MEDIA CENTER, Palangka Raya – Potensi peluang bisnis terbuka luas di Kota Palangka Raya yang menyebabkan banyaknya Perusahaan berinvestasi di Kota Palangka Raya terlebih dengan adanya wacana pemindahan ibukota ke Kota Palangka Raya.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Palangka Raya mengadakan Seminar Akhir Kajian Integrasi Program Corporate Social Responsibilities (CSR) untuk mendukung Pembangunan di Kota Palangka Raya, yang dibuka oleh Plt. Asisten I Sekda Kota Palangka Raya, Murni D. Djinu di Ruang Rapat Peteng Karuhei I Kota Palangka Raya, 12 November 2018.

Dalam sambutan Walikota Palangka Raya yang disampaikan Plt Asisten I Sekda menyampaikan bahwa konsekuensi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai UU Nomor 25 tahun 2007, UU Nomor 40 tahun 2007 dan PP Nomor 47 tahun 2012 dan perusahaan harus berkomitmen dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik perusahaan sendiri maupun komunitas setempat.

Ditambahkan, Murni bahwa perusahaan di Kota Palangka Raya masih berupa charity dan berdampak pada ketergantungan masyarakat padahal keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan daerah di Kota Palangka Raya sangat berpotensi untuk dikembangkan.

“Dampak regulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap pembangunan diduga belum terintegrasinya  pelaksanaan CSR akibat belum adanya kesepahaman antara pemko dengan dunia usaha tentang mekanisme pelaksanaan CSR di kota Palangka Raya” tutur Murni.

Untuk itu setiap perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di wilayah Pemerintah Kota Palangka Raya harus berdasarkan prinsip dan filosofi sesuai dengan amanat UU Nomor 25 tahun 2007, UU Nomor  40 tahun 2007, PP Nomor 47 Tahun  2012 dan dibutuhkan kesepahaman antara  Pemko dengan dunia usaha sebagai etika bisnis agar terjadi relasi yang saling menguntungkan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam melaksanakan CSR di Kota Palangka Raya, pungkasnya. (MC. Isen Mulang/Iin/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Potensi sektor pariwisata di Kota Palangka Raya sejatinya  bisa digarap menjadi sebuah destinasi wisata unggulan. Asalkan bisa digarap serius, tidak hanya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Palangka Raya, namun juga oleh institusi pemerintah daerah serta seluruh stakeholder pariwisata yang ada.

Hal tersebut disampaikan Kepala Disbudpar Kota Palangka Raya, Hj Norma Hikmah, usai mengikuti kegiatan kunjungan kerja (kunker) Wakil Walikota Palangka Raya Hj Umi Mastikah ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, dimana salah satu agenda  kunjungan adalah belajar pengembangan dan pengelolaan pariwisata di kabupaten ujung timur pulau Jawa itu.

“Kita mendapat pengetahuan yang berarti, bagaimana pengelolaan dan pengembangan wisata. Dimana untuk membangun dan mengembangkan serta mengelola sebuah destinasi wisata, maka semua institusi dan stakeholder bergerak secara keroyokan,” ujarnya, Minggu (11/11/2018).

Lanjut Norma mengatakan,  pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata tidak akan bisa dicapai jika hanya dilakukan Disbudpar secara sendiri. Namun butuh kebulatan tekad secara bersama dari seluruh stakeholder yang ada,  untuk ikut fokus menggarap destinasi  wisata mana yang bisa diandalkan.

“Seperti di Kabupaten Banyuwangi. Disana dinas pariwisatanya hanya sebagai koordinator yang bekerja mempromosikan pariwisata. Sedangkan untuk pembangunan konsep destinasi wisata dilakukan secara keroyokan dengan banyak dinas. Ini yang bisa kita contoh,” bebernya.

Tambah Norma, sumber daya alam di Palangka Raya seperti sungai, danau dan hutan, bisa memiliki daya tarik wisata yang memiliki keunikan tersendiri. Selain itu Palangka Raya memiliki pula kearifan lokal, seperti makanan khas yang mempunyai citarasa tersendiri. Ditambah lagi seni dan budaya yang sangat banyak ragamnya.

“Bila ini bisa ditata dan dikelola secara bersama dengan baik, maka bukan mustahil wisata Palangka Raya juga menjadi alternatif yang dilirik para wisatawan,” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wilayah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur kini telah menjadi destinasi wisata andalan baru di Indonesia. Perkembangan sektor wisata di kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini, mematik perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana strategi kabupaten ini menggali potensi kepariwisataannya.

Seperti pada Jum’at, (9/11/2018), Wakil Walikota Palangka Raya Hj Umi Mastikah bersama sejumlah jajarannya, memimpin langsung kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi. Disana Wakil Walikota  diterima Wakil Bupati Banyuwangi dan jajarannya di aula kantor pemkab setempat.

“Kedatangan kami ke Banyuwangi, salah satunya untuk belajar bagaimana Pemkab Banyuwangi, membangun destinasi wisata,” ungkap Umi dalam sambutannya.

Kata Umi, kemajuan destinasi wisata Banyuwangi yang mendunia, membuat Pemko Palangka Raya tertarik untuk mengadopsi sistem dan tata cara untuk melakukan eksplorasi sebagai potensi destinasi wisata.

Dijelaskan, Palangka Raya memiliki wilayah luas. Potensi alam seperti hutan, sungai dan danau bisa  di eksplor. Namun tetap dengan komitmen tidak merusak ekosistem yang ada.

“Wisata di Banyuwangi yang lebih tertata, inilah yang ingin kami pelajari bagaimana menggalinya demi pengembangan wisata di Palangka Raya kedepan,” tuturnya.

Sementara itu Wakil Bupati Banyuwangi, Yusup Widyatmoko mengatakan, sebenarnya potensi wisata di Banyuwangi sudah sejak dahulu ada. Hanya saja baru saat kepemimpinan ia bersama Bupati Abdullah Azwar Anas, bisa lebih fokus membangun destinasi wisata.

“Kawah Ijen, Pulau Merah dan pantai serta destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, setidaknya mendapat  kunjungan mencapai 5 juta lebih wisatawan mancanegara dan domestik dalam setahun,” bebernya.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, M.Y Bramuda, menjelaskan ada beberapa strategi yang dilakukan Pemkab Banyuwangi dalam mengeksplor destinasi wisata. Yakni membangun aksesbilitas berupa sarana transportasi, kemudian penerapan amenitas, yaitu berupa pembangunan infrastruktur daerah wisata yang ditunjang restoran maupun money dan infrastruktur hotel. Serta  komitmen berupa kerjasama dengan Ceo dan pengayaan Inovasi.

“Setidaknya ada 77 event pariwisata yang berskala nasional dan internasional kami gelar selama ini. Perlu diketahui semua OPD lingkup Pemkab Banyuwangi semuanya keroyokan bersinergi membangun kepariwisataan,” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)