MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sampah kantong plastik dinilai menjadi salah satu yang berkontribusi besar pada permasalahan sampah di Kota Palangka Raya. Bagaimana tidak, sampah kantong plastik ini akan terlihat mendominasi dihampir semua tempat sampah setiap harinya.

“Kantong plastik tampak terlihat disetiap tempat penampungan sampah. Bahkan mendominasi hingga di tempat penampungan akhir sampah (TPA),” ungkap Sekretaris Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Alfian Batnakanti, Sabtu (9/2/209).

Menurutnya, keberadaan sampai plastik ini terlihat sulit terurai, manakala menumpuk ditempat penampungan sampah maupun ditempat pengolahan akhir sampah.

“Dengan kondisi ini, maka ada baiknya Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dapat membuat regulator atau peraturan daerah (perda) tentang penggunaan kantong plastik khusus,” cetusnya.

Melalui peraturan itu lanjut Alfian, maka pemerintah kota dapat membuat regulator agar  penggunaan kantong plastik dapat digantikan dengan bahan yang lebih mudah terurai.

“Banjarmasin dan Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sudah menerapkan seperti itu. Nah kota Palangka Raya mestinya bisa,” bebernya.

Caranya sambung Alfian,  pemko bisa mengusulkan raperda tentang penggunaan kantong plastik yang menekankan  pada penggunaan bahan- bahan yang lebih mudah terurai atau kantong plastik yang dapat dipakai berkali-kali. seperti wadah untuk berbelanja kebutuhan yang dibuat khusus atau khas.

“Setidaknya perajin atau UMKM termotivasi untuk membuat anyaman tas dari bahan lokal. Semisalkan anyaman ‘Bakul’ (tas tradisional khas Dayak) dan anyaman lainnya yang dapat dijadikan pengganti kantong plastik, ‘cetusnya.

Menurut Alfian,  jika masyarakat tidak lagi menggunakan kantong plastik pabrikan dan harus menggunakan kantong plastik khusus seperti halnya bakul untuk digunakan dalam berbagai hal, maka secara tidak langsung akan menghidupkan perajin atau UMKM.

“Terpenting tumpukan sampah kantong plastik pabrikan yang selama ini umumnya dipakai sekali langsung dibuang, tidak banyak lagi menumpuk di penampungan sampah.” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Hingga saat ini pembangunan siring di Flamboyan tidak bisa dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, karena tidak tersedia anggaran.

Di satu sisi Pemerintah Kota Palangka Raya mengharapkan kucuran dana dari pemerintah pusat untuk menuntaskan pembangunan siring dari Jembatan Kahayan hingga Pelabuhan Rambang.

“Sebenarnya ada dana Rp40 miliar dari pusat untuk siring, namun gagal kita serap,” ujar Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Rojikinnor saat pembahasan skala kawasan program Kotaku, Jumat (8/2/2019).

Karena itu melalui pertemuan program kota tanpa kumuh (Kotaku) ini Sekda memohon agar Pokja Kotaku Provinsi Kalimantan Tengah memperjuangkan dana siring bisa masuk ke kota Palangka Raya lagi.

Sebab menurut Sekda, salah satu proyek prioritas Kotaku di wilayah Flamboyan adalah siring. Dengan siring, kawasan Flamboyan akan lebih tertata.

Apa lagi wilayah Flamboyan akan dijadikan sebagai kawasan wisata. Pemerintah kota telah mewacanakan akan membangun water front city guna mewujudkan Flamboyan sebagai kawasan wisata.

Karena itu sekda sangat mendukung tawaran program dari Kotaku yang difokuskan di wilayah Pahandut Seberang, namun sekali lagi dia meminta agar program siring menjadi prioritas juga. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menawarkan sejumlah program pengentasan kekumuhan di wilayah Kelurahan Pahandut Seberang, Kota Palangka Raya.

Program yang ditawarkan itu seperti pembangunan jalan permukiman, pembuatan saluran drainase, penyediaan air bersih, sanitasi, penyediaan bak sampah, dan lainnya.

Koordinator Kotaku Kota Palangka Raya, Apriani mengatakan kawasan kumuh di Kelurahan Pahandut Seberang yang ditangani proyek Kotaku seluas 16.46 hektare.

Ia menjelaskan luasan tersebut setiap tahun berkurang seiring masuknya program Kotaku. Sejak 2015-2017 kawasan kumuh di Pahandut Seberang berkurang 2,28 hektare.

Jadi di 2018 masih tersisa 14,2 hektare yang kumuh. Oleh karena itu mulai 2019 ini Kotaku fokus akan menangani Pahandut Seberang agar status kekumuhan tersebut bisa dihilangkan.

Karena itu Apriani memaparkan program yang akan digarap Kotaku kepada jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya dengan harapan bisa dilakukan secara sharing dengan APBD. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebagai wujud dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS). Maka sebanyak 73.561 jiwa masyarakat Kalteng bakal dijamin kesehatannya melalui program JKN-KIS tersebut

Adanya jaminan kesehatan bagi masyarakat Kalteng sebesar itu ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Kedeputian Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara (Kaltimtengseltara) BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang kepesertaan program jaminan kesehatan nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, Kamis (07/02/2019) di Hotel Neo Palangka Raya.

Penandatanganan perjanjian dilakukan langsung oleh Benjamin Saut PS selaku Deputi Direksi Wilayah Kaltimtengseltara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dukungan nyata yang telah diberikan terhadap pelaksanaan program JKN-KIS ini.” jelas Benjamin usai penandatanganan tersebut. 

Dengan dukungan Pemerintah Provinsi Kalteng ini jelasnya, maka dapat mendorong kabupaten dan kota untuk segera mendorong terwujudnya Universal Health Coverage (UHC). Sehingga, di tahun 2019 ini, diharapkan Kalimantan Tengah bisa mendapatkan gelar UHC.

Sementara itu Sekda Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, adanya jaminan kesehatan itu merupakan dukungan secara langsung yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng, dalam hal ini dari Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran kepada program JKN-KIS. 

Disebutkan Fahrizal, Pemrov Kalteng di tahun 2019 ini setidaknya akan menggelontorkan sebesar Rp25 Miliar,  untuk membayarkan iuran KIS kategori III

“Ini merupakan bentuk perhatian  gubernur kepada masyarakat yang ada di Provinsi Kalteng terkait jaminan kesehatan,”tuturnya lagi. 

Adapun berdasarkan siaran pers dari Kedeputian Wilayah Kaltimtengseltara, hingga  1 Februari 2019 jumlah peserta JKN-KIS di Provinsi Kalteng mencapai angka 2.068.272 jiwa. 

Selain itu untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Kaltimtengseltara bekerja sama dengan 363 fasilitas kesehatan yang terdiri dari 200 puskesmas, 76 dokter praktek, 34 klinik pratama, 26 klinik TNI dan POLRI, 6 dokter gigi, 1 klinik utama dan 20 rumah sakit yang tersebar di wilayah provinsi Kalimantan Tengah. (MC. Isen Mulang.1/engga)