Antisipasi Kecelakaan Air Gencar Disosialisasikan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palangka Raya gencar melakukan sosialisasi antisipasi kecelakaan dibidang transportasi air. “Dishub bersama dengan Polair terus melakukan sosialisasi mengenai antisipasi kecelakaan transportasi air, walaupun insiden kecelakaan air minim,” ungkap Kepala Dishub Kota Palangka Raya Eldy, Jum’at (23/11/2018).

Lanjut Eldy menjelaskan, sasaran sosialisasi yang dilakukan adalah setiap warga yang memiliki perahu kecil atau kelotok sebagai alat transportasinya.

“Pemilik perahu atau kelotok ini setidaknya kita dorong agar memiliki peralatan keselamatan sederhana. Minimal memiliki pelampung,” terangnya.

Sedangkan hal lain yang menjadi perhatian dari setiap pemilik perahu sebagai alat moda transportasinya adalah, pastikan kelotok yang digunakan itu harus dalam kondisi baik. Tidak ada kerusakan yang dapat mengakibatkan kecelakaan ataupun kendala di air.

“Perahu yang mereka selalu gunakan untuk dapat dicek terus, dan harus tahu apa saja aturan dan larangan agar tidak terjadi masalah,” tandas Eldy.

Terpenting lagi tambah dia, para pemilik perahu harus peka melihat kondisi debit air sungai yang mulai meningkat. Terlebih  sudah memasuki musim penghujan.

“Jadi perhatian kami adalah masyarakat yang berada di pinggiran sungai yang selama ini mengandalkan transportasi air dalam menunjang aktivitas. Maka itu sosialisasi ini penting diberikan,” cetusnya.

Eldy pun berharap agar warga pemilik maupun pengguna transportasi perahu air dapat mematuhi aturan-aturan yang telah pihaknya sampaikan. 

“Rasa aman menggunakan transportasi air di Palangka Raya masih terjaga. Itu dikarenakan hanya sebagian masyarakat saja yang masih bergantung pada alat transportasi tersebut,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

DPRD Kabupaten Banjar Pelajari Optimalisasi Penerimaan PPJ di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Anggota DPRD Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan bertandang ke DPRD Kota Palangka Raya dengan tujuan kaji banding terkait optimalisasi penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ), baik dari sektor swasta maupun pemerintah dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD).

Dari Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Anna Agustina Elsye bersama beberapa anggota dewan lainnya, menerima secara langsung rombongan DPRD provinsi tetangga tersebut, diruang Paripurna DPRD Palangka Raya, Jum’at (23/11/2018).

Kamaruzzaman pimpinan rombongan DPRD Banjar mengatakan, pihaknya ingin sharing data dan pengalaman terkait optimalisasi penerimaan PPJ. 

“Saat ini Pemkab Banjar tengah giat menggali potensi PAD sumber pajak terutama melalui PPJ” ungkapnya.

Sementara itu Anna mengungkapkan, DPRD Palangka Raya bersama dengan pemerintah kota setempat melalui Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palangka Raya sebagai eksekutor kebijakan pemerintah, telah menargetkan penerimaan pajak sumber PPJ adalah sebesar Rp 31 Miliar lebih.

“Terhitung per 22 November 2018 total realisasi anggaran dari penerimaan PPJ telah mencapai Rp 21 Miliar. Itupun pemko masih belum memungut dari pihak swasta,” bebernya.

Anna menyebutkan, saat ini jumlah dari PPJ di Palangka Raya mencapai 7.502, dan Pemko Palangka Raya telah melakukan optimalisasi terhadap penerimaan PPJ itu, termasuk melakukan pengawasan dan pendataan secara berkala setiap bulan.

“Lembaga legislatif terus memberi support kepada mitra kerja di pemerintah kota untuk memaksimalkan kontribusi bagi PAD, terutama dari PPJ” tutup Anna. (MC. Isen Mulang.1/engga)

DPRD Balangan Pelajari Perda Kelembagaan Adat Dayak di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Anggota DPRD Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, datang menyambangi Kota Palangka Raya. Mereka datang mengunjungi “Kota Cantik” guna melakukan kaji banding dengan DPRD Palangka Raya,  terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang Kelembagaan Adat Dayak di Palangka Raya.

Kedatangan wakil rakyat dari provinsi tetangga ini, disambut Ketua Bapemperda Kota Palangka Raya Anna Agustina Elsye didampingi anggota DPRD Kota Palangka Raya lainnya diruang Rapat Paripurna DPRD Palangka Raya, Jum’at (23/11/2018).

“Kami datang untuk mempelajari pemberlakuan perda kelembagaan adat, dan Kota Palangka Raya sudah lebih dahulu memiliki perda itu, kami bisa menggalinya mengingat DPRD Balangan sedang memproses raperda  yang sama,” ungkap pimpinan rombongan DPRD Balangan, Syabirin.

Menurut Wakil Ketua DPRD Balangan ini, pihaknya sudah melakukan rapat internal terkait pembentukan raperda tersebut. Terlebih raperda ini ketika sudah menjadi perda maka akan sangat penting bagi Kabupaten Balangan.

“Tentu kami memerlukan banyak materi, termasuk proses maupun implikasi yang muncul dalam penyusunan raperda ini,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Badan Pembentukan peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Palangka Raya, Anna Agustina Elsye menjelaskan, Palangka Raya memang sudah ada memiliki perda yang mengatur kelembagaan adat Dayak. 

Namun demikian, meski sudah memiliki perda tersebut, akan tetapi dalam proses perjalanannya telah mengalami berbagai penyesuaian. Dimulai dari perda nomor 15 tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak. Lalu kemudian disesuaikan dengan kondisi masa kini, maka terbitlah perda no 6 tahun 2018 tentang perubahan atas perda nomor 15 tahun 2009.

“Perda ini memakan waktu lama dalam prosesnya, sampai akhirnya diundangkan. Padahal  sudah masuk prolegda 2016,” tutur Anna.

Dikatakan, keberadaan perda kelembagaan adat di Palangka Raya sangat urgen, maka itu dalam proses penyusunannya  harus didasarkan atas kepentingan masyarakat Dayak.

Sebut saja dalam perda itu mengatur kelembagaan dan struktur organisasi adat Dayak  dari tingkat kecamatan kelurahan dan lainnya. Termasuk tata cara pemilihan tokoh adat, tahapan dan syarat untuk menduduki kelembagaan adat, dan apa yg menjadi tupoksi selaku orang yang duduk di kelembagaan adat. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Konsep Koperasi Harus Profit

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya, Indriarti Ritadewi menjelaskan kepada siswa dan siswi SMA Muhammadiyah jika mau mendirikan koperasi harus memiliki konsep profit atau untung.

“Jika ada konsep koperasi itu lembaga sosial maka itu salah besar. Koperasi dituntut untuk mencari laba, sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh para anggotanya,” tutur Indiarti saat menjelaskan materi kuliah lapangan kepada siswa dan siswi Muhammadiyah, Jumat (23/11/2018).

Lebih lanjut Indriarti menjelaskan bahwa jenis-jenis koperasi di Indonesia  banyak,  antara lain ; pertama jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya seperti koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha ; kedua jenis koperasi berdasarkan status anggotanya seperti koperasi Pegawai Negeri,  koperasi sekolah,  koperasi pondok pesantren dan lain-lain.

Indri mengajari jika usaha koperasi mau untung, maka para siswa dan siswi Muhammadiyah harus jeli membuka peluang usaha yang harus ‘dijual’ oleh koperasi.

Setelah koperasi untung, maka pengurus harus mampu mengelola keuangan dengan baik. Caranya pengurus koperasi harus bisa membuat laporan keuangan sepeti neraca laba dan rugi, dan rencana anggaran belanja tahun berikutnya.

Jika pengurus belum bisa membuat laporan keuangan, maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya yang akan memberikan pendidikan dan latihan (Diklat) tentang ilmu akuntansi.

Ia menyemangati para siswa dan siswi Muhammadiyah tidak usah takut tidak bisa mendirikan koperasi, karena akan dibimbing dan diarahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya. (MC. Isen Mulang/engga)

Pemko Diminta Cari Solusi Kosongnya Formasi CPNS Dokter

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sekretaris Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Subandi meminta pemerintah kota mencarikan solusi untuk menyikapi banyaknya formasi CPNS dokter yang masih kosong.

Dari 19 formasi CPNS dokter hanya 3 yang lulus tes CAT dan 12 formasi, 12 dokter gigi ahli pratama yang lulus tes hanya 2 orang, sehingga masih banyak formasi yang kosong.

Menurutnya minimnya pelamar atau yang lulus tes dibidang kesehatan ini harus disikapi serius, karena keberadaan mereka untuk mendukung operasional RSUD Kota Palangka Raya.

Apalagi di Desember 2018 nanti rumah sakit tipe D tersebut akan diresmikan pasca dilakukan rehab total oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, sehingga banyak butuh tenaga kesehatan.

Karena itu Subandi mendesak Pemerintah Kota Palangka Raya segera mensiasati kekurangan tenaga kesehatan untuk RSUD Palangka Raya ini agar dalam operasionalnya nanti tidak terhambat.

Subandi tidak ingin status RSUD Palangka Raya nanti hanya sebagai transit pasien gara-gara petugas medisnya kurang. Jadi solusinya SDM kesehatan harus cukup, sehingga rumah sakit yang terletak di Kelurahan Kalampangan ini menjadi rujukan yang final. (MC. Isen Mulang/engga)

Baru 72 Koperasi Laksanakan RAT dari 238 Unit

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Hingga Oktober 2018 baru 72 koperasi di Kota Palangka Raya yang sudah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) dari total 238 koperasi.

Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, RAT wajib dilaksanakan dan bila tiga tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT maka akan dibubarkan.

“RAT merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi, karena di dalamnya akan dibahas tentang pertanggunjawaban pengurus selama satu tahun kepada anggota,” tutur Kasubag Peningkatan SDM Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya, Agus, Jumat (23/11/2018).

Agus mengimbau kepada koperasi lainnya agar segera melakukan RAT sebelum akhir Desember 2018 untuk mengetahui kinerja mereka apakah sehat atau tidak.

Jika tidak dilaksanakan RAT, maka keberadaan koperasi akan dievaluasi oleh dinas. Jika tiga tahun berturut-turut tidak RAT, maka akan dibubarkan seperti pada 2017.

Pihaknya tidak ingin perkembangan koperasi tahun ini seperti pada 2017 yang tidak aktif karena pengurusnya tidak melaksanakan RAT dan berbagai persoalan lainnya.

“Tahun lalu ada 253 koperasi terdaftar, tapi dari jumlah ini ada 15 koperasi yang tidak aktif, sehingga yang aktif cuma 238 koperasi,” tandasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Siswa Muhammadiyah Praktek Lapangan Belajar Koperasi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Para siswa dan siswi SMA Muhammadiyah Palangka Raya melakukan praktek lapangan dengan mendatangi Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut, Km 5,5, Jumat (23/11/2018).

Tujuan kuliah lapangan ini untuk belajar soal perkoperasian. Para siswa dan siswi ini diterima oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya, Afendie.

Selanjutnya secara teknis mereka mendapatkan penjelasan oleh Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Indriarti Ritadewi ditemani Kasubag Penguatan Koperasi, Kasubag Peningkatan SDM Koperasi, dan Kasubag Fasilitasi Koperasi.

Sambil duduk di lantai, para siswa dan siswi ini mendapatkan penjelasan materi terkait syarat pembentukan koperasi dan aturan mainnya dalam menjalankan usaha.

Indriarti menjelaskan syarat untuk membentuk koperasi harus memiliki anggota, memiliki AD/ART, memiliki pengurus, dan harus memperoleh pengesahan sebagai badan hukum koperasi.

Para siswa dan siswi juga dijelaskan jika sesuai UU No 25 Tahun 1992 ada 2 bentuk koperasi yaitu koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. 

Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi yang memerlukan minimal 3 Koperasi yang telah berbadan hukum. Syarat koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang dan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang – kurangnya tiga koperasi. (MC. Isen Mulang/engga)

33 Formasi Jabatan CPNS Lingkup Pemko Palangka Raya Masih Kosong

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dari 202 alokasi formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya masih ada 142 formasi yang kosong paska dilaksanakan tes dengan sistem computer assisted test (CAT).

Dari 142 alokasi formasi ini tergabung dalam 33 jabatan yang sedang dicari. Rata-rata formasi CPNS yang masih kosong ini karena disiplin ilmu yang dicari sangat langka.

Adapun 33 jabatan formasi CPNS yang masih kosong ini di antaranya guru IPS, guru TIK, guru agama Islam, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis bedah, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis radiologi.

Kemudian dokter spesialis anak, perawat ahli pratama, perawat gigi, analisis perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, analisis perencanaan anggaran, analisis pengembangan infrastruktur.

Pengelola sistem manajemen kepegawaian, analisis rencana program dan kegiatan, pengelola data, penyuluh sosial, analisis laporan keuangan, dan pengelola sistem dan jaringan.

Teknisi jaringan, pengelola situs/web, operator komputer grafis, operator sandi dan telekomunikasi, operator transmisi sandi, analisis laporan keuangan, dan analisis jabatan disperindag.

Analisis angkutan darat, analisis rencana induk jaringan transportasi pengelola pengujian kendaraan, penguji kendaraan bermotor terampil, penera ahli pratama, dan guru dari eks tenaga honerer K-2. 

Asisten III Setda Kota Palangka Raya, Kandarani mengakui untuk calon peserta CPNS selain guru memang agak sulit untuk mencarinya, sehingga dalam penerimaan tahun ini tidak bisa dipenuhi.

Meski masih kosong, namun dipastikan tetap tidak akan bisa terisi meski kementerian telah mengeluarkan kebijakan dengan sistem rangking, karena memang pelamarnya tidak ada, contohnya dokter spesialis atau tenaga teknis lainnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Disperindag Palangka Raya Uji Tera Ulang Timbangan Pedagang

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palangka Raya, mulai melakukan pengecekan dan standarisasi atau tera ulang pada sejumlah timbangan yang digunakan pedagang di pasar tradisional termasuk juga timbangan yang digunakan pada layanan umum masyarakat di Kota Palangka Raya.

Kepala Disperindag Kota Palangka Raya, Ikhwanudin melalui Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Ani Trisharyanti, mengatakan, tera ulang yang dilakukan tersebut adalah untuk melakukan pengecekan timbangan meja dan timbangan elektronik. 

Kemudian untuk memastikan ukuran berat pada kedua alat tersebut sesuai dengan standar, sehingga tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pedagang.

“Ini sebenarnya adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Namun memang kewenangannya baru dilimpahkan ke pemerintah kota pada Bulan Oktober 2018, jadi kami baru bisa melakukannya saat ini,” jelas Ani, disela melakukan tera ulang, Kamis (22/11/2018), di Pasar Badak Palangka Raya.

Dikatakan Ani, sebelumnya pihaknya sudah melakukan tera ulang pada pedagang di Pasar Rajawali yang dilaksanakan pada 12 November 2018 lalu. Dengan target uji tera, yakni standarisasi timbangan meja dan timbangan elektronik.

Kemudian setelah itu pada tanggal 14 bulan yang sama pihaknya juga j tera ulang takaran dan juga kandungan di  Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tangkiling. Disana dilakukan pengecekan nozzle dan dispenser pada SPBU tersebut.

“Pasar Badak ini merupakan destinasi terakhir dilakukan tera ulang pada tahun ini. Ditahun depan uji tera ulang akan dilakukan kembali,” tuturnya.

Ditambahkan Ani, kegiatan tera ulang timbangan ini dilakukan untuk memastikan kebenaran dan kejujuran pengukuran, serta dalam rangka perlindungan konsumen. 

“Berguna juga bagi pedagang itu sendiri agar tidak merugi ketika melakukan aktivitas atau transaksi jual beli,”pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pondok Pesantren Lapas Palangka Raya Diresmikan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pondok pesantren Al-Istighfar yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palangka Raya diresmikan, Kamis (22/11/2018).

Tempat pondok pesantren itu yakni berada pada masjid di Lapas setempat. Peresmian ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) tentang berdirinya pondok pesantren.

Yakni dilakukan oleh Kepala lapas Palangka Raya Syarif Hidayat dan Kepala Kemenag Kota Palangka Raya Baihaqi serta Kabag Umum Kemenkumham Kalteng Budi. 

Juga disaksikan Asisten II Pemerintah Kota Palangka Raya, Supriyanto mewakili Walikota, Fairid Naparin. Syarif Hidayat mengatakan pondok pesantren itu nantinya akan diisi oleh warga binaan dengan tenaga pengajar dari luar.

“Supaya kegiatan pembinaan keagamaan bisa terkoodinir dengan baik,” ucapnya. Dia menuturkan tenaga pengajar tidak mesti dari luar jika nantinya ada warga binaan yang memang sudah mumpuni dalam memberikan ilmu keagamaan.

Syarif berharap dengan adanya pondok pesantren itu, akhlak warga binaan semakin baik dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana. “Yang non muslim juga kita fasilitasi sesuai agama masing-masing,” tuturnya.

Berkaitan dengan MoU tersebut, Baihaqi mengatakan siap menyediakan tenaga penyuluh untuk WBP pada Lapas tersebut. Sebenarnya, kerjasama itu sudah terjalin sejak lama.

“Kita memiliki 20 tenaga penyuluh PNS dan 70an non PNS. Yang kita siapkan di sini yang memang benar-benar profesional membimbing tentang agama supaya bisa menyentuh kawan-kawan,” imbuhnya.

“Kita berharap suatu saat nanti mereka kembali ke jalan yang baik, memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan,” pesannya. (MC. Isen Mulang/engga)