Tahun 2018 Masyarakat Kecamatan Rakumpit Bisa Menikmati Listrik

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pada tahun 2018 masyarakat kecamatan rakumpit bisa gembira karena 7 Kelurahan yang berada di Kecamatan Rakumpit sudah di aliri aliran listrik.

Hal ini disampaikan
langsung oleh Camat Rakumpit, Wiliam pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Rakumpit yang diselenggarakan di aula Kecamatan Rakumpit, Kamis (01/03/ 2018).

Camat rakumpit juga menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian Pemerintah Kota Palangka Raya kepada masyarakat yang berada di wilayah kecamatan rakumpit sehingga listrik bisa digunakan 100 persen oleh masyarakat.

Wiliam juga menambahkan bahwa masuknya aliran listrik di wilayah kecamatan rakumpit diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi wilayahnya baik secara ekonomi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga percepatan 
Pembangunan. 

Lebih lanjut Wiliam juga menyatakan bahwa dengan adanya aliran listrik di wilayahnya salah satu dampak yang  paling dirasakan adalah semakin cepat proses administrasi perkantoran di kecamatan rakumpit sehingga berdampak pada kualitas pelayanan bagi masyarakat (MC. Isen Mulang/engga)

Raker Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Kerja (Raker) Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Swisbell Hotel Danum, Palangka Raya, Rabu (28/2/2018).

Raker yang secera resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Said Ismail ini juga dihadiri beberapa pejabat pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI, Polri, dan perwakilan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara itu dari Pemerintah Kota Palangka Raya diwakili oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, dr Andjar Hari Purnomo. Raker ini digelar karena sebagai bentuk sosialisasi pencegahan penyalagunaan narkotika.

Apalagi menurut data yang disampaikan Kepala BNN Kalimantan Tengah Brigjen Lilik Heri S, jika prevalensi penyalagunaan narkotika di Bumi Tambun Bungai ini cenderung meningkat. Dimana pada 2017 prevelensinya 1,8 persen naik menjadi 1,9 persen atau 38 ribu jiwa.

Namun secara nasional, prevelensi penyalahgunaan narkotika menurun. Pada 2016 prevalensinya 2,8 persen atau 5,9 juta jiwa, namun pada 2017 turun 1,77 persen 3,4 juta jiwa rakyat Indonesia yang menjadi korban narkotika.

Lilik mengharapkan dengan meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Tengah ini maka butuh penanganan serius oleh semua pihak. Sementara itu khusus pemerintah daerah untuk segera membentuk BNK kabupaten.

Sebab hingga saat ini di Kalimantan Tengah baru ada dua daerah yang sudah membentuk BNN yakni Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Padahal jika merujuk Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 mewajibkan pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan.

Selain itu pemerintah daerah juga wajib melakukan fasilitasi dalam penyusunan peraturan daerah mengenai narkotika dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk pencegahan penyalagunaan narkotika. (MC. Isen Mulang/engga)

Camat Dan Lurah Harus Aktif Sikapi Usulan Program Masyarakat

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Riban Satia mengingatkan kepada lurah dan camat agar pro aktif dan tanggap menyikapi usulan program yang disampaikan masyarakat.

Lurah dan camat harus bisa memilah atau memprioritaskan usulan mana yang bisa didahulukan dan yang tidak. Sebab tidak semua usulan bisa didahulukan, tapi dilihat dari skala prioritasnya.

“Di situlah peran lurah dan camat diperlukan untuk mengidentifikasi usulan masyarakat. Apalagi dana yang kita miliki terbatas, sehingga harus dilihat skala prioritasnya,” ucapnya.

Pesan walikota ini disampaikan saat membuka Musrenbang Kecamatan Jekan Raya, Selasa (27/2/2018). Dalam kesempatan itu walikota juga mengingatkan lurah dan camat agar rajin ke lapangan.

Dengan begitu maka lurah dan camat akan mengetahui secara riil kondisi masyarakatnya, termasuk kondisi pembangunan yang sudah terealisasi dan program yang sedang diusulkan.

“Lurah dan camat juga harus mampu mengambil kebijakan cepat jika ada masalah, misalnya daerah A sedang kebanjiran, maka dia harus bisa menggerakan warganya untuk gotong royong,” tuturnya.

Menurutnya tanggung jawab pembangunan tidak hanya pada kepala daerah atau satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) saja, namun melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat.

Karena itu jika disuatu wilayah ada masalah lingkungan misalnya, maka seorang pemimpin di wilayah tersebut harus bisa mengajak warganya agar menjaga dan memelihara lingkungannya. (MC. Isen Mulang/engga)

DPRD Ogan Komering Ilir Belajar Perda Karhutla Ke Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Empat anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melakukan kaji banding ke DPRD Kota Palangka Raya, Senin (26/2/2018).

Kehadiran empat anggota wakil rakyat dari Pulau Sumatera ini disambut oleh tiga Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya yakni Alfian Batnakanti, Jumatni, dan Sugianor. 

Sementara itu dari Pemerintah Kota Palangka Raya diwakili oleh Asisten II Ikwansyah yang juga menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya.

Adapun materi kaji banding yang mereka pelajari ke Kota Cantik Palangka Raya ini adalah optimalisasi fungsi pengawasan bidang ekonomi, pertanian, dan ketahanan pangan.

Namun dari tiga bidang itu yang paling menarik digali oleh anggota DPRD OKI adalah soal penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Palangka Raya. 

Menarik digali, karena Kota Palangka Raya sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Karhutla, sedangkan di Kabupaten OKI belum ada, sehingga sangat kesulitan saat musim kemarau.

DPRD OKI tahu jika keberadaan Perda Karhutla bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, karena itu belajar ke Palangka Raya untuk mengetahui bagaimana pengaturannya.

“Pada prinsipnya kita tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat. Meski Perda sudah ada, namun kepentingan masyarakat untuk bertani tetap terakomodasi,” tutur Alfian Batnakanti.

Alfian menjelaskan dengan adanya Perda Karhutla, masyarakat yang berada di wilayah gambut memang dilarang untuk membakar, namun untuk daerah dataran tinggi harus diberikan pengecualian.

“Kalau masyarakat tidak boleh membakar, maka pemerintah harus memberikan bantuan alat untuk membuka lahan agar petani juga mudah untuk mengolah lahannya,” tandasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Yayasan BOS Peduli Terhadap Orangutan Maupun Terhadap Kesehatan Masyarakat

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Seluruh karyawan Yayasan Borneo Orangutan Survival (BOS) atau Program Reintroduksi Orangutan Kalimantan Tengah di Nyaru Menteng (PROKT-NM) mengikuti kegiatan donor darah.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB ini diadakan di halaman depan gedung Pusat Informasi BOS Nyaru Menteng Arboretum, Nyaru Menteng, Jalan Tjilik Riwut Km 28, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Selasa (22/2/2018).

Aksi donor darah ini memasuki tahun ke-6 dipimpin langsung oleh Program Manager, Denny Kurniawan. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama PMI Kalimantan Tengah dengan Yayasan BOS yang sudah dimulai sejak 2012.

Hasil donor darah sudah cukup banyak membantu untuk keperluan keluarga karyawan BOS dan masyarakat umum. “Kegiatan ini bekerjasama dengan PMI Kalteng melalui Unit Donor Darah Kota Palangka Raya yang selalu dilaksanakan rutin setiap tiga bulan sekali,” ujar Denny melalui pesan WathsApp, Jumat (23/2/2018).

Denny menuturkan kegiatan donor darah ini adalah bentuk kepedulian segenap karyawan BOS Nyaru Menteng terhadap sesama. “Kami tidak hanya peduli dengan pelestarian orangutan, tapi juga peduli dengan sesama dan mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” ucapnya.

Melalui donor ini diharapkan bisa membantu kebutuhan masyarakat akan ketersediaan stok darah di PMI Kalteng. “Kegiatan kemasyarakatan lainnya yang dilakukan Yayasan BOS adalah kegiatan sosial, pendidikan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan secara berkesinambungan di wilayah Kecamatan Bukit Batu,” imbuhnya.

Sementara itu Caesar Nopriantony, Kepala Koordinator Mobil Unit Transfusi Darah PMI Palangka Raya mengatakan untuk ukuran instansi, donor darah yang dilakukan Yayasan BOS adalah salah satu yang terbaik, karena bisa dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali sejak 2012. 

“Permintaan kebutuhan darah pasien dari RSUD Doris Sylvanus ke PMI  tahun ini setiap hari rata-rata mencapai 80 kantong. Jadi satu bulan kami bisa mengeluarkan lebih dari 1.000  kantong darah, sedangkan stok darah di PMI Palangka Raya masih belum mencukupi,” ujarnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Seminar Nasional Karhutla Di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dewan Pengurus Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) mengadakan seminar nasional  dengan tema ‘Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan, dan Bencana Asap di Kalimantan Melalui Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur’.

Seminar nasional yang diadakan Kamis, 22/2/2018 di Swisbell Hotel Danum, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah terselenggara berkat Kerjasama Lintas Inkindo Kalimantan (KLIK). Sedangkan peserta seminar semua pengurus Inkindo dari seluruh Indonesia.

Acara seminar ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan dihadiri Ketua Umum Inkindo Ir Nugroho Pudji Rahadrjo serta beberapa pejabat daerah, termasuk Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio.

Dalam seminar ini juga dihadiri para pemangku kepentingan, termasuk para akademisi dan TNI/Polri. Sedianya empat menteri diundang sebagai nara sumber dalam seminar ini, namun yang berkenan hadir cuma Menteri Perhubungan.

Dalam sambutannya Ketua Panitia/Ketua DPP Inkindo Kalimantan Tengah, Alfian Batnakanti mengatakan seminar nasional ini digagas oleh DPP Inkindo seluruh Kalimantan dengan tujuan untuk mengkaji dan merumuskan alternatif teknis penanggulangan kebakaran hutan dan bencana asap yang mudah, murah, efektif, dan terpadu.

Diharapkan melalui seminar ini bisa merumuskan kontribusi dan integrasi pembangunan infrastruktur sebagai salah satu upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran dan bencana asap di Pulau Kalimantan.

Sedangkan sasaran adalah terwujudnya pengendalian kebakaran hutan dan bencana asap sekaligus mencegah kerusakan lingkungan di Kalimantan dan tersusunnya rumusan teknis master plan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Nantinya dalam pengendalian kebakaran hutan dan bencana asap agar optimal, maka harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha jasa kontruksi,” tandasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Pengurus INKINDO Seluruh Indonesia Ramah Tamah Dengan Walikota Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dewan Pengurus Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) dari seluruh Indonesia mengadakan acara ramah tamah dengan Walikota Palangka Raya, Riban Satia di rumah jabatan di Jalan Diponegoro, Rabu (21/2/2018) pukul 20.00 WIB.

Acara ramah tamah ini dijadikan sebagai sarana untuk mengenalkan pengurus Inkindo dari seluruh nusantara sekaligus menyampaikan rencana kegiatan seminar yang akan diadakan di Swissbel Hotel Danum, Palangka Raya keesokan harinya.

Seperti biasa, sebelum acara ramah tamah dimulai, para tamu dari berbagai daerah ini oleh Walikota Palangka Raya diberikan jamuan makan malam. Setelah itu dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua DPP Inkindo Kalimantan Tengah, Alfian Batnakanti.

Alfian menuturkan kehadiran para Dewan Pengurus Inkindo dari Sabang sampai Merauke ke Kota Cantik Palangka Raya ini dalam rangka untuk menghadiri acara Seminar Nasional Kerjasama Lintas Inkindo Kalimantan (KLIK) 21-22 Februari 2018.

Sedangkan seminar nasional ini mengangkat tema ‘Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan, dan Bencana Asap di Kalimantan Melalui Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur’ sebagai wujud kepedulian Inkindo terhadap masalah di daerah.

Alfian mengatakan hampir setiap tahun Kalimantan selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dampaknya akan menimbulkan bencana kabut asap, sehingga tidak hanya akan mengganggu aktivitas masyarakat, namun juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Karena itu melalui seminar tersebut pengurus Inkindo ingin memberikan sumbangsih terhadap cara untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan agar ke depannya tidak terulang lagi. “Selama ini bencana kebakaran terjadi karena minimnya akses menuju ke lokasi,” tuturnya. 

Alfian menjelaskan dalam seminar ini Inkindo telah mengundang Menteri Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai nara sumber, namun yang bisa hadir ke Palangka Raya hanya Menteri Perhubungan. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Pimpin Rakor Ketertiban Dan Keamanan Jelang Pilkada Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Riban Satia memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Ketertiban dan Keamanan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Kamis (22/2/2018) pukul 12.30 WIB.

Rakor yang diadakan di Ruang Peteng Karuhei ini juga diikuti oleh Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio, Kapolres Palangka Raya, dan Kodim 1016 Palangka Raya.

Dalam rapat yang digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya ini juga dihadiri perwakilan dari Binda Kalimantan Tengah dan SOPD lintas sektor, termasuk KPU dan Panwaslu.

Dalam rapat ini walikota mempersilahkan kepada pejabat teknis untuk memberikan gambaran mengenai situasi Kamtibmas terkini di wilayah Kota Palangka Raya menjelang gelaran Pilkada serentak 27 Juni 2018.

Kepala Operasi Binda Kalimantan Tengah, Suwadi yang diberikan kesempatan pertama untuk memberikan gambaran mengenai situasi Kamtibmas menjelang Pilkada 2018.

Menurut Suwadi saat ini secara umum situasi Kamtibmas di Palangka Raya cukup kondusif, namun masih ada potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.

Setidaknya ada empat potensi kerawanan yang bisa saja terjadi selama Pilkada. Pertama, indikasi kerawanan bisa muncul dari ketidaknetralan tingkat desa atau kelurahan.

Kemudian akurasi data daftar pemilih tetap (DPT) dan minimnya pengawasan akibat keterbatasan SDM. Kerawanan ke-2, misalnya back campain (politik identitas dan politik uang).

Kerawanan ke-3 soal pemilih misalnya netralitas ASN dalam Pilkada, ajakan golput, potensi bentrok antar pendukung. Kemudian kerawanan ke-4 adalah potensi gugatan bacalon independen, perang medsos, dampak kasus mahar politik terhadap angka partisipasi pemilih.

Dari ke-4 potensi kerawanan tersebut menurut Suwadi secara umum kondisi wilayah Kota Palangka Raya tetap aman, namun tetap harus diantisipasi.

“Diperkirakan akan ada gugatan oleh calon yang kalah, sehingga akan ada konflik pribadi yang merasa tidak puas terhadap putusan serta kualitas data pemilih,” sebutnya. (MC. Isen Mulang/engga)

DPRD Langkat Kaji Banding Ke Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Empat anggota DPRD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara melakukan kaji banding ke Pemerintah Kota Palangka Raya, Rabu (21/2/2018).

Para wakil rakyat ini belajar banyak hal tentang bidang pertanian, kesehatan, dan kepegawaian kepada jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya.

Rombongan Anggota DPRD Langkat yang dipimpin R Purnama ini disambut oleh Asisten I Setda Kota Palangka Raya, Ikhwansyah dan Asisten II Setda Kota Palangka Raya Anwar Sanusi Umanur Gayo di Ruang Peteng Karuhei I. 

Dalam pertemuan ini juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dr Andjar Hari Purnomo, Kepala Dinas PUPR Palangka Raya Harry Maihadi, Sekretaris DPRD Palangka Raya Sitti Masmah, dan beberapa perwakilan SOPD lainnya.

Dari ketiga bidang yang dipelajari tersebut Anggota DPRD Langkat, R Purnama beserta anggota lainnya lebih banyak bertanya soal pegawai honorer, khususnya guru.

Dia menuturkan di Langkat saat ini sedang terjadi krisis tenaga honorer. Dimana jumlah tenaga honorer mencapai 3.000 guru, belum termasuk di sekolah swasta.

“Di sisi lain saat ini porsi APBD Langkat sudah banyak terserap untuk belanjar pegawai, sedangkan masih banyak guru honorer yang belum diangkat menjadi ASN,” tuturnya.

Karena itulah menyikapi kondisi tersebut, DPRD Langkat melakukan kaji banding kebeberapa daerah. Di antaranya Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya.

Sementara itu perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya menjawab pertanyaan DPRD Langkat jika hampir semua daerah pasti memiliki pegawai honorer, meski jumlahnya tidak sama.

Dijelaskan saat ini Kota Palangka Raya ada 419 guru honorer yang insentifnya didanai oleh dana BOS dan sisanya 292 guru honorer dibayar dari dana BOS.

Rencananya, Pemerintah Kota Palangka Raya juga akan mengeluarkan kebijakan baru terkait sistem pemberian insentif guru honorer. Nantinya insentif guru honorer akan dibayarkan sesuai jam mengajar, tidak seperti tahun sebelumnya.

Perubahan pemberian insentif guru honorer dengan sistem jam mengajar ini diberlakukan salah satu tujuannya untuk menghemat anggaran agar lebih efisien. (MC. Isen Mulang/engga)

8 Program Prioritas Kelurahan Pahandut Seberang

MEDIA CENTER, Palangka Raya –  Kelurahan Pahandut Seberang mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk membahas program usulan dari rukun tetangga (RT) yang akan direalisasikan di 2019.

Musrenbang tersebut dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, dan Bappeda.

Dalam Musrenbang tingkat kelurahan tersebut menghasilkan 8 program usulan prioritas dari masyarakat yang ingin diajukan pada Musrenbang tingkat kecamatan. Namun dari usulan ini yang bisa diakomodasi hanya delapan program setelah dirangking.

Lurah Pahandut, Balap Sipet menuturkan ke-8 program prioritas ini merupakan usulan yang sudah lama sejak 2013 diusulkan, namun belum terealisasi, sehingga pada Musrenbang 2018 ini diajukan lagi agar bisa direalisasikan di 2019.

Ke-8 program prioritas ini adalah pembuatan jalan, sumur bor, rambu jalan dan penerangan jalan umum, pembangunan pagar kantor Kelurahan Pahandut Seberang, serta infrastruktur di lingkungan masyarakat Pahandut Seberang.

“Dari 8 usulan ini yang paling diharapkan terealisasi adalah pengaspalan menuju kawasan perumahan Cemara Lebat,” tutur Balap, Rabu (21/2/2018).

Sementara itu dari usulan yang masih belum masuk pada kriteria skala prioritas kelurahan untuk diajukan pada Musrenbang tingkat kecamatan adalah usulan yang lebih banyak terkait pada bidang pendidikan dan kesehatan. 

Kenapa usulan ini tidak menjadi prioritas? sebab usulan tersebut bisa ditangani langsung oleh SOPD teknis seperti dinas pendidikan atau dinas kesehatan. (MC. Isen Mulang/engga)