Kontingen Kalteng Raih Peringkat IV Pada Pesparawi Nasional Xll

MEDIA CENTER, Palangka Raya -Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) asal Provinsi Kalimantan Tengah, berada pada peringkat IV di ajang Pesparawi Tingkat Nasional XII di Kota Pontianak-Kalimantan Barat yang digelar sejak 28 Juli – 3 Agustus 2018.

Prestasi membanggakan tersebut ditunjukkan kontingen Kalteng dengan berhasil meraih gold (medali emas) pada setiap kategori lomba yang diikuti. Seperti pada kategori  Solo Remaja Putri, Solo Remaja Putra, Musik Pop Gereja (MPG).

Kemudian Untuk Vokal Group, Paduan Suara Anak (PSA), Paduan Suara Remaja (PSR), Paduan Suara Wanita (PSW), Paduan Suara Pria (PSP), dan Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC).

“Istimewanya kontingen Kalteng berhasil membawa pulang satu predikat  champion (juara nasional) pada satu kategori lomba,”ungkap Aratuni D Djaban, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kota Palangka Raya melalui pesan whatsapp, Jum’at malam (3/8/2018).

Raihan champion tersebut lanjut Aratuni adalah pada kategori  Solo Anak Putri usia 7-9 tahun yang diraih oleh Eicha Christy Gianella asal Kota Palangka Raya.

“Dengan berhasil meraih satu predikat champion serta medali emas, maka mengukuhkan posisi Kalteng pada peringkat IV di ajang Pesparawi nasional di Pontianak,” tulis Aratuni. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Bayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bisa Dicicil

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kabar gembira bagi masyarakat di “Kota Cantik” Palangka Raya. Pasalnya Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya, memberikan keringanan bagi masyarakat selaku wajib pajak, yang mengalami kesulitan keuangan dalam pembayaran pajak bumi bangunan (PBB). Keringanan pembayaran PBB yang dimaksud adalah pembayaran secara angsuran alias cicilan hingga batas waktu yang ditentukan.

Kejelasan adanya keringanan pembayaran PBB yang diperuntukan bagi masyarakat tersebut, disampaikan langsung Kepala BPPRD Kota Palangka Raya, Nyta Bianyta Rezza usai acara gerakan kesadaran masyarakat membayar pajak, Jum’at (3/8/2018), di halaman kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya.

Kata  Nyta, adanya ketentuan keringanan pembayaran pajak itu sendiri tentu mengacu dari ketentuan BPPRD Kota Palangka Raya yang memperbolehkan masyarakat melakukan pembayaran pajak PBB dengan cara cicilan, setelah ada peraturan walikota (perwali).

“Ini sebagai bentuk kebijakan yang diperuntukan bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan keuangan. Namun cicilan itu harus dilakukan dari awal tunggakan pada wajib pajak,”ujarnya.

Contohnya kata dia, wajib pajak terhitung memiliki tunggakan dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Maka wajib pajak harus mencicil dari 2016 dulu, baru dicicil lagi tunggakan berikutnya sesuai ketentuan masa cicilan.  

Dijelaskan, bagi wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran pajak secara cicilan, maka sebelumnya harus mengajukan permohonan dimaksud, dengan ketentuan mengalami kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan, atau penyebab lainnya, yang membuat wajib pajak tidak  mampu membayar pajak tepat pada waktunya. 

Keringanan pembayaran PBB secara cicilan ini juga berlaku bagi pegawai negeri yang sudah  pensiunan. Namun tetap terlebih dahulu harus mengajukan permohonan berikut persyaratan. 

“Untuk pensiunan ini keringanannya potongan pembayaran cicilan bisa mencapai  75 persen,”ungkap Nyta, seraya mengatakan adanya keringanan berupa pembayaran pajak secara cicilan adalah salah satu bentuk dari upaya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pemko Palangka Raya Lakukan Gerakan Sadar Membayar Pajak

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan Gerakan Sadar Membayar (GSM) pajak , khususnya pajak bumi bangunan (PBB) yang ditujukan kepada masyarakat dan para wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha.

“Pemerintah Kota Palangka Raya selama ini terus mendorong kesadaran masyarakat untuk selalu taat membayar pajak. Setiap tahun harus ada peningkatan dari kesadaran itu,” ungkap Walikota Palangka Raya HM Riban Satia, saat membuka acara gerakan sadar membayar pajak, Jum’at (3/8/2018), di halaman kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya.

Menurut Riban, upaya menyadarkan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak harus terus menerus dilakukan oleh pemerintah daerah. Bahkan wajib lanjutkan oleh setiap pemimpin pemerintahan yang baru.

“Tujuannya tidak lain, untuk memotivasi dan membangun kesadaran masyarakat, bahwa pajak yang dibayarkan sangat bermanfaat bagi pembangunan,” cetusnya.

Pihaknya kata Riban juga mendorong agar Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, terus berupaya mencari terobosan yang jitu guna meningkatkan pendapatan pajak setiap tahunnya.

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Nyta Bianyta Rezza mengatakan gerakan sadar bayar pajak ini akan dilakukan terus menerus guna menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat akan kewajibannya membayar pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan.

Kata Nyta Kesadaran masyarakat membayar PBB sudah berjalan baik, akan tetapi perlu ada upaya meningkatkan dalam hal kesadaran  dan tanggungjawab membayar pajak.

“Perlu menghayo-hayokan lagi agar masyarakat memiliki kesadarannya dan tanggungjawab membayar pajak,”pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pembayaran PBB-P2 Via Bank Di Daerah Pinggiran Terkendala

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Anjuran pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) yang harus melalui bank dikeluhkan sebagain masyarakat Kota Palangka Raya.

Tidak sedikit masyarakat menjadi malas membayar PBB-P2. Akibatnya realisasi PBB-P2 oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya hingga akhir semester I baru 23 persen.

Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan sangat diuntungkan dengan pembayaran PBB-P2 via bank, karena hampir disetiap jalan protokol ada kantor bank.

Beda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran sangat kesulitan mencari kantor bank, sehingga mereka memilih untuk tidak membayar pajak.

Kondisi seperti inilah yang saat ini dialami sebagian masyarakat Kecamatan Bukit Batu. Karena itu Camat Bukit Batu, Herwin mengharapkan pembayaran PBB-P2 bisa lewat kantor kelurahan.

Herwin mengharapkan BPPRD Kota Palangka Raya memberikan pengecualian kepada masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran yakni bisa membayar PBB-P2 tanpa harus melalui bank.

Dia optimistis jika pembayaran bisa dilakukan seperti dulu atau kolektif melalui kantor kelurahan dipastikan jumlah penunggak pajak akan sedikit. (MC. Isen Mulang/engga)

DKPP Segera Cek Kesehatan Ternak Kuban

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kesehatan ternak yang akan dikurbankan pada hari raya Idul Adha 1439 H. 

“Pemeriksaan akan mulai kami lakukan dua minggu sebelum hari raya Idula Adha. Pemeriksaan awal akan kami lakukan pengecekan fisik mulai dari mata, hidung, kulit, dan juga usia hewan,” kata Kepala DKPP Kota Palangka Raya, Harry Maihadi, Kamis (2/8/2018).

Selain melihat pemenuhan syarat hewan kurban, lanjut dia, pemeriksaan klinis dilakukan untuk mendeteksi gejala gejala penyakit dari ternak. Apakah ditemukan tonjolan-tonjolan atau darah yang keluar dari lubang-lubang kumlah, telinga, ataupun hidung yang merupakan indikasi penyakit antraks. 

Menurut Harry, meskipun untuk ternak kiriman dari luar daerah kebanyakan sudah melalui pemeriksaan.Hanya saja  rekomendasi baru bisa didapatkan oleh pengusaha disana setelah melewati test bebas husilosis dari laboratorium. 

“Maka itu kita tetap melakukan pemeriksaan maupun cek kesehatan hewan kurban tersebut,” tuturnya.

Disebutkan, bila berdasarkan data sementara yang dihimpun DKPP, suplai ternak di “Kota Cantik” saat ini banyak berasal dari luar daerah. Mulai dari kepulauan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Jawa Timur, Madura dan Kalimantan Selatan. 

“Paling banyak memang dari Kupang, Sulawesi, NTB dan Jawa Timur. Kalau lokal hanya sekitar 5 sampai 10 persen. Termasuk yang dari kabupaten terdekat di Palangka Raya, seperti Pulang Pisau,” tutur Harry.

Disampaikannya, saat ini sapi yang masuk ke Palangka Raya sudah berjumlah sekitar 1200 ekor. Jumlah itu terpantau dari rekomendasi yang masuk, kumulasi dari ternak milik petani di Kalampangan, depo-depo penjualan hewan dan pengusaha. 

“Sebentar lagi juga akan datang 450 ekor sapi, 300 ekor dari jalur umum dan 150 ekor sapi pengadaan dari Pemko Palangka Raya,” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

BKKBN Fokuskan Peningkatan Kualitas SDM

DISDALDUKKBP3A Kota Palangka Raya – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalteng menargetkan penurunan jumlah perkawinan dini, melalui program keluarga berencana (KB) dan mendirikan kampung KB di kabupaten/kota.

Kepala BKKBN Kalteng, Kusnadi, mengatakan, program KB di wilayah Kalteng, secara nasional sudah dinilai cukup berhasil, sehingga kedepan BKKBN akan memfokuskan pada program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Untuk peningkatan kualitas SDM, kami akan ikut ambil bagian untuk membantu dinas terkait dalam mengarahkan keluarga kecil menjadi keluarga yang berkualitas, karena keluarga berkualitas tidak akan tercipta dengan sendirinya tanpa adanya pembinaan,” ucapnya saat melaksanakan wisata susur sungai bersama alumni angkatan 38 BKKBN Kalteng di taman wisata Kereng Bangkirai, Sabtu (4/8/2018).

Kata Kusnadi dengan adanya program kampung KB, maka diharap mampu mengurangi ketertinggalannya baik dari segi kualitas SDM, Kesehatan masyarakat, dan juga pendidikan, karena kampung KB bukan hanya milik BKKBN namun tanggungjawab bersama.

“Tahun kemarin kita sudah mencanangkan 150 kampung KB, sedangkan pada tahun ini, kita mencanangkan 128 kampung KB, dengan begitu kita berharap desa yang dicanangkan sebagai kampung KB mampu berkembang dan SDM nya semakin berkualitas,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Paguyuban Juang Kencana (PJK) 38 Pusat, Pristy Waluyo, seusai melaksanakan kegiatan temu kangen bersama alumni 38, berkata, bahwa dirinya sebagai alumni akan terus memberikan semangat kepada anggota yang aktif untuk terus menjalankan program sesuai rencana kedepan.

“Kegiatan semacam ini saya rasa sangat bagus, dengan begitu kita mampu menguatkan satu dengan yang lain sebab saat ini banyak dinamika dan problema. Maka dari itu kita harus menjadi tauladan atau contoh penguatan kebangsaan,” terangnya. (MC. Isen Mulang.1)

BPS Palangka Raya Gelar FGD Bahas Data Publikasi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya kembali menggelar Focus Group Disscuison (FGD) Pembahasan Data Publikasi Kota Palangka Raya.

Acara yang digelar di Hotel Aquarius, Kamis ( 2/8/2018) itu, dibuka Asisten I Setda Kota Palangka Raya Ikhwansyah mewakili Walikota Palangka Raya HM Riban Satia. 

FGD dihadiri pula perwakilan BPS Kalteng, Amos Adam Residul serta Sekretaris Dinas Komunikasi  Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Anna Menur Arum Ambarsari, dimana keduanya menjadi narasumber kegiatan FGD tersebut.

Kegiatan itu sendiri diikuti perwakilan dari  perangkat daerah (PD) lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya.

Kepala BPS Kota Palangka Raya, Agie mengatakan, digelarnya FGD tersebut adalah untuk memadukan hasil-hasil data terkini dan valid , terutama yang dihimpun setiap perangkat daerah guna menunjang program pembangunan.

“FGD ini rutin digelar setiap tahunnya, dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antar sektoral, yakni badan maupun instansi, agar memiliki data akurat dan valid yang nantinya digunakan sebagai acuan setiap program pembangunan,” cetusnya.

Sementara itu Asisten I Setda Kota Palangka Raya Ikhwansyah mengatakan kegiatan FGD yang digelar sangatlah penting. Terutama untuk melihat progres data Kota Palangka Raya yang di fasilitasi oleh BPS Palangka Raya.

Intinya kata Ikhwansyah, pengumpulan dan penyajian data bukan hanya tanggungjawab BPS saja, melainkan semua perangkat daerah juga mempunyai  tanggungjawab menghasilkan data  melalui kompilasi produk adminstrasi dari instansi masing-masing.

“Data kompilasi yang dihasilkan tersebut sangat dibutuhkan oleh konsumen data. Mulai dari mahasiswa, peneliti, korporasi dan pemerintah itu sendiri,” jelasnya.

Ditambahkan, adanya pemenuhan data bagi kebutuhan masyarakat yang bersumber dari data sektoral dan data perangkat daerah, menunjukan dari hasil kinerja pembangunan nasional, yang menjelaskan, perencanaan pembangunan didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Rakor KPK Bersama Pemko Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mengadakan rapat koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya, Kamis (2/8/2018).

Rakor yang diadakan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palangka Raya ini diikuti oleh semua anggota dewan dan kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD).

Selain dihadiri Walikota Palangka Raya Riban Satia dan Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio, Rakor ini juga diikuti oleh Kapolres Palangka Raya dan Kasdim 1016 Palangka Raya.

Dalam rakor ini para pejabat Pemko Palangka Raya dan anggota DPRD mendapat pemaparan dari Fungsional Koordinator Wilayah Supervisi dan Pencegahan Kalimantan Deputi KPK RI, Sugeng Basuki terkait pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam Rakor bertema ‘penguatan peran anggota DPRD dalam pencegahan tindak pidana korupsi’ ini para pejabat SOPD dan wakil rakyat sangat seksama dan serius mendengarkan paparan dari KPK.

Dalam paparannya Sugeng Basuki mewanti-wanti para pejabat untuk saling mengingatkan agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. “Kalau kita korupsi bikin malu. Semua orang akan tahu,” tuturnya.

Menurut Basuki biasanya tindak pidana korupsi itu jarang dilakukan oleh pribadi, tapi dilakukan secara bersama-sama, karena itu harus dicegah bersama-sama pula. (MC. Isen Mulang/engga)

DPRD Kota Palangka Raya Berikan Penghargaan Kepada KPU Polres Dan Kodim

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Lembaga DPRD Kota Palangka Raya memberikan penghargaan kepada KPU, Polres, dan Kodim 1016 Palangka Raya, Kamis (2/8/2018).

Penghargaan ini diberikan DPRD sebagai bentuk apresiasi atas suksesnya gelaran Pilkada serentak 27 Juni 2018. 

Penghargaan ini langsung diserahkan oleh Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto seusai rapat paripurna istimewa pengusulan pemberhentian walikota masa jabatan 2013-2018 dan pengangkatan walikota masa jabatan 2018-2023.

Khusus untuk KPU, Sigit mengatakan pemberian penghargaan ini diharapkan untuk memberikan motivasi kepada penyelenggara Pilkada agar ke depan bisa lebih baik lagi.

Sementara itu Ketua KPU Kota Palangka Raya, Eko Riadi mengucapkan terima kasih atas pemberian penghargaan tersebut.

Eko mengatakan diraihnya prestasi ini berkat kerja keras semua pihak, sehingga gelaran Pilkada bisa berjalan lancar dan sukses hingga penetapan calon walikota terpilih. (MC. Isen Mulang/engga)

DPRD Rapat Paripurna Istimewa Pengusulan Pemberhentian Dan Pengangkatan Walikota

MEDIA CENTER, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman usul pengesahan pemberhentian walikota dan wakil walikota masa jabatan 2013-2018 dan usul pengesahan pengangkatan walikota dan wakil walikota masa jabatan 2018-2023, Kamis (2/8/2018).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit Karyawan Yunianto ini dihadiri Walikota Palangka Raya Riban Satia dan Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio.

Hadir pula Walikota Palangka Raya dan Wakil Walikota Palangka Raya masa jabatan 2018-2023 Fairid Naparin dan Umi Mastikah.

Sidang paripurna ini juga dihadiri para komisioner KPU Kota Palangka Raya dan para pendukung walikota terpilih hasil Pilkada 27 Juni 2018.

Hadir pula seluruh kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya serta kepala FKPD.

Sigit mengatakan setelah rapat paripurna ini lembaga DPRD Kota Palangka Raya akan menyerahkan dokumen usulan pemberhentian dan pengangkatan walikota kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. (MC. Isen Mulang/engga)