MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, HM Riban Satia menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk komisi pemilihan umum (KPU) Kota Palangka Raya, Selasa (13/6/2017).

Penandatangan dana hibah untuk menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2018 ini dilakukan di ruang Peteng Karuhei I pukul 14.00 WIB.

Ikut menghadiri Kabag Hukum Kadarismanto, Anggota DPRD Putu Mas Gunawan, Kepala Dinas Pengelola Keuangan Fordiansyah, Asisten I Sulaksmi, Sekda Kandarani, dan lima komisioner KPU.

Adapun besaran dana Pilkada 2018 yang ditandatangani walikota sebesar Rp17.992.094.500. Dana sebesar ini akan dianggarkan dalam dua tahap. Pada APBD 2017 dianggarkan Rp4,4 miliar dan pada APBD 2018 dianggarkan Rp12,9 miliar.

Dalam arahannya walikota mengatakan meski anggaran pilkada 2018 yang dialokasikan untuk KPU sudah ditandatangani bukan berarti tidak bisa berubah. Jika dananya masih dianggap kurang atau lebih maka masih bisa dilakukan penyesuaian.

Namun penyesuaian yang dimaksud walikota ini harus rasional dan proporsional. Dia berpesan kepada KPU setelah dana pilkada dikucurkan maka harus segera melaksanakan tahapan Pilkada sesuai jadwal yang telah disusun.

Sementara itu Ketua KPU Kota Palangka Raya, Eko Riadi mengucapkan banyak terima kasih kepada walikota dan jajarannya yang begitu cepat memproses berkas NPHD, sehingga hari ini sudah bisa ditandatangani walikota.

Selanjutnya KPU segera melaksanakan tahapan pilkada dan direncanakan dimulai pada September 2017, sedangkan jadwal pemilihan walikota dan wakil walikota telah dijadwalkan pada Juni 2018. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya HM Riban Satia bersama Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Arif Sumantri, menyempatkan diri meninjau pondok pesantran atau sekolah madrasah aliyah (MA), Selasa (13/6/2017).

Peninjauan ini dilakukan setelah keduanya melihat pelaksanaan tes seleksi calon mahasiswa baru untuk program studi kedokteran, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan apoteker yang dilaksanakan di SMAN-2 Palangka Raya.

Pertama walikota dan Syarif meninjau Madrasah Aliyah Hidayatul Insan di Jalan Kalimantan. Di sini keduanya melihat kondisi sekolah, termasuk sarana dan prasarana yang digunakan untuk belajar para anak didik.

Kunjungan ke MA Hidayatul Insan ini walikota dan Syarif juga didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Palangka Raya, H Baohaqi dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Sahdin Hasan.

Setelah cukup lama berbicara panjang lebar dengan pemilik MA Hidayatul Insan, Haji Harmain Ibrohim dan para guru, agenda selanjutnya mengunjungi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Ulum di Jalan DR Murjani Gang Sari 45.

Di MI Darul Ulum ini walikota dan Syarif juga melakukan dialog dengan para guru sambil melihat kondisi sekolah. Selanjutnya secara resmi rombongan UIN dan walikota diterima di ruang khusus untuk melakukan dialog dan tanya jawab.

Dalam sambutannya Syarif mengatakan maksud kedatangannya ke Kota Palangka Raya dalam rangka menindaklanjuti kerja sama yang ditawarkan walikota terhadap program beasiswa program studi kedokteran dan tenaga kesehatan.

Kali ini program beasiswa yang ditawarkan untuk UIN adalah khusus lulusan pondok pesantren atau sekolah yang bermarwah agama. Tentunya program kerja sama ini sangat disambut positif oleh para pengelola pondok pesantren.

Sebab selama ini lulusan pondok pesantren atau MA kurang mendapat peluang, selalu kalah bersaing dengan lulusan sekolah umum khususnya bidang kedokteran. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Saat ini warga Kota Palangka Raya, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah sudah memiliki Gedung Teater Terbuka super megah.

Gedung teater ini terletak di Jalan Temanggung Tilung XIII, Palangka Raya. Gedung teater baru diresmikan Pejabat Sekda Kalteng, Syahrin Daulay mewakili gubernur, Sabtu (10/6/2017) sore.

Di lahan seluas 6 hektare ini dibangun gedung untuk pertunjukan seni dan gedung pameran seni. Gedung pertunjukan dibangun dengan biaya Rp7 miliar.

Sedangkan pameran seni menghabiskan dana Rp6 miliar. “Semua anggaran pembangunan itu berasal dari APBN, kecuali untuk pengurukan lahan dan pembangunan kantor,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kalimantan Tengah, Guntur Talajan didampingi Kepala UPT Gedung Teater Terbuka, Wilbertus Wilson.

Bagi masyarakat yang ingin memanfaat gedung teater ini dipersilahkan mendaftar ke pengurus UPT. Apalagi pemanfaatan gedung milik publik ini masih digratiskan.

Sebab pihak pengelola UPT belum ada payung hukum untuk memungut biayanya, karena keberadaan gedung teater ini belum menjadi bagian dari sumber pendapatan untuk dinas pariwisata.

“Kecuali sudah menjadi salah satu sumber pendapatan dan ada perdanya, maka kami berani memungut, tapi untuk saat ini masih kita gratiskan,” timpal Wilson.

Atas nama masyarakat, pelaku seni, dan pemerintah pusat, Guntur sangat bersyukur karena gedung teater ini sudah bisa dimanfaatkan untuk memajukan seni daerah.

Guntur menyebut fasilitas gedung teater ini sangat representatif dan strategis, karena lokasinya berada di tengah kota, sehingga sayang jika tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku seni, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.

Adapun lahan di lokasi gedung teater ini masih ada 6 hektera, sehingg masih banyak lagi yang harus dibangun. Sebab menurut Wilson paling tidak dibangun sekitar 30-an gedung teater dengan berbagai kategori, termasuk gedung gedung olah seni, studio seni, dan religi keagamaan belum ada. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palanga Raya, Riban Satia dan Wakilnya Mofit Saptono Subagio beserta jajaranya melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, Kamis (8/6/2017).

Audiensi yang diselenggarakan di Istana Isen Mulang rumah jabatan gubernur di kawasan Bundaran Besar ini dalam rangka menyampaikan rencana kegiatan Kemah Budaya Nasional (KBN) yang akan dilaksanakan pada 17-23 Juli 2017.

Ikut hadir Kwarda Kalteng Sipet Hermanto, Pembina Kwarda Kalteng Nahson Taway, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kalteng, Guntur Talajan, dan beberapa pengurus Kwarcap Palangka Raya.

Dalam laporannya walikota mengatakan hingga saat ini progres kesiapan tuan rumah sudah mencapai 30 persen. Diharapkan pemerintah provinsi bisa membantu penyiapan infrastruktur jalan dalam kondisi baik di lokasi KBN di Kambariat Tuah Pahoe.

Sementara itu gubernur menyambut baik Kota Cantik Palangka Raya dipercaya sebagai tuan rumah KBN 2017. Bahkan Sugianto mengharapkan para tamu yang datang dari 34 provinsi dan mancanegara nanti jangan sampai dibuat kecewa.

Untuk itu gubernur meminta kepada jajaran pemerintah kota dan provinsi bahu membahu menyediakan fasilitas yang bagus bagi peserta KBN. Selain itu gubernur juga mengintruksikan agar lokasi yang akan dikunjungi peserta KBN agak dipercantik.

Misalnya lokasi objek wisata susur sungai di Flamboyan Bawah harus dipercantik. Begitu pula dengan kondisi perahu susur sungainya harus dicat, sehingga kelihatan bagus dan rapi.

Selain itu gubernur juga mengharapkan kondisi kantor dinas yang catnya sudah kusam harus dicat. Dalam arahannya Sugianto juga mengimbau kepada panitia lokal, termasuk masyarakat Palangka Raya untuk bisa menunjukan sikap yang ramah kepada peserta KBN.

Sebab momen KBN ini menurutnya merupakan kesempatan untuk memperlihatkan jika selama ini warga Kalteng, khususnya Palangka Raya sangat nasionalis, ramah, dan rukun meski warganya berbeda-beda suku dan agama.

Gubernur ingin memperlihatkan Provinsi Kalimantan Tengah yang dijuluki Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila benar-benar dirasakan peserta KBN, sehingga setelah mereka pulang nanti ada keinginan untuk berkunjung kembali ke Kota Palangka Raya.

Dalam pertemuan ini gubernur juga meminta panitia lokal untuk membuat surat kepada panitia pusat agar bisa memohon Presiden Joko Widodo bisa membuka acara KBN pada 17 Juli 2017.

Kehadiran Jokowi sangat diharapkan karena peserta KBN yang akan datang nanti diperkirakan mencapai 1.800 dari 34 provinsi dan 9 nagara Asean. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sembilan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam panitia khusus (Pansus) II melakukan studi banding ke Pemerintah Kota Palangka Raya, Kamis (8/6/2017).

Agenda Pansus II ini dalam rangka studi banding soal pengelolaan perparkiran di Kota Cantik Palangka Raya. Hasil kajian ini diharapkan bisa dijadikan referensi DPRD Tanah Bumbu untuk merevisi Peraturan Daerah tentang Perparkiran.

Kehadiran rombongan Pansus II DPRD Tanah Bumbu yang diketuai HM Aini ini disambut oleh Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio beserta jajarannya di ruang Peteng Karuhei I.

Dalam sambutannya HM Aini mengatakan saat ini Tim Pansus Pajak Parkir DPRD Tanah Bumbu sedang memperbanyak kajian guna menambah referensi aturan yang akan diterapkan dalam pembuatan Perda Parkir.

Mengingat Pansus II DPRD Tanah Bumbu sedang mengkaji aturan parkir khusus di tepi jalan. Saat ini Pemkab Tanah Bumbu agak kesulitan untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran.

HM Aini menjelaskan Tim Pansus II DPRD Tanah Bumbu punya wacana bagaimana jika proses pemungutan pajak parkir ini nantinya dilakukan kepada setiap pengendara yang akan memperpanjang masa berlaku STKN di kantor Samsat, sehingga potensi PAD parkir bisa meningkat.

Sementara itu Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio dalam sambutannya mengakui sulitnya mengelola pajak parkir hampir dialami semua daerah di Indonesia. “Mau tidak kita urusi, masalah parkir ini harus diurus,” tuturnya.

Setahu Mofit yang bikin susah menangani masalah parkir ini jika menghadapi orang yang sebenarnya paham soal aturan parkir, namun seolah-olah tidak mengerti, sehingga menyulitkan petugas untuk memungutnya.

Di sisi lain Mofit menyadari makin peliknya mengurusi masalah parkir ada dampak positifnya bagi daerah. Apa itu? ternyata problem perparkiran ini menurut Mofit sebagai tanda jika suatu daerah itu akan menjadi kota besar.

Mofit menambahkan saat ini masalah parkir menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab saat ini selain potensi pajak parkir yang bisa digenjot juga sektor pariwisata dan jasa, sedangkan kalau mengandalkan sektor sumber daya alam (SDA) akan habis. (MC. Isen Mulang/engga)