WBK dan WBBM Wujud Melayani dan Mengayomi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Palangka Raya yang telah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di ruang lingkup kerjanya. 

“Hal ini selaras dengan visi dan misi walikota dan wakil walikota Palangka Raya saat ini, yakni mengantisipasi praktek KKN dan memberantas gratifikasi serta meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat,”ungkap Asisten Bidang Pemerintahan,Hukum dan Politik Setda Kota Palangka Raya, Renson, usai hadir mewakili Walikota Palangka Raya pada acara pencanangan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM di Kejaksaan
Negeri Palangka Raya, Kamis (21/2/2019).

Menurut Renson,  kegiatan zona integritas yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya bersama stakeholder terkait dalam hal ini pemerintah kota, tidak lain demi kepentingan masyarakat sehingga kedepan lebih baik dan mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, yakni melayani dan mengayomi.

“Pemko sangat apresiasi atas hal ini. Koordinasi ini harus ditingkatkan, karena ini kepentingan bersama dan semuanya sehingga lebih terkomunikasi dalam mendukung pemberantasn korupsi di Palangka Raya,” ujar Renson. 

Pemko Palangka Raya lanjut Renson, sudah jelas untuk berkomitmen mewujudkan pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, tersebut.

“Kegiatan hari ini wujud nyata pelayanan sangat prima pada masyarakat. Seluruhnya memiliki komitmen kuat untuk membawa instansinya bersih dari korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” demikian Renson. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Masalah Drainase Harus Dituntaskan Secara Berkelanjutan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tidak bisa dipungkiri, setiap hujan turun dengan derasnya, maka beberapa ruas jalan protokol dan ruas jalan pemukiman warga di Kota Palangka Raya selalu tergenang akibat luapan air saluran drainase.

“Saluran air pada drainase ini  memang kita lihat sebagai masalah yang harus dituntaskan secara berkelanjutan. Permasalahan drainase ini telah menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kota Palangka Raya,”ungkap Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung, saat berbincang-bincang dengan sejumlah awak media, Kamis (21/2/2019).

Memang lanjut  Nenie, dalam mengatasi masalah tersebut tidak cukup hanya bergantung pada kinerja pemerintah, tetapi juga masyarakat harus sadar untuk menata drainase di sekitar tempat tinggalnya.

“Kesadaran masyarakat yang bertempat tinggal dipinggir jalan untuk menata drainase dengan baik juga harus ditingkatkan, sebab banyak laporan instansi terkait bahwa saluran drainase tersumbat akibat sengaja ditutup oleh beberapa masyarakat,”katanya lagi.

Menurut Nenie, kesadaran ataupun tanggungjawab bersama dalam menjaga efektivitas saluran drainase terkesan terabaikan. Karena tidak sedikit kesannya dikarenakan adanya faktor kepentingan pribadi lalu mengorbankan kepentingan masyarakat lain. 

Seperti tindakan berupa menutup atau merusak drainase, kondisi itu dapat dilihat pada sudut-sudut Kota Palangka Raya, dimana banyaknya drainase yang ternyata ditutup oleh warga demi bangunan miliknya sendiri yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan bersama.

“Ini juga yang harus dipikirkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, bagaimana berkoordinasi bersama masyarakat pemilik lahan untuk membangun sistem drainase yang baik,”tandasnya.

Dalam bagian lain, Nenie juga mengharapkan masyarakat untuk sadar terhadap lingkungannya, salah satunya tidak menutup saluran drainase. Pasalnya efek yang akan ditimbulkan akan berdampak banyak, salah satunya merusak jalan.

“Apabila saluran drainase tertutup, air pasti akan meluber ke jalan, alhasil muncul lagi masalah baru yakni kerusakan infrastruktur jalan. Jadi, walaupun masalah drainase ini menjadi PR pemerintah daerah, namun masyarakat harus bertanggungjawab untuk membantu memelihara infrastruktur hasil pembangunan,”tutup Nenie. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Akibat Aki Sering Dicuri, Traffic Light Gunakan Panel Surya dan Listrik PLN

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala  Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palangka Raya, Eldy mengungkapkan, jika pihaknya saat ini mulai mengalihkan sumber tenaga rambu traffic light dari sebelumnya menggunakan daya aki, maka akan beralih ke panel surya dan jaringan PLN.

Penggunaan dua sumber tenaga untuk traffic light yang ada di Kota Cantik Palangka Raya itu kata Eldy, adalah sebagai upaya  mengatasi sering errornya sejumlah traffic light di beberapa ruas jalan, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas pengguna jalan. 

“Terlebih selama ini aki traffic light sering alami pencurian, sehingga  kami rasa traffic light  sudah mulai dialihkan keseluruhan menggunakan daya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan jaringan listrik PLN,” ungkapnya, Kamis (21/2/2019).

Disebutkan Eldy, penggunaan tenaga aki untuk traffic light di Kota Palangka Raya selama ini kerap mengalami masalah. Disamping menjadi sasaran pencurian, disisi lain, harga aki itu terlalu mahal, hingga  Rp 3 Juta per buah. 

“Untuk memesannya pun harus didatangkan dari Kota Bandung. Itu juga memerlukan waktu tungu hingga dua bulan, sangat lama. Maka itulah kita sudah alihkan ke panel surya dan jaringan PLN,”terangnya.

Adapun disinggung kerap errornya traffic light selama ini, maka hal tersebut menurut Eldy lebih dikarenakan banyak faktor. Semisalkan tenaga listrik ke traffic light yang bermasalah, panel tenaga surya yang perlu perawatan, sering padamnya jaringan listrik PLN serta usia alat yang sudah tua.

“Bagi traffic light yang masih menggunakan tenaga aki. Nah, ketika  aki alat ini dicuri maka disitulah otomatis menjadi salah satu faktor errornya traffic light selama ini,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Dishub Palangka Raya Bentuk Tim Terpadu, Berantas Parkir dan Jukir Liar

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Masih banyaknya aktivitas parkir liar pada banyak titik di kawasan  di Kota Palangka Raya, menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Dinas Perhubungan (Dishub) kota Palangka Raya.

Kepala Dishub Kota Palangka Raya, Eldy mengatakan, sebagai upaya menangani parkir liar ini, pihaknya berencana untuk membentuk tim terpadu yang terdiri dari berbagai pihak instansi terkait. Seperti kepolisian, TNI dan  Pol PP serta pihak terkait lainnya.

“Kita sudah melakukan rapat koordinasi bersama, disitu ada usulan dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Palangka Raya, dimana diperlukan ada razia parkir liar ini,”ungkap Eldy, Kamis (21/2/2019)

Tidak bisa dipungkiri lanjut Eldy, banyak keluhan masyarakat terkait keberadaan parkir liar ini. Masyarakat kata dia,  tentu bisa menilai parkir dan juru parkir yang tidak jelas keberadaannya. Seperti tidak adanya kartu parkir dan seragam parkir bagi juru parkir (jukir).Termasuk tarif parkir yang semaunya saja menentukan.

Sejauh ini kata dia, Dishub kota  telah beberapa kali mengusulkan agar dalam proses penyusunan anggaran bisa disertakan anggaran operasional untuk penertiban parkir liar, sehingga  pengelolaan parkir di Kota Palangka Raya bisa lebih tertata  dan lebih baik sekaligus mampu  berkontribusi bagi pendapatan daerah.

“Kami juga sudah mengusulkan kepada walikota agar nanti bisa dilaksanakan penertiban parkir liar minimal sebulan sekali. Selain itu guna mengawasi area parkir yang dikelola oleh pemko,”jelasnya.

Pada tahun 2019 ini, sambung Eldy, pihaknya juga akan terus berupaya memperbaiki dan mengevaluasi perparkiran yang ada di Kota Palangka Raya. Bahkan  saat ini tengah disusun peraturan wali kota (Perwali) untuk mengatur pengelolaan retribusi parkir.

“Melalui Perwali Nomor 13 Tahun 2019 dan Perda Nomor 3 Tahun 2018 disitu sudah mengatur jika retribusi parkir 40 persen masuk kas daerah dan 60 persen masuk ke pengelola. Kami optimis jika tahun ini akan lebih baik,”pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Jangan Ragu Sampaikan Keluhan Infrastruktur ke Aplikasi LAPOR

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Apabila masyarakat mengeluhkan atau menemukan berbagai masalah dalam pembangunan, maka tidak perlu  kesusahan lagi untuk memberitahukan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya atau  dinas terkait. Pasalnya, pemko sudah memiliki aplikasi yang dinamakan LAPOR  untuk menampung aspirasi dan usulan masyarakat terkait beragam hal.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Albert Tombak mengatakan, aplikasi ini tak hanya untuk melaporkan kinerja pelayanan pemerintah secara umumnya, namun  Jika masyarakat mengeluhkan atau menemukan infrastruktur seperti jalan maupun drainase yang rusak ataupun usulan serta saran pembangunan infrastruktur, maka bisa melaporkan melalui aplikasi lapor tersebut.

“Jika  ada infrastruktur jalan yang rusak bisa dilaporkan ke aplikasi lapor. Tim teknis kami siap menyaring dan mengumpulkan aspirasi, pendataan dan pemantauan ke lapangan,”ungkapnya, Kamis (21/2/2019).

Albert menyarankan, masyarakat tidak perlu ragu atau sungkan dalam memanfaatkan keberadaan aplikasi lapor tersebut, terlebih jika menemukan atau mengeluhkan infrastruktur jalan atau drainase yang mengalami kerusakan.

Pihak PUPR  kota itu sendiri kata dia, mengakui jika  ada beberapa ruas jalan dan fasilitas umum yang menjadi kewenangan pihaknya mengalami  kerusakan hingga meresahkan masyarakat.

Salah satu contohnya persimpangan Jalan Keminting yang banyak berlobang. Lalu ada saluran drainase di Jalan Imam Bonjol yang tak ada penutupnya sehingga membahayakan.

“Dua hal tersebut bisa menjadi contoh untuk dilaporkan melalui aplikasi lapor. Bagusnya jika disertakan keluhan dan bukti foto fasilitas yang rusak. Intinya, kami akan segera menindaklanjuti tergantung tingkat prioritasnya,”ujar Albert

Dia pun  berharap agar partisipasi masyarakat dalam hal mengawasi pembangunan dan kondisi fasilitas umum bisa terus ditingkatkan, terutama yang menjadi ranah pihak Pemerintah Kota Palangka Raya melalui instansi terkaitnya  dalam hal pengelolaan dan perawatan.

“Masyarakat di era saat ini memiliki aplikasi berbasis smartphone, nah ini bisa dimanfaatkan dalam banyak hal. Termasuk pemanfaatan aplikasi lapor,”pungkas Albert. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Komitmen Edukasi Masyarakat Kelola Sampah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan efektif sejak tahun lalu sudah dijalankan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya.

Tahun ini pun Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Palangka Raya berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat agar bisa mentaati peraturan jam buang sampah, sebagai salah satu bentuk pengelolaan sampah rumah tangga yang baik.

“Saat penindakan tahun lalu terlihat  tempat pengelolaan sementara (TPS), tertata baik dan tak berserakan. Pasca penindakan, kembali berantakan. Namun kami tak lelah untuk menegakan perda ini seraya mengedukasi masyarakat untuk sadar kebersihan dan taat aturan,” tutur Kepala Bidang Kebersihan Disperkim Kota Palangka Raya M Alfath, Kamis (21/2/2019)

Untuk tahun 2019 ini kata Alfath, maka  leading sektor untuk penegakan perda tersebut tak lagi berada dibawah bidang kebersihan, namun berada di bidang pengawasan dan pengendalian (Wasdal) Disperkim.

“Sekitar bulan Maret ini  begitu SK walikota untuk tim penindakan sudah keluar, maka mereka akan mulai bergerak melakukan penindakan. Tak seperti sebelumnya dilakukan penindakan tiap minggu, walikota meminta agar penindakan dilakukan sebulan maksimal 2 kali,” bebernya.

Saat ini pun kata Alfath, tim wasdal sudah mulai aktif melakukan sosialisasi di TPS dan memberikan teguran persuasif kepada mereka yang kedapatan melakukan pelanggaran.

Ketika ditanyai mengenai efektifitas perda tersebut kepada kebersihan kota, Alfath mengakui pihaknya memang belum sempurna dalam menjalankan namun akan terus mengejar target dan tujuan yang ingin dicapai. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Walikota Fairid Hadiri Rakernas Indonesia Bersih

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Indonesia Bersih, yang digelar di Auditorium Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Kamis (21/2/2019).

Kegiatan akbar itu diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang  diikuti oleh seluruh gubernur, walikota serta bupati seluruh Indonesia.

“Konkret kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan kebijakan kementerian dan lembaga dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah guna
pengelolaan sampah untuk mewujudkan Indonesia bersih,”ungkap Fairid  sebagaimana dikutip  Protokol dan Komunikasi Setda Kota Palangka Raya.

Dikatakan walikota, langkah itu juga selaras dengan visi dan misi pemerintahan kota Palangka Raya saat ini, yakni untuk membangun Palangka Raya lebih baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun kesejahteraan untuk masyarakat.Sekaligus komitmen pemerintah kota Palangka Raya memberikan kinerja nyata untuk pembangunan ‘Kota Cantik’.

Lanjut Fairid mengatakan, kegiatan rakernas itu sendiri  bertepatan dengan momentum hari peduli sampah nasional (HPSN), 2019, dengan tema Indonesia Bersih dan sub tema kelola sampah, hidup bersih, sehat dan bernilai.

Fairid mengharapkan, adanya gerakan ini menjadi gerakan yang bisa membawa semua pihak di Kota Palangka Raya untuk dapat bekerja keras. Hal tersebut dikarenakan persoalan sampah dapat berdampak pada banyak hal seperti kesehatan, lingkungan, pariwisata dan masa depan anak-anak yang merupakan generasi penerus masa depan.

“Tujuan dari gerakan ini adalah memastikan langkah-langkah percepatan gerakan Indonesia bersih, baik dari kebijakan sektor daerah di Indonesia  saat ini,”tuturnya.

Adapun rakernas  gerakan Indonesia bersih itu sendiri dibuka Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri PUPR, Basuki dan Wakil Menteri ESDM, Archandra.

Rakernas ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam mewujudkan target-target nasional upaya pencapaian gerakan Indonesia bersih. (MC. Isen Mulang.1/engga)

DPT Kalteng untuk Pemilu 2019 Ditetapkan 1.766.136 Jiwa

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilu 17 April 2019.

Dari hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP-2) ditetapkan jumlah pemilih di Kalimantan Tengah sebanyak 1.766.136 jiwa.

Sebelum dilakukan perbaikan, awalnya jumlah DPT Kalteng cuma 1.753.224 jiwa. Bertambahnya DPT untuk pemilu ini karena ada pemilih masuk 14.499 jiwa dan pemilih keluar 1.587 jiwa.

Dari 1.766.136 jiwa ini terdiri dari laki-laki 903.010 jiwa dan perempuan 850.214 jiwa. Mereka tersebar di 8.079 TPS, 1.572 desa dan 136 kecamatan.

Rinciannya untuk Kabupaten Barito Selatan 94.978 jiwa, Kabupaten Barito Timur 76.787 jiwa, Kabupaten Barito Utara 103.776 jiwa, Kabupaten Gunung Mas 80.704 jiwa.

Kabupaten Kapuas 262.125 jiwa, Kabupaten Katingan 114.302 jiwa, Kota Palangka Raya 182.369 jiwa, Kabupaten Kotawaringin Barat 179.584 jiwa, Kabupaten Kotawaringin Timur 276.761 jiwa.

Kabupaten Lamandau 68.858 jiwa, Kabupaten Murung Raya 76.761 jiwa, Kabupaten Pulang Pisau 95.195 jiwa, Kabupaten Seruyan  111.972 jiwa, dan Kabupaten Sukamara 41.964 jiwa.

“DPTb-2 ini kami tetapkan melalui rapat pleno yang digelar 19 Fabruari 2019 di Kota Palangka Raya. Semua anggota KPU dan Bawaslu dari 13 kabupaten dan satu kota hadir,” kata Ketua KPU Kalimantan Tengah, Harmain Ibrohim, Kamis (21/2/2019). (MC. Isen Mulang/engga)

Baterai Traffic Light Hiu Putih-Rajawali Hilang

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Petugas Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya melakukan pendataan terhadap operasional alat pemberi isyarat lampu lalu lintas (APILL) atau traffic light.

Ada 15 lampu traffic light yang diperiksa. Hasilnya, satu titik lampu traffic light di simpang empat Jalan Hiu Putih-Jalan Rajawali mati total.

Gara-garanya, baterai traffic light hilang dicuri maling, sehingga dalam beberapa hari kondisi lampu pengatur lalu lintas tersebut sempat mati dan membuat pengendara terganggu.

Untungnya Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Eldy bertindak cepat. Dia langsung memerintahkan jajarannya untuk segera menghidupkan traffic light dengan daya listrik PLN.

“Awalnya suplai listrik lampu traffik light Hiu Putih-Rajawali ini menggunakan baterai dari solar cell, tapi kini sudah kita ganti dengan daya listrik PLN 220 volt,” ucap Eldy, Kamis (21/2/2019).

Eldy mengatakan dengan digantinya suplai daya dari baterai ke listrik PLN ini untuk menghindari agar perangkat traffic light tidak dicuri lagi.

Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun, aparat kepolisian sudah menangkap dua pelaku pencuri baterai traffic light, termasuk penadahnya.

Saat ini pelakunya sudah diamankan di Polres Kota Palangka Raya. Pelakunya ternyata residivis dengan kasus yang sama. (MC. Isen Mulang/engga)

DPRD Balangan Belajar Perda Adat Dayak ke Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Anggota DPRD Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Palangka Raya.

Adapun tujuan studi banding ke ibukota Provinsi Kalimantan Tengah ini dalam rangka belajar Peraturan Daerah No 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kota Palangka Raya.

Sampai saat ini di Kabupaten Balangan belum ada Perda tersebut, karena itu DPRD masa periode 2013-2018 akan menyusunnya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal.

Ketua DPRD Balangan, Abdul Hadi mengatakan pembentukan Perda Kelembagaan Adat Dayak ini untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat didua kecamatan yakni Halong dan Tabing Tinggi.

“Di Balangan ada 8 kecamatan, namun saat ini Perda tersebut untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat Halong dan Tebing Tinggi,” ujarnya, Kamis (21/2/2019).

Abdul Hadi menambahkan untuk tahap awal pihak DPRD Balangan akan membentuk Perdanya dulu, sedangkan untuk kelembagaan, termasuk pengurus adatnya bisa menyusul kemudian.

Dalam kunjungan kerja DPRD Balangan ini mereka diterima langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Beta Syailendra dan Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya. (MC. Isen Mulang/engga)