Pemko Gratiskan Naik BRT Selama 5 Bulan

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Bagi masyarakat Kota Palangka Raya yang ingin menikmati jasa angkutan bus rapid transit (BRT) tidak perlu membayar.

Sebab mulai hari ini, Jumat (1/2/2019) bus bantuan dari Kementerian Perhubungan ini dioperasionalkan. Bagusnya, hingga lima bulan ke depan layanan angkutan massal ini digratiskan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Eldy mengatakan layanan angkutan BRT ini selama 5 bulan ke depan disubsidi oleh pemerintah daerah, sehingga penumpang tidak perlu membayar.

“Dengan program ujicoba ini, maka tarif naik BRT digratiskan. Setelah 5 bulan berikutnya baru dikenakan tarif,” ucap Eldy saat penyerahan BRT dari Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin.

Eldy menjelaskan untuk menunjang kelancaran operasional BRT ini telah disiapkan rambu-rambu pemberhentian dan halte khusus penumpang didua koridor atau rute.

“Saat ini sudah ada 9 halte yang disiapkan untuk pemberhentian penumpang,” imbuhnya. Untuk tahap pertama, 5 unit BRT ini akan melayani dua rute saja. (MC. Isen Mulang/engga)

UN Menggunakan Smartphone Berbasis Android Dinilai Langkah Tepat

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Adanya rencana pemerintah menerapkan pemanfaatan teknologi saat ujian nasional (UN) menggunaka smartphone berbasis android melalui, dinilai sebagai langkah tepat.

Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Hj Mukarramah, menilai rencana pemerintah tersebut patut diapresiasi, sebab kata dia langkah penerapan android melalui smartphone dalam UN, adalah sebagai cara pemerintah untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan ujian nasional, yang kini sudah mulai meninggalkan ujian yang berbasis pensil dan kertas.

“Pola ini sudah dilaksanakan  di  salah satu provinsi di Sulawesi saat UN dan hasilnya berjalan baik. Jika hal itu mampu diterapkan di Palangka Raya, maka merupakan langkah kedepan yang patut diapresiasi,” tuturnya, Kamis (31/1/2019)

Pola tersebut lanjut Mukarramah, memiliki banyak manfaat karena mudahnya infrastruktur untuk pelaksanaan ujian. Termasuk siswa sendiri tidak banyak dibebankan untuk memiliki laptop dengan harga yang cukup tinggi. 

Selain itu, dengan menggunakan smartphone akan efisien dan lebih mudah, mengingat hampir seluruh anak-anak mahir menggunakan smartphone.

“Teknologi menjadi kebutuhan dalam dunia pendidikan, dimana para peserta didik dituntut untuk melek teknologi. Memang harus ada langkah berani yang diambil pemerintah untk melaksanakan itu semua,” demikian ungkap Mukarramah. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Dinas Koperasi Dan UKM Siap Bantu Pendirian Koperasi

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya Affendie mengatakan, pihaknya siap membantu masyarakat luas jika ingin mendirikan koperasi atau ingin mengetahui bagaimana tata cara serta ketentuan dan aturan dari pemerintah tentang pendirian perkoperasian.

“Kami siap untuk membantu dan melakukan pembinaan bagaimana tata cara yang benar mendirikan koperasi yang baik,” ujarnya, Kamis (31/1/2019).

Kata Affendie, dengan adanya bimbingan dan pembinaan, setidaknya menjadi keuntungan untuk menghindari koperasi yang bodong ataupun, praktek rentenir yang berkedok koperasi.

“Memberikan bantuan dan bimbingan terkait pendirian koperasi ini akan kami terapkan mulai saat ini. Silahkan jika ada masyarakat yang mengajukan permohonan ke kami,” tambahnya lagi. 

Menurut Affendie, jika dilihat dari tupoksi dan peran dari koperasi ini sangat bermanfaat. Karena dengan berkoperasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Dia pun berharap, agar koperasi-koperasi yang ada di Kota Palangka Raya saat ini, dapat menerapkan mutu dan kualitas koperasinya. Dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang ditentukan pemerintah. Karena tujuan koperasi tidak lain untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya.

“Terpenting bagi koperasi adalah tetap melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT). Sebab  hal tersebut sebagai syarat utama koperasi yang dianggap sehat,” pungkas Affendie. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Realisasikan Jaminan Kesehatan Semesta Butuh Rp5 Miliar Lagi

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sampai Januari 2019 ini Kota Palangka Raya belum bisa merealisasikan target universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta kepada seluruh masyarakat.

Padahal target UHC tersebut seharusnya sudah bisa direalisasikan per Desember 2018 sebanyak 95 persen masyarakat Kota Palangka Raya sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Namun faktanya per Januari 2019 ini target UHC baru tercapai 88 persen. Menurut Plt Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Palangka Raya, Absiah untuk bisa merealisasikan target UHC 95 persen tersebut membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp5 miliar lagi.

Menurutnya anggaran tambahan tersebut digunakan untuk meng-cover masyarakat kurang mampu. Bisa juga mengakomodasi masyarakat yang sebelumnya menjadi peserta BPJS dari jalur mandiri, namun menunggak bayar premi dengan alasan tidak mampu.

Absiah menambahkan keunggulan suatu daerah jika sudah mendapat status UHC yakni semua masyarakat yang telah memiliki KTP Kota Palangka Raya pasti akan dibiayai oleh pemerintah daerah jika sewaktu-waktu berobat ke rumah sakit atau puskesmas. (MC. Isen Mulang/engga)

Penyimpanan Logistik Pileg Gunakan Gedung Olah Seni

/0 Comments/in
Peninjauan dan Pengecekan Gedung Olahraga Seni untuk Gudang Logistik oleh Asisten III Setda Kota Palangka Raya, Kadarani , Rau (30/01/2019)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya mulai menyiapkan lokasi penyimpanan logistik pemilu, khususnya logistik jelang pemilihan legislatif (pileg) pada bulan April mendatang.

“Gedung olah seni milik Dinas Kebudayaan dan Parwisata Kota Palangka Raya akan dipergunakan sebagai tempat menyimpan kotak suara dan melipat surat suara khusus untuk pileg daerah pemilihan (dapil) I,” ungkap Ketua KPU Kota Palangka Raya Ngismatul Khoiriyah, usai meninjau gedung olah seni tersebut,  Rabu (30/1/2019).

Kata Ngismatul, gudang yang dimiliki KPU kota itu sendiri tidak mampu menampung semua logistik pileg bagi semua dapil, sehingga pihaknya terpaksa harus meminta untuk memanfaatkan gedung olah seni tersebut. 

“Kenapa harus dipisah karena untuk pileg ini jumlah logistiknya banyak dan berbeda-beda setiap dapil,, makanya KPU memerlukan tempat tambahan,” jelasnya lagi.

Ngismatul juga menjelaskan mengenai sewa tempat, sudah tertera dalam Undang-undang nomor 7 kepemiluan, dimana pemerintah daerah harus memfasilitasi pemilu, maka dari itu KPU kota meminta fasilitas ke Pemko Palangka Raya untuk meminjam gedung olah seni tersebut.

“Kita melakukan pinjam pakai untuk sortir dan lipat surat suara. Karena sistem pinjam pakai jadinya tidak dikenakan biaya. Kita juga meminjam sampai dengan bulan Mei mendatang,” ucapnya.

Ngismatul juga mengatakan, jika saat ini sudah ada beberapa logistik yang diterima pihaknya, antara lain kotak suara, bilik suara, perlengkapan TPS, dan kemudian formulir menyusul.

Adapun dalam peninjauan dan pengecekan gedung olah seni untuk logistik KPU tersebut turut diikuti Asisten III Setda Kota Palangka Raya,  Kandarani,  Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya, Endrawati serta jajaran komisioner KPU dan Bawaslu Kota Palangka Raya. (MC. Isen Mulang.1/engga)