Walikota Tinjau RSUD Tipe D Palangka Raya Sekaligus Jenguk Pasien DBD

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin melakukan peninjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Palangka Raya yang terletak di Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau.

Peninjauan itu dilakukan walikota untuk melihat secara langsung penyelesaian infrastruktur pembangunan RSUD tersebut, sekaligus memanfaatkankan kunjungannya dengan menjenguk dan menyapa pasien DBD yang menjalani rawat inap di rumah sakit milik Pemerintah Kota Palangka Raya ini.

“Kami melakukan peninjauan ke rumah sakit ini sekalian menjenguk pasien demam berdarah dengue (DBD). Terlebih saat ini di Palangka Raya cukup banyak penderita DBD. Makanya, di sini kami hadir untuk menyapa mereka,” kata Fairid di sela kunjungannya, Rabu (28/11/2018).

Dikatakan, Pemerintah Kota Palangka Raya saat ini lebih mengedepankan tindakan pencegehan. Pencegahan dilakukan dengan mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan mengaplikasikan gerakan 3M Plus. 

“Kami sudah instruksikan camat dan lurah untuk menggerakan masyarakat untuk bergotong-royong membersihkan lingkungan, terutama ditingkat RT/RW,” tutur Fairid.

Kemudian lanjut dia, untuk penanganan Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan fogging di lokasi yang memang sangat rawan dan sudah endemik. Dimana sebelumnya dilakukan observasi dan pengecekan kondisi lingkungan.

“Selain fogging, kami juga mengajak masyarakat untuk menggunakan obat pembunuh jentik (Abate,). Obat tersebut bisa diambil di puskesmas- puskesmas, dan itu tanpa biaya alias gratis,” terangnya.

Adapun dari kegiatan peninjauan itu, walikota berkesempatan memberikan tali asih kepada sejumlah pasien DBD. Selain itu, disana orang nomor satu di Kota Palangka Raya ini juga melakukan rapat khusus dengan Kepala Dinas Kesehatan, Andjar Hari Purnomo dan Direktur RSUD Palangka Raya, Abram. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Staf Khusus Menteri Perdagangan Cek Stok Pangan di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Kebijakan Perdagangan, Radix Siswo Purwono menjejakan kaki ke Kota Cantik pada Selasa (27/11/2018). 

Kedatangannya untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke gudang Bulog guna memastikan stok pangan menjelang Natal dan tahun baru 2019. Selain itu, juga memastikan tidak ada lonjakan harga.

Ikut dalam pengecekan itu sejumlah pejabat Kota Palangka Raya, termasuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Tengah, M Hatta.

Dalam pengecekan tersebut, Radix terlihat melakukan perbincangan dengan pihak terkait. Setelah selesai, mereka melanjutkan pengecekan ke salah satu swalayan di Palangka Raya.

Hasilnya, stok pangan di Kalteng umumnya dan Palangka Raya khususnya, lebih dari cukup. Ia juga yakin jika harga kebutuhan di Kalteng tidak mengalami kenaikan.

“Kita bersyukur karena bahan pokok di Bulog berlimpah,” ucapnya. Khusus harga daging, Radix juga yakin harganya nanti tetap relatif normal. Kalaupun terjadi kenaikan harga, ia meyakini masih dalam batas wajar.

Saat ini ada sekitar 27 ton daging kerbau beku yang siap memenuhi kebutuhan masyarakat. Jumlah stok tersebut disampaikan Kepala Bulog Kalteng, Faisal. (MC. Isen Mulang/engga)

Orientasi Tentang Strategi Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

MEDIA CENTER,  Palangka Raya – Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Rojikinnor dan  sejumlah Perangkat Daerah di  Lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, di ruang rapat Peteng Karuhei 1 Kantor Walikota Palangka Raya, Selasa (27/11/2018).

Tujuannya adalah dalam rangka  belajar strategi pengelolaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Palangkaraya. 

Dalam paparannya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangkaraya, Afendie menjelaskan bahwa pengelolaan UMKM sejalan dengan visi  dan misi Kota Palangka Raya,  yakni misi ke-tiga mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya melalui Smart economy (ekonomi cerdas) meliputi pengembangan industri, usaha kecil menengah, pariwisata dan perbankan.

Pada sesi diskusi, menanggapi beberapa pertanyaan dari Komisi II DPRD Kabupaten Tabalong Afendie yang di dampingi 2 orang kepala bidang yakni Indriarti dan Ivoni, menjelaskan bahwa strategi untuk pengelolaan UMKM di Kota Palangka Raya  melalui upaya antara lain strategi pertama dari segi permodalan melakukan fasilitasi pola kemitraan dengan perbankan dan fasilitasi program dari Kementerian Koperasi yaitu kredit usaha rakyat (KUR).
Program KUR ditujukan untuk mendukung UMKM berupa pemberian kredit atau pembiayaan modal kerja.

Ditambahkan oleh Afendie, strategi yang kedua untuk memajukan UMKM adalah dari segi pemasaran dengan mengikut sertakan pelaku UMKM  pada event pameran dan juga melalui aplikasi berbasis internet atau online untuk menjual produk-produk hasil karya UMKM dan strategi yang ketiga adalah dari segi sumber daya manusia (SDM) melakukan pelatihan kewirausahaan, magang dan lainnya. 

Afendie berharap UMKM Kota Palangka Raya mampu berperan dalam pergerakan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan (MC. Isen Mulang/tina/engga).

Bapemperda DPRD Uji Publik BLUD RSUD Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya mengadakan uji publik  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Palangka Raya, Selasa (27/11/2018).

Uji publik ini dilakukan sebagai dasar bagi Bapemperda DPRD Kota Palangka Raya untuk mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif dewan tentang BLUD rumah sakit.

Uji publik yang dipimpin oleh Ketua Bapemperda Kota Palangka Raya, Anna Agustina Elsye ini dilaksanakan di ruang rapat paripurna pukul 14.00 WIB.

Selain diikuti oleh seluruh anggota Bapemperda, rapat uji publik ini juga menghadirkan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dr Andjar Hari Purnomo dan Kepala RSUD tipe D Kota Palangka Raya dr Abram Winasis.

Hadir pula para ASN bagian hukum dan para mahasiswa serta pihak akademisi. Dalam uji publik ini pihak dewan minta masukan untuk dapat memfinalkan materi Perda BLUD rumah sakit.

Pihak dewan mengharapkan status RSUD Palangka Raya segera dijadikan BLUD, karena dengan status ini memberikan kemudahan pihak manajemen dalam mengurus segala sesuatunya.

Salah satunya bila ingin menambah pegawai, maka pihak manajemen bisa melakukannya sendiri, tanpa harus minta persetujuan pimpinan, karena semua tanggungjawab sudah diberikan kepada pihak manajemen. (MC. Isen Mulang/engga)

Camat dan Lurah Diminta Selektif Keluarkan Surat Tanah

MEDIA CENTER,Palangka Raya- Sangkalut masalah sengketa tanah di wilayah Kota Palangka Raya, seakan tidak ada habisnya.Terlebih berdasarkan data sejumlah kelurahan, permasalahan tanah ini, tidak sedikit didominasi oleh warga luar daerah yang membeli lahan di wilayah Kota Palangka Raya.

Kondisi ini mematik perhatian kalangan wakil rakyat di DPRD Kota Palangka Raya, yang meminta kepada pihak kelurahan atau kecamatan  untuk lebih selektif saat akan mengeluarkan surat kepemilikan tanah bagi warganya.

“Masih banyaknya kasus sengketa tanah di “Kota Cantik” Palangka Raya ini. Sebab itu kita ingatkan pihak kelurahan lebih selektif dalam mengeluarkan surat tanah, ungkap Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung, Selasa (27/11/2018).

Srikandi DPRD Kota Palangka Raya ini juga menyarankan kepada masyarakat, untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah atau lahan hendaknya dapat dilakukan  secara kekeluargaan dan berdiskusi atau mediasi. Sehingga tidak menimbulkan konflik yang bisa berbuntut panjang dikemudian hari.

“Kita mengimbau supaya penyelesaian masalah sengketa tanah bisa dilakukan secara musyawarah saja. Karena dengan begitu semua masalah bisa teratasi dengan baik dan mendapat jalan keluar yang baik,”harapnya.

Nenie juga meminta kepada masyarakat yang memiliki tanah untuk merawat tanahnya, sehingga tidak ada yang mengklaim dan berbuntut menjadi sengketa.

“Kita hanya mengingatkan warga pemilik tanah untuk bisa merawat tanah/lahan dengan baik. Yang selalu dirawat saja bisa diklaim orang apa lagi tidak dirawat,”tandasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Tatib Baru DPRD Sebagai Payung Hukum Produk Perda

MEDIA CENTER, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat paripurna pengesahan rencana kerja (renja) dan laporan hasil  evaluasi gubernur terhadap rancangan peraturan DPRD Kota Palangka Raya tentang tata tertib (Tatib)

Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya Ida Ayu Nia Anggraini tersebut dihadiri Walikota Palangka Raya Fairid Naparin serta jajaran OPD dan Forkopimda lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, Senin (26/11/2018) sore, di ruang paripurna gedung dewan setempat.

Dalam paripurna tersebut juru bicara Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Palangka Raya, Alfian Batnakanti menjelaskan, pihak dewan melalui alat kelengkapannya dalam hal ini pansus DPRD, secara khusus telah melakukan pembahasan hasil fasilitasi rancangan peraturan DPRD  tentang tatib.

Rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib itu sendiri adalah untuk memenuhi  tahapan dari proses pembentukan produk hukum daerah berupa peraturan DPRD, dengan tujuan untuk mencegah dan menghindari pembatalan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

“Ini sebagai  bagian dari sinkronisasi antara produk hukum daerah yang dikeluarkan DPRD Kota Palangka Raya dan produk hukum daerah yang dikeluarkan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,” ungkapnya.

Selain itu lanjut Alfian, dalam penjabaran ketentuan Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, diharapkan  setiap produk hukum daerah yang dikeluarkan oleh DPRD dapat menghasilkan produk hukum yang efektif dan efisien.

“Maka itulah hasil pembahasan  produk hukum daerah, baik berupa perda, peraturan walikota dan peraturan DPRD harus dikonsultasikan ke gubernur,” ujarnya lagi.

Tambah Alfian, apa yang telah diselesaikan  oleh alat kelengkapan DPRD Kota Palangka Raya, diharap dapat segera ditetapkan sehingga menjadi payung hukum yang jelas bagi masyarakat .

“Untuk Sekretariat Dewan  dapat segera memberikan nomor pokok dan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah kota untuk ditindaklanjuti dan pada akhirnya, draf pembahasan tatib ini dapat diteruskan lagi kepada pemerintah provinsi untuk dievaluasi,” pungkasnya (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pengembangan Digitalisasi UMKM

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pada Selasa (27/11/2018), sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Tabalong bersama sejumlah jajaran OPD terkait lingkup pemkab setempat, datang bertandang ke Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka kunjungan kerja (kunker) dengan agenda pengembangan digitalisasi UMKM.

Kedatangan rombongan dari daerah di Provinsi Kalimantan Selatan ini diterima Sekda Kota Palangka Raya, Rojikinnor didampingi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kota Palangka Raya , serta jajaran terkait lainnya.

Dalam pertemuan yang di gelar di ruang Peteng Karuhei (PK) I Kantor Walikota Palangka Raya, Rojikinnor menjelaskan, bahwa sesuai dengan agenda yang dimaksudkan oleh Pemkab Tabalong, maka pihaknya menghadirkan dinas terkait untuk menguraikan hal-hal secara teknis

“Disini ada pihak Diskop UKM yang akan menjelaskan pengembangan digitalisasi UMKM terutama yang sudah diterapkan di Kota Palangka Raya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Diskop dan UKM Kota Palangka Raya, Afendie, dalam kesempatan itu menerangkan, jika pihaknya saat ini sedang mencoba menjalankan program aplikasi baru, bahkan sudah dilaunching beberapa waktu lalu yaitu sistem aplikasi lokasi informasi dan promosi “si Romi”

“Kita menonjolkan aplikasi si Romi yang diharapkan menjadi aplikasi yang mampu meningkatkan pemasaran UMKM,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Afendie, selain aplikasi si Romi, Diskop-UKM juga terus mengembangkan produk UMKM Kota Palangka Raya. Salah satunya yang mendapatkan respon adalah Kopi hasil UMKM Palangka Raya dan souvenir khas Kalteng.

“Selain itu ada beberapa produk UMKM, mulai dari kuliner, obat-obatan herbal dan hasil kerajinan tangan. Beberapa hasil UMKM kita cukup disukai pada saat kegiatan atau event,”tuturnya.

Sedangkan pimpinan rombongan yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Tabalong, Mursalin, mengapresiasi aplikasi yang sudah dimiliki oleh Kota Palangka Raya dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM.

“Saya rasa ini menarik, beberapa terobosan seperti si Romi itu cukup bagus, karena UMKM akan memiliki wadah dalam pemasaran. Saya rasa ini menjadi ide yang bisa kita ikuti,” cetusnya dalam pertemuan itu. (MC. Isen Mulang.1/engga)

“Gebyar Museum” Jalin Kecintaan Masyarakat dan Pelajar Dengan Museum

MEDIA CENTER, Palangka Raya – UPT Museum Balanga  Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Kalimantan Tengah,  menggelar Gebyar Museum 2018, yang dilaksanakan dari  tanggal 27-28 November 2018.

Kegiatan gebyar museum yang melibatkan kalangan pendidik hingga pelajar tersebut, mengambil tempat di Museum Balanga Palangka Raya, Selasa (27/11/2018).

“Gebyar museum ini dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah pusat dan daerah. Bertujuan agar masyarakat dan pelajar sebagai kaum milenial, dapat lebih mencintai nilai budaya dan sejarah, terutama melalui museum,”ungkap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Kalimantan Tengah, Guntur Talajan sesaat sebelum membuka kegiatan tersebut.

Dijelaskan, melalui museum masyarakat maupun pelajar akan mendapatkan edukasi  tentang budaya dan sejarah, terutama yang tergambar  dalam benda-benda sejarah yang terpampang pada museum.

“Upaya pengembangan pelestarian sejarah dan budaya termasuk kepariwisataan bukan hanya tugas pemerintah, namun merupakan tugas yang harus diemban bersama antara pemerintah dan masyarakat umum,”ujar Guntur.

Dengan dilaksanakannya gebyar museum ini tambah dia, diharapkan masyarakat Kalteng mampu meningkatkan kecintaan terhadap museum sebagai pusat informasi suatu daerah bahkan menjadi tempat rekreasi.

Sementara itu Kepala UPT Museum Balanga Palangka Raya, Maliaki mengatakan, kegiatan gebyar museum ini menjadi agenda rutin digelar, mengingat merupakan program pemerintah pusat dan daerah dengan harapan untuk mendekatkan museum dengan masyarakat maupun pelajar.

” Mereka  dapat mengetahui identitas bagaimana sejarah museum maupun kultur budaya,” tuturnya.

Sejauh ini tambah Maliaki, animo elemen masyarakat untuk berkunjung ke Museum Balanga Palangka Raya pada khususnya, terus meningkat.

“Bahkan kami minta sinergitas dengan setiap OPD lingkup pemerintah daerah, lembaga pendidikan maupun sekolah, agar dapat memanfaatkan museum dalam melaksanakan berbagai kegiatan,”tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pemko akan Santuni Penderita DBD dari Keluarga Kurang Mampu

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin memberikan perhatian khusus kepada warganya yang menderita demam berdarah dengue (DBD).

Bentuk perhatian khusus itu yakni Pemerintah Kota Palangka Raya akan memberikan bantuan kepada keluarga penderita DBD, tapi bantuan ini khusus kepada warga kurang mampu.

“Kami akan memberikan tali asih, tapi soal nilainya nanti biar dinas teknis yang menentukan. Bantuan ini untuk meringankan keluarga pasien DBD,” ujar Fairid, Selasa (27/11/2018).

Fairid menjelaskan bantuan berupa dana tersebut merupakan bukti nyata jika Pemerintah Kota Palangka Raya telah hadir di tengah masyarakat ketika mengalami musibah.

Dia menegaskan Pemerintah Kota Palangka Raya tidak hanya hadir dalam pencegahan dan penanggulangan, tapi hadir dalam bentuk pemberian bantuan dan tindakan seperti ini langka dilakukan.

Di sisi lain walikota mengimbau kepada masyarakat Kota Palangka Raya untuk aktif mencegah penyebaran DBD dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. (MC. Isen Mulang/engga)

Palangka Raya Belum KLB Demam Berdarah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sampai saat ini Pemerintah Kota Palangka Raya belum menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) terhadap kasus demam berdarah dengue (DBD).

Belum ditetapkannya status KLB ini menurut Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin karena kasus DBD cenderung menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

“Data dari dinas kesehatan untuk bulan ini ada 37 kasus dan Oktober 2018 kemarin 39 kasus,” timpal Sekretatris Daerah Kota Palangka Raya, Rojikinnor, Selasa (27/11/2018).

Menurut Fairid, untuk bisa menetapkan kasus KLB DBD, maka syaratnya kasusnya harus meningkat 100 persen. Misal pada Oktober ada 39 kasus, maka kalau status KLB, penderitanya naik menjadi 78 kasus.

Sebaliknya jika kasus DBD cenderung menurun, maka status KLB belum bisa diberlakukan. Meski begitu pihaknya terus memantau perkembangan kasus DBD di Palangka Raya.

Fairid menyebut meningkatnya kasus DBD di Palangka Raya, khususnya yang dirawat di rumah sakit, bisa dipastikan sebagian dari mereka ada yang berasal dari daerah lain.

Dengan alasan itulah sampai saat ini Pemerintah Kota Palangka Raya belum menetapkan status KLB DBD. Meski demikian Pemerintah Kota Palangka Raya terus melakukan upaya penanggulangan agar kasus DBD bisa diminimalisasi. (MC. Isen Mulang/engga)