Kelurahan Bukit Tunggal Dominasi Sengketa Tanah

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kasus sengketa tanah hingga kini masih mendominasi dari aduan masyarakat yang disampaikan ke pihak Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Hal tersebut disampaikan Lurah Bukit Tunggal, Heri Fauzi, Rabu (14/11/2018)

Kata Heri, sengketa kasus tanah ini lebih dikarenakan, banyaknya masyarakat yang membeli tanah, namun  tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama orang lain.

“Banyaknya aduan kasus tanah yang masuk, lebih dikarenakan  akibat warga yang tertipu membeli tanah, dan akhirnya mengalami sengketa,”ujarnya.

Padahal lanjut Heri, selama ini pihak Kelurahan Bukit Tunggal selalu mengigatkan agar masyarakat untuk  lebih berhati-hati dalam membeli tanah. 

Ironisnya, sengketa tanah ini kebanyakan terjadi pada masyarakat luar daerah yang hendak berinvestasi di Kota Palangka Raya. Seperti wilayah Kasongan, Sampit, Pulang Pisau, bahkan dari wilayah Timpah Kabupaten Kapuas.

“Untuk Wilayah Kota Palangka Raya ini, maka Kelurahan Bukit tunggal yang paling sering terjadi sengketa tanah,” bebernya.

Disebutkan Heri, wilayah seperti Jalan Badak, Jalan Tingang, Jalan Hiu Putih, serta sejumlah kawasan jalan lainnya di Kelurahan Bukit Tunggal, dalam belakangan ini  mulai mengalami sengketa tanah.

Karenanya imbuh Heri, sebagai upaya menghindari penipuan, ketika  masyarakat ingin membeli tanah, maka sebaiknya dilakukan pengecekan terlebih dahulu ke kantor kelurahan sebelum melakukan pembayaran. Terutama untuk melihat lokasi dan titik koordinat tanah yang dibeli. 

“Intinya cek dahulu di kelurahan dengan membawa fotokopi SKT ataupun surat kepemilikan tanahnya. Tanyakan kondisi koordinat tersebut ke petugas kelurahan,”imbaunya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Brimob Diharap Terus Profesional Jamin Kamtibmas

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya, Hj.Umi Mastikah berharap kepolisian terus memberikan jaminan ketentraman, kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat. Terlebih, menyangkut dalam menjaga kamtibmas dan hal-hal lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Harapan itu disampaikan Umi, usai menghadiri dan menyaksikan langsung atraksi dari peringatan hari ulang tahun (HUT) Korps Brimob Polri ke-73, di halaman Batalion Antang, Rabu, (14/11/2018).

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran  dan Kapolda Kalteng Irjend Pol Anang Revandoko. Ketua DAD Kalteng Agustiar Sabran, Komandan Korem 102 Panju PanjungKolonel Inf Harnoto, Pejabat utama Polda Kalteng, Dandenpom Kalteng. Kapolres jajaran, tokoh masyarakat dan purnawirawan Brimob.

Dalam kesempatan itu juga, Umi menyampaikan Brimob harus mampu terus menjaga semangat kerja nyata dengan wujudkan insan Brimob Polri yang profesional.

“Pemerintah Kota Palangka Raya mengucapkan Dirgahayu Korps Brimob Polri ke 73, semakin professional dan jadilah Brimob yang promoter  serta siap mengamankan kantibmas,”ungkapnya.

Diharapkan pula kata Umi, untuk kedepannya Brimob tetap menjadi salah satu elemen yang turut serta mengamankan dan menjamin dalam hidup bernegara dan berbangsa.Terutama di Kota Palangka Raya pada khususnya dan Kalteng umumnya.

“Brimob bisa menjadi garda terdepan dan penjamin keselamatan kenyamanan serta keselamatan masyarakat, utamanya warga Palangka Raya,”ujarnya.

Kata Umi, menjaga kamtibmas tersebut diharapkan terus ditingkatkan. Terlebih dalam menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden serta legislatif baik DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD. 

“Saya yakin hal itu bisa dilakukan, yakni menjaga kelancaran pemilu dan situasi kamtibmas secara terus menerus,” tegasnya.

Bicara koordinasi antara pemerintah daerah dan Polri selama ini tambah Umi, maka komunikasi sudah berjalan baik. Apalagi kepolisian salah satu unsur forum pimpinan daerah sehingga terus bersinergi dan memiliki peranan dalam kemajuan dan pembangunan Kota Palangka Raya.

“Semoga hal ini terus ditingkatkan, dan kepolisian diharap tetap mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan dan lebih mengedepankan pendekatan maupun pencegahan,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

PLN Terus Bangun Gardu Induk PLN Di Kalteng

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – PLN terus membangun jaringan listrik di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain membangun pembangkit listrik dan saluran udara tegangan tinggi (SUTT), PLN juga sedang membangun gardu induk (GI) dibeberapa daerah.

Salah satunya di Kota Palangka Raya. GI PLN ini dibangun di Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Kalampangan. Diperkirakan akhir 2019 ini pengerjaannya rampung.

Manager Bidang Perencanaan PT PLN UP3 Area Palangka Raya, Heri Priyo mengatakan saat ini di Kalimantan Tengah baru ada 8 GI eksisting. Yakni GI Palangka Raya, GI Sampit, GI Bagendang, GI Kasongan, GI Mintin, GI Buntok, GI Amuntai, dan GI Muara Teweh.

Selain di Palangka Raya, PLN juga akan membangun GI Pangkalan Bun, GI Kuala Kurun, GI Parenggean, GI Sukamara, dan GI Nanga Bulik, GI Tamiang Layang, dan GI Puruk Cahu.

Heri menjelaskan fungsi GI PLN ini untuk menurunkan tegangan. Sebab tegangan dari jaringan SUTT masih tinggi mencapai 150 Kv, sedangkan untuk bisa disalurkan ke pelanggan harus dirubah ke 220 volt.

Jadi untuk merubah tegangan dari 150 Kv ke 220 volt ini dibutuhkan GI sebagai gardu pengatur tegangan. GI bisa diibaratkan sebagai stasiun atau terminal dalam transportasi listrik.

“Gardu induk memiliki peranan penting dalam sistem transmisi, gardu induk mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah mentransformasikan tegangan (sebagai penaik dan penurun tegangan),” tutur Heri, Rabu (14/11/2018). (MC. Isen Mulang/engga)

29 Ribu Pelanggan PLN Baru Di Kalteng

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sejak Januari-November 2018 ini pertumbuhan energi di 13 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah 7 persen.

Menurut Manager Bidang Perencanaan PT PLN UP3 Area Palangka Raya, Heri Priyo pertumbuhan energi di 2018 ini terbilang cukup baik jika dibandingkan di 2017 yang hanya 4 persen. 

Meningkatnya pertumbuhan energi listrik di Bumi Tambun Bungai ini dibuktikan dengan adanya penambahan pelanggan baru yang mencapai 29.000 hingga November 2018.

“Jumlah pelanggan baru sebanyak ini terdata di PLN Area Kapuas dan PLN Area Palangka Raya,” tutur Heri saat diskusi dengan para wartawan di Palangka Raya, Rabu (14/11/2018).

Heri mengatakan dengan termanfaatkannya energi listrik PLN maka secara tidak langsung bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

“Saat ini PLN terus berupaya membangun pembangkit dan jaringan distribusi, sehingga diharapkan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bisa menikmati listrik pada 2020,” tandasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Jelang Natal Perlu Dilakukan Antisipasi Lonjakan Harga Komoditas

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebagaimana biasanya, setiap menjelang hari besar keagamaan, pasti harga barang pokok dipasaran selalu mengalami kenaikan.

Kondisi demikian tidak luput juga dari perhatian kalangan DPRD Kota Palangka Raya, yang selalu mengingatkan agar Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bisa melakukan langkah antisipasi akan hal itu.

Seperti disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung, yang meminta perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemko Palangka Raya terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan antisipasi sejak dini lonjakan harga komoditas.

“Sebentar lagi Natal dan tahun baru. Biasanya pada hari besar seperti ini, pasti harga di pasaran selalu mengalami kenaikan. Maka dari itu kita meminta PD terkait, segera melakukan langkah antisipasi,” ucapnya, Selasa (13/11/2018).

Kata Nenie, pemko bisa belajar dari pengalaman terdahulu dalam melakukan antisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebab kenaikan harga kebutuhan pokok itu selalu terjadi setiap tahun dan setiap akan adanya hari besar keagamaan, seperti hari raya Idul Fitri, Natal dan tahun baru.

“Disperindag pasti memiliki data. Data itulah yang bisa jadi acuan langkah antisipasi. Misalkan kenaikan pada daging atau barang lainnya bisa dilakukan antisipasi dengan melihat data yang ada,” cetusnya.

Nenie juga menekankan, agar dinas terkait tidak lagi beralasan soal anggaran yang minim dalam melakukan pencegahan atau pengawasan terhadap komoditas kebutuhan pokok.

“Dengan inovasi ataupun strategi semua kekurangan dapat terkendali. Terlebih pemko sudah memiliki tim pengendalian harga pangan, maka tidak mungkin kesulitan melakukan pencegahan terhadap harga komoditas yang tidak terkendali,” tandasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Peserta CPNS Lapor Kejanggalan Tes SKD Ke Ombudsman

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Seorang peserta tes calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mendaftar di Pemerintah Kota Palangka Raya pada formasi Mediator Hubungan Industri Ahli Pertama, Elina Lestari melaporkan panitia seleksi penerimaan CPNS ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Selasa (12/11/2018).

Elina mendapati ada kejanggalan hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) yang diikutinya. Saat itu ia dinyatakan lulus, namun ternyata hasil pengumuman akhir sesi, ia dinyatakan tidak lulus.

“Saya mengikuti tes SKD di hari Jumat pada sesi pertama pukul 8.00 WIB. Setelah mengakhiri ujian, saya melihat nilai saya yaitu tes wawasan kebangsaan (TWK) nilainya 110, tes intelegensi umum (TIU) 80, dan tes karakteristik pribadi (TKP) 146. Saya berhasil melewati passing grade. Lalu saya pergi ke kamar kecil, namun saat kembali ternyata nilai saya berubah masing-masing menjadi TWK 110, TIU 75, dan TKP 0. Ini yang saya pertanyakan, kalau 0 seperti itu berarti saya sama sekali tidak menjawab soal tes TKP,” jelasnya.

Padahal menurut Elina sebelumnya pihak panitia dan awak media telah memberikan selamat atas kelulusannya saat itu. Atas kejanggalan ini ia langsung melaporkannya kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Palangka Raya. 

BKPP sangat responsif dan mengatakan akan segera dilakukan penelusuran dan hasil penelusuran sendiri dikatakan Elina, karena dilakukannya restart sistem oleh operator.

“Kepala BKPP lalu menyarankan agar saya laporkan hal tersebut ke UPT BKN Palangka Raya. Namun setelah di sana pihak UPT BKN menunjukan pada saya screenshot perolehan nilai saya yang diambil dari computer yang saya gunakan yang nilainya menjadi TWK 110, TIU 75 dan TKP 146. Nilai tersebut berbeda dari nilai awal saya dan saya tetap tidak lulus. Lalu disarankan kembali melapor kepada BKPP,” bebernya.

Atas saran beberapa rekan dan keluarga, serta bukti foto hasil update nilai tes pada monitor pengumuman yang sempat diambil oleh pihak keluarga yang menunjukkan bahwa selama mengikuti tes nilainya memang berhasil melampaui passing grade, ia melaporkan hal tersebut kepada Ombudsman untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.

Sementara itu Koordinator Pengawas Penerimaan CPNS Ombudsman Kalteng, Yogie Oktavianus Sihombing sedang koordinasi bersama Ombudsman RI Pusat untuk dilakukan penyelidikan, termasuk pada BKN untuk melihat bagaimana hasil pelaksanaan tes SKD peserta tersebut. 

Pihaknya segera mengirimkan tim kepada UPT BKN dan BKPP Kota Palangka Raya untuk mencari apa penyebab perubahan nilai peserta tersebut serta mengupayakan hak Elina Lestari atas nilai tesnya dikembalikan.

Sementara itu Plt Kepala BKPP Kota Palangka Raya, Mesliani Tara mengatakan pihak BKPP sebagai panitia seleksi daerah saat pelaksanaan tes CAT tidak terlibat dalam menjalankan sistem komputer tes online di dalam ruang tes tersebut.

“Panselda dari BKPP bertugas memeriksa administrasi peserta sebelum memasuki ruangan tes. Tidak ada intervensi kami didalam ruangan maupun hasil nilai yang telah dikeluarkan oleh sistem komputer,” jawabnya singkat. (MC. Isen Mulang/engga)

Dua Santriwati Palangka Raya Juara MTQ Tingkat Asean

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Prestasi membanggakan ditorehkan oleh dua santriwati Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fi’i Ta’limiddin Palangka Raya.

Keduanya berhasil mendapatkan juara pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Asean yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta 9-12 November 2018.

Kedua santriwati ini adalah Wildatul Ainiyah dan Vira Mawadah. Wildatul meraih juara II cabang tahfids 25 juz dan Vira juara harapan II cabang tahfidz 10 juz.

Prestasi kedua santriwati ini pun membuat bangga pemilik Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fi’i Ta’limiddin Palangka Raya, Harmain Ibrohim.

“Alhamdulillah mendapatkan kabar gembira atas prestasi luar biasa yang diraih oleh Wildatul dan Vira di MTQ tingkat Asean,” tulis ustad Harmain, Selasa (13/11/2018). 

Menurut Harmain, prestasi keduanya ini tidak hanya membanggakan orang tua, tapi juga pondok pesantren dan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, bahkan Negara Indonesia.

“Terus berprestasi santri dan santriwati dan terus belajar untuk prestasi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang,” harapnya. Dia berharap Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran dan Walikota Palangka Raya Fairid Naparin juga bisa memberikan apresiasi dan motivasi kepada keduanya yang berprestasi di tingkat Asean ini. (MC. Isen Mulang/engga)

Pemko Palangka Raya Dorong Kualitas ASN Perencana

/0 Comments/in

MEDIA CENTER,Palangka Raya- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Palangka Raya menggelar bimtek indikator kinerja bagi aparatus sipil negara (ASN) perencana di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, Senin (12/11/2018), di Hotel Neo.

“Proses pembangunan selalu dimulai dengan perencanaan yang baik. Kalau perencanaanya baik tinggal impelementasinya saja,”ungkap Sekda Kota Palangka Raya Rojikinoor membacakan sambutan Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin pada kegiatan tersebut.

Dikatakan, tujuan dari bimtek ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi masing-masing aparatur perencana.Terlebih masih lemahnya sisi perencanaan selama ini, berimbas pada hasil pencapaian pembangunan yang tidak maksimal. 

“Kapasitas aparatur perencana harus diperkuat, untuk memberikan kinerja yang baik bagi pembangunan sesuai dengan visi misi walikota kita,”cetusnya.

Menurut Rojikinnor, ketika kapasitas aparatur perencana mampu menentukan indikator yang bisa diukur, maka kedepan akan mudah dalam penyusunan SAKIP, LAKIP, bahkan LKPJ. Dan itu sudah membuktikan mendukung visi misi pembangunan Pemko Palangka Raya. 
“Makanya itu saat ini kita perkuat aparatur kita, agar dapat lebih berkualitas dan sanggup menerima tantangan dalam pekerjaan. Dan yakin mampu untuk mewujudkan SDM yang berkualitas,” tegas Rojikinoor.

Sementara itu Plt BKPP Kota Palangka Raya Mesliani Tara menjelaskan, peserta bimtek ini diikuti oleh 80 ASN perencana dari seluruh perangkat daerah (PD) yang ada dilingkup Pemko Palangka Raya.

“Hasil bimtek diharap bisa  diterapkan di PD masing-masing sesuai dengan bidangnya pada perencanaan maupun program pembangunan kota Palangka Raya,”pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Walikota Palangka Raya Ikuti Pembekalan Kepemimpinan

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin mengikuti pembekalan kepemimpinan dalam negeri bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta ketua DPRD kabupaten/kota tahun 2018. 

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, sekaligus untuk menyinkronkan hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah serta pemerintah pusat, dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam  Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, dari tanggal 12-14 November 2018 di Kalibata,  Jakarta Selatan.

Dalam kegiatan itu Walikota Palangka Raya menjadi satu-satunya kepala daerah di Kalimantan yang menerima langsung sertifikat penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo.

“Saya mengapresiasi kegiatan ini, terlebih diikuti 92 kepala daerah (KDH) dan wakil KDH dari seluruh Indonesia,”ujarnya dalam pesan WhatsApp group Media Pemko Palangka Raya, Senin (12/11/2018).

Kata Fairid, dari arahannya Mendagri jelas menekankan beberapa hal, seperti sinergisasi tata kelola pemerintah pusat dan daerah serta efektivitas dalam perencanaan anggaran daerah.

“Sinergisasi tata kelola pemerintah, baik antar pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat yang harus senantiasa dibangun itu pesan Pak Tjahjo,” ujarnya.

Disampaikan Fairid, pelaksanaana orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah (OKPPD) yang dilakukan pihak kemendagri adalah sebagai wadah pembekalan bagi kepala daerah. Karenanya, orientasi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman akan filosofi kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Walikota, wakil walikota, bupati dan wakil bupati diharap dapat mengerti dan paham atas kondisi aktual yang dihadapi daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tuturnya.

Fairid menekankan pembekalan ini sangat penting untuk memahami filosofi kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga kebijakan yang selalu dihasilkan adalah yang pro rakyat dan tetap selaras dengan pemerintah pusat. “Saya siap dan semoga Palangka Raya semakin lebih baik,” tulisnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

CSR Dunia Usaha Tidak Selaras Dengan Pembangunan Palangka Raya

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dalam UU nomor 25 tahun 2007, UU nomor 40 tahun 2007 dan PP nomor 47 tahun 2012 telah mengatur konsekuensi perusahaan harus mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan. Namun, sampai dengan tahun 2017 komitmen perusahaan untuk melaksanakan tanggungjawab  sosial dan lingkungan, hanya terkesan masih melaksanakan program tanggungjawab sosial  dan lingkungan sendiri-sendiri.

Ungkapan tersebut disampaikan Asisten I Setda Kota Palangka Raya, Murni D Djinu,  saat membacakan sambutan Walikota Palangka Raya Fairid Naparin pada acara seminar akhir kajian integrasi program CSR untuk mendukung pembangunan Kota Palangka Raya, Senin (12/11/2018), di Ruang Peteng Karuhei (PK) I Kantor Walikota Palangka Raya.

Dikatakan tanggungjawab  sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan seperti dari BUMN, BUMD dan swasta, masih terkesan pula tidak terkoordinir, sulit dimonitor serta sering tidak selaras dengan pembangunan di Kota Palangka Raya.

“Pelaksanaan oleh perusahaan di Palangka Raya ini sebagian besar masih berupa charity yang hanya berdampak terhadap ketergantungan masyarakat. Padahal keterlibatan dunia usaha  dalam pembangunan masih sangat potensial untuk dikembangkan,”tandas Murni.

Belum nampaknya dampak regulasi tanggungjawab  sosial dan lingkungan oleh perusahaan kata Murni, lebih diduga akibat belum terintegrasinya program corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan perusahaan dengan rencana pembangunan daerah Kota Palangka Raya. 

Hal ini juga dikarenakan belum adanya kesepahaman antara  pemerintah kota dengan dunia usaha tentang mekanisme pelaksanaan CSR.

“Intinya kesadaran dunia usaha untuk melaksanakan CSR  masih rendah. Hal ini juga diakibatkan belum adanya kebijakan tanggungjawab  sosial dan lingkungan yang benar-benar disepakati,” tegas Murni.

Karenanya tambah dia, dengan adanya kajian akhir yang dilakukan lembaga Litbang Kota Palangka Raya bersama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, maka diharapkan mampu melahirkan  sinergi serta kontribusi dalam pembangunan.

“Perlu disadari, dalam mengisi pembangunan, maka pemerintah kota Palangka Raya, tidak dapat bekerja sendiri. Disinilah peran  Balitbang Kota Palangka Raya, untuk memberikan masukan berupa pemikiran, gagasan dan ide terkait dari kajian yang dilakukan,” cetusnya.

Adapun seminar yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Palangka Raya itu,  dihadiri Kepala Balitbang Kota Palangka Raya, Barit Rayanto serta para Tim Peneliti Universitas Palangka Raya serta sejumlah jajaran OPD lingkup Pemko Palangka Raya. (MC. Isen Mulang.1/engga)