Dinas Sosial Adakan Olimpiade Kepahlawanan

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Sosial Kota Palangka Raya mengadakan olimpiade kepahlawanan. Lomba ini diadakan di kantor dinas sosial, Kamis (15/11/2018).

Olimpiade ini diikuti oleh tiga regu. Setiap regu terdiri dari tiga peserta. Peserta olimpiade ini dari siswa SMAN 1 Palangka Raya, SMAN 8 Palangka Raya, dan SMA Muhammadiyah Palangka Raya.

Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya Akhmad Fauliansyah mengatakan maksud dilaksanakannya kegiatan ini untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air.

Selain itu untuk melatih generasi muda agar hidup mandiri, memiliki mental yang kuat dan memiliki pemahaman tentang nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial, dan wawasan kebangsaan.

Sementara itu tujuan kegiatan ini untuk menjadikan generasi muda yang tangguh dan memiliki kreativitas yang tinggi serta tidak mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang bisa mengarah kepada gejala disintegrasi bangsa.

“Kami harapkan melalui olimpiade kepahlawanan ini bisa memupuk rasa persatuan dan kesatuan, karena mereka ini adalah generasi penerus bangsa,” tandasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Telat Bayar Listrik Bisa Pengaruhi PAD

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari berbagai pajak dan retribusi. Salah satunya pajak penerangan jalan (PPJ).

PPJ ini dipungut oleh PLN. Pajak ini dibayar oleh pelanggan PLN yang membayar rekening listrik. Besaran PPJ 9 persen dari total penggunaan daya listrik.

PPJ yang terpungut oleh PLN kemudian ditransfer ke rekening kas daerah. Namun dalam pelaksanaanya pemungutan PPJ kadang menunggak, karena pelanggan PLN menunggak bayar rekening listrik.

Menurut Manager Bidang Perencanaan PT PLN UP3 Area Palangka Raya, Heri Priyo khusus di Kota Palangka Raya hingga November 2018 ini saja ada tunggakkan Rp880 juta.

Dari Rp880 juta ini potensi PAD dari PPJ sebesar Rp7.920.000, namun potensi pendapatan daerah ini belum bisa terpungut karena pelanggan PLN juga belum membayar.

Menurut Heri lancar tidaknya pelanggan PLN dalam membayar tagihan listrik juga mempengaruhi kelancaran pendapatan daerah melalui pos PPJ ke kas daerah.

“Karena itu kami mengimbau kepada masyarakat untuk kiranya tertib membayar tagihan rekening mulai tanggal 1-20 setiap bulan agar PPJ juga lancar,” tegas Heri, Kamis (15/11/2018). (MC. Isen Mulang/engga)

Sosialisasi Aplikasi Layananan Aspirasi Pengaduan Melalui Spanduk Dan Baliho

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Keseriusan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan transparan serta pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat Kota Palangka Raya terlihat dari komitmennya dengan menerapkan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), setelah secara resmi digunakan sejak 30 Oktober 2018 yang lalu serta dilaksanakan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis kepada admin koordinator dan pejabat penghubung di seluruh Satuan Organisasi dan Perangkat Daerah (SOPD).

Aplikasi LAPOR ini merupakan aplikasi yang dibangun atas kerjasama antara Kemernterian Pendayagunaan Aparatur (KemenPAN RB) , Ombudsman Republik Indonesia, Kantor Staff Kepresidenan yang bekerja sama dengan USAID

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya juga memastikan agar informasi terkait aplikasi LAPOR ini dapat sampai kepada masyarakat Kota Palangka Raya sebagai pengguna aplikasi ini, ungkap Yulia Kristalina, Kepala Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi saat ditemui awak Media Center Isen Mulang diruang kerjanya Kamis (15/11/2018)

Yulia juga menambahkan untuk saat ini kami telah sebarkan spanduk kepada 30 Kelurahan dan 5 Kecamatan serta baliho yang akan kami pasang di lingkungan Kantor Walikota Palangka Raya, selain itu juga informasi aplikasi LAPOR ini juga disampaikan melalui media sosial, media cetak dan media online milik Pemerintah Kota Palangka Raya.

Kami juga mengharapkan peran serta SOPD lainnya terutama yang berkaitan secara langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan juga peran aktif masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian aspirasi dan aduannya melalui aplikasi LAPOR, jika melalui website kirim ke www.lapor.go.id bisa juga melalui sms dengan format  PALANGKARAYA (spasi) ISI LAPORAN kirim ke 1708, tutupnya. (MC. Isen Mulang/engga)

“Proses Penilaian Barang Milik Daerah Dan Peroses Penghapusan Piutang Negara/Daerah”

/0 Comments/in

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya menggelar sosialisasi “Proses  Penilaian  Barang Milik Daerah dan Peroses Penghapusan Piutang Negara/Daerah”

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Palangka Raya Nomor : 11/PKS-KSD/PLK/2016 dan Nomor : 002/MoU/WKN.12/KNL.01/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya, BPKAD Melakukan Sosialisasi  Peningkatan dan Pengelolaan BMD

Plt. BPKAD Kota Palangka Raya ABSIAH, SE Kegiatan “Proses  Penilaian  Barang Milik Daerah dan Proses Penghapusan Piutang Daerah” bertujuan meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Pada saat memberikan sambutan pembukaan kegiatan ini.

“Sehingga saya sangat inginkan agar para peserta ini betul-betul menyimak dan memahami penjelasan dari narasumber, dan memberikan bagaimana pengelolaan aset dan penghapusan piutang negara atau daerah ini melalui mekanisme dan alur yang benar,” jelasnya.

Kegiatan Sosialisasi “Proses  Penilaian  Barang Milik Daerah dan Proses Penghapusan Piutang Daerah” ini dengan fasilitator dari  KPKNL, HELVITA DOROJATUN dan RUSLI memberikan Materi Tujuan Penilaian, Subjek Penilaian, Pengantar BMD, Syarat Penilaian, Dokumen Penilaian, Proses Penilaian, Syarat Penghapusan Piutang Daerah, Proses Penghapusan Piutang Daerah.

Kegiatan ini dilakukan pada Jumat (9/11) di Ruang Rapat Peteng Karuhei II, Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya Jl. Tjilik Riwut KM, 5,5 di hadiri Pengurus barang dari seluruh OPD di Pemerintah Kota Palangka Raya yang dibuka Oleh Asisten II Setda Kota Palangka Raya IKHWANSYAH, S.Sos., M.A.P yang mewakili Wali Kota Palangka Raya menyampaikan, dengan adanya kegiatan ini, sebagai upaya untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan, komitmen dan partisipasi dalam hal Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Palangka Raya

Aplikasi SIPANDER Mendapat Respon Positif

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Surat menyurat merupakan salah satu jenis pelayanan terpenting di setiap kelurahan, terkait dengan aspek pelayanan kepada masyarakat dan sangat perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan di Pemerintah Kota Palangka Raya.

Beberapa kendala surat menyurat  yang terjadi di Kelurahan adalah dalam pembuatan surat di mana masih menggunakan mesin ketik ataupun membuat surat manual dengan komputer.

Melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, tim IT membuat suatu sistem administrasi surat menyurat yang terintegrasi melalui sebuah sistem pelayanan administrasi kelurahan Pemerintah Kota Palangka Raya yang disingkat dengan SIPANDER

Bertempat di Ruang Rapat Peteng Karuhei II Kantor Walikota Palangka Raya,  Asisten II Sekda Kota Palangka Raya, Ikhwansyah membuka Kegiatan Sosialisasi Sistem Pelayanan Administrasi Kelurahan Pemerintah Kota Palangka Raya (SIPANDER) yang dihadiri seluruh Lurah dan perwakilan dari Kecamatan se-kota Palangka Raya, Rabu (14/11/2018).

Dalam sambutan Walikota Palangka Raya yang disampaikan oleh Asisten II mengatakan Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi beserta tahapan-tahapan menjadi lebih transparan.

Pelayanan kepada masyarakat tidak  lagi manual akan tetapi menjadi “Pelayanan Publik Jaman Now,” tutur Ikhwansyah.

Sesuai dengan visi  dan misi Walikota  yaitu terwujudnya Kota Palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua dan tiga misi dari Walikota yaitu Smart Enviroment, Smart Society, Smart Economy, sangat mendukung dengan adanya aplikasi Sistem Pelayanan Administrasi Kelurahan Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi setiap kelurahan dalam melakukan pelayanan administrasi persuratan.

Dalam kegiatan sosialisasi ini para lurah menyambut positif adanya aplikasi Sipander ini dengan harapan mampu mewujudkan pelayanan administrasi di Kelurahan menjadi lebih efektif dan efisien (MC. Isen Mulang/iin/engga).

Kelurahan Bukit Tunggal Dominasi Sengketa Tanah

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kasus sengketa tanah hingga kini masih mendominasi dari aduan masyarakat yang disampaikan ke pihak Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Hal tersebut disampaikan Lurah Bukit Tunggal, Heri Fauzi, Rabu (14/11/2018)

Kata Heri, sengketa kasus tanah ini lebih dikarenakan, banyaknya masyarakat yang membeli tanah, namun  tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama orang lain.

“Banyaknya aduan kasus tanah yang masuk, lebih dikarenakan  akibat warga yang tertipu membeli tanah, dan akhirnya mengalami sengketa,”ujarnya.

Padahal lanjut Heri, selama ini pihak Kelurahan Bukit Tunggal selalu mengigatkan agar masyarakat untuk  lebih berhati-hati dalam membeli tanah. 

Ironisnya, sengketa tanah ini kebanyakan terjadi pada masyarakat luar daerah yang hendak berinvestasi di Kota Palangka Raya. Seperti wilayah Kasongan, Sampit, Pulang Pisau, bahkan dari wilayah Timpah Kabupaten Kapuas.

“Untuk Wilayah Kota Palangka Raya ini, maka Kelurahan Bukit tunggal yang paling sering terjadi sengketa tanah,” bebernya.

Disebutkan Heri, wilayah seperti Jalan Badak, Jalan Tingang, Jalan Hiu Putih, serta sejumlah kawasan jalan lainnya di Kelurahan Bukit Tunggal, dalam belakangan ini  mulai mengalami sengketa tanah.

Karenanya imbuh Heri, sebagai upaya menghindari penipuan, ketika  masyarakat ingin membeli tanah, maka sebaiknya dilakukan pengecekan terlebih dahulu ke kantor kelurahan sebelum melakukan pembayaran. Terutama untuk melihat lokasi dan titik koordinat tanah yang dibeli. 

“Intinya cek dahulu di kelurahan dengan membawa fotokopi SKT ataupun surat kepemilikan tanahnya. Tanyakan kondisi koordinat tersebut ke petugas kelurahan,”imbaunya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Brimob Diharap Terus Profesional Jamin Kamtibmas

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya, Hj.Umi Mastikah berharap kepolisian terus memberikan jaminan ketentraman, kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat. Terlebih, menyangkut dalam menjaga kamtibmas dan hal-hal lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Harapan itu disampaikan Umi, usai menghadiri dan menyaksikan langsung atraksi dari peringatan hari ulang tahun (HUT) Korps Brimob Polri ke-73, di halaman Batalion Antang, Rabu, (14/11/2018).

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran  dan Kapolda Kalteng Irjend Pol Anang Revandoko. Ketua DAD Kalteng Agustiar Sabran, Komandan Korem 102 Panju PanjungKolonel Inf Harnoto, Pejabat utama Polda Kalteng, Dandenpom Kalteng. Kapolres jajaran, tokoh masyarakat dan purnawirawan Brimob.

Dalam kesempatan itu juga, Umi menyampaikan Brimob harus mampu terus menjaga semangat kerja nyata dengan wujudkan insan Brimob Polri yang profesional.

“Pemerintah Kota Palangka Raya mengucapkan Dirgahayu Korps Brimob Polri ke 73, semakin professional dan jadilah Brimob yang promoter  serta siap mengamankan kantibmas,”ungkapnya.

Diharapkan pula kata Umi, untuk kedepannya Brimob tetap menjadi salah satu elemen yang turut serta mengamankan dan menjamin dalam hidup bernegara dan berbangsa.Terutama di Kota Palangka Raya pada khususnya dan Kalteng umumnya.

“Brimob bisa menjadi garda terdepan dan penjamin keselamatan kenyamanan serta keselamatan masyarakat, utamanya warga Palangka Raya,”ujarnya.

Kata Umi, menjaga kamtibmas tersebut diharapkan terus ditingkatkan. Terlebih dalam menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden serta legislatif baik DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD. 

“Saya yakin hal itu bisa dilakukan, yakni menjaga kelancaran pemilu dan situasi kamtibmas secara terus menerus,” tegasnya.

Bicara koordinasi antara pemerintah daerah dan Polri selama ini tambah Umi, maka komunikasi sudah berjalan baik. Apalagi kepolisian salah satu unsur forum pimpinan daerah sehingga terus bersinergi dan memiliki peranan dalam kemajuan dan pembangunan Kota Palangka Raya.

“Semoga hal ini terus ditingkatkan, dan kepolisian diharap tetap mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan dan lebih mengedepankan pendekatan maupun pencegahan,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

PLN Terus Bangun Gardu Induk PLN Di Kalteng

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – PLN terus membangun jaringan listrik di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain membangun pembangkit listrik dan saluran udara tegangan tinggi (SUTT), PLN juga sedang membangun gardu induk (GI) dibeberapa daerah.

Salah satunya di Kota Palangka Raya. GI PLN ini dibangun di Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Kalampangan. Diperkirakan akhir 2019 ini pengerjaannya rampung.

Manager Bidang Perencanaan PT PLN UP3 Area Palangka Raya, Heri Priyo mengatakan saat ini di Kalimantan Tengah baru ada 8 GI eksisting. Yakni GI Palangka Raya, GI Sampit, GI Bagendang, GI Kasongan, GI Mintin, GI Buntok, GI Amuntai, dan GI Muara Teweh.

Selain di Palangka Raya, PLN juga akan membangun GI Pangkalan Bun, GI Kuala Kurun, GI Parenggean, GI Sukamara, dan GI Nanga Bulik, GI Tamiang Layang, dan GI Puruk Cahu.

Heri menjelaskan fungsi GI PLN ini untuk menurunkan tegangan. Sebab tegangan dari jaringan SUTT masih tinggi mencapai 150 Kv, sedangkan untuk bisa disalurkan ke pelanggan harus dirubah ke 220 volt.

Jadi untuk merubah tegangan dari 150 Kv ke 220 volt ini dibutuhkan GI sebagai gardu pengatur tegangan. GI bisa diibaratkan sebagai stasiun atau terminal dalam transportasi listrik.

“Gardu induk memiliki peranan penting dalam sistem transmisi, gardu induk mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah mentransformasikan tegangan (sebagai penaik dan penurun tegangan),” tutur Heri, Rabu (14/11/2018). (MC. Isen Mulang/engga)

29 Ribu Pelanggan PLN Baru Di Kalteng

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sejak Januari-November 2018 ini pertumbuhan energi di 13 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah 7 persen.

Menurut Manager Bidang Perencanaan PT PLN UP3 Area Palangka Raya, Heri Priyo pertumbuhan energi di 2018 ini terbilang cukup baik jika dibandingkan di 2017 yang hanya 4 persen. 

Meningkatnya pertumbuhan energi listrik di Bumi Tambun Bungai ini dibuktikan dengan adanya penambahan pelanggan baru yang mencapai 29.000 hingga November 2018.

“Jumlah pelanggan baru sebanyak ini terdata di PLN Area Kapuas dan PLN Area Palangka Raya,” tutur Heri saat diskusi dengan para wartawan di Palangka Raya, Rabu (14/11/2018).

Heri mengatakan dengan termanfaatkannya energi listrik PLN maka secara tidak langsung bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

“Saat ini PLN terus berupaya membangun pembangkit dan jaringan distribusi, sehingga diharapkan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bisa menikmati listrik pada 2020,” tandasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Jelang Natal Perlu Dilakukan Antisipasi Lonjakan Harga Komoditas

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebagaimana biasanya, setiap menjelang hari besar keagamaan, pasti harga barang pokok dipasaran selalu mengalami kenaikan.

Kondisi demikian tidak luput juga dari perhatian kalangan DPRD Kota Palangka Raya, yang selalu mengingatkan agar Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bisa melakukan langkah antisipasi akan hal itu.

Seperti disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung, yang meminta perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemko Palangka Raya terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan antisipasi sejak dini lonjakan harga komoditas.

“Sebentar lagi Natal dan tahun baru. Biasanya pada hari besar seperti ini, pasti harga di pasaran selalu mengalami kenaikan. Maka dari itu kita meminta PD terkait, segera melakukan langkah antisipasi,” ucapnya, Selasa (13/11/2018).

Kata Nenie, pemko bisa belajar dari pengalaman terdahulu dalam melakukan antisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebab kenaikan harga kebutuhan pokok itu selalu terjadi setiap tahun dan setiap akan adanya hari besar keagamaan, seperti hari raya Idul Fitri, Natal dan tahun baru.

“Disperindag pasti memiliki data. Data itulah yang bisa jadi acuan langkah antisipasi. Misalkan kenaikan pada daging atau barang lainnya bisa dilakukan antisipasi dengan melihat data yang ada,” cetusnya.

Nenie juga menekankan, agar dinas terkait tidak lagi beralasan soal anggaran yang minim dalam melakukan pencegahan atau pengawasan terhadap komoditas kebutuhan pokok.

“Dengan inovasi ataupun strategi semua kekurangan dapat terkendali. Terlebih pemko sudah memiliki tim pengendalian harga pangan, maka tidak mungkin kesulitan melakukan pencegahan terhadap harga komoditas yang tidak terkendali,” tandasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)