Pemko Gerak Cepat Sikapi Kasus DBD

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin mengumpulkan pejabat dinas kesehatan dan camat untuk membahas penanganan demam berdarah dengue (DBD).

Dalam rapat yang diadakan di ruang walikota ini juga diikuti Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Rojikinnor, Selasa (27/11/2018) pukul 13.00 WIB. 

Rapat yang berlangsung sekitar satu jam ini menghasilkan tiga keputusan. Pertama, walikota meminta dinas kesehatan atau puskesmas agar melakukan koordinasi dengan camat dan lurah untuk mendapat data penderita DBD.

Kedua, bila dalam suatu wilayah terpapar DBD, maka dinas kesehatan atau puskesmas akan membagikan bubuk abate kepada masyarakat. Obat ini disiapkan untuk membunuh jentik nyamuk dalam air.

Ketiga, dinas kesehatan telah mensiagakan ambulan 2×24 jam. Jika sewaktu-waktu ada warga yang menderita suspect DBD, maka akan dijemput oleh ambulan untuk diantar ke rumah sakit.

Walikota menjelaskan tiga kebijakan strategis ini diambil sebagai langkah cepat dalam menyikapi kasus DBD yang kian hari semakin tambah banyak. (MC. Isen Mulang/engga)

Patung Burung Tingang Ikon Baru di Taman Pasuk Kameloh

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palangka Raya terus melengkapi objek destinasi wisata di kawasan Taman Pasuk Kameloh.

Objek yang baru dibuat adalah patung burung tingang. Ikon burung khas Kalimantan Tengah ini dibangun persis di samping Jembatan Kahayan atau depan masjid.

Posisi patung burung tingang ini menghadap ke arah Sungai Kahayan. Hadirnya ikon baru di Taman Pasuk Kameloh ini untuk menambah daya tarik para wisatawan untuk berkunjung.

Hampir semua pengunjung yang datang selalu mengabadikan dirinya untuk foto dengan patung burung tingang ini. Setiap malam taman yang baru dibuat ini selalu ramai dikunjungi.

Salah satunya Agus, warga Jalan Mahir Mahar I. Agus bersama istri dan anaknya menyempatkan waktu untuk mencari hiburan di Taman Pasuk Kameloh, Senin (26/11/2018) malam.

Selain warga Kota Palangka Raya, ternyata taman ini juga dikunjungi para muda-mudi dari berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah yang sedang kuliah di Kota Palangka Raya. (MC. Isen Mulang/engga)

Keberadaan 81 Guru Tidak Tetap Diminta Dievaluasi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya meminta kepada dinas pendidikan untuk mengkaji keberadaan 81 guru tidak tetap (GTT) hasil limpahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebab anggaran yang harus disediakan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk membayar honorarium GTT ini membutuhkan dana tidak sedikit dalam APBD 2019.

“Setidaknya membutuhkan Rp972 juta untuk mengakomodasi GTT, karena itu harus menjadi perhatian dinas pendidikan,” ucap Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya, AT Prayer, Selasa (27/11/2018).

Jika dihitung, anggaran sebesar Rp972 juta ini bila dibagi untuk 81 GTT, maka setiap guru akan mendapatkan honorarium Rp12 juta setahun atau Rp1 juta setiap bulan.

Meski terbilang sedikit, namun dengan jumlah 81 GTT ini menurut AT Prayer tetap akan membebani keuangan daerah, karena komposisi anggaran ini di luar dugaan.

Di sisi lain proyeksi pendapatan asli daerah pada APBD Kota Palangka Raya pada 2019 mengalami penurunan 7,79 persen yakni Rp161,2 miliar dari Rp175,1 miliar pada APBD 2018.

Begitu pula dana perimbangan turun 1,24 persen yakni Rp879,3 miliar pada APBD 2019, sedangkan pada 2018 sebesar Rp890,3 miliar. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Palangka Raya Hadiri Maulid Nabi di Masjid AT Tarbiyah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Mendekatkan diri sekaligus bersilahturahmi dengan masyarakat, itu yang ditunjukkan Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin yang secara langsung berkenan menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan di Masjid At Tarbiyah di Jalan Menteng X, Minggu (25/11/2018) malam.

Dalam kesempatan itu, walikota berpesan agar masyarakat bisa meneladani rasullulah dalam kehidupan sehari-hari. 

“Maulid Nabi menjadi momentum bernilai dan diperingati tiap tahunnya oleh segenap umat Islam. Maka itu perbedaan-perbedaan janganlah menjadi ajang perpecahan, namun sebagai perekat bagi sesama muslim untuk menguatkan Ukhuwah Islamiyah,’ katanya.

Fairid menekankan persatuan umat yang solid akan sangat menentukan pembangunan Kota Palangka Raya.Terlebih  tahun depan akan ada pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif secara serentak.

“Ingat selalu jaga persatuan dan kesatuan di Kota Palangka Raya,” tuturnya.

Kata Fairid, untuk memaknai kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka umat muslim harus lebih mendalami Alquran serta mengamalkannya dalam hidup sehari-hari.

“Kepada masyarakat, khususnya remaja-remaja harus lebih meramaikan dan memakmurkan masjid.
Disisi lain, seluruh warga tetap terus menjaga persatuan dan kesatuan demi menjaga Kota Palangka Raya aman dan nyaman,” pungkas Fairid. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Meski Musim Penghujan, Distribusi Komoditas Pokok di Palangka Raya Lancar

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Ada kekuatiran bila harga komoditas kebutuhan pokok mengalami kenaikan dipasaran, terutama seiring dengan datangnya musim penghujan.

Kenapa demikian?, sebab kenaikan harga akan didasarkan dari pendistribusian atau pasokan barang komoditas yang lambat masuk, karena akses jalan yang terendam banjir dan berbagai faktor lainnya.

Pun demikian menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota Palangka Raya, Ikhwanudin, hingga saat ini stok bahan pokok masih aman dan harga barang pokok juga masih pada posisi normal.

“Memang kita akui bahan pokok di Kota Palangka Raya ini mayoritas masih pasokan dari luar daerah. Tetapi untuk saat ini kondisinya masih aman, harga tetap normal, bahkan pendistribusiannya diharap lancar,” ucapnya, Senin (26/11/2018).

Harus diakui lanjut Ikhwanudin, faktor yang menyebabkan kelangkaan bahan pokok hingga berimbas naiknya harga, bisa dikarenakan proses pendistribusian barang komoditas yang terkendala. Seperti terkendala banjir, ombak yang tinggi sampai kepada terputusnya akses jalan yang digunakan.

“Sampai saat ini bahan pokok masih normal. Seperti bahan makanan, masih belum mengalami kenaikan.
Mudah-mudahan pengaruh cuaca dan banjir tidak mempengaruhi distribusi kebutuhan pokok yang masuk ke Kota Palangka Raya,” harapannya.

Pihaknya pun tambah Ikhwanudin akan melakukan pengecekan ketersediaan dan harga bahan pokok di pasaran yang ada di Palangka Raya. 
Hanya saja nantinya pengecekan dilakukan berkala dan sesekali secara tiba-tiba. Tujuannya untuk mengontrol dan mengantisipasi pengaruh keterlambatan distribusi, dikarenakan pengaruh musim hujan.

“Salah satunya sidak ke pasar yang ada, guna memastikan pasokan dan pendistribusian serta harga bahan pokok masih dalam kondisi aman dan normal,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pemko Gelar Coffee Morning dan Pisah Sambut Kejari Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar coffee morning dan pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya dari Edward Sianturi kepada Zet Tadung Allo.

Kegiatan ini dihadiri langsung Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin dan Sekda Kota Palangka Raya, Rojikinnor serta jajaran perangkat daerah (PD) dan Forkopimda lingkup Pemko Palangka Raya, Senin (26/11/2018), di rumah jabatan (rujab) Wali Kota Palangka Raya.

Edward kini menjabat posisi baru sebagai Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalteng, yang sebelumnya dijabat oleh Zet Tadung Allo.

Dalam sambutannya, Fairid berharap agar kepala Kejari yang baru mampu lebih bersinergi dalam pembangunan kota Palangka Raya, baik dalam hal penerapan hukum maupun pembinaan antara dua lembaga pemerintahan daerah.

“Terima kasih atas dedikasi bapak Edward, dan selamat bertugas bagi bapak Zet Tadung Allo, semoga lebih bersinergi dengan pemko,” tutur Fairid.
Diharapkan pula kata Fairid, pimpinan baru Kejari mampu terus memperkokoh silaturahmi dan semakin mampu berkerjasama dalam banyak hal dengan Pemko Palangka Raya. 

“Saya yakin hal itu bisa dilakukan, terlebih bapak Zet Tadung selama ini juga bertugas di Palangka Raya, sehingga lebih bisa bersinergi,” cetusnya.

Sementara itu, Kejari Palangka Raya Zet Tadung Allo menegaskan siap berkerjasama dengan Pemko Palangka Raya dalam segala hal, baik koordinasi antar kewenangan maupun hal lainnya. Ia pun berterima kasih atas sinergitas selama ini dan berharap terus bisa ditingkatkan.

“Terima kasih dan saya siap untuk sama-sama berperan dalam pembangunan Kota Palangka Raya. Saya pun yakin kerjasama dan koordinasi bisa dilakukan secara baik dan berkelanjutan,”tegas mantan penyidik KPK selama 10 tahun ini.

Dalam acara itu dirangkai dengan pemberian cindera mata kepada Edward Sianturi, baik dari Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin maupun jajaran pejabat PD dan Forkopimda. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Dana Pemulangan PSK Diusulkan Rp150 Juta

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Salah satu catatan Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya yang harus mendapat perhatian serius pemerintah daerah adalah soal program penutupan lokalisasi Km 12.

Menurut Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya, AT Prayer pada tahun anggaran 2019 dinas sosial mengajukan dana Rp150 juta untuk penutupan lokalisasi Km 12.

“Usulan dana sebesar ini menurut dinas sosial akan digunakan pemulangan pekerja seks komersial (PSK) ke daerah asal,” kata AT Prayer saat rapat paripurna, Senin (26/11/2018).

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Palangka Raya akan ada 150 PSK yang akan dipulangkan ke daerah asal pada program penutupan lokalisasi Km 12 Jalan Tjilik Riwut pada 2019 nanti.

AT Prayer mengharapkan usulan anggaran dari dinas sosial bisa diakomodasi oleh pemerintah daerah agar program penutupan lokalisasi bisa dilakukan. 

Sementara itu Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin memastikan pihaknya akan mengakomodasi usulan dinas sosial untuk mengalokasikan anggaran penutupan lokalisasi Km 12 tersebut.

Fairid menegaskan pemerintah telah memberi batas waktu penutupan lokalisasi paling lambat Agustus 2019. Jadi anggaran untuk penutupan lokalisasi tidak mendesak, tapi tetap disediakan melalui APBD murni atau APBD perubahan. (MC. Isen Mulang/engga)

51 Rekomendasi DPRD untuk Ditindaklanjuti SOPD

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Selain telah menetapkan RAPBD 2019, Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya juga memberikan catatan kepada satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) untuk ditindaklanjuti di 2019.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya, AT Prayer mengatakan berdasarkan rapat kerja komisi dengan mitra kerja, maka disepakati ada 51 catatan yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti oleh SOPD.

AT Prayer menuturkan catatan dewan untuk SOPD tersebut cukup beragam, mulai dari perbaikan kinerja, optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah, pemanfaatan fasilitas publik hingga permohonan agar tidak dilakukan pemangkasan anggaran.

Bahkan dari 51 catatan ini yang perlu diperhatikan tim anggaran dari eksekutif yakni permohonan agar kiranya tidak ada pemotongan anggaran belanja langsung dan bila perlu harus ditambah agar kinerja SOPD lebih maksimal lagi.

Salah satunya usulan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palangka Raya yang menginginkan agar belanja langsung senilai Rp4,9 miliar tidak dipotong.

Harapan serupa juga diusulkan oleh Bappeda. Dalam APBD 2019 Bappeda Kota Palangka Raya juga mengusulkan kalau bisa jangan ada rasionalisasi anggaran.

“Mohon untuk ditinjau kembali rasionalisasi Rp1,1 miliar untuk kegiatan perjalanan dinas yang menunjang kegiatan Bappeda, karena kegiatan Bappeda berhubungan dengan dinas/badan dan kementerian di Jakarta,” tandasnya AT Prayer. (MC. Isen Mulang/engga)

Penurunan Pagu Pendapatan karena Perbedaan Dana Transfer

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin menjelaskan dalam rapat paripurna, Senin (26/11-2018) dengan agenda penyampaian pendapat akhir walikota bahwa penurunan pagu pendapatan pada APBD 2018 disebabkan oleh perbedaan dana transfer yang ditetapkan pemerintah pusat dan asumsi dalam KUA-PPAS.

Secara rinci komposisi APBD 2019 yang tertuang dalam persetujuan antara legislatif dan eksekutif yakni untuk penerimaan daerah Rp1,136 triliun sedangkan belanja daerah Rp1,163 triliun, sehingga terjadi defisit Rp27,2 miliar.

Kemudian penerimaan pembiayaan Rp33,7 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp6,5 miliar, sehingga ada pembiayaan neto 27,2 miliar untuk menutup defisit anggaran belanja.

Oleh karena itu melalui kesempatan ini walikota meminta kepada seluruh kepala SPOD untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan dan segera menetapkan tindak lanjut sebagaimana mestinya agar program dan kegiatan bisa tercapai.

Sehingga tujuan akhir dari pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa dicapai. Hal ini perlu ditegaskan karena untuk pencapaian visi misi pembangunan daerah maka perlu dilakukan melalui strategi kebijakan anggaran daerah yang tertuang dalam program dan kegiatan pembangunan daerah.

“Oleh sebab itu secara filosofi pembangunan daerah, pelaksanaan anggaran daerah yang dilaksanakan oleh SOPD merupakan perwujudan amanah rakyat kepada pemerintah daerah yang harus dijunjung tinggi dan dijaga, sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan profesional sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat,” tegas walikota. (MC. Isen Mulang/engga)

Proyeksi Belanja APBD 2019 Mengalami Penurunan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya mengadakan rapat paripurna, Senin (26/11-2018) dengan agenda penyampaian pendapat akhir walikota tentang penyampaian laporan tim pelapor badan anggaran terhadap hasil pembahasan RAPBD 2019.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Ida Ayu Nia Anggraini dan Walikota Palangka Raya Fairid Naparin ini diketahui proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kota Palangka Raya pada APBD 2019.

Juru Bicara Tim Pelapor Banggar DPRD Kota Palangka Raya, AT Prayer menyampaikan proyeksi pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2019 turun 7,79 persen yakni sebesar Rp161,2 miliar dari Rp175,1 miliar pada APBD 2018.

Begitu pula dana perimbangan turun 1,24 persen yakni Rp879,3 miliar pada APBD 2019 sedangkan pada 2018 sebesar Rp890,3 miliar. Sementara itu lain-lain pendapatan yang sah juga turun 15,8 persen yakni Rp95,5 miliar, sedangkan pada 2018 Rp113,5 miliar.

Sementara itu belanja tidak langsung pada APBD 2019 turun 8,31 sebesar Rp654,8 miliar, sedangkan pada 2018 sebesar Rp604,5 miliar. Belanja langsung turun 17,5 persen dari Rp618,2 miliar menjadi Rp508,5 miliar pada APBD 2019.

Selanjutnya penerimaan pembiayaan daerah turun 39,45 persen dari Rp55,6 miliar menjadi Rp33,7 miliar pada APBD 2019. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan daerah juga mengalami penurunan 45,1 persen dari Rp11,8 miliar menjadi Rp6,5 miliar pada APBD 2019. (MC. Isen Mulang/engga)