Pemkab Blitar Belajar Soal Lansia ke Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebanyak 40 pejabat dari Pemerintah Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Kota Palangka Raya, Kamis (23/11/2017) pukul 13.30 WIB.
 
Rombongan Pemkab Blitar yang dipimpin Wakil Bupati Blitar, Marhaenis ini langsung diterima oleh Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio dan beberapa kepala dinas.
 
Rombongan diterima di Ruang Peteng Karuhei II. Tujuan kedatangan Pemkab Blitar ke Kota Cantik Palangka Raya ini dalam rangka belajar cara penanganan para lanjut usia (Lansia).
 
Dipilihnya Palangka Raya sebagai tujuan studi banding karena telah memiliki Komisi Daerah (Komda) Lansia, sehingga nantinya bisa diadopsi oleh Komda Blitar guna menambah kegiatan yang lebih positif lagi.
 
Dalam penjelasannya Mofit Saptono Subagio mengatakan jumlah Lansia usia 60-64 tahun di Palangka Raya berdasarkan data 2016 untuk laki-laki 2,991 jiwa dan perempuan 2.372 jiwa.
 
Kemudian usia 65 tahun ke atas untuk laki-laki 3.332 jiwa dan perempuan 3.006 jiwa. Seperti di Blitar, di Palangka Raya juga sudah memiliki Komda Lansia.
 
Dijelaskan Mofit, adapun tugas Komda Lansia Palangka Raya yakni sering melaksanakan kegiatan senam. Sedangkan untuk menunjang kegiatan Komda Lansia telah dibantu dana hibah dari Pemerintah Kota Palangka Raya.
 
Dana hibah itu digunakan untuk membuat taman lansia di Jalan Rinjani, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya. “Dipilihnya di Jalan Rinjani, karena di situ banyak pensiunannya,” jelasnya.
 
Selain mengharapkan dana hibah dari pemerintah daerah, sumber pendanaan kegiatan Komda Lansia Palangka Raya juga bisa didapat dari donator yang tidak mengikat.
 
Sedangkan kepengurusan Komda Lansia Palangka Raya juga melibatkan dari semua lintas satuan oragnisasi perangkat daerah (SOPD) seperti dinas sosial, dinas kesehatan, PUPR, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PPAKB serta SOPD lainnya. (MC Isenmulang/engga)

Kemenhan Wilayah Kalteng Kupas Pertahanan Negara Lewat Seminar

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengupas tentang tantangan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer, Rabu (22/11/2017).
 
Tantangan ancaman non militer ini diulas dalam seminar pemberdayaan wilayah pertahanan yang diadakan di aula Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (22/11/2017). Tujuan diadakannya seminar ini dalam rangka mewujudkan pertahanan negara yang tangguh.
 
“Maksud dari kegiatan ini untuk mengupas dan mengulas tentang tantangan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer,” kata Pejabat Pelaksana Tugas Pokok (PTP) Kementerian Pertahanan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Werdi Widodo.
 
“Tujuan umumnya untuk menumbuhkan dan memupuk rasa nasionalisme bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Kemudian tujuan khususnya adalah memberikan pemahaman tentang kemungkinan ancaman non militer di Kalteng,” imbuhnya.
 
Dia menjelaskan secara umum wilayah Indonesia sebagai pelintasan kepentingan berbagai negara di dunia. Kondisi ini berpengaruh pada pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional. Yakni dapat berupa ancaman militer, non militer, dan hibrida.
 
Bentuk ancaman ini bisa dalam wujud nyata dan tidak. “Wujud ancaman tersebut di antaranya terorisme, bencana alam, perampokan, pencurian sumber daya alam, pelanggaran perbatasan, wabah penyakit, siber, spionase, narkotika dan ketidaktersedianya lapangan pekerjaan,” katanya.
 
Werdi menambahkan pada Pasal 7 UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan sistem pertahanan dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama.
 
Sedangkan dalam menghadapi ancaman non militer, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi serta didukung oleh unsur lain dari kekuatan bangsa.
 
Lebih lanjut dia menjelaskan ada tujuh ancaman non militer yang patut diwaspadai di Kalteng. Di antaranya ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, perkembangan iptek dan legislasi.
 
Bentuk-bentuk ancaman tersebut juga disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Hengki Mangkin mewakili Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran.
 
Oleh sebab itu Hengky mengingatkan masalah ancaman non militer harus ditanggulangi secara bersama-sama. Kemudian juga meningkatkan koordinasi antaraparatur pemerintah dan pemerintah dengan instansi vertikal yang melaksanakan pembangunan di Kalteng. (MC. Isen Mulang/engga)

Sekda Pimpin Sertijab Direktur PDAM Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Budi Harjono resmi dilantik sebagai Direktur PDAM Palangka Raya, Senin (20/11/2017). Namun serah terima jabatan dengan Plt Direktur PDAM Palangka Raya Ir Kandarani baru bisa dilakukan, Selasa (21/11/2017) pukul 15.30 WIB.
 
Proses serahterima jabatan (Sertijab) yang dilakukan di kantor PDAM Palangka Raya Jalan Ahmad Yani ini disaksikan oleh Sekda Kota Palangka Raya Rojikinor dan dihadiri Asisten I Setda Kota Palangka Raya Ikhwansyah, Asisten II Setda Kota Palangka Raya Rahmadi HN.
 
Kandarani menjabat tiga bulan sebagai Plt Direktur PDAM Palangka Raya pasca pensiunnya Tridoyo Kertanegara dari jabatan Direktur PDAM Palangka Raya untuk yang kedua kalinya. Dalam menjalankan tugas, Kandarani juga merangkap Plt Sekda Kota Palangka Raya.
 
Dalam sambutannya Kandarani menjelaskan kenapa proses Sertijab baru dilakukan hari ini karena sehari sebelumnya yang bersangkutan sedang mengikuti tes lelang jabatan yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
 
Dengan telah diserahterimakannya jabatan Direktur PDAM Palangka Raya, dia berpesan kepada Budi Harjono untuk melakukan komunikasi yang baik kepada semua jajarannya, sehingga hubungan kerja lebih baik dan perusahaan yang dipimpinnya lebih maju lagi.
 
“Jangan merasa menjadi atasan, karena BUMD ini adalah unit bisnis. Jadi kalau mau sendiri, sedangkan yang di bawah tidak mendukung, maka biasanya hasilnya kurang optimal,” pesannya. Selama menjabat tiga bulan, Kandarani juga sudah menemukan beberapa masalah yang harus segera dibenai oleh direktur yang baru.
 
Dia berharap direktur PDAM yang baru harus memiliki terobosan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Apalagi di zaman serba modern ini masyarakat lebih kritis, karena mereka mengingingkan pelayanan serba cepat.
 
Sementara itu dalam sambutannya Budi Harjono juga mengucapkan terima kasih kepada Ir Kandarani yang telah memimpin PDAM Palangka Raya selama tiga bulan telah memberikan kemajuan dalam pelayanan dan perbaikan internal manajemen. (MC.Isen Mulang/engga)

KPU Palangka Raya Adakan Bimtek Persyaratan Calon Perseorangan Kepada PPK dan PPS

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya mengadakan bimbingan teknis (bimtek) persyaratan calon perseorangan dalam rangka pemilihan walikota dan wakil walikota Palangka Raya pada Pilkada serentak 27 Juni 2018.
 
Peserta Bimtek ini adalah seluruh anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Totalnya ada 25 anggota PPK dari lima kecmatan dan 90 anggota PPS dari 30 kelurahan seluruh Kota Palangka Raya.
 
Acara Bimtek yang diadakan di aula Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Tjilik Riwut Km 4,5 Palangka Raya, Selasa (21/11/2017) ini secara resmi dibuka oleh Ketua KPU Kota Palangka Raya DR Eko Riadi, SH, MH.
 
Tujuan diadakannya Bimtek ini agar anggota PPK dan PPS mampu melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang diajukan ke KPU. Sebab mulai 25-29 November 2017 calon independen akan menyerahkan dukungan ke KPU
 
Sementara itu proses verifikasi faktual akan dilaksanakan PPS disetiap kelurahan pada 12-25 Desember 2017. Dalam sambutannya Eko Riadi mengharapkan para PPS bisa melaksanakan tugas melakukan verifikasi faktual dengan teliti dan benar.
 
Eko menjelaskan melalui Bimtek ini merupakan langkah awal KPU untuk memberikan pembekalan kepada PPK dan PPS bagaimana teknis pelaksanaan verifikasi faktual yang sebentar lagi akan dilakukan. Eko juga mengharapkan agar PPK dan PPS lebih cermat dalam melakukan verifikasi faktual.
 
Sementera itu Anggota KPU Palangka Raya yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Sastriadi, S.Pd, M.Hum menyampaikan materi dan menjelaskan secara teknis terkait verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan.
 
Selain itu para anggota PPK dan PPS juga dibekali tentang tata kerja penyelenggara pemilu, khususnya berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.
 
Meteri tersebut disampaikan Harmain Ibrohim, M.Pd. I selaku Anggota KPU kota Palangka Raya yang membidangi Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat.
 
Dalam kesempatan ini KPU juga mengingatkan kepada seluruh PPK dan PPS agar selalu komunikasi dengan camat, lurah, pihak keamanan dan panitia pengawas kecamatan dan panitia pengawas lapangan disetiap kelurahan. (MC. Isen Mulang/engga)

DPMP2AKB Adakan Pertemuan dengan Pokja Kampung KB Tumbang Rungan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Bidang Pengendalian Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (KB) (DPMP2AKB) Kota Palangka Raya mengadakan pertemuan dengan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB Kelurahan Tumbang Rungan, Kecamatan Pahandut, Senin (20/11/2017).
 
Acara pertemuan yang dipimpin Kabid Pengendalian Penduduk pada DPMP2AKB Kota Palangka Raya, Eddy Sunarto, SH, MM ini juga dihadiri Lurah Tumbang Rungan Purwanto, Babinkamtibmas, dan sekitar 40-an anggota Pokja Kampung KB Tumbang Rungan.
 
Dalam pertemuan ini menghadirkan nara sumber Kasi Penyuluhan PLKB dan Penggerakan pada DPMP2AKB Kota Palangka Raya, Saden. Adapun materi yang dibahas adalah seputar program kerja Pokja Kampung KB Tumbang Rungan yang akan dilaksanakan di 2018.
 
Sebab sejak ditetapkan sebagai kampung KB, Pokja Kampung KB Tumbang Rungan kurang aktif, sehingga dengan adanya pembinaan dan pertemuan dari BPMP2AKB Kota Palangka Raya ini diharapkan di 2018 program kerjanya lebih aktif dalam mensukseskan program KB.
 
“Apalagi di 2018 nanti semua kampung KB akan mendapatkan bantuan Rp102 juta dari BKKBN provinsi, karena itu mulai sekarang Pokja Kampung KB harus menyusun program,” kata Eddy Sunarto.
 
Eddy menjelaskan maksud ditetapkannya Kampung KB pada suatu kelurahan tidak hanya mengurusi masalah kependudukan saja, namun diharapkan semua program lintas sektor bisa diarahkan dalam suatu kelurahan, sehingga pembangunan di semua sektor bisa cepat dituntaskan.
 
Misalnya dinas pertanian memprogramkan bantuan benih, dinas peternakan memberikan bibit ikan dan ternak. Kemudian dinas DPMP2AKB memberikan pelatihan, pembinaan, dan pelayanan KB. “Khusus dinas PU tahun ini sudah membuatkan 12 WC kepada warga Tumbang Rungan,” ujarnya.
 
Eddy menambahkan sejak ditetapkan sebagai Kampung KB, kini partisipasi masyarakat Tumbang Rungan sudah cukup bagus dalam mengikuti program KB. Hanya saja perlu edukasi secara terus-menerus agar masyarakat memahami tujuan ‘wajib’ ber-KB untuk menuju keluarga sejahtera dan bahagia. (MC. Isen Mulang/engga)

DPRD Tanah Bumbu Pelajari Pengembalian Aset PMA dan PMDN ke Pemko Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sembilan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kaji banding ke Pemerintah Kota Palangka Raya, Senin (20/11/2017).
 
Dalam kunjungan kerja yang ke-3 kalinya ini mereka diterima oleh Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio di Ruang Peteng Karuhei I pukul 14.00 WIB.
 
Dalam pertemuan ini wakil walikota juga ditemani Plt Asisten I Setda Kota Palangka Raya Ikhwansyah, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya Gunawan Abel, dan Staf Ahli Walikota Palangka Raya Benhurd Pangaribuan.
 
Sedangkan dari legislatif dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Beta Syailendra dan Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya Sitti Masmah, serta Bagian Aset Setda Kota Palangka Raya.
 
Adapun tujuan studi banding yang ke-3 kalinya ini anggota DPRD Tanah Bumbu ingin belajar mengenai mekenisme pengembalian aset milik PMA, PMADN, dan BUMN ke pemerintah daerah.
 
Rupanya selama ini Pemerintah Kota Palangka Raya belum pernah ada melakukan pengembalian aset milik PMA, PMDAN, dan BUMN. Namun menurut Mofit Saptono kalau menerima hibah aset dari luar negeri untuk Pemko Palangka Raya sudah pernah ada yaitu hibah 4 mobil pemadam dan satu mobil ambulance dari Jepang.
 
Meski hibah, namun menurut Mofit untuk mendapatkan hibah atau pemberian dari luar negeri tersebut tidak mudah, karena sesuai aturan harus melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri, sebab sifatnya antara negara dengan negara.
 
Sementara itu ibu Andri dari Bagian Aset Setda Kota Palangka Raya menambahkan hingga saat ini Pemerintah Kota Palangka Raya belum pernah menerima sumber daya atau aset dari PMA dan PMDN.
 
“Tapi jika pun nanti ada akan kami urus sesuai mekanisme yang berlaku, karena ada administrasi yang harus ditaati, apalagi kalau menyangkut masalah aset PMA harus melalui sidang arbitrase yang melibatkan kementerian, baru bisa kita miliki,” ucapnya. (Mc.Isen Mulang/ engga)

Tim Saber Pungli Ajak Warga SMAN 5 Palangka Raya Tolak Pungli

MEDIA CENTRE, Palangka Raya – Tim Saber Pungli Polda Kalteng, Ombudsman RI Perwakilan Kalteng, Kejaksaan Tinggi Kalteng, dan Inspektorat Kalteng mengadakan pertemuan di SMAN 5 Palangka Raya, Sabtu (18/11/2017).

Dalam pertemuan ini juga dihadiri seluruh Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/MA seluruh Kota Palangka Raya. Rapat ini untuk membahas penyamaan persepsi terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016.

Berbagai penafsiran yang memungkinkan kekeliruan dalam melangkah membuat pihak sekolah dan komite merasa perlu menyimak penjelasan tepat mengenai kinerja komite agar tidak terjebak dalam langkah menyimpang yaitu pungutan liar (pungli) dalam penggalangan dana.

“Saya mengajak seluruh warga SMAN 5 Palangka Raya untuk berani mencegah dan menolak pungli. Mari kita katakan tidak pada pungli dan wujudkan bahwa kita benar-benar menghindari segala bentuk pungli,” kata Jukiman Situmorang, Itwasda Polda Kalteng didampingi Tim Saber Pungli.

Mantan Kapolres Palangka Raya ini mengajak warga SMA-MA untuk memahami dan melaksanakan Permendikbud itu dengan tidak keliru persepsi. Komite dan semua pihak harus memahami betul bantuan, pungutan, dan sumbangan agar tidak tergelincir ke dalam tindakan pungli.

Sekolah dan komite harus bekerja jujur, transparan, dan akuntabel. Dalam menggalang dana, komite harus kreatif tanpa membebani orangtua siswa. “Silakan komite mengumpulkan sumbangan dari pengusaha donator yang ikhlas tanpa menetapkan besar dan mengikat waktunya,”” tegasnya.

“SMAN 5 Palangka Raya, ya! Pungli, Tolak!” teriaknya diikuti seluruh peserta rapat beryel-yel sambil mengepal tanan mengembangkan telapak tangan dengan jari mengembang menghadap ke depan. Tepuk tangan mendukung pun bergemuruh penuh semangat menolak pungli.

Sementara itu Ketua Ombudsman RI Perwakilan Kalteng, Thoeseng Asang menyatakan kekagumannya dengan para guru-guru masa lalu yang bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih meski gaji kecil.

“Kita berharap guru-guru sekarang bisa bekerja lebih ikhlas dan penuh semangat. Apalagi gaji guru sekarang jauh lebih besar. Ini masih ditambah dengan berbagai tunjangan yang seharusnya membuat guru lebih pandai bersyukur dan sepenuh hati memberikan pelayanan kepada siswa,” tuturnya.

Dia mengatakan Ombudsman merupakan lembaga negara pengawas pelayanan publik. Lembaga ini bertugas mengawasi kinerja pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan pencegahan pungli di lembaga pendidikan, lembaganya siap memberikan sosialisasi dan menerima pengaduan masyarakat.

“Sekolah sebagai salah satu bentuk pelayanan publik harus terbuka untuk diawasi oleh semua pihak dalam melaksanakan program. Diawasi bukan berarti dicampurtangani, tapi agar kinerjanya bisa dilihat dan dipertanggungjawabkan. Salah satu upaya pencegahan pungli di sekolah adalah dengan mencegah maladministrasi. Perlu dipahami ada banyak jenis pungutan sekolah yang bisa dikategorikan sebagai pungli,” jelasnya.

Rustianto, Kasi Penerangan Hukum Kejati Kalteng juga mengajak agar sekolah bisa menjadi teladan yang baik dalam mencegah tindakan pungli. Begitu juga sekolah juga harus menegakkan budaya antikorupsi.

“Jika sekolah dan komite punya program yang meragukan dan perlu dikonsultasikan dengan pihak terkait. Silakan berkonsultasi lebih dulu. Lebih baik berhati-hati daripada terjebak dalam perbuatan pungli atau tindakan melawan hukum lainnya,” katanya.

Kemudian Usup Sopyan, perwakilan dari Inspektorat Kalteng juga mengingatkan agar sekolah bisa mengambil langkah bijak dalam menentukan program. Inspektorat siap memberikan pelayanan dan penjelasan tentang yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sekolah dalam menggalang dana untuk menyukseskan program sekolah.

Sebelumnya Kepala SMAN 5 Palangka Raya, Drs H Arbusin dan Ketua Komite Ijhon Indhei Saha telah menyampaikan kehati-hatiannya dalam menjalankan program sekolah.

Betapa pun banyaknya pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan program, pihaknya mesti mentaati rambu-rambu agar tidak terjebak pungli. Oleh karena itu pertemuan yang digagas tersebut memang untuk menyatukan pandangan agar mekanisme yang benar dapat berjalan sesuai aturan dan didukung oleh semua pihak, termasuk orangtua siswa.

“Sayang sekali orangtua yang hadir dalam rapat hanya 56 orang berdasarkan daftar hadir. Padahal jumlah siswa sekolah ini ada 618. Namun kami pahami hal ini karena sebagian besar orangtua siswa berasal dari luar kota. Oleh karena itu kami tetap menginginkan hasil pertemuan hari ini tetap bisa tercatat dan tersampaikan kepada mereka yang tidak hadir,” tutur Arbusin. (MC. Isen Mulang/engga)

Dirjen PKPPT Kementerian PDTT Buka Pameran Kedaulatan Pangan dan Energi di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Lagi-lagi Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan even nasional. Kali ini Palangka Raya dipercaya menjadi penyelenggara Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi.

Secara resmi acara Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi yang dirangkai dengan acara pameran ini dibuka oleh Dirjen Penyiapan Kawasan Pembangunan dan Permukiman Transmigrasi (PKPPT) pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Putut Edi Sasono, Sabtu (18/11/2017) pukul 21.00 WIB.

Acara pembukaan pameran yang dipusatkan di Temanggung Tilung ini juga dihadiri beberapa bupati dan walikota diseluruh Provinsi Kalimantan Tengah. Hadir pula para pejabat dan pelaku usaha dari seluruh nusantara.

Adapun tujuan diadakannya Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi Melalui Produk Unggulan Daerah ini sebagai sarana gelar promosi produk, promosi potensi wisata di daerah tertinggal, pameran inovasi, pameran energi terbaru, dan pameran produk unggulan dari berbagai daerah seluruh nusantara.

Dalam sambutan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran yang dibacakan Asisten Setda Provinsi Kalteng, I Ketut Widi Wiryawan mengatakan warga Bumi Tambun Bungai sangat bahagia karena telah dipercaya menyelenggarakan kegiatan Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi dari Kementerian PDTT.

Menurut I Ketut Widi, digelarnya pameran ini memiliki peran strategis pemerintah untuk meningkatkan dan memberdayakan hasil produksi Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa.

“Kegiatan ini juga sebagai ajang pertemuan antara pembeli dan penjual serta menjadi media promosi yang tepat bagi seluruh potensi produk unggulan yang dimiliki pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan para pedagang, sehingga bisa membuka jaringan dengan luas di dalam maupun di luar negeri.

Dijelaskan, salah satu untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama ketersediaan pangan dan energi melalui potensi produk unggulan daerah sebagaimana tertuang dalam Nawacita ke-3 yakni membangun Indonesia dari pinggiran. (MC. Isen Mulang/engga)

Menteri PDTT Bagikan Door Prize Uang dan Tabungan di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Puncak Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi yang dihadiri Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah membawa berkah bagi sebagian peserta yang hadir, Minggu (19/11/2017).

Di sela-sela memberikan sambutan, sang menteri juga langsung memberikan pertanyaan kepada peserta. Pertanyaan yang diberikan masih seputar materi yang diberikan dalam sambutan tersebut. Bagi yang bisa menjawab langsung diberikan uang cash Rp1 juta.

Adapun yang beruntung mendapatkan uang tunai ini adalah peserta dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan peserta dari Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah serta duta pariwisata dari Provinsi Kalimantan Tengah.

Tidak hanya itu, sang menteri juga ‘menodong’ Pemimpin BRI Wilayah Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Fidri Arnaldy untuk memberikan door prize berupa tabungan senilai Rp1 juta. Permintaan sang menteri ini pun langsung disetujui oleh BRI.

Bagi yang bisa menjawab pertanyaan, beberapa peserta langsung diberikan buku tabungan oleh Fidri Arnaldy. “Bila perlu jumlahnya ditambah, kalau bisa sampai 20 orang, nanti saya bilang sama Dirut BRI-nya di Jakarta,” kelakar sang menteri.

Adapun pertanyaan yang diberikan sang menteri misalnya soal berapa anggaran dana desa yang digelontorkan pemerintah pada 2015 dan 2016. Namun tidak banyak yang bisa menjawab, padahal soal yang diberikan ini baru saja disampaikan oleh sang menteri dalam sambutannya.

“Selama tiga tahun ini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mengucurkan dana desa sebesar Rp120 triliun. Selain itu pemerintah juga mengucurkan dana-dana desa melalui program kementerian,” paparnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Menteri PDTT Hadiri Puncak Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menghadiri acara puncak Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi di Kota Palangka Raya, Minggu (19/11/2017) pukul 10.00 WIB.

Acara puncak Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi ini juga dihadiri Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran, Walikota Palangka Raya Riban Satia dan beberapa bupati dari Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu juga dihadiri Deputi Bina Kombinasi Pemberdayaan Desa dan Kawasan pada Kementerian PDTT, Nyoman Suwida dan beberapa Dirjen serta para pejabat dari seluruh nusantara serta beberapa pimpinan perusahaan BUMN.

Dalam sambutannya Menteri PDTT, Eko Putro Sandjojo mengatakan Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang sangat luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa, termasuk Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi jika dikelola dengan benar, maka rakyatnya akan sejahtera.

Diakui melimpahnya sumber daya alam belum sepenuhnya membuat rakyat Indonesia sejahtera. Penyebabnya masih ada peraturan yang dibuat pemerintah masih menghambat laju pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Misalnya saja untuk suatu daerah ingin memperluas lahan pertanian tidak bisa, karena status lahannya masuk kawasan hutan produksi dan lainnya. Padahal lahan yang sudah digarap rakyat telah dimanfaatkan sebelum Indonesia merdeka.

Jadi untuk menyikapi kondisi tersebut maka Menteri PDTT mengajak para kepala daerah untuk duduk bersama guna merubah status kawasan yang diinginkan untuk kepentingan rakyat tersebut. “Minggu depan bapak gubernur saya undang ke Jakarta untuk membahas masalah ini,” ucapnya. (MC. Isen Mulang/engga)