Perusahaan Dan Pelaksana Proyek Perhatikan K3 Pekerja

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Peristiwa merenggut nyawa beberapa orang  buruh harian lepas (BHL) akibat terkena setrum listrik saat bekerja di Kabupaten Kotawaringin Barat, mendapat perhatian banyak pihak. 

Tak terkecuali dari kalangan DPRD Kota Palangka Raya, yang mengingatkan bahwa peristiwa tersebut menjadi pelajaran berarti bagi semua pelaksanaan proyek dan perusahaan untuk memperhatikan keselamatan kerja para pekerjanya.

“Jangan sampai ada peristiwa serupa, maka itu kita menghimbau agar pelaksana proyek termasuk semua perusahaan lebih disiplin dan memperhatikan serta mengutamakan safety kerja para pekerja lapangan,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung, Kamis (7/2/2019).

Kata Nenie, peristiwa  meninggal dunianya beberapa orang  buruh harian lepas di Kabupaten Kotawaringin Barat, sungguh memprihatinkan.
Karenanya, kepada pihak pelaksana proyek harus  memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan pekerja. Seperti ketersediaan alat pelindung dalam bekerja, mulai dari helm, vest, sarung tangan dan sepatu yang layak. Terlebih bagi para pekerja yang bekerja dengan resiko tinggi, seperti yang berhubungan dengan listrik, api dan lainnya.

“Pekerja mungkin memahami akan pentingnya keselamatan, namun ketersediaan alat pelengkap yang terbatas bisa menjadi kendala. Ini yang harus menjadi evaluasi pihak pemerintah, perusahaan dan pelaksana proyek,” tandasnya.  

Nenie juga meminta kepada pemerintah kota ini melalui dinas terkait untuk terus gencar mengkampanyekan keselamatan kerja bagi para pelaku usaha maupun pelaksana proyek, agar keselamatan para pekerja bisa terjamin, sehingga tidak menimbulkan rasa was-was bagi keluarga pekerja dan masyarakat sekitar.

“Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ini menjadi penting. Maka itu harus menjadi perhatikan bagi pelaku kepentingan, yakni pemerintah, pihak perusahaan, hingga pekerja itu sendiri dan masyarakat,” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

PP Nomor 49 Tahun 2018 Tegaskan Tugas BPJS Untuk Melindungi Pekerja Non-ASN

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. 

Negara menjamin kepastian tersebut dengan membentuk lembaga penyelenggara jaminan sosial sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya. 

Program jaminan sosial yang dimaksud mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. 

BPJS Kesehatan menjalankan fungsinya untuk menjamin pemberian layanan dan perlindungan atas risiko gangguan kesehatan, sementara BPJS Ketenagakerjaan secara spesifik memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia dengan empat program jaminan sosial ketenagakerjaan, selain program kesehatan.

Di sela peninjauan pasien kecelakaan kerja di RS OMNI Alam Sutera, Tangerang Selatan, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, menjelaskan pentingnya seluruh pekerja mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. 

“Salah satu contoh adalah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan yang dialami Bapak Donny Saputra Listi yang merupakan non-ASN Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan,” katanya melalui siaran pers, yang diteruskan kepada awak Media Center Palangka Raya,  Kamis (7/2/2019). 

Donny Saputra Listi mengalami kecelakaan saat mobil damkar yang ditumpangi terbalik dan mengakibatkan yang bersangkutan mengalami pendarahan di otak dan harus dilakukan tindakan operasi bedah kepala. 

“Donny Saputra Listi merupakan pekerja non-ASN yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Semua risiko yang terjadi saat yang bersangkutan bekerja sudah menjadi tanggung jawab kami, dan kami akan memberikan pelayanan yang optimal sampai pekerja sembuh, tanpa batasan biaya,” terang Agus. 

Yang dimaksud seluruh pekerja, kata Agus, adalah orang yang mendapatkan penghasilan, baik yang menerima upah ataupun bukan penerima upah, pekerja formal ataupun informal, non-ASN hingga buruh harian lepas, wajib berdasarkan undang-undang untuk memiliki perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Agus menegaskan, hingga akhir Desember 2018, jumlah pekerja di Indonesia yang telah memiliki perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan mencapai 50 juta pekerja, dimana 1,5 juta pekerja diantaranya merupakan pegawai non-ASN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 yang baru disahkan pemerintah juga menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial bagi PPPK dan non-ASN dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Sesuai undang-undang, SJSN dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“Pemberian layanan dan kepastian manfaat yang didapatkan oleh peserta serta relasi yang baik dengan pemerintah daerah tentunya menjadi jawaban atas pencapaian jumlah pegawai non-ASN yang cukup tinggi, meskipun masih banyak hal lain yang perlu diperhatikan agar implementasi perlindungan bagi seluruh pekerja non-ASN dapat terwujud,” tukas Agus.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki pengalaman puluhan tahun dan tercatat sangat baik dalam menjalankan tugasnya. Dengan sifatnya yang nirlaba, BPJS memastikan dengan iuran yang tidak memberatkan dan harus dikelola dengan optimal untuk kepentingan peserta, termasuk terus meningkatkan manfaat, bukan untuk mencari keuntungan.

Agus berharap, seluruh pekerja dapat merasakan manfaat maksimal sebagai bentuk perwujudan hadirnya negara dalam menjamin masa depan yang sejahtera bagi seluruh masyarakat pekerja. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Dana Operasional BRT Gratisan Capai Rp 60 Juta Lebih

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palangka Raya, Eldy menyebutkan untuk biaya operasional lima unit bus rapid transit (BRT), yang digratiskan  selama lima bulan kedepan bagi masyarakat umum setidaknya diperlukan anggaran sebesar  Rp. 60 juta lebih, yang terhitung pada bulan Maret 2019 nanti,” ungkapnya, Senin (4/2/2019).

Dijelaskan Eldy dana operasional BRT yang merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat itu sudah dianggarkan menggunakan APBD 2018 lalu. Sehingga dana itulah yang dapat digunakan untuk keperluan bahan bakar, ganti oli dan perawatan lainnya.

Jadi sudah tersedia untuk dana operasional yang digratiskan, namun untuk dana operasional setelah usai digratiskan tetap kita usulkan ditahun ini,” ujarnya lagi.

Dikatakan, untuk menentukan biaya operasional ke lima BRT tersebut, pihaknya kata Eldy telah melakukan mekanisme. Semisalkan oprasional itu ada lima trip maka diperlukan anggaran sebesar Rp.200 ribu untuk satu kali jalan berdasarkan rute yang sudah ada. “Ini secara  cermat kami rincikan, sehingga anggaran operasional itu tercukupi,” bebernya.

Dalam bagian lain lanjut Eldy, dengan adanya lima unit BRT tersebut, maka pihaknya tetap melakukan beberapa kajian seperti izin trayek, rute, tarif, dan halte, agar memudahkan beroperasinya BRT.

Bahkan pihaknya imbuh dia, juga akan menentukan besaran tarif bagi masyarakat umum yang menggunakan BRT, pasca selesainya angkutan cepat itu digratiskan.

“Tentu ada peraturan walikota Palangka Raya mengenai tarif, rute, dan perizinannya. Semuanya butuh proses, tuturnya.

Sementara ditanya terkait dengan halte BRT ini, diakui Eldy masih sangat terbatas yakni hanya ada tiga saja yang sudah dibangun dan itupun untuk jalur-jalur pariwisata saja. Sedangkan secara umum untuk mengangkut penumpang masih akan diusulkan untuk dibangun beberapa halte lagi.

“Intinya melalui kajian, jangan sampai keberadaan BRT ini malah mematikan angkutan umum lain,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Sambut Baik 100 Hari Kerja Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Launching dengan tajuk Pelayanan Publik 100 Hari Kerja Efektif, digelar Pemerintah Kota Palangka Raya. Launching tersebut tidak lain menandai 100 hari masa kepemimpinan Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin dan wakilnya  Hj Umi Mastikah, Senin (4/2), di Jalan Arut (Bank Sampah Induk kawasan Mendawai ) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya.

Melihat hal ini Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto mengaku menyambut baik adanya kegiatan  launching pelayanan publik pada 100 hari kerja efektif walikota dan wakil walikota Palangka Raya periode 2018-2023 tersebut. 

“Kegiatan ini menunjukan pemerintahan kota sekarang ada semangat menjalankan pembangunan, kita menyambut baik,” ujar Sigit, usai menghadiri kegiatan launching tersebut, di Jalan Arut (Bank Sampah Induk kawasan Mendawai ) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya, Senin (4/2/2019).

Semangat Pemerintah Kota Palangka Raya itu lanjut Sigit, terlihat dari banyaknya program pelayanan dan infrastruktur yang sudah dan akan  diluncurkan maupun  diresmikan dalam momen 100 hari kerja efektif.

“Bicara soal evaluasi dari 100 hari kerja ini, saya pikir kunci pentingnya adalah semangat kebersamaan untuk membangun dengan filosofi Kota Palangka Raya,” ujarnya lagi.

Dikatakan Sigit, pada era kepemimpinan Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin dan wakilnya Hj Umi Mastikah, sudah ada semangat membangun, terutama terlihat dari komitmen terhadap banyaknya program yang sudah ada serta telah dijalankan. 

Pun demikian, keberhasilan dari semua program pembangunan itu tidak bisa hanya dibebankan kepada kepala daerah saja, namun juga menjadi tanggung jawab semua elemen terkait.

“Saya katakan di Indonesia ini mengenal ‘trias politica’ atau tiga kekuasaan yakni legislatif, yudikatif dan eksekutif. Bila ketiganya bersinergi dan memiliki kesepahaman maka yang menjadi tujuan pembangunan akan tercapai”, ucapnya.

Bagusnya kata Sigit, trias politica itu di Kota Palangka Raya sudah berjalan dengan baik. Dimana ketiga unsur tersebut saling bersinergi dan memahami bahwa dalam mencapai tujuan harus dilakukan secara bersama. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Program KOTAKU Fokus Pada Infrastruktur Peningkatan Kualitas Jalan

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memperbaiki pelayanan publik kembali ditunjukkan dengan pembangunan berbagai infrastruktur dan pemberdayaan bagi masyarakat, yang merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat Kota Palangka Raya. 

Infrastruktur yang dibangun  dalam rangka mendukung pelaksanaan program penanganan kumuh perkotaan dan membangun sanitasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup sehat masyarakat adalah bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). 

Program KOTAKU sendiri merupakan program kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pengentasan kumuh perkotaan sejalan dengan Gerakan 100-0-100.

Kegiatan ini dilaksanakan Senin (4/2/2019) di kawasan Mendawai Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dengan mempertimbangkan kawasan penanganan kekumuhan terpadu antara pemerintah pusat dengan program pemerintah daerah.

Walikota Fairid menyampaikan dipilihnya kawasan mendawai ini setelah mempertimbangkan bahwa kawasan ini ada contoh program keterpaduan penanganan kekumuhan dari pemerintah pusat dengan program-program pemerintah daerah, program keterpaduan  kekumuhan yang dimaksud adalah pembangunan Jalan Beton Induk, Jalan Titian Beton, Drainase, Ruang Terbuka Hijau, dan Bank Sampah yang dibangun oleh Satuan Kerja Kementerian PUPR. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menghilangkan wajah kumuh suatu kawasan dan bagian terpenting dari penanganan dalam Program KOTAKU.

Kepala Bappeda Kota Palangka Raya Akhmad Fordiansyah menyampaikan Pembangunan infrastruktur permukiman dari dana APBN melalui satuan kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman (PKP) Provinsi Kalimantan Tengah meliputi jalan titian beton (lebar 2 m panjang 816 m), jalan beton induk (panjang 1.531 m lebar 5-7 m), drainase (panjang 1.009,50 m lebar 1 m), Ruang Terbuka Hijau (RTH 1) ukuran 23,40 m x 15,40 m, Ruang Terbuka Hijau (RTH 2) ukuran 15 m x 20,40 m. 

Menurut salah satu staf Satuan PKP Provinsi Kalimantan Tengah, Mano menjelaskan lebih fokus pada infrastruktur peningkatan kualitas jalan yang merupakan 1 paket dari pembangunan Jalan, Drainase, dan Ruang Terbuka Hijau di kawasan mendawai ini menggunakan dana dari APBN dan dalam pengerjaannya berdasarkan SK Walikota Palangka Raya No.188.45/130/2016 serta verifikasi NUSP Tahun 2016 Kawasan Kumuh dengan Karakteristik permukiman di dataran rendah. (MC Isen Mulang/GND/engga)

IPAL Berbasis Masyarakat Tunjang Ketersediaan Air Bersih

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin meninjau sekaligus meluncurkan Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) yang ada di Jalan Sakan VIII, Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,  

“IPAL ini salah satu program  pelayanan dan infrastruktur yang diluncurkan hari ini, selain Bank Sampah Induk yang juga diluncurkan seiring pelayanan publik 100 hari kerja efektif Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya saat ini,” ucapnya, usai peluncuran dan meninjau sarana IPAL, Senin (4/2/2019).

Dijelaskan Fairid, IPAL yang berada di Jalan Sakan tersebut dibangun berupa sanitasi berbasis masyarakat (sanimas) yakni dalam bentuk instalasi pengolahan air limbah komunal perpipaan. Dimana dananya bersumber dari APBN melalui Satuan Kerja (Satker) PS-PLP Provinsi Kalimantan Tengah.

“Dengan dibangunnya sanitasi berbasis masyarakat ini diharapkan dapat menunjang keperluan masyarakat akan air bersih,” harapnya. 

Dalam bagian lain lanjut Fairid, minat masyarakat terhadap air bersih hasil IPAL ternyata sangat tinggi. Seperti halnya IPAL di Jalan Sakan ini kata dia, sudah banyak warga yang memanfaatkan instalasi tersebut, bahkan akan terus bertambah.

“Bagusnya IPAL yang ada di Jalan Sakan ini, dirancang dengan baik, dimana ada tersedia ruang bermain anak maupun untuk kegiatan- kegiatan umum, selain fungsi utamanya membantu ketersediaan air bersih” tuturnya.

Tambah Fairid, program IPAL tersebut juga merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya untuk meningkatkan  kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya.

Adapun dalam peninjauan dan peluncuran IPAL tersebut turut dihadiri Wakil Walikota Palangka Raya Hj. Umi Mastikah dan sejumlah jajaran OPD maupun Forkopimda lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

100 Hari Kerja Fairid-Umi Ditandai Launching Pelayanan Publik

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Launching dengan tajuk Pelayanan Publik 100 Hari Kerja Efektif, digelar Pemerintah Kota Palangka Raya.

Launching tersebut menandai 100 hari masa kepemimpinan Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin dan wakilnya  Hj Umi Mastikah, Senin (4/2/2019), di Jalan Arut (kawasan Mendawai) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya.

“100 hari kerja efektif merupakan bentuk tanggung jawab moral saya bersama Ibu Wakil Walikota Palangka Raya terhadap janji dan amanah masyarakat Kota Palangka Raya, berupa capaian kerja efektif yang sudah dilaksanakan,” ungkap Fairid dalam sambutannya.

Komitmen kami lanjut Fairid didasari dengan tujuan untuk mewujudkan Kota Palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua.

Kami percaya bahwa antara pemerintah dan masyarakat haruslah berjalan bersama dengan harmonis. Oleh sebab itu peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan, selain itu juga masyarakat diharapkan mempunyai rasa memiliki serta kepedulian terhadap hasil hasil pembangunan.

Dalam kesempatan itu Fairid menyampaikan, sepanjang  100 hari kerja  Pemerintah Kota Palangka Raya, telah ada beberapa layanan dan infrastruktur yang telah dibangun dan akan diluncurkan bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memberikan kesempatan serta memberikan dukungan secara moril sehingga saya serta Ibu Wakil Walikota Palangka Raya dapat melaksanakan komitmen yang sudah kami nyatakan sebelumnya,” tutur Fairid.

Sebelumnya Kepala Bappeda Kota Palangka Raya, Akhmad Fordiansyah “Launching pelayanan publik ini bertujuan untuk mewujudkan  kepercayaan publik kepada pemerintah, karena yang sangat diharapkan oleh publik adalah transparansi dan pelayanan yang baik dari pemerintah melalui OPD atau instansi pelayanan,” papar Fordiansyah.

Adapun launching itu sendiri mengambil tempat di gedung Bank Sampah Induk kawasan Mendawai,  dimana gedung bank sampah itu merupakan hasil dari program kementerian Lingkungan Hidup melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya. Gedung bank sampah inilah yang akan diluncurkan walikota dalam pemanfaatannya. 

Launching pelayanan publik  100 hari kerja efektif itu sendiri dihadiri, Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto, Wakil Walikota Palangka Raya Hj Umi Mastikah, jajaran OPD dan Forkopimda lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, anggota DPRD Kota Palangka Raya, serta mantan Walikota Palangka Raya Lukas Tingkes dan mantan Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio serta unsur lainnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

RPJMD Palangka Raya Prioritaskan Infrastruktur

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya Hj.Umi Mastikah mengatakan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, akan lebih difokuskan pada perencanaan pembangunan dibidang  peningkatan infrastruktur.

Diungkapkan perencanaan pembangunan peningkatan infrastruktur ini adalah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya saat ini.

“Karena itu, salah satu program prioritas yang sudah masuk dalam draf RPMJD ialah peningkatan infrastruktur jalan dan drainase, ungkapnya, Sabtu (2/2/2019).

Menurut Umi, kenapa perencanaan pembangunan untuk lima tahun kedepan lebih memprioritaskan kepada infrastruktur jalan dan drainase. Hal tersebut dikarenakan sudah menjadi komitmen Pemko Palangka Raya saat ini, mengingat tingginya tuntutan akan peningkatan infrastruktur tersebut.

Pemko sejauh ini  kata dia sudah melakukan pendataan dan pemetaan terhadap kondisi infrastruktur jalan, baik jalan raya maupun jalan lingkungan.

“Peningkatan jalan di pemukiman padat penduduk, peningkatan Jalan Mahir Mahar serta peningkatan infrastruktur di daerah pinggiran salah satu yang Pemko lakukan ditahun ini ,” katanya lagi

Disadari lanjut Umi, kondisi infrastruktur jalan yang baik sangat diperlukan karena berdampak pada banyak sektor. Seperti  perekonomian, jasa termasuk pendidikan. Disisi lain infrastruktur yang baik tentu akan bersentuhan secara langsung dalam segi pemanfaatannya oleh masyarakat.

Terlepas dari program infrastruktur tersebut tambah dia, maka berbagai program prioritas yang lainnya tetap mendapat perhatian besar Pemko Palangka Raya terutama dalam  program kerja dari perencanaan pembangunan 2018-2023.  (MC. Isen Mulang.1/engga)

Walikota Palangka Raya Terima Gelar Penghormatan Adat Batak

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin menerima penghormatan adat Batak dari Lembaga Kerukunan Masyarakat Batak (LKMB) Provinsi Kalimantan Tengah.

Acara penghormatan adat Batak kepada walikota Palangka Raya itu, merupakan rangkaian dari kegiatan acara ‘Pesta Seni Budaya Batak’  yang berlangsung di komplek Betang Hapakat Jalan RTA Milono Palangka Raya, Sabtu (2/1/2019).

Penghormatan adat Batak yang diberikan langsung kepada walikota Palangka Raya itu diimplementasikan berupa penyerahan benda adat Batak. 

Benda adat ini berupa Tongkat ‘Tunggal Panaluan’, dimana pada tongkat itu terlihat ukiran khas Batak, berdasarkan sinopsis tongkat tersebut berasal dari kayu pilihan yang ada di Pulau Sumatera dan menurut kepercayaan orang Batak tongkat Tunggal Panaluan biasanya hanya diberikan kepada raja -raja atau pemimpin suatu wilayah.

Selain tongkat Tunggal Panaluan, ada juga benda adat Batak lainnya yang diberikan kepada walikota, seperti topi adat Batak ‘Sartopi’ yang merupakan topi khas Batak dan biasa dipakai oleh tokoh-tokoh yang dihormati.

Kemudian walikota diberikan pula ‘Ulos Sibolang’ yang merupakan suatu jenis ulos dimana bagi orang Batak ulos merupakan identitas bagi kalangan terhormat, terutama dari tokoh Batak.

“Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kerukunan masyarakat Batak di Kalimantan Tengah atas penghormatan adat Batak yang diberikan kepada saya ini,” ungkap Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin usai menerima penghormatan adat Batak tersebut. 

Menurut Fairid, sebagai seorang pemimpin di ‘Kota Cantik’ Palangka Raya, maka dirinya akan berupaya mengayomi seluruh masyarakat. Termasuk masyarakat yang datang atau yang menjadi bagian dari masyarakat kota Palangka Raya.

“Siapapun yang datang dan menetap di kota kita ini tentu sudah menjadi bagian dari warga Palangka Raya,” tuturnya.

Adapun menurut pihak LKMB, selain penghormatan adat diberikan kepada Walikota Palangka Raya, penghormatan adat diberikan juga kepada Gubernur Kalteng dan sesepuh Kalteng seperti Sabran Achmad, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD)  Provinsi Kalteng H Agustiar Sabran serta tokoh Dayak Palangka Raya Marcos Tuwan.

Sementara itu dalam gelaran pesta seni budaya Batak itu sendiri mengambil tema ‘memaknai nilai budaya Batak dalam masyarakat majemuk di Provinsi Kalimantan Tengah dengan semangat apresiasi seni budaya Batak yang merupakan bagian dari budaya nasional. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Walikota Uji Coba Kelayakan Dan Kenyamanan Bus Rapid Transit

/0 Comments/in

MEDIA CENTER,  Palangka Raya – Walikota Palangka Raya Fairid Naparin dan Wakil Walikota Umi Mastikah  menyusuri Jalan Cilik Riwut sampai Bundaran Besar kembali lagi ke kantor walikota untuk melakukan uji coba kelayakan dan kenyamanan berada didalam Bus Rapid Transit (BRT) Kota Palangka Raya, Jumat (1/2/2019).

Fairid dan Umi menaiki BRT Kota Palangka Raya diikuti Ketua dan Anggota DPRD kota Palangka Raya, unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) kota Palangka Raya, Sekretaris Daerah kota Palangka Raya, Asisten, Staf Ahli Walikota, Kepala SOPD, Camat dan Lurah dijajaran kota Palangka Raya, Kepala BPTD wilayah XVI Kalteng, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 16 kalteng, Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadian Agama.

Dengan bantuan 5 (lima) buah BRT dari Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018 diharapkan agar dapat  memberikan pelayanan dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh bus lainnya, serta mampu meningkatkan mobilitas masyarakat dalam rangka menunjang kegiatan sosial dan ekonomi di kota Palangka Raya.

Fairid menyampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Eldy untuk tetap menjaga kebersihan bus agar dapat dinikmati masyarakat kota Palangka Raya, beliau akan terus memantau kelayakan dan kenyamanannya baik didalam maupun diluar bus tersebut.

Rute yang ditempuh BRT pada koridor l bertujuan untuk memperkenalkan objek wisata yang berada di kota Palangka Raya yakni dari Taman Pasuk Kameloh sampai Dermaga Kereng Bangkirai dan kembali lagi ke Taman Pasuk Kameloh, beroperasional pada hari sabtu dan minggu mulai pada pukul 07.00 WIB – 17.00 WIB

Sedangkan pada koridor II diperuntukan khusus untuk pasien yang ingin berobat ke RSUD Kota Palangka Raya (Kalampangan), sedangkan rutenya dari Bundaran Burung (Masjid Kubah Kecubung) menuju ke RSUD Kota Palangka Raya (Kalampangan) kembali lagi ke Bundaran Burung (Masjid Kubah Kecubung), beroperasional pada hari senin dan rabu mulai pada 07.00 WIB – 17.00 WIB. (MC. Isen Mulang/Usep/engga)