MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebanyak 700 personil gabungan yang terdiri dari personil Polri dan TNI siap melaksanakan pengamanan jalannya pilkada serentak, terutama  untuk pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwalkot) Palangka Raya.

Kapolres Kota Palangka Raya, AKBP Timbul RK Siregar mengatakan, pihaknya telah melakukan apel pelepasan personil yang bertugas untuk mengamankan pilwalkot Palangka Raya. Personil yang bertugas itu akan melakukan pengamanan sampai dengan hari penghitungan suara selesai.

“Kita bekerjasama dengan Kodim 1016 Palangka Raya, juga ada perbantuan personil dari Kotawaringin Timur (Kotim), sehingga jumlah keseluruhan 700 personil yang diturunkan untuk mengamankan pelaksanaan pilkada mulai dari pendistribusian logistik KPU hingga nanti pencoblosan dan penghitungan suara selesai,”jelasnya, Senin (25/6/2018).

Kapolres juga membeberkan, ada dua kerawanan yang harus diantisipasi selama pelaksanaan pilkada. Baik dari mulai pendistribusian hingga nanti pelaksanaan pemungutan suara pada 27 Juni 2018 mendatang.

Titik rawan itu kata dia ada dua bentuk yaitu, rawan georafis dan rawan kantibmas. 
“Kalau rawan geografis adalah wilayah perbukitan dan sungai, sementara untuk rawan kamtibmas berada di dua kecamatan dengan jumlah penduduknya yang banyak yaitu Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya,” bebernya.

Pihaknya lanjut Timbul, juga akan bekerjasama dengan kecamatan dan kelurahan yang berada di wilayah perairan, terutama untuk menyediakan transportasi air seperti kapal dan speedboad, hal itu dilakukan guna melancarkan pendistribusian logistik pilkada.

“Pengamanan pilkada tahun ini kita pastikan aman, maka dari itu masyarakat jangan takut adanya intimidasi saat akan menyuarakan pilihannya pada hari pencoblosan,” tegasnya.

Sementara itu, Walikota Palangka Raya, HM Riban Satia, mengharapkan kepada masyarakat Kota Palangka Raya untuk tidak golput dalam menentukan pembangunan dalam lima tahun ke depan.

“Kepada masyarakat Kota Palangka Raya yang sudah memiliki hak pilih untuk tidak golput, karena pembangunan kota dalam lima tahun kedepan adalah ditangan masyarakat. Suarakan hak pilih kita pada pemilihan tanggal 27 Juni 2018 ini,”singkatnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya HM Riban Satia dan Wakilnya Mofit Saptono Subagio menghadiri langsung debat publik pasangan calon (Paslon) walikota dan wakil walikota Palangka Raya. 

Kehadiran orang nomor satu dan nomor dua di Kota Cantik Palangka Raya itu, untuk mendengarkan visi dan misi para paslon dengan tema tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah yang digelar oleh KPU Kota Palangka Raya, Sabtu (23/6/2018) malam.

Riban menilai apabila berbicara tentang gagasan untuk kota Palangka Raya tentu harus meliputi tiga perkara. Ketiganya yaitu aspek manusia, teknologi, dan kebudayaan. Dimana ketiganya itu harus seimbang dan mampu bersinergi ke semua arah tujuan, yakni untuk masyarakat dan kemajuan daerah. Sebab itulah ketiga perkara tersebut harus dijalankan oleh setiap pemimpin pemerintahan

“Saya harapkan pilkada kota Palangka Raya dapat berjalan lancar, terlebih semua masyarakat kota sudah melihat visi dan misi dari para paslon,’ tuturnya usai acara debat tersebut.

Dalam kesempatan itu Riban mengingatkan agar pada Rabu tanggal 27 Juni ini masyarakat diminta untuk berbondong-bondong memberikan hak pilihnya bagi pemimpin pilihannya sesuai hati nurani. Menurutnya, meski berbeda pilihan namun semuanya sama demi kebaikan dan keberlangsungan pembangunan

“Saya harapkan seluruh elemen masyarakat, untuk berkomitmen menciptakan pilkada yang berkualitas, demokratif dan bermartabat,” pesan Riban (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sangkalut sengketa tanah hampir semua terjadi di setiap kelurahan yang ada di wilayah Kota Palangka Raya. Ironisnya penyelesaian selama ni  pun tak berujung tuntas alias berjalan buntu.

Menyikapi kondisi tersebut, pihak kelurahan se Kota Palangka Raya sepakat mendorong masyarakat yang memiliki permasalahan maupun sengketa tanah lebih memperioritaskan penyelesaian melalui jalan mediasi.

“Kelurahan Menteng telah memiliki program yang dinamakan forum mediasi legalitas berupa surat pernyataan pemilik tanah,” ungkap Lurah Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kamala Ratna.

Sekarang lanjut Ratna, program forum mediasi legalitas berupa surat pernyataan pemilik tanah tersebut telah disosialisasikan kesetiap kelurahan. Bahkan setiap kelurahan di Palangka Raya dapat mengadopsi program tersebut, untuk menyelesaikan sengketa tanah diwilayah kelurahan masing-masing.

Adanya forum mediasi itu sendiri, lebih dikarenakan melihat permasalahan silang sengketa tanah yang selama ini selalu diselesaikan dengan cara masing-masing. Alhasil, tidak sedikit menyebabkan benturan fisik. 

“Jadi forum mediasi ini bertujuan mengedepankan alternatif atau solusi penyelesaian, untuk menjalin kesepakatan bersama pihak-pihak yang bersengketa agar tidak ada dirugikan,”tutur Ratna usai kegiatan sosialisasi forum mediasi legalitas berupa surat pernyataan pemilik tanah, Jumat (22/6/2018).

Sedangkan forum mediasi ini lanjutnya terdiri dari kasi pemerintahan di kelurahan dan melibatkan babinsa, bhabinkamtibmas, dan ketua RT. Memang selama ini tidak sedikit pula kasus-kasus penyelesaian sengketa tanah  yang sudah menempuh jalur dan putusan peradilan. Akan tetapi ternyata kembali mencuat.

“Meski sudah menempuh jalur peradilan dan dianggap tuntas, namun ada yang kembali mencuat dan memicu permasalahan baru. Ini karena tidak adanya kesepakatan bersama,” ujar Ratna lagi.

Sebab itulah, melalui program forum mediasi tersebut maka  masyarakat yang memiliki permasalahan sengketa tanah, dapat melaporkan dan memanfaatkan keberadaan forum mediasi sebagai upaya penyelesaian.

Caranya, warga tinggal datang melapor ke kelurahan untuk didaftar, selanjutnya dijembatani untuk dilakukan mediasi penyelesaian.

Kalaupun, nantinya forum mediasi tidak mampu mengarahkan pihak-pihak yang berkonflik dalam sengketa tanah. Maka jalan terakhir kata Ratna, pihak kelurahan melalui forum mediasi akan membuat surat pengantar ke pengadilan untuk ditindaklanjuti proses penyelesaiannya lebih lanjut.

“Saat ini forum mediasi, khususnya yang ada di Kelurahan Menteng telah menyelesaikan lima sengketa tanah. Hasilnya, tiga terselesaikan dan dua lagi masih dilanjutkan mediasi, sampai ada kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak,” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sampai saat ini RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya belum bisa memanfaatkan 9 ruang operasi untuk melakukan tindakan bedah kepada pasien.

Dari 9 ruang operasi ini baru 4 ruangan yang digunakan sebagai tempat melakukan tindakan medik. Ke-4 ruangan ini berada di lantai dasar, sedangkan lima ruangan lainnya di lantai atas.

Belum bisa digunakannya 5 ruangan operasi ini karena menurut Plt Direktur RSUD Doris Sylvanus, dr Suyuti Samsul belum ada lift untuk naik ke lantai atas.

Karena itulah pihaknya telah mengusulkan anggaran untuk pengadaan lift dan diharapkan pada 2019 sudah terpasang, sehingga 5 ruang operasi ini bisa dimanfaatkan.

Suyuti mengatakan dengan dioperasionalkannya 9 ruang operasi ini sehingga antrean operasi bisa dipercepat, karena selama ini cuma lantai bawah yang digunakan untuk ruang operasi.

“Di lantai tiga nanti juga akan kita digunakan untuk ruang perawatan, sehingga antrean dari UGD bisa kita kurangi,” ucap Suyuti kepada wartawan, Kamis (21/6/2018). (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah Pertamakali melantik Pejabat fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dan pejabat Perencanaan Madya sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP 18 Tahun 2016.

Langkah ini bisa dilihat dalam penunjukan pejabat fungsional tertentu. Pemerintah Kota Palangka Raya telah beberapa kali melantik pejabat eselon II sebagai pejabat fungsional tertentu dan terakhir dilakukan, Kamis (21/6/2018).

Adalah Hera Nugrahayu dan Enon F Lion yang dilantik sebagai pejabat fungsional tertentu. Hera dilantik sebagai pejabat Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah Kota Palangka Raya, yang sebelumnya menjabat kepala Bappeda Kota Palangka Raya.

Sedangkan Enon F Lion dilantik sebagai pejabat Perencanaan Madya di Bappeda Kota Palangka Raya. Yang sebelumnya juga pernah menduduki jabatan kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya. 

Menurut Walikota Palangka Raya, Riban Satia dilantiknya Hera dan Enon sebagai pejabat fungsional tertentu ini merupakan langkah maju dari Kota Palangka Raya.

“Mungkin se-Kalimantan Tengah baru Kota Palangka Raya yang mempunyai pejabat analis keuangan pusat dan daerah serta pejabat perencanaan madya. Ini merupakan yang pertamakali dilakukan pemerintah kota Palangka Raya sekaligus langkah ke depan siapapun yang ingin mengisi jabatan fungsional tertentu sesuai amanat dari UU ASN,” tuturnya. (MC. Isen Mulang/engga)