Satpol PP Palangka Raya Razia KTP

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Anggota Satpol PP Kota Palangka Raya mengadakan giat razia kartu tanda penduduk (KTP) kepada para pengendara yang melintas di Jalan Tjilik Riwut Km 5, Kamis (23/11/2017).
 
Razia rutin yang dilaksanakan di depan Stadion Tuah Pahoe ini melibatkan aparat TNI dan Polri. Hasilnya, tim gabungan berhasil mendapati puluhan pengendara tidak membawa KTP.
 
“Ada 25 orang yang terjaring dan tidak membawa KTP,” kata Kabid Trantib Satpol PP Kota Palangka Raya, Walter. Kemudian mereka membuat surat pernyataan agar membawa KTP saat bepergian.
 
“Tahun ini memang tidak ada Tipiring (tindak pidana ringan) meski memang betul dalam Perda ada aturannya. Namun satu hal yang belum kita terima sampai saat ini itu Perwalinya, sehingga kita hanya berikan surat pernyataan,” ungkapnya.
 
Walter menuturkan rata-rata para pengendara yang kedapatan tidak membawa KTP itu karena tertinggal di rumah. Ada pula yang menyebut tidak memiliki dan masih proses pembuatan di dinas kependudukan dan catatan sipil.
 
“Tapi saat kita tanya bukti pembuatan juga tidak ada. Seandainya bisa menunjukan ya tidak kita jaring,” imbuhnya. Menurut Walter razia ini digelar sesuai Perda No 4 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan.
 
Selain itu untuk menertibkan warga agar peduli tentang pentingnya membawa atau memiliki KTP. Terlebih tidak lama lagi di Kota Palangka Raya akan segera digelar Pilkada serentak 2018.
 
“Di 2018 nanti menjelang Pilkada kita akan perbanyak kegiatan. Selain KTP juga razia gepeng (gelandangan dan pengemis) dan lain-lainnya supaya kita sama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Satpol PP tugas dan fungsinya sebagai penegak Perda dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum,” tuturnya.
 
Dia berharap masyarakat semakin sadar tentang pentingnya identitas KTP. “Karena KTP ini sangat penting melebihi SIM dan kartu lainnya. Jadi mohon kesadaran masyarakat supaya disiplin masalah identitas terutama KTP itu,” tegasnya. (MC Isenmulang/engga)

 

Pemkab Blitar Belajar Soal Lansia ke Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebanyak 40 pejabat dari Pemerintah Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Kota Palangka Raya, Kamis (23/11/2017) pukul 13.30 WIB.
 
Rombongan Pemkab Blitar yang dipimpin Wakil Bupati Blitar, Marhaenis ini langsung diterima oleh Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio dan beberapa kepala dinas.
 
Rombongan diterima di Ruang Peteng Karuhei II. Tujuan kedatangan Pemkab Blitar ke Kota Cantik Palangka Raya ini dalam rangka belajar cara penanganan para lanjut usia (Lansia).
 
Dipilihnya Palangka Raya sebagai tujuan studi banding karena telah memiliki Komisi Daerah (Komda) Lansia, sehingga nantinya bisa diadopsi oleh Komda Blitar guna menambah kegiatan yang lebih positif lagi.
 
Dalam penjelasannya Mofit Saptono Subagio mengatakan jumlah Lansia usia 60-64 tahun di Palangka Raya berdasarkan data 2016 untuk laki-laki 2,991 jiwa dan perempuan 2.372 jiwa.
 
Kemudian usia 65 tahun ke atas untuk laki-laki 3.332 jiwa dan perempuan 3.006 jiwa. Seperti di Blitar, di Palangka Raya juga sudah memiliki Komda Lansia.
 
Dijelaskan Mofit, adapun tugas Komda Lansia Palangka Raya yakni sering melaksanakan kegiatan senam. Sedangkan untuk menunjang kegiatan Komda Lansia telah dibantu dana hibah dari Pemerintah Kota Palangka Raya.
 
Dana hibah itu digunakan untuk membuat taman lansia di Jalan Rinjani, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya. “Dipilihnya di Jalan Rinjani, karena di situ banyak pensiunannya,” jelasnya.
 
Selain mengharapkan dana hibah dari pemerintah daerah, sumber pendanaan kegiatan Komda Lansia Palangka Raya juga bisa didapat dari donator yang tidak mengikat.
 
Sedangkan kepengurusan Komda Lansia Palangka Raya juga melibatkan dari semua lintas satuan oragnisasi perangkat daerah (SOPD) seperti dinas sosial, dinas kesehatan, PUPR, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PPAKB serta SOPD lainnya. (MC Isenmulang/engga)

Jabatan Kapolres Palangka Raya Berganti

MEDIA CENTER, Palangka Raya – AKBP Lili Warli tidak lagi menjabat sebagai Kapolres Palangka Raya. Kini dia dipercaya menjabat Wakil Komandan Satuan Bantuan Teknik (Wadansatbantek) Pasukan Gegana (Padgegana) Korp Brimob Polri.
 
Sedangkan posisi digantikan oleh AKBP Timbul Rein Krisman Siregar yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian (Kabag) Pengawasan dan Penyidikan (Wassidik) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah.
 
Keduanya resmi menduduki jabatan baru setelah proses serah terima jabatan (Sertijab) berlangsung di Polda Kalteng, Kamis (23/11/2017) yang dipimpin Kapolda Kalteng Brigadir Jenderal Anang Revandoko.
 
Kapolda mengatakan promosi jabatan merupakan wujud penghargaan pimpinan terhadap kinerja, dedikasi, dan prestasi yang telah dicapai oleh personel Polri sesuai kompetensinya.
 
Kapolda mengucapkan terima kasih kepada AKBP Lili Warli atas dedikasi dan kinerjanya selama memimpin Polres Palangka Raya dalam kurun waktu 1 tahun 7 bulan.
 
Kapolda juga mengucapkan selamat kepada AKBP Timbul yang telah diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai Kapolres Palangka Raya.
 
Kapolda yakin dengan bekal pengamanan yang dimiliki pada jabatan sebelumnya, AKBP Timbul mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai harapan Polri dan harapan masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya.
 
“Segera menyesuaikan diri dengan jabatan dan lingkungan tugas yang baru. Disiplin, semangat, dan etos kerja sangat dibutuhkan dalam memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tuturnya. (MC. Isen Mulang/engga)

 

Gubernur Kalteng Ajak Ciptakan Suasana Damai Pilkada 2018

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengajak masyarakat untuk turut mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 agar berjalan aman dan kondusif.
 
Pesan ini disampaikan Sugianto dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Hengki Mangkin pada seminar pemberdayaan wilayah pertahanan di Kalteng untuk meningkatkan semangat bela negara dalam rangka mewujudkan pertahanan negara yang tangguh di aula Dinas Sosial Kalteng, Rabu (22/11/2017).
 
“Pada 2018 Kalteng akan menyelenggarakan Pilkada serentak di satu kota dan 10 kabupaten. Diharapkan dukungan para pihak agar Pilkada dapat berjalan aman dan kondusif dengan tidak menggunakan isu bernuansa suku, agama, etnis dan budaya,” katanya.
 
Dia menuturkan dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945, kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan bupati dan walikota di 2018.
 
Di sisi lain dalam kegiatan seminar tersebut ia menyampaikan bahwa beberapa ancaman yang perlu diwaspadai di Kalteng. Salah satunya ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keselamatan umum.
 
“Selain ancaman itu yang perlu dihadapi yakni kejahatan narkoba di Kalteng yang telah meningkat peredarannya. Oleh sebab itu melalui kegiatan ini mari kita bersama nyatakan perang terhadap narkoba demi masa depan anak cucu kita,” ajaknya.
 
Gubernur menambahkan pemerintah sangat mendukung kegiatan sosialisasi yang digagas oleh Kementerian Pertahanan Provinsi Kalimantan Tengah.  “Diharapkan dengan kegiatan ini, dapat membawa manfaat untuk memajukan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan merata bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalteng Berkah (bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis),” tuturnya. (MC.Isen Mulang/engga)

Kemenhan Wilayah Kalteng Kupas Pertahanan Negara Lewat Seminar

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengupas tentang tantangan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer, Rabu (22/11/2017).
 
Tantangan ancaman non militer ini diulas dalam seminar pemberdayaan wilayah pertahanan yang diadakan di aula Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (22/11/2017). Tujuan diadakannya seminar ini dalam rangka mewujudkan pertahanan negara yang tangguh.
 
“Maksud dari kegiatan ini untuk mengupas dan mengulas tentang tantangan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer,” kata Pejabat Pelaksana Tugas Pokok (PTP) Kementerian Pertahanan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Werdi Widodo.
 
“Tujuan umumnya untuk menumbuhkan dan memupuk rasa nasionalisme bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Kemudian tujuan khususnya adalah memberikan pemahaman tentang kemungkinan ancaman non militer di Kalteng,” imbuhnya.
 
Dia menjelaskan secara umum wilayah Indonesia sebagai pelintasan kepentingan berbagai negara di dunia. Kondisi ini berpengaruh pada pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional. Yakni dapat berupa ancaman militer, non militer, dan hibrida.
 
Bentuk ancaman ini bisa dalam wujud nyata dan tidak. “Wujud ancaman tersebut di antaranya terorisme, bencana alam, perampokan, pencurian sumber daya alam, pelanggaran perbatasan, wabah penyakit, siber, spionase, narkotika dan ketidaktersedianya lapangan pekerjaan,” katanya.
 
Werdi menambahkan pada Pasal 7 UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan sistem pertahanan dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama.
 
Sedangkan dalam menghadapi ancaman non militer, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi serta didukung oleh unsur lain dari kekuatan bangsa.
 
Lebih lanjut dia menjelaskan ada tujuh ancaman non militer yang patut diwaspadai di Kalteng. Di antaranya ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, perkembangan iptek dan legislasi.
 
Bentuk-bentuk ancaman tersebut juga disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Hengki Mangkin mewakili Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran.
 
Oleh sebab itu Hengky mengingatkan masalah ancaman non militer harus ditanggulangi secara bersama-sama. Kemudian juga meningkatkan koordinasi antaraparatur pemerintah dan pemerintah dengan instansi vertikal yang melaksanakan pembangunan di Kalteng. (MC. Isen Mulang/engga)

PDAM Diharapkan Menjadi Sumber PAD Terbesar Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Direktur PDAM Palangka Raya yang baru, Budi Harjono tidak hanya dituntut untuk memperbaiki internal manajemen dan perbaikan pelayanan kepada pelanggan, namun juga dituntut untuk menggenjot profit usaha.
 
Harapan ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Rojikinor saat serah terima jabatan Plt Direktur PDAM Palangka Raya Kandarani kepada Direktur PDAM Palangka Raya yang baru Budi Harjono, Selasa (21/11/2017) sore.
 
Rojikinor mengharapkan ke depannya PDAM harus menjadi perusahaan plat merah yang bisa menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) terbesar bagi Pemerintah Kota Palangka Raya.
 
Dia mencontohkan PDAM Banjarmasin, PDAM Jakarta, dan PDAM Surabaya mempu menyumbangkan PAD terbesar bagi pemerintah daerah sebagai pemilik saham.
 
Karena itu PDAM Palangka Raya harus mencontoh PDAM di kota-kota besar yang sudah maju. Menurut Rojikinor untuk menjadikan PDAM Palangka Raya maju dan untung cukup gampang.
 
Teorinya, PDAM Palangka Raya harus mengurangi cost dan memperbanyak cakupan layanan. “Saya menganalogikan menjadi direktur PDAM itu sama dengan menjadi seorang pedagang. Jika membeli produk Rp500 dan dijual Rp1.000, maka untung Rp500 dan perusahaan yang baik itu adalah tingkat likuiditasnya 2:1,” katanya.
 
Di sisi lain Rojikinor mengakui operasional PDAM Palangka Raya sangat besar, sedangkan pendapatan kecil, karena saat ini kualitas air PDAM kalah bersaing dengan air tanah yang sangat jernih.
 
Namun menurut Rojikinor kendala tersebut sangat mudah diatasi, namun perlu intervensi pemerintah daerah. “Kita bisa menggunakan kekuatan pemerintah, misalnya dengan cara mengharuskan semua pengembang wajib menggunakan air PDAM dan ini sudah saya lakukan. Buktinya saya panggil seorang pengembang, sudah ada 400 unit sambungan PDAM baru,” cerita Rojikinor.
 
Tidak hanya itu dalam kepemimpinan Direktur PDAM yang baru, Rojikinor mengharapkan ada pola-pola baru yang harus dilakukan di luar peningkatan layanan. Misalnya tidak selalu membeli mesin baru, karena costnya tinggi, tapi disarankan lebih pada perawatan, sehingga kostnya sedikit dan tidak membebani perusahaan.
 
Rojikinor yakin dengan tips yang diberikan ini maka dia optimistis ke depan PDAM Palangka Raya bisa maju dan untung besar. “Tapi kalau mental kita sama dengan mental yang lalu, maka eskpektasi masyarakat tinggal menjadi mimpi,” tegasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Plt Sekda Banyak Bawa Kemajuan PDAM Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Ir Kandarani hanya sekitar 3,5 bulan menjabat sebagai Plt Direktur PDAM Palangka Raya.
 
Meski sebentar, namun Kandarani banyak memberikan kemajuan bagi PDAM. Berkat arahan Kandarani pula jajaran PDAM sudah bisa memulai melakukan billing payment secara online.
 
Bahkan inovasi pembayaran tagihan air secara online itu sudah ujicoba dan hasilnya sukses. Senin (20/11/2017) sore sistem tagihan online tersebut sudah di running oleh Bank Mandiri dan hasilnya sudah jalan.
 
“Jadi hanya mengunggu dari pusat sudah jalan dan insya Allah pertengahan Desember 2017 sudah bisa digunakan,” tutur Direktur PDAM Palangka Raya, Budi Harjono seusai acara Sertijab dengan Kandarani, Selasa (21/11/2017).
 
Budi menuturkan berkat arahan Kandarani lagi jajaran PDAM Palangka Raya juga sudah memulai kegiataan pembacaan meter air digital dan paling lambat Januari 2018 sudah bisa dimulai pembacaan dengan sistem digitalisasi.
 
“Kami juga bisa selesailan evaluasi uji petik dari BPKP yang mana pada Sabtu kemarin sudah selesai dan dua Minggu ke depan, untuk kas daerah yang dikeluarkan untuk PDAM akan diganti oleh Kementerian Keuangan dan ditarget oleh BPKAD paling lambat 15 Desember 2017 uangnya sudah harus masuk ke kas daerah,” tuturnya.
 
Dengan tiga prestasi ini maka Budi dan jajaran PDAM Palangka Raya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kandarani. Budi dan jajarannya akan mencoba menganalisa kegiatan yang sebelumnya kurang optimal agar ke depannya bisa diperbaiki. (MC. Isen Mulang/engga)

Bank Dunia dan Tim Kementrian PUPR Bahas Kota Tanpa Kumuh di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio mengadakan pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia dan Kementerian PUPR di aula Bappeda Kota Palangka Raya, Selasa (21/11/2017).
 
Pertemuan yang juga dihadiri Kepala Bappeda Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu ini dalam rangka kick off dengan Pokja PKP Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) atau National Slum Upgrading Program (NSUP).
 
Evi Hermirasari, perwakilan NSUP menjelaskan tujuan diadakannya pertemuan ini dalam rangka melihat kesiapan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menuntaskan kawasan kumuh hingga lima tahun ke depan.
 
Selain itu NSUP juga ingin melihat program apa saja yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Palangka Raya di 2018. Harapannya program yang akan dilaksanakan bisa selaras dengan program NSUP.
 
Karena itu melalui pertemuan ini diharapkan bisa diperoleh kesepahaman atau memorandum program antara NSUP dengan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menuntaskan kawasan kumuh.
 
Oleh karena itu agar adanya kesepahaman program maka antara NSUP dan pemerintah daerah harus ada dokumen perencanaan yang sama, kelembagaan, perencanaan, dan dukungan dari semua pihak.
 
Sementara itu Hera Nugrahayu juga sepakat dalam penuntasan kawasan kumuh cukup diperlukan satu dokumen, sehingga pelaksanaannya bisa fokus dan tuntas.
 
Tapi kenyataannya ada beberapa program sudah dikasih dokumen, namun program lainnya juga minta, sehingga cukup membingungkan dan membuat repot instansinya.
 
Karena itu Hera berharap apa yang diingingkan NSUP bisa dilakukan, sehingga dokumen untuk menuntaskan kawasan kumuh bisa diintegrasikan dengan program pusat, provinsi, dan kota.
 
Dalam kunjungan ke Palangka Raya ini, tim NSUP dan Kementerian PUPR selain melakukan pertemuan pejabat Pemko Palangka Raya juga melakukan kunjungan ke Kelurahan Langkai, Kelurahan Pahandut, dan Kelurahan Palangka (Mendawai). (MC. Isen Mulang/engga)

Sekda Pimpin Sertijab Direktur PDAM Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Budi Harjono resmi dilantik sebagai Direktur PDAM Palangka Raya, Senin (20/11/2017). Namun serah terima jabatan dengan Plt Direktur PDAM Palangka Raya Ir Kandarani baru bisa dilakukan, Selasa (21/11/2017) pukul 15.30 WIB.
 
Proses serahterima jabatan (Sertijab) yang dilakukan di kantor PDAM Palangka Raya Jalan Ahmad Yani ini disaksikan oleh Sekda Kota Palangka Raya Rojikinor dan dihadiri Asisten I Setda Kota Palangka Raya Ikhwansyah, Asisten II Setda Kota Palangka Raya Rahmadi HN.
 
Kandarani menjabat tiga bulan sebagai Plt Direktur PDAM Palangka Raya pasca pensiunnya Tridoyo Kertanegara dari jabatan Direktur PDAM Palangka Raya untuk yang kedua kalinya. Dalam menjalankan tugas, Kandarani juga merangkap Plt Sekda Kota Palangka Raya.
 
Dalam sambutannya Kandarani menjelaskan kenapa proses Sertijab baru dilakukan hari ini karena sehari sebelumnya yang bersangkutan sedang mengikuti tes lelang jabatan yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
 
Dengan telah diserahterimakannya jabatan Direktur PDAM Palangka Raya, dia berpesan kepada Budi Harjono untuk melakukan komunikasi yang baik kepada semua jajarannya, sehingga hubungan kerja lebih baik dan perusahaan yang dipimpinnya lebih maju lagi.
 
“Jangan merasa menjadi atasan, karena BUMD ini adalah unit bisnis. Jadi kalau mau sendiri, sedangkan yang di bawah tidak mendukung, maka biasanya hasilnya kurang optimal,” pesannya. Selama menjabat tiga bulan, Kandarani juga sudah menemukan beberapa masalah yang harus segera dibenai oleh direktur yang baru.
 
Dia berharap direktur PDAM yang baru harus memiliki terobosan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Apalagi di zaman serba modern ini masyarakat lebih kritis, karena mereka mengingingkan pelayanan serba cepat.
 
Sementara itu dalam sambutannya Budi Harjono juga mengucapkan terima kasih kepada Ir Kandarani yang telah memimpin PDAM Palangka Raya selama tiga bulan telah memberikan kemajuan dalam pelayanan dan perbaikan internal manajemen. (MC.Isen Mulang/engga)

KPU Palangka Raya Adakan Bimtek Persyaratan Calon Perseorangan Kepada PPK dan PPS

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya mengadakan bimbingan teknis (bimtek) persyaratan calon perseorangan dalam rangka pemilihan walikota dan wakil walikota Palangka Raya pada Pilkada serentak 27 Juni 2018.
 
Peserta Bimtek ini adalah seluruh anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Totalnya ada 25 anggota PPK dari lima kecmatan dan 90 anggota PPS dari 30 kelurahan seluruh Kota Palangka Raya.
 
Acara Bimtek yang diadakan di aula Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Tjilik Riwut Km 4,5 Palangka Raya, Selasa (21/11/2017) ini secara resmi dibuka oleh Ketua KPU Kota Palangka Raya DR Eko Riadi, SH, MH.
 
Tujuan diadakannya Bimtek ini agar anggota PPK dan PPS mampu melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang diajukan ke KPU. Sebab mulai 25-29 November 2017 calon independen akan menyerahkan dukungan ke KPU
 
Sementara itu proses verifikasi faktual akan dilaksanakan PPS disetiap kelurahan pada 12-25 Desember 2017. Dalam sambutannya Eko Riadi mengharapkan para PPS bisa melaksanakan tugas melakukan verifikasi faktual dengan teliti dan benar.
 
Eko menjelaskan melalui Bimtek ini merupakan langkah awal KPU untuk memberikan pembekalan kepada PPK dan PPS bagaimana teknis pelaksanaan verifikasi faktual yang sebentar lagi akan dilakukan. Eko juga mengharapkan agar PPK dan PPS lebih cermat dalam melakukan verifikasi faktual.
 
Sementera itu Anggota KPU Palangka Raya yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Sastriadi, S.Pd, M.Hum menyampaikan materi dan menjelaskan secara teknis terkait verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan.
 
Selain itu para anggota PPK dan PPS juga dibekali tentang tata kerja penyelenggara pemilu, khususnya berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.
 
Meteri tersebut disampaikan Harmain Ibrohim, M.Pd. I selaku Anggota KPU kota Palangka Raya yang membidangi Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat.
 
Dalam kesempatan ini KPU juga mengingatkan kepada seluruh PPK dan PPS agar selalu komunikasi dengan camat, lurah, pihak keamanan dan panitia pengawas kecamatan dan panitia pengawas lapangan disetiap kelurahan. (MC. Isen Mulang/engga)