MEDIA CENTER, Palangka Raya – Mulai hari ini 1 Agustus 2018 secara serentak pemerintah mengadakan kegiatan imunisasi campak dan measles rubella (MR).

Kementerian Kesehatan manargetkan 95 persen anak Indonesia mulai usia 9 bulan sampai 15 tahun terimunisasi vaksin MR. Target ini harus terealisasi selama Agustus-September 2018.

Sementara itu untuk Palangka Raya ditarget 65.703 anak terimunisasi vaksin campak dan rubella. Untuk mencapai target ini telah digencarkan sosialisasi ke seluruh wilayah kecamatan.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, dr Andjar Hari Purnomo, Kamis (2/8/2018) mengatakan untuk merealisasikan target tersebut tentunda tidak mudah tanpa dukungan semua pihak.

Karena itu pihaknya mengharapkan partisipasi semua lintas sektor untuk ikut mensosialisasikan akan pentingnya para orang tua mengimunisasikan anaknya.

Memberikan vaksin campak dan rubella bagi anak sangat baik untuk masa depannya. Sebab campak dan rubella merupakan penyakit menular, karena itu harus dicegah dengan pemberian vaksin. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Seluruh komponen masyarakat serta instansi terkait diharapkan lebih mampu melakukan deteksi dini serta menanamkan kesiap- siagaan demi ketentraman serta  ketertiban umum di lingkungan masyarakat itu sendiri. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi berbagai bentuk gangguan atau potensi maupun indikasi yang merugikan bagi kehidupan bermasyarakat.

Ungkapan tersebut disampaikan Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio, saat menanggapi sejauhmana kondisi maupun situasi kamtibmas di Kota Palangka Raya saat ini.

“Ya, saya sudah katakan, bahwa deteksi dini itu merupakan bukti nyata komitmen Pemko Palangka Raya beserta masyarakat maupun unsur terkait dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya, Rabu (1/8/2018).

Seharusnya kata Mofit, pemerintah daerah memang memiliki kewajiban memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya di Palangka Raya. Yakni melalui antisipasi ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan. 

Namun demikian, upaya menciptakan kondisi kondusif tersebut bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, namun disisi lain, peran serta masyarakat bisa lebih optimal dalam berpartisipasi melakukan penanganan konflik sosial, yaitu dengan cara komprehensif, terkoordinasi dan terintegrasi. 

“Maka itu lakukan koordinasi dalam lingkungan masyarakat, sebagai upaya mencegah masalah yang mengarah pada indikasi gangguan kamtibmas,” tegas Mofit.

Dikatakan, selain aparat penegak internal, masyarakat juga dituntut mampu menjadi bagian dalam upaya peningkatan rasa aman dan nyaman di lingkungan masing-masing. “Harapan saya jadikan wilayah Palangka Raya tetap aman, tentram dan terkendali,” terangnya lagi.

Untuk itu, lanjut Mofit, kerjasama dan koordinasi erat menjadi fokus utama dalam deteksi dini sehingga bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat maupun pihak lain.”Jadi sekali lagi, mari  sama-sama kita jaga kekondusifan ini. Saya yakin masyarakat bisa menjalankan hal ini,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mempercepat proses pembahasan APBD Perubahan tahun 2018. Percepatan pembahasan tersebut diharapkan selesai dua hari kedepan, mengingat draff APBD P itu akan segera diserahkan kepada pihak DPRD Palangka Raya.

“Ya, kita tidak ingin menunda-nunda, jangan sampai ada program yang nongol ditengah jalan,”ungkap Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia, usai memimpin langsung rapat TAPD di rumah jabatan (Rujab) walikota Palangka Raya, Selasa (31/7/2018).

Menurut Riban pihak Pemko Palangka Raya sebelumnya telah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Palangka Raya Tahun 2019 kepada DPRD Kota Palangka Raya. Kini tinggal draff APBD P yang sedang ditunggu pihak DPRD setempat.

Kata Riban kenapa perlu dipercepatnya pembahasan struktur APBD Perubahan untuk tahun 2018 tersebut, tidak lain, agar program APBD murni ditahun 2019 tidak terganggu.

“Contohnya pada tahun 2017, dimana APBD Perubahan saat itu  harus menutup kekurangan sejumlah program perangkat daerah ditahun sebelumnya. Nah kita ingin program ditahun 2018 ini defisit anggaran terutama kekurangan anggaran sebesar Rp26 miliar lebih bisa di nol, kan,”cetusnya.

Setidaknya tambah Riban, dengan cepatnya pembahasan APBD P untuk tahun 2018, Pemerintah Kota Palangka Raya bisa mendapatkan lagi  bonus dari pemerintah pusat melalui APBN, yang disalurkan ke Pemerintah Provinsi berupa dana bagi hasil.

“Pada APBD Perubahan sebelumnya kita dapat bonus. Nah ini yang kita kejar, sehingga bonus atau dana bagi hasil dapat digunakan untuk menutupi kekurangan sejumlah program,” sebutnya.

Riban menyampaikan, saat ini TAPD masih menginventarisasi  dan merapikan program ditahun 2018, baik defisit anggaran maupun ketersediaan anggaran pada perangkat daerah.

“Intinya kita selalu menekankan agar para kepala dinas dapat menyerap semaksimal mungkin seluruh alokasi yang telah dianggarkan,”tutupnya.

Adapun dalam rapat pembahasan APBD-P, dijelaskan program pelaksanaan APBD di tahun 2018 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 98 miliar lebih dengan kekurangan mencapai Rp26 miliar lebih dari keperluan belanja langsung, seperti pembangunan gedung kantor, sisa hibah KPU, sisa hibah Panwaslu, sisa hibah Polres, Kodim, kelebihan Pagu BTL SOPD, Hibah RRI. Lalu anggaran  pengadaan tanah koperasi, Litbang Kegiatan KLHS, Honor ke 13 PTT rasionalisasi kegiatan fisik OPD dan realisasi perjalanan dinas OPD.

Dalam rapat tersebut selain dihadiri kepala PD lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, menariknya rapat TAPD juga turut dihadiri walikota Palangka Raya terpilh Fairid Nafarin. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Empat sekolah yang berada di Kota Palangka Raya masuk sebagai calon Sekolah Adiwiata Mandiri. Sekolah ini harus sukses melewati seleksi tim penilai dari pemerintah pusat agar bisa menyusul SDN 4 Menteng dan SDN Percobaan yang terlebih dahulu masuk Sekolah Adiwiyata Mandiri.

Kasi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya, Ghazali Rahman menyebutkan ada 26 sekolah yang sedang di verifikasi lapangan oleh DLH Provinsi Kalteng. Hasilnya, Sebanyak18 sekolah sebagai calon adiwiata provinsi, 4 sekolah lainnya untuk adiwiyata tingkat Nasional dan 4 sisanya untuk sekolah adiwiyata mandiri.

“Kita belum kantongi nama sekolahnya, namun agar sukses, keempat sekolah ini harus melewati seleksi tim penilai dari pemerintah pusat,” jelasnya, Jumat (27/7/2018)

Sementara itu tambah Ghazali, untuk adiwiyata tingkat Kota Palangka Raya saat ini masih dalam proses pengumpulan berkas dari sekolah. Setidaknya ada sekitar 50 sekolah diharapkan dapat  mengikuti lomba tingkat kota tersebut.

Tahapan untuk adiwiyata tingkat kota kata Ghazali, biasanya diawali dengan sosialisasi dari DLH Kota Palangka Raya. Terutama terkait bagaimana menyusun dokumen dan menyiapkan berkas untuk mengikuti lomba dan menjadi sekolah adiwiata.

Setelah itu DLH mengirimkan surat undangan yang kemudian dibalas dengan pengiriman surat dokumen pendaftaran. Setelah itu akan dilakukan penilaian berkas dan verifikasi lapangan oleh tim dari DLH. Terakhir tinggal perekapan nilai dan pengumuman hasilnya.

“Kalau selama ini hampir tidak ada kendala dilapangan, mungkin hanya anggaran sekolah yang sering menjadi kendala.,” sebut dia.

Ghazali menekankan untuk Adiwiyata sendiri ada beberapa poin yang dinilai. Mulai dari kebijakan sekolah yang harus berwawasan lingkungan. Seperti kurikulum pembelajaran,  serta kegiatan mengajar yang diaplikasikan di sekolah. Kemudian juga kegiatan lingkungan berbasis partisipatif di sekolah. Seperti penempatan taman-taman sekolah dan perencanaan tata kelola lingkungan sekolah.

“Selain itu salah satu poin penting lainnya adalah pengelolaan sarana pendukung yang ramah lingkungan. Contohnya seperti kantin yang berbasis lingkungan tanpa menggunakan komposter,” terangnya.

Diharapkan kata dia, sekolah-sekolah dari Kota Palangka Raya dapat lolos menjadi sekolah Adiwiyata. Sebagai implementasi dari sistem sekolah yang peduli berbudaya lingkungan. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Masalah drainase memang masih menjadi persoalan besar bagi Kota Palangka Raya. Untuk menyelesaikannya menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung tidak cukup hanya bergantung kinerja pemerintah, tetapi juga masyarakat harus sadar untuk menata drainase di sekitar tempat tinggalnya.

“Kesadaran masyarakat yang bertempat tinggal di pinggir jalan untuk menata drainase dengan baik juga harus ditingkatkan,”kata Nenie, Jumat (27/7/2018).

Saat ini menurut Nenie, terkesan karena adanya kepentingan pribadi lalu mengorbankan kepentingan masyarakat lain. Seperti tindakan berupa menutup atau merusak drainase.

Kondisi itu lanjutnya dapat dilihat pada sudut-sudut Kota Palangka Raya, dimana banyaknya drainase yang ternyata ditutup oleh warga, demi bangunan miliknya sendiri yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan bersama.

“Ini juga yang harus dipikirkan oleh pemerintah kota Palangka Raya, bagaimana berkoordinasi bersama masyarakat pemilik lahan untuk membangun sistem drainase yang baik,” tandasnya.

Srikandi PDI Perjuangan ini juga mengharapkan, masyarakat untuk sadar terhadap lingkungannya, salah satunya tidak menutup saluran drainase. Pasalnya efek yang akan ditimbulkan akan berdampak banyak. Salah satunya merusak jalan.

“Apabila saluran drainase tertutup, air pasti akan meluber ke jalan, terutama saat hujan, itu akan mengakibatkan kerusakan badan jalan bila sering tergenang air,” ucapnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya Albert Toembak, mengatakan, pihaknya telah melaksanakan proyek perbaikan sejumlah jalan dan drainase di Kota Palangka Raya yang selama ini mengalami kerusakan berat. Seperti di Jalan Karanggan, Jalan Badak, dan Jalan Sisingamangaraja.

“Semua jalan itu telah dalam proses pengerjaan sesuai dengan perencanaan anggaran tahun ini, bahkan Jalan Sisingamangaraja saat ini sudah rampung dikerjakan,” tuturnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)