sementara itu Koordinator Pengawas Penerimaan CPNS Ombudsman Kalteng, Yogie Oktavianus Sihombing sedang koordinasi bersama Ombudsman RI Pusat untuk dilakukan penyelidikan, termasuk pada BKN untuk melihat bagaimana hasil pelaksanaan tes SKD peserta tersebut. 

Pihaknya segera mengirimkan tim kepada UPT BKN dan BKPP Kota Palangka Raya untuk mencari apa penyebab perubahan nilai peserta tersebut serta mengupayakan hak Elina Lestari atas nilai tesnya dikembalikan.

Sementara itu Plt Kepala BKPP Kota Palangka Raya, Mesliani Tara mengatakan pihak BKPP sebagai panitia seleksi daerah saat pelaksanaan tes CAT tidak terlibat dalam menjalankan sistem komputer tes online di dalam ruang tes tersebut.

“Panselda dari BKPP bertugas memeriksa administrasi peserta sebelum memasuki ruangan tes. Tidak ada intervensi kami didalam ruangan maupun hasil nilai yang telah dikeluarkan oleh sistem komputer,” jawabnya singkat. (MC. Isen Mulang/engga)

Dua Santriwati Palangka Raya Juara MTQ Tingkat Asean

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Prestasi membanggakan ditorehkan oleh dua santriwati Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fi’i Ta’limiddin Palangka Raya.

Keduanya berhasil mendapatkan juara pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Asean yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta 9-12 November 2018.

Kedua santriwati ini adalah Wildatul Ainiyah dan Vira Mawadah. Wildatul meraih juara II cabang tahfids 25 juz dan Vira juara harapan II cabang tahfidz 10 juz.

Prestasi kedua santriwati ini pun membuat bangga pemilik Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fi’i Ta’limiddin Palangka Raya, Harmain Ibrohim.

“Alhamdulillah mendapatkan kabar gembira atas prestasi luar biasa yang diraih oleh Wildatul dan Vira di MTQ tingkat Asean,” tulis ustad Harmain, Selasa (13/11/2018). 

Menurut Harmain, prestasi keduanya ini tidak hanya membanggakan orang tua, tapi juga pondok pesantren dan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, bahkan Negara Indonesia.

“Terus berprestasi santri dan santriwati dan terus belajar untuk prestasi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang,” harapnya. Dia berharap Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran dan Walikota Palangka Raya Fairid Naparin juga bisa memberikan apresiasi dan motivasi kepada keduanya yang berprestasi di tingkat Asean ini. (MC. Isen Mulang/engga)

Pemko Palangka Raya Dorong Kualitas ASN Perencana

MEDIA CENTER,Palangka Raya- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Palangka Raya menggelar bimtek indikator kinerja bagi aparatus sipil negara (ASN) perencana di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, Senin (12/11/2018), di Hotel Neo.

“Proses pembangunan selalu dimulai dengan perencanaan yang baik. Kalau perencanaanya baik tinggal impelementasinya saja,”ungkap Sekda Kota Palangka Raya Rojikinoor membacakan sambutan Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin pada kegiatan tersebut.

Dikatakan, tujuan dari bimtek ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi masing-masing aparatur perencana.Terlebih masih lemahnya sisi perencanaan selama ini, berimbas pada hasil pencapaian pembangunan yang tidak maksimal. 

“Kapasitas aparatur perencana harus diperkuat, untuk memberikan kinerja yang baik bagi pembangunan sesuai dengan visi misi walikota kita,”cetusnya.

Menurut Rojikinnor, ketika kapasitas aparatur perencana mampu menentukan indikator yang bisa diukur, maka kedepan akan mudah dalam penyusunan SAKIP, LAKIP, bahkan LKPJ. Dan itu sudah membuktikan mendukung visi misi pembangunan Pemko Palangka Raya. 
“Makanya itu saat ini kita perkuat aparatur kita, agar dapat lebih berkualitas dan sanggup menerima tantangan dalam pekerjaan. Dan yakin mampu untuk mewujudkan SDM yang berkualitas,” tegas Rojikinoor.

Sementara itu Plt BKPP Kota Palangka Raya Mesliani Tara menjelaskan, peserta bimtek ini diikuti oleh 80 ASN perencana dari seluruh perangkat daerah (PD) yang ada dilingkup Pemko Palangka Raya.

“Hasil bimtek diharap bisa  diterapkan di PD masing-masing sesuai dengan bidangnya pada perencanaan maupun program pembangunan kota Palangka Raya,”pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Walikota Palangka Raya Ikuti Pembekalan Kepemimpinan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin mengikuti pembekalan kepemimpinan dalam negeri bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta ketua DPRD kabupaten/kota tahun 2018. 

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, sekaligus untuk menyinkronkan hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah serta pemerintah pusat, dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam  Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, dari tanggal 12-14 November 2018 di Kalibata,  Jakarta Selatan.

Dalam kegiatan itu Walikota Palangka Raya menjadi satu-satunya kepala daerah di Kalimantan yang menerima langsung sertifikat penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo.

“Saya mengapresiasi kegiatan ini, terlebih diikuti 92 kepala daerah (KDH) dan wakil KDH dari seluruh Indonesia,”ujarnya dalam pesan WhatsApp group Media Pemko Palangka Raya, Senin (12/11/2018).

Kata Fairid, dari arahannya Mendagri jelas menekankan beberapa hal, seperti sinergisasi tata kelola pemerintah pusat dan daerah serta efektivitas dalam perencanaan anggaran daerah.

“Sinergisasi tata kelola pemerintah, baik antar pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat yang harus senantiasa dibangun itu pesan Pak Tjahjo,” ujarnya.

Disampaikan Fairid, pelaksanaana orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah (OKPPD) yang dilakukan pihak kemendagri adalah sebagai wadah pembekalan bagi kepala daerah. Karenanya, orientasi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman akan filosofi kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Walikota, wakil walikota, bupati dan wakil bupati diharap dapat mengerti dan paham atas kondisi aktual yang dihadapi daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tuturnya.

Fairid menekankan pembekalan ini sangat penting untuk memahami filosofi kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga kebijakan yang selalu dihasilkan adalah yang pro rakyat dan tetap selaras dengan pemerintah pusat. “Saya siap dan semoga Palangka Raya semakin lebih baik,” tulisnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

CSR Dunia Usaha Tidak Selaras Dengan Pembangunan Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dalam UU nomor 25 tahun 2007, UU nomor 40 tahun 2007 dan PP nomor 47 tahun 2012 telah mengatur konsekuensi perusahaan harus mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan. Namun, sampai dengan tahun 2017 komitmen perusahaan untuk melaksanakan tanggungjawab  sosial dan lingkungan, hanya terkesan masih melaksanakan program tanggungjawab sosial  dan lingkungan sendiri-sendiri.

Ungkapan tersebut disampaikan Asisten I Setda Kota Palangka Raya, Murni D Djinu,  saat membacakan sambutan Walikota Palangka Raya Fairid Naparin pada acara seminar akhir kajian integrasi program CSR untuk mendukung pembangunan Kota Palangka Raya, Senin (12/11/2018), di Ruang Peteng Karuhei (PK) I Kantor Walikota Palangka Raya.

Dikatakan tanggungjawab  sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan seperti dari BUMN, BUMD dan swasta, masih terkesan pula tidak terkoordinir, sulit dimonitor serta sering tidak selaras dengan pembangunan di Kota Palangka Raya.

“Pelaksanaan oleh perusahaan di Palangka Raya ini sebagian besar masih berupa charity yang hanya berdampak terhadap ketergantungan masyarakat. Padahal keterlibatan dunia usaha  dalam pembangunan masih sangat potensial untuk dikembangkan,”tandas Murni.

Belum nampaknya dampak regulasi tanggungjawab  sosial dan lingkungan oleh perusahaan kata Murni, lebih diduga akibat belum terintegrasinya program corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan perusahaan dengan rencana pembangunan daerah Kota Palangka Raya. 

Hal ini juga dikarenakan belum adanya kesepahaman antara  pemerintah kota dengan dunia usaha tentang mekanisme pelaksanaan CSR.

“Intinya kesadaran dunia usaha untuk melaksanakan CSR  masih rendah. Hal ini juga diakibatkan belum adanya kebijakan tanggungjawab  sosial dan lingkungan yang benar-benar disepakati,” tegas Murni.

Karenanya tambah dia, dengan adanya kajian akhir yang dilakukan lembaga Litbang Kota Palangka Raya bersama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, maka diharapkan mampu melahirkan  sinergi serta kontribusi dalam pembangunan.

“Perlu disadari, dalam mengisi pembangunan, maka pemerintah kota Palangka Raya, tidak dapat bekerja sendiri. Disinilah peran  Balitbang Kota Palangka Raya, untuk memberikan masukan berupa pemikiran, gagasan dan ide terkait dari kajian yang dilakukan,” cetusnya.

Adapun seminar yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Palangka Raya itu,  dihadiri Kepala Balitbang Kota Palangka Raya, Barit Rayanto serta para Tim Peneliti Universitas Palangka Raya serta sejumlah jajaran OPD lingkup Pemko Palangka Raya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pembangunan Kota Palangka Raya Didukung Program CSR

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Potensi peluang bisnis terbuka luas di Kota Palangka Raya yang menyebabkan banyaknya Perusahaan berinvestasi di Kota Palangka Raya terlebih dengan adanya wacana pemindahan ibukota ke Kota Palangka Raya.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Palangka Raya mengadakan Seminar Akhir Kajian Integrasi Program Corporate Social Responsibilities (CSR) untuk mendukung Pembangunan di Kota Palangka Raya, yang dibuka oleh Plt. Asisten I Sekda Kota Palangka Raya, Murni D. Djinu di Ruang Rapat Peteng Karuhei I Kota Palangka Raya, 12 November 2018.

Dalam sambutan Walikota Palangka Raya yang disampaikan Plt Asisten I Sekda menyampaikan bahwa konsekuensi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai UU Nomor 25 tahun 2007, UU Nomor 40 tahun 2007 dan PP Nomor 47 tahun 2012 dan perusahaan harus berkomitmen dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik perusahaan sendiri maupun komunitas setempat.

Ditambahkan, Murni bahwa perusahaan di Kota Palangka Raya masih berupa charity dan berdampak pada ketergantungan masyarakat padahal keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan daerah di Kota Palangka Raya sangat berpotensi untuk dikembangkan.

“Dampak regulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap pembangunan diduga belum terintegrasinya  pelaksanaan CSR akibat belum adanya kesepahaman antara pemko dengan dunia usaha tentang mekanisme pelaksanaan CSR di kota Palangka Raya” tutur Murni.

Untuk itu setiap perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di wilayah Pemerintah Kota Palangka Raya harus berdasarkan prinsip dan filosofi sesuai dengan amanat UU Nomor 25 tahun 2007, UU Nomor  40 tahun 2007, PP Nomor 47 Tahun  2012 dan dibutuhkan kesepahaman antara  Pemko dengan dunia usaha sebagai etika bisnis agar terjadi relasi yang saling menguntungkan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam melaksanakan CSR di Kota Palangka Raya, pungkasnya. (MC. Isen Mulang/Iin/engga)

Tingkatkan Kapasitas SDM Melalui Bimtek Indikator Kerja

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pencapaian terhadap visi pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya bergantung pada pengukuran kinerja yang diperlukan untuk menunjukan apakah sasaran dan kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kerja sehingga akselerasi pembangunan tercapai.

Bertempat di Hotel Neo Palangka Raya, Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Rojikinnor membuka secara resmi Bimbingan Teknis Indikator Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, Senin (12/11/2018).

Kegiatan ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya untuk meningkatkan kapasitas SDM ASN melalui Bimbingan Teknis Indikator Kinerja yang disampaikan langsung oleh tenaga pengajar dari Universitas Diponegoro Semarang dan Universitas Gadjahmada Yogyakarta. 

Sambutan Walikota yang disampaikan oleh Sekda Kota Palangka Raya mengatakan bahwa faktanya saat ini pada tahap perencanaan masih ditemui indikator kinerja yang kurang sinkron dan tidak terkait satu sama lain, sehingga sulit untuk dilakukan pengukuran dan evaluasi. 

Keberadaan ASN mendukung peran penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga diperlukan SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi  untuk mendukung pelayanan publik. Untuk itu ASN dituntut dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi melalui bimtek ini.

Diungkapkan Rojikinnor, bahwa melalui bimtek ini diharapkan peserta dapat meningkatkan pemahaman dalam penetapan indikator kinerja untuk menciptakan aparatur pemerintah yang berkualitas demi terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Palangka Raya, dan meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pungkasnya (MC Isen Mulang/Dina/engga)

Wisata Di Palangka Raya Bisa Berkembang Bila Digarap Bersama

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Potensi sektor pariwisata di Kota Palangka Raya sejatinya  bisa digarap menjadi sebuah destinasi wisata unggulan. Asalkan bisa digarap serius, tidak hanya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Palangka Raya, namun juga oleh institusi pemerintah daerah serta seluruh stakeholder pariwisata yang ada.

Hal tersebut disampaikan Kepala Disbudpar Kota Palangka Raya, Hj Norma Hikmah, usai mengikuti kegiatan kunjungan kerja (kunker) Wakil Walikota Palangka Raya Hj Umi Mastikah ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, dimana salah satu agenda  kunjungan adalah belajar pengembangan dan pengelolaan pariwisata di kabupaten ujung timur pulau Jawa itu.

“Kita mendapat pengetahuan yang berarti, bagaimana pengelolaan dan pengembangan wisata. Dimana untuk membangun dan mengembangkan serta mengelola sebuah destinasi wisata, maka semua institusi dan stakeholder bergerak secara keroyokan,” ujarnya, Minggu (11/11/2018).

Lanjut Norma mengatakan,  pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata tidak akan bisa dicapai jika hanya dilakukan Disbudpar secara sendiri. Namun butuh kebulatan tekad secara bersama dari seluruh stakeholder yang ada,  untuk ikut fokus menggarap destinasi  wisata mana yang bisa diandalkan.

“Seperti di Kabupaten Banyuwangi. Disana dinas pariwisatanya hanya sebagai koordinator yang bekerja mempromosikan pariwisata. Sedangkan untuk pembangunan konsep destinasi wisata dilakukan secara keroyokan dengan banyak dinas. Ini yang bisa kita contoh,” bebernya.

Tambah Norma, sumber daya alam di Palangka Raya seperti sungai, danau dan hutan, bisa memiliki daya tarik wisata yang memiliki keunikan tersendiri. Selain itu Palangka Raya memiliki pula kearifan lokal, seperti makanan khas yang mempunyai citarasa tersendiri. Ditambah lagi seni dan budaya yang sangat banyak ragamnya.

“Bila ini bisa ditata dan dikelola secara bersama dengan baik, maka bukan mustahil wisata Palangka Raya juga menjadi alternatif yang dilirik para wisatawan,” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

ASN Pemko Palangka Raya Didorong Tingkatkan Etos Kerja

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya Fairid Naparin meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, untuk mampu meningkatkan etos kerjanya, guna membangun kemapanan selaku abdi negara dalam menuntaskan kerja yang diemban

“Saya nilai saat ini kinerja ASN pemko, mulai meningkat, namun jangan berhenti untuk terus meningkatkan etos kerja. Ya, tentu kita berharap semoga seiring itu kesejahteraan ASN kedepannya juga tambah meningkat lagi,” ujar Fairid, Sabtu (10/11/2018).

Kata Fairid, dalam peningkatan kinerja sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, maka seiring itu ASN juga tetap  mengedepankan kualitas kerja sehingga mampu mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang terarah dan terukur.

“Sebagai abdi Negara dengan peran dan fungsi yang dimiliki, maka harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ingat PP Nomor 53 tahun 2010 tentang aparatur negara,” tegasnya.

Fairid menambahkan, selain meningkatnya etos kerja, disisi lain para ASN juga dituntut terus memperkuat sikap kedisiplinan. Hal ini juga berguna demi kelancaran jalannya pemerintahan .”Ya, contoh umumnya, datanglah  ke kantor tepat waktu, kuatkan kedisiplinan, dan terus tingkatkan etos kerja,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Rombongan Pemko Palangka Raya Kunjungi Destinasi Wisata Bangsring Under Water

MEDIA CENTER,  Palangka Raya – Setelah belajar pengelolaan tata cara strategi pengembangan destinasi wisata di Pemkab Banyuwangi,  rombongan Pemko Palangka Raya berkesempatan langsung mengunjungi destinasi wisata  Bangsring  underwater yang terletak di desa Bunder Kecamatan  Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (10/11/2018).

Lokasi wisata bangsring under water ini berjarak 27 km dari Banyuwangi, pada kawasan ini dibangun rumah apung yang terletak di atas laut dan berfungsi antara lain tempat wisatawan star /memulai menyelam melihat keindahan alam bawah laut (snorkeling) dan memberi makan ikan-ikan

Menurut Sukirno, selaku ketua kelompok rumah apung bangsring under water, bahwa wisata yang dikelola  selain  snorkeling juga ada permainan di air seperti, diving, banana boat dan yang sangat menarik  wisatawan dapat berenang dengan anak ikan hiu di keramba apung. 

Lebih lanjut sukirno menuturkan, bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan pantai bangsring under water memiliki kesadaran untuk memelihara, menjaga dan melestarikan ekosistem bawah laut.

Hasil pantauan tim MC Isen Mulang Palangka Raya yang ikut bersama rombongan Pemko Palangka Raya ke lokasi tersebut, bahwa wisata bangsring under water ekosistemnya sangat terpelihara, airnya jernih dan wisatawan dapat melihat dan memberi makan ikan-ikan yang berenang (MC.  Isen Mulang/tina/engga)