MEDIA CENTER, Bogor – Media Center adalah pusat informasi dan fasilitasi kebutuhan publik terhadap informasi. Melalui media center, berbagai ragam publik akan dapat berkomunikasi dan bertukar informasi, tentunya yang berkaitan dengan beragam isu strategis atau isu lokal lembaga publik. Kegiatan lalu-lintas informasi dilaksanakan secara periodik maupun insidental untuk menyerap dan menyebarluaskan informasi kepada publik dengan tepat dan cepat.

Siti Meiningsih, Direktur Pengelolaan Media, Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik  (Dijen IKP) Kementrian Komunikasi dan Informatika RI menyampaikan pada acara pembukaan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) media center daerah, Rabu (13/2/2019) di Hotel Amaroossa Royal Bogor, bahwa potensi media center bagi lembaga pemerintahan ke depan sangat besar terutama dalam pemenuhan hak publik terhadap informasi. Ketika kondisi itu terpenuhi, maka cita-cita penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan segera terwujud dengan terbangunnya sistem informasi dan komunikasi yang baik dan lalu lintas pertukaran informasi yang tepat, cepat, dan akuntabel. 

Selanjutnya pada acara tersebut beliau menyampaikan bahwa setiap tahun Dirjen IKP memberikan apresiasi kepada media center daerah yang aktif memberikan kontribusi berita maupun foto pada portal infopublik.id pada ruang berita nusantara yang dikelola sub direktorat media online.

Dari rekapitulasi data, ada 251 media center daerah yang ada di Indonesia hanya 157 yang tercatat berkontribusi mengisi berita nusantara pada tahun 2018, dan diumumkan bahwa media center (MC) kategori berita teraktif dari kabupaten/kota se Indonesia, teraktif 1 diraih oleh MC Kota Palangka Raya, teraktif 2 MC Kota Padang, teraktif 3 MC Toba Samosir, teraktif 4 MC Kabupaten Sumenep dan teraktif 5 dari MC Kota Batam.

Penghargaan untuk MC kota Palangka Raya diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya selaku penanggungjawab MC isen mulang kota Palangka Raya, Aratuni Jaban yang diserahkan oleh Direktur Pengelola Media, Dirjen IKP, Kementrian Komunikasi dan Informatika RI di Hotel Amaroossa Royal Bogor. 

Disela acara, awak mediacenter.palangkaraya.go.id menemui Aratuni, dan beliau sangat apresiatif kepada tim pengelola media center isen mulang Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah ulet bekerja siang malam demi pelayanan publik akan kebutuhan informasi di kota Palangka Raya, pungkasnya. (MC. Isen Mulang/ykris/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto, mengatakan dirinya yakin
masyarakat saat ini sudah dewasa dan cerdas dalam menggunakan hak aspirasinya pada pesta demokrasi tahun 2019 ini.

“Ya, saya yakin masyarakat khususnya di Kota Palangka Raya ini sudah dewasa dan cerdas, asalkan mampu memfilter diri dari penyebaran berita hoax,”ungkapnya, Selasa (12/2/2019)

Dalam hal lain lanjut Sigit,  dirinya mengharapkan masyarakat Kota Palangka Raya pada khususnya bisa terus menjaga kerukunan seperti yang sudah berjalan selama ini. Terlebih sudah banyak pengalaman dalam menyelenggarakan pesta demokrasi, maka Palangka Raya selalu aman tanpa adanya masalah.

“Setiap ada pelaksanaan kegiatan demokrasi tidak pernah terjadi kegaduhan, dengan pengalaman seperti itu saya berharap bisa terus terjaga hingga pesta demokrasi berakhir,” harapnya.

Sigit juga meminta agar masyarakat jeli dalam memilah berita, sebab dalam situasi dan kondisi seperti saat ini banyak sekali media yang menyebarkan berita dengan maksud provokasi atau yang ingin memecah belah kebersamaan dan kerukunan.

“Masyarakat juga harus tetap bisa menilai apabila ada informasi-informasi yang sekiranya memiliki kriteria untuk memecah belah kebersamaan, harus di antisipasi, terlebih saat ini sangat mudah melalui media sosial,” harapnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Saat hari pencoblosan nanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan hak pemilih kepada masyarakat yang namanya masuk daftar pemilih khusus (DPK) mulai pukul 12.00 WIB.

Kebijakan ini diberikan karena nama mereka sebelumnya belum masuk daftar pemilih tetap (DPT), sehingga prioritas untuk memilih dari pagi sampai pukul 12.00 WIB adalah warga yang masuk DPT terlebih dahulu.

Setelah pukul 12.00 WIB sampai selesai baru giliran pemilih yang namanya masuk DPK, termasuk masyarakat yang menunjukan KTP elektronil sebagai syarat memilih.

Ketua KPU Kota Palangka Raya, Ngismatul Choiriyah mengatakan hingga Jumat 8 Fabruari 2019 sudah ada 289 jiwa yang namanya masuk DPK saat pemilu 17 April 2019, kata Ngismatul Senin (11/2/2019).

Ia mengatakan diberikannya perlakuan khusus kepada pemilih khusus ini karena aturannya memang begitu. Karena itu bagi warga yang namanya masuk DPK dimohon untuk bisa memaklumi.

Di sisi lain pihaknya mengimbau kepada masyarakat Palangka Raya yang namanya belum masuk DPT agar kiranya segera mendatangi kantor KPU atau PPS dan PPK untuk melapor agar namanya bisa dimasukkan menjadi calon pemilih. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Bagi masyarakat di 13 kabupaten dan satu kota di Provinsi Kalimantan Tengah tidak perlu repot lagi untuk mengurus pindah tempat memilih saat pemilu 17 April 2019.  Saat ini 14 KPU, termasuk KPU provinsi telah menyediakan layanan call center layanan pindah memilih.

Melalui layanan ini diharapkan proses mengurus pindah memilih lebih cepat. Sebab batas mengurus pindah memilih paling lambat per 17 Februari 2019. Setelah itu semua data masyarakat yang pindah memilih tersebut akan diplenokan oleh KPU dan dimasukan sebagai daftar pemilih tambahan (DPTB) pada pemilu 2019. 

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Harmain Ibrohim, Senin (11/2/2019), mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini sehingga hak suaranya pada pemilu 2019 nanti bisa terakomodasi.  

Pihaknya menjelaskan selain melalui layanan call center ini masyarakat juga bisa mengurus pindah memilih kepada penyelenggara pemilu sesuai tingkatan di daerah. 

Salah satu tujuan diberikannya layanan ini selain untuk mengakomodasi hak pilih masyarakat agar tidak hilang juga untuk meningkatkan partisipasi pemilu. (MC. Isen Mulang/engga)  

Berikut Nomor Call Canter KPU : KPU Provinsi Kalteng 0813 5256 9100, KPU Barito Selatan 0815 2850 9727, KPU Barito Timur 0823 5252 7207, KPU Barito Utara 0853 4933 1409, KPU Gunung Mas 0813 2549 4974, KPU Kapuas 0812 5051 798, KPU Katingan 0813 4522 1141, KPU Kota Palangka Raya 0812 5087 0127, KPU Kotawaringin Barat 0852 5201 3484, KPU Kotawaringin Timur 0852 4937 1532, KPU Lamandau 0812 5407 8173, KPU Murung Raya 0852 3242 3207, KPU Pulang Pisau 0812 2980 2725, KPU Seruyan 0853 4902 4933, KPU Sukamara 0853 45964646.

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Palangka Raya, Imbang Triatmaji mengatakan, pihaknya terus melakukan penertiban baliho atau reklame liar yang ada di “Kota Cantik” tersebut, terutama yang menyalahi aturan.

“Bila di 2018 lalu, Disperkim kota telah menertibkan baliho dan reklame liar, maka untuk tahun 2019 ini kami akan tetap menertibkan baliho atau reklame liar yang masih ada,” tegasnya, Senin (11/2/2019).

Menurut Imbang, secara aturan dan ketentuan maka sudah jelas setiap para pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa pemasangan baliho atau reklame harus mematuhi aturan yang ada. Salah satu ketentuan itu, yakni manakala ada pengusaha yang menunggak maka segera membayarkan kewajibannya.

“Baliho atau reklame menjadi bagian sumber pemasukan daerah. Terutama pajak dan retribusi pada sumber ini cukup besar. Makanya, pemerintah daerah menghindari adanya kerugian akibat adanya pelaku usaha yang tidak taat dalam aturan,” tandasnya.

Kata Imbang, upaya melakukan penertiban berupa pencopotan baliho maupun reklame yang tak taat aturan, tidak hanya berlaku bagi baliho maupun reklame yang dalam skala ukuran besar saja, namun baliho-baliho dengan ukuran kecil juga akan ditertibkan, baik yang illegal atau masa berlakunya telah habis.

“Kebanyakan pengusaha jasa ini tidak mencopot atau melepas baliho yang sudah lewat masa perizinannya, sehingga Disperkim yang harus menertibkan dan membersihkan,”tukasnya.

Kedepan tambah Imbang, pihaknya akan memberikan penekanan kepada pengusaha jasa baliho atau reklame, agar ketika perizinan atau masa pemasangan papanisasinya sudah kadaluarsa, maka harus segera melakukan pencopotan.

“Ini demi keteraturan, serta melihat ketaatan para pengusaha jasa ini terhadap ketentuan yang diberikan,” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)