DKISP Diminta Loby Provider Buat Program CSR Di Kawasan Kumuh Mendawai

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Bappeda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu mengharapkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Palangka Raya bisa melobi provider untuk membuat program di kawasan kumuh Mendawai.

Harapan ini disampaikan Hera kepada Kepala DKISP Kota Palangka Raya, Murni saat memimpin rapat kerja SOPD dan kunjungan kerja prioritas pilot project penanganan kawasan kumuh Mendawai di SDN 14 Palangka, 
Kamis (8/2/2018).

Hera mencontohkan program yang bisa dilobi ke para penyedia layanan telekomunikasi tersebut misalnya program binaan wilayah oleh provider di luar program resmi mereka seperti corporate social responsibility (CSR).

“Misalnya di daerah lain ada desa binaan Telkomsel, nah program seperti inilah yang kita usahakan agar ada juga di Palangka Raya,” sarannya.

Saran Hera ini langsung direspon positif oleh Murni. “Kalau CSR sudah aturan bakunya bu, tapi kami akan melakukan koordinasi bagaimana agar di luar CSR ada program provider yang bisa masuk secara riil untuk suatu kawasan,” jawab Murni.

Murni menjelaskan jika dilihat dari segi komunikasi, wilayah Mendawai sudah baik, dimana sinyal jaringan sangat bagus. Sementara dari segi informatika di wilayah Mendawai juga sudah berjalan meski data mengenai Kominfo ada pada provider.

Sementara itu untuk fungsi statistik, baru satu tahun terbentuk. Pada 2016 fungsi statistik masih gabung dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengkaji, mendata, dan menerbitkan buku statistik. Namun mulai 2018 ini statistik sektoral sudah dilepas oleh BPS melalui MoU.

Sehingga dengan demikian DKISP bisa fokus menangani wilayah Mendawai guna mengetahui aspek apa saja yang akan didata agar bisa dimasukkan ke Palangka Raya dalam angka. (MC. Isen Mulang/engga)

Kementerian PUPR Gelontor Rp14 Miliar Untuk Atasi Wilayah Kumuh Mendawai Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tahun ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana sebesar Rp14 miliar untuk menuntaskan kawasan kumuh Mendawai, Kota Palangka Raya. 

Program penuntasan kawasan kumuh ini tidak lama lagi segera dilaksanakan. Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, Martono memperkirakan pada April 2018 proyek penuntasan kawasan kumuh tersebut sudah dimulai.

Kabar ini disampaikan Martono saat meninjau kawasan Mendawai bersama Walikota Palangka Raya, Riban Satia, Kamis (8/2/2018). Dana sebesar itu menurut Martono akan digunakan untuk melanjutkan proyek semenisasi jalan diseluruh kawasan Mendawai.

Dia menargetkan dengan digelontorkannya dana sebesar itu status kumuh kawasan kumuh Mendawai bisa tuntas. Apalagi saat ini kawasan Mendawai cuma menyandang status kumuh ringan, sehingga sangat mudah untuk menanganinya.

Selain untuk membangun jalan semenisasi jalan utama, dana sebesar itu juga akan digunakan untuk memperbaiki jalan titian yang telah disemenisasi, namun sebagian kondisinya sudah retak, sehingga harus diperbaiki.

Martono yang juga asli orang Kalimantan Tengah ini menjelaskan Kementerian PUPR selama beberapa tahun ini juga telah menggelontorkan dana untuk penuntasan wilayah kumuh Mendawai, namun yang melaksanakan pekerjaannya adalah melalui program kota tanpa kumuh (Kotaku).

Salah satu proyek Kotaku di Mendawai yang dibangun pada 2016 adalah depo sampah, namun hingga saat ini belum dihibahkan ke Pemerintah Kota Palangka Raya, sehingga keberadaan depo sampah tersebut belum dikelola secara maksimal.

Dengan terus digelontorkan dana ke wilayah Mendawai, maka dia yakin tujuh indikator kekumuhan di Mendawai seperti bangunan tidak teratur, jalan lingkungan tidak layak, tidak ada drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, air bersih dan fasilitas pemadam kebakaran tersebut bisa dituntaskan.

Karena itu pihaknya mengharapkan selain ditangani oleh Kementerian PUPR juga kawasan kumuh Mendawai harus ditangani secara terpadu oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Diharapkan program satuan organisasi perangkat daerah (SODP) keroyokan membuat program kegiatan di wilayah Mendawai. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Pimpin Rapat Kerja SOPD Di Kawasan Kumuh Mendawai

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Riban Satia memimpin rapat kerja dengan kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di SDN 14 Mendawai, Kamis (8/2/2018).

Rapat ini membahas program prioritas pilot project penanganan kawasan kumuh Mendawai. Rapat kerja ini juga dihadiri pejabat Satker Pengembangan Kawasan Permukiman pada Kementerian PUPR, Martono.

Sebelum memimpin rapat terlebih dahulu walikota bersama kepala dinas dan bapak Martono keliling memantau kawasan Mendawai yang akan ditangani secara terpadu oleh SOPD dan Kementerian PUPR.

Setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB walikota memimpin rapat di ruang kelas SDN 14 Mendawai. Dalam rapat ini walikota meminta kepada SOPD agar melaksanakan kegiatan secara keroyokan di wilayah Mendawai.

Bagi dinas yang sudah mempunyai program, namun lokasi dan sarananya belum ada, maka walikota menyarankan agar SOPD melaksanakan kegiatan program di wilayah Mendawai.

Arahan walikota tersebut dimaksudkan agar kawasan Mendawai yang saat ini menyandang status kumuh ringan agar bisa segera dituntaskan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan kementerian.

Riban mengilustrasikan misalnya Dinas Pekerjaan Umum Palangka Raya menangani sistem drainase yang saat ini belum baik. Begitu pula dinas lain menangani penataan kawasan, misalnya pembuatan ruang terbuka hijau, dan begitu juga yang lainnya. (MC. Isen Mulang/engga)

ASN Boleh Mendampingi Suami/Istri Selama Tahapan Pilkada

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur mengeluarkan surat edaran yang mengatur
ketentuan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang suami atau istrinya menjadi calon kepala daerah, calon legislatif, dan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dalam surat Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 tanggal 2 Februari 2018, bagi ASN yang suami atau istri menjadi calon kepala daerah, calon legislatif, maupun calon presiden dan calon wakil presiden bisa mendampingi selama tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, Pileg 2019 dan Pilpres 2019.

ASN juga boleh mendampingi suami atau istrinya saat mendaftar ke KPU maupun saat pengenalan kepada masyarakat. ASN juga boleh mengikuti suami/istri saat kampanye, namun tidak boleh terlibat aktif dalam pelaksanaan kampanye dan tidak menggunakan atribut instansi, atribut partai, dan atribut calon.

ASN juga dibolehkan foto dengan suami/istri yang menjadi calon kepala daerah, namun tidak boleh mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan atau dukungan.

Selanjutnya dalam rangka menjaga netralitas dan mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, maka ASN yang mendampingi suami/istrinya berkampanye dalam pilkada diwajibkan mengambil cuti di luar tanggungan negara.

Sedangkan mengambil cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan Peraturan BKN No 24 Tahun 2017 antara lain, selama menjalankan cuti diluar tanggungan negara, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara serta ketentuan lainnya.

Jika ASN yang mendampingi suami/istri dalam Pilkada 2018, Pileg 2019, dan Pilpres 2019, tidak mematuhi ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (MC. Isen Mulang/engga)

130 Guru Di Palangka Raya Dianjurkan Kuliah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Hingga 2018 ini masih ada 130 guru yang mengajar dibeberapa sekolah di Kota Palangka Raya yang belum sarjana. Mereka paling banyak mengajar di SD dan SMP.

Masih adanya guru yang belum sarjana inilah membuat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Sahdin Hasan selalu mendorong mereka untuk melanjutkan kuliah.

“Sudah ada kesepakatan, mereka membuat pernyataan untuk segera menyelesaikan pendidikan yang telah diwajibkan minimal S1 untuk menjadi guru,” ucap Sahdin, Rabu (7/2/2018).

Dinas pendidikan telah mendata kualifikasi pendidikan guru. Pendataan ini agar Palangka Raya dengan visinya kota pendidikan telah memiliki guru yang memiliki standar pendidikan yang baik. 

Sahdin menjelaskan upaya meningkatkan kualitas guru ini juga dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang melihat kinerja Pemko bidang pendidikan belum bagus.

Meski para guru didorong untuk melanjutkan sekolah, namun di sisi lain pemerintah daerah tidak ada memberikan bantuan. Jadi mereka harus membayar sendiri biaya kuliah.

Selain itu dinas pendidikan juga mendorong kepada kepala sekolah dan pengawasan untuk meningkatkan ilmu melalui diklat sebagai syarat standar bidang pendididikan. (MC. Isen Mulang/engga)

Dishub Kelola Parkir Di Kawasan Kuliner Taman Tunggal Sangumang Yos Sudarso

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebagian pedagang kaki lima (PKL) di kawasan kuliner Taman Tunggal Sangumang Jalan Yos Sudarso ujung telah berjualan sejak Senin (5/2/2018).

Dengan bukanya kembali para PKL di kawasan kuliner ini tentu akan mengundang para pembeli untuk datang dengan menggunakan sepeda motor maupun mobil.

Sudah barang tentu setiap hari bakal banyak kendaraan yang akan parkir. Hanya saja tahap awal ini pengelolaan parkir di Tamang Sangumang tidak diserahkan kepada pihak ketiga.

Namun terlebih dahulu dikelola sendiri oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya untuk jangka waktu tiga bulan ke depan yang tujuannya untuk mengetahui potensi pajak parkir. 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palangka Raya, Eldy menuturkan alasan pemerintah daerah tidak langsung memberikan pengelolaan parkir kepada pihak ketiga di kawasan kuliner ini karena potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari parkir belum diketahui.

Dia khawatir jika langsung diserahkan kepada pihak ketiga, sedangkan potensi PAD belum diketahui, maka akan membebani jika target yang dipatok terlalu besar atau justru merugikan pemerintah daerah jika target yang ditetapkan terlalu kecil.

Karena itu potensi PAD parkir di kawasan kuliner ini perlu diketahui terlebih dahulu dengan cara dikelola sendiri dan setelah itu diserahkan kepada pihak ketiga. 

Eldy melihat potensi pajak parkir di Taman Tunggal Sangumang tidak sama dengan di kawasan kuliner Yos Sudarso dekat Bundaran Besar yang jumlah pengunjungnya lebih banyak, sedangkan di Taman Tunggal Sangumang ini masih baru.

Namun optimistis lama kelamaan nanti kawasan kuliner hasil relokasi ini juga bakal rame dikunjung seperti di Yos Sudarso dekat Bundaran Besar sebelumnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Tahap Pertama 50 PKL Tempati Taman Tunggal Sangumang Yos Sudarso

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Mulai Senin (5/2/2018) sebagian pedagang kaki lima (PKL) sudah mulai berjualan di tempat relokasi yang baru yakni di kawasan Taman Tunggal Sangumang, Jalan Yos Sudarso ujung.

Sebelumnya para PKL ini berjualan di Jalan Yos Sudarso dekat Bundaran Besar. Mulai berjualan para PKL ini karena mulai hari ini atau Senin pagi Taman Tunggal Sangumang telah diresmikan oleh Walikota Palangka Raya, Riban Satia.

Hanya saja dalam program relokasi ini tidak semua PKL bisa dipindahkan sekaligus. Namun menurut Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya, Rawang akan dilakukan dua tahap. Dimana tahap I untuk 50 PKL.

“Kemudian tahun ini tahap II untuk 20 PKL. Untuk merealisasikan ini maka akan dilakukan pengadaan kontainer yang akan dijadikan lapak PKL,” ucap Rawang saat memberikan sambutan peresmian enam taman di dalam Kota Palangka Raya.

Rawang menegaskan penyediaan lapak kontainer nanti akan diberikan kepada PKL dengan cara diundi, namun diprioritaskan bagi mereka yang terkena relokasi akibat pembuatan taman Jalan Yos Sudarso mulai dari bundaran besar sampai dengan depan TVRI Kalimantan Tengah.

Dalam program relokasi PKL ini pihaknya juga tidak akan mengakomodasi keingian warga yang hendak menyewa lapak kontainer yang tujuannya untuk disewakan lagi. Pihaknya hanya mengakomodasikan warga yang menyewa sekaligus berjualan.

“Kami hanya mencari orang yang mau membayar dan mau berjualan, karena banyak PKL yang mau menyewa, tapi tidak mau berjualan, ini yang saya tidak mau,” tegasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

DPRD Palangka Raya Setujui Hibah Tanah Untuk Pengadilan Tipikor

MEDIA CENTER, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya mengadakan rapat membahas usulan hibah tanah dari Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya, Jumat (2/2/2018).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto digelar di ruang rapat komisi pukul 10:00 WIB. Rapat ini diikuti oleh empat fraksi dari total enam fraksi di DPRD Kota Palangka Raya.

Empat fraksi itu adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerinda, Fraksi PAN-Demokrat, dan Fraksi PKB, sedangkan untuk Fraksi Golkar karena ketuanya tidak hadir, sehingga diwakilkan oleh anggotanya Suhardi Lentam Nigam.

Hasil rapat, DPRD bisa menyetujui usulan hibah tanah dari Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Pengadilan Tipikor Palangka Raya. “Kita bisa menyetujui karena tanah tersebut sama-sama digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan,” tutur Sigit.

Sigit menjelaskan hibah tanah yang diminta Pengadilan Tipikor Palangka Raya yang berlokasi di dekat Bundaran Seth Adji tersebut karena sebagian tanah milik Pemerintah Kota Palangka Raya masuk areal pengadilan.

Diharapkan dengan hibah tanah tersebut lahan Kantor Pengadilan Tipikor Palangka Raya agar lebih luas. Hanya saja lembaga DPRD Kota Palangka Raya belum tahu berapa persis ukuran tanah yang diminta untuk dihibahkan tersebut.

Karena itu Sigit beserta anggota dewan lainnya berencana akan meninjau lokasi tanah yang mau dihibahkan. Setelah itu DPRD meminta kepada Pemerintah Kota Palangka Raya untuk melengkapi syarat proses hibah sesuai aturan yang berlaku. (MC. Isen Mulang/engga)

Tabur Bunga 100 Tahun Pahlawan Nasional Tjilik Riwut

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Seluruh keluarga almarhum Tjilik Riwut berkumpul di Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Kota Palangka Raya, Jumat (2/2/2018) pukul 08.00 WIB.

Selain dari Palangka Raya dan Katingan, mereka yang datang juga ada dari Jakarta dan Yogjakarta. Mereka berkumpul untuk tabur bunga dan doa 100 tahun Tjilik Riwut. 

Pahlawan Nasional yang juga pendiri Provinsi Kalimantan Tengah inilah para keluarga melakukan tabur bunga dan berdoa bersama di pusara almarhum Tjilik Riwut.

Acara tabur bunga dan doa ini juga dihadiri Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio, Sekda Kabupaten Katingan Nikodemus, dan mantan Sekda Kalimantan Tengah Thampunah Singseng.

Acara tabur bunga ini juga diselimuti suasana haru. Para keluarga, termasuk para wartawan tidak kuasa menahan air mata setelah mendengarkan lagu Gugur Bunga yang dilantunkan para cucu Tjilik Riwut.

Di sela acara tabur bunga ini juga disampaikan sepenggal silsilah Tjilik Riwut. Dia lahir pada 2 Februari 1918. Dia merupakan Pahlawan Nasional Indonesia.

Dia juga merupakan Gubernur pertama Kalimantan Tengah, tokoh Dayak Kalimantan Tengah, tokoh Perintis TNI-AU Penerbang Indonesia dan tokoh Dirgantara Indonesia.

Putra Dayak kelahiran Kasongan tersebut meninggal pada 17 Agustus 1987 bertepatan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Beliau meninggal di usia 69 tahun.

Kemudian Tjilik Riwut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Palangka Raya. Namanya kini diabadikan untuk salah satu bandar udara dan jalan utama di Palangka Raya.

Hingga saat ini semangat juang Marsekal Pertama TNI (HOR) (Purn) Tjilik Riwut terus menggelora bagi masyarakat Kalimantan Tengah dan tidak pernah luntur sampai kapan pun.

“Meski Tjilik Riwut sudah tidak ada, namun kita tidak boleh kehilangan semangat beliau sampai kapan pun,” pesan Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio saat memberikan sambutan. (MC. Isen Mulang/engga)

Pemko Palangka Raya Memperoleh Penghargaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Riban Satia menerima laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) 2017 langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur.

Laporan hasil SAKIP ini diterima oleh walikota, Rabu (31/1/2018) di Bali Nusa Dua Convention Center, Denpasar  Bali. Selain Palangka Raya, hasil SAKIP 2017 ini juga diterima oleh bupati dan walikota dari seluruh Indonesia.

Dalam menerima SAKIP ini walikota juga didampingi Sekda Kota Palangka Raya Rojikinnor, Inspektur Kota Palangka Raya Alman Pakpahan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, Akhmad Fordiansyah.

Kemudian Kepala Bagian Organisasi Ana Menur dan pejabat eselon III dan IV lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya. Diperolehnya penghargaan ini karena Pemerintah Kota Palangka Raya telah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

“Kita ingin fokus dan serius lagi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi pada hasil,” tutur Riban, Kamis (1/2/2018).

Selain itu dengan SAKIP inilah nantinya akan mengarahkan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya bisa menetapkan program dan kegiatan strategis berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu Menteri PANRB Asman Abnur mengharapkan para bupati, walikota dan sekretaris daerah fokus dan serius dalam memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi pada hasil.

Asman juga meminta seluruh instansi pemerintah bisa mewujudkan birokrasi yang efisien melalui penggunaan anggaran negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Diserukan pula kepada instansi pemerintah untuk menerapkan e-government dalam membantu pelaksanaan tugas, menerapkan money follow program sebagai dasar penggunaan anggaran.

Dia juga menghimbau kepada pemerintah daerah untuk menghentikan segala bentuk pemborosan dan memfokuskan pelaksanaan tugas pada pencapaian kinerja, bukan pada penyusunan laporan pertanggungjawaban semata. (MC. Isen Mulang/ foto:protkom/engga)