Kemenhan Wilayah Kalteng Kupas Pertahanan Negara Lewat Seminar

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengupas tentang tantangan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer, Rabu (22/11/2017).

 

Tantangan ancaman non militer ini diulas dalam seminar pemberdayaan wilayah pertahanan yang diadakan di aula Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (22/11/2017). Tujuan diadakannya seminar ini dalam rangka mewujudkan pertahanan negara yang tangguh.

 

“Maksud dari kegiatan ini untuk mengupas dan mengulas tentang tantangan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer,” kata Pejabat Pelaksana Tugas Pokok (PTP) Kementerian Pertahanan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Werdi Widodo.

 

“Tujuan umumnya untuk menumbuhkan dan memupuk rasa nasionalisme bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Kemudian tujuan khususnya adalah memberikan pemahaman tentang kemungkinan ancaman non militer di Kalteng,” imbuhnya.

 

Dia menjelaskan secara umum wilayah Indonesia sebagai pelintasan kepentingan berbagai negara di dunia. Kondisi ini berpengaruh pada pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional. Yakni dapat berupa ancaman militer, non militer, dan hibrida.

 

Bentuk ancaman ini bisa dalam wujud nyata dan tidak. “Wujud ancaman tersebut di antaranya terorisme, bencana alam, perampokan, pencurian sumber daya alam, pelanggaran perbatasan, wabah penyakit, siber, spionase, narkotika dan ketidaktersedianya lapangan pekerjaan,” katanya.

 

Werdi menambahkan pada Pasal 7 UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan sistem pertahanan dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama.

 

Sedangkan dalam menghadapi ancaman non militer, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi serta didukung oleh unsur lain dari kekuatan bangsa.

 

Lebih lanjut dia menjelaskan ada tujuh ancaman non militer yang patut diwaspadai di Kalteng. Di antaranya ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, perkembangan iptek dan legislasi.

 

Bentuk-bentuk ancaman tersebut juga disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Hengki Mangkin mewakili Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran.

 

Oleh sebab itu Hengky mengingatkan masalah ancaman non militer harus ditanggulangi secara bersama-sama. Kemudian juga meningkatkan koordinasi antaraparatur pemerintah dan pemerintah dengan instansi vertikal yang melaksanakan pembangunan di Kalteng. (MC. Isen Mulang/engga)