Pemko Palangka Raya Menangkan 9 Kasus Tunggakan Pajak

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Selama 2017 Pemerintah Kota Palangka Raya menangani 11 kasus tunggakan pajak dan 9 kasus di antaranya bisa dimenangkan.

“Tahun ini masih ada satu yang belum selesai dan kami targetkan tunggakan kasus pajak ini tuntas tahun ini,” kata Kabag Hukum Setda Kota Palangka Raya, Kadarismanto, Selasa (27/3/2018).

Kadarismanto menyebut satu kasus penunggak pajak yang masih ditangani ini adalah dibidang usaha perhotelan. Selama ini pihak hotel hanya membayar pajak hotelnya saja.

Padahal hotel berbintang tersebut juga memiliki fasilitas kafe, restoran, dan tempat hiburan. “Pihak hotel mengira yang dibayar cuma pajak hotelnya saja, padahal seharusnya fasilitas kafe, restoran, dan tempat hiburan juga harus bayar pajak,” tuturnya.

“Alasan mereka bahwa pajak hotel itu adalah jadi satu dari pajak hotel. Tetapi setelah diselidiki mereka (pengnjung) bayar, bahkan mereka kadang juga mendatangkan artis, namun pajaknya tidak dibayar ke pemerintah daerah,” tuturnya lagi.

Pihaknya juga heran dengan pengusaha hotel, sebab sebelum izin diberikan, mereka sudah diberi tahu jika pajak usaha yang akan dipungut tidak hanya pajak hotelnya saja, tetapi juga usaha lainnya.

Dalam kasus seperti ini Pemerintah Kota Palangka Raya terkadang menemui kendala untuk segera menuntaskan kasus tunggakan pajak, karena pemiliknya orang Jakarta.

“Jadi butuh waktu berbulan-bulan untuk menagihnya, bahkan ada yang sampai enam bulan baru ada jawaban, sedangkan tagihan pajak berjalan terus,” imbuhnya.

Kadarismanto menambahkan khusus kasus besar penunggakan pajak biasanya diselesaikan di Pengadilan Surabaya, karena itu Pemerintah Kota Palangka Raya harus menunjuk pengacara negara. (MC. Isen Mulang/engga)

Banyak Sengketa Tanah Pasca Wacana Pemindahan Ibukota Pemerintahan RI ke Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wacana pemindahan Ibukota Pemerintahan Republik Indonesia (RI) ke Kota Palangka Raya ternyata memicu maraknya kasus sengketa tanah.

Akibatnya, pemerintah daerah juga menerima dampaknya yakni sering digugat oleh masyarakat atas penerbitan surat tanah yang bersengketa dengan orang lain.

Selama 2017 saja ada 9 kasus sengketa tanah yang ditangani Pemerintah Kota Palangka Raya. Namun dari 9 kasus ini 6 kasus di antaranya bisa dimenangkan.

“Jadi masih ada tiga kasus lagi yang kita selesaikan ,” ucap Kabag Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palangka Raya, Kadarismanto, Selasa (27/3/2018).

Dia menjelaskan secara aturan yang mengeluarkan surat keterangan tanah (SKT) adalah pihak kelurahan, sehingga bagian hukum harus mendampingi bila ada gugatan.

Kadarismanto mengatakan rata-rata penggugat tersebut menggunakan surat palsu dan tidak bisa dibuktikan sehingga gugatannya kalah di pengadilan. (MC. Isen Mulang/engga)

Legislator ini Serukan Pemuda Jangan Golput

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Ida Ayu Nia Anggraeni mengingatkan, kalangan pemuda untuk tidak golput dalam memberikan suaranya pada Pilkada 2018 pada pemilihan walikota dan wakil walikota Palangka Raya. 

“Pilkada Kota Palangka Raya tidak lama lagi akan dilaksanakan, sebab itu partisipasi masyarakat termasuk didalamnya kaum pemuda sangat diharapkan. Caranya cukup dengan memberikan hak pilihnya,”ungkap Nia, Selasa (27/3/2018).

Menurutnya, kesuksesan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya tanggung jawab KPU selaku penyelenggara pemilu.Tetapi tanggung jawab semua pihak, termasuk kaum pemuda yang dianggap sudah memiliki hak pilih (pemilih pemula).

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka setidaknya perlu dilakukan penguatan melalui sosialisasi yang menyasar kepada kaum pemuda atau pemilih pemula. Selain KPU maka pihak terkait harus turut serta mensosialisasikan kepada kalangan pemuda atau pemilih pemula, untuk diberikan pemahaman yang berkaitan dengan Pilkada 2018.

“Sukses tidaknya pesta demokrasi, salah satu indikatornya adalah frekuensi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya,”cetus Nia.

Dijelaskan, banyak faktor yang menyebakan turunnya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya pada setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, salah satunya dikarenakan pengaruh ketidakpuasan dan ketidakpercayaan atas berjalannya pembangunan maupun program pemerintah selama ini.

“Terutama para generasi muda yang kerap merasa kecewa  terhadap kinerja pemerintah, itu pasti ada. Akan tetapi pola pikir seperti ini harus dirubah,”tutupnya (MC. Isen Mulang.1/engga)

Wilayah Palangka Raya Rawan Karhutla

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Koordinator Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya, Bimo Seno menyebutkan, ada tujuh wilayah di Kota Palangka Raya yang cukup rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). 

Mengacu dari data Karhutla di tahun 2015, maka ke-tujuh wilayah itu menjadi penyumbang titik hotspot pada musim kemarau 
Hal tersebut disampaikan Bimo Seno usai memberikan materi pada acara fokus group discution (FGD) “antisipasi bersama dan pencegahan karhutla 2018” di aula Kelurahan Bukit Tunggal, Selasa (27/3/2018).

Disebutkan tujuh wilayah tersebut adalah Kelurahan Menteng, Bukit Tunggal, Petuk Ketimpun, Tangkiling, Marang, Kalampangan, dan Kelurahan Kereng bengkirai.
“Ketujuh wilayah ini perlu diwaspadai, terutama saat musim kemarau sangat rawan terjadi karhutla, baik tidak sengaja maupun sengaja dibakar untuk pembukaan lahan,”bebernya.

Dalam bagian lain Bimo menyampaikan, berdasarkan instruksi kementrian kehutanan maka dalam setiap tahun seluruh TSAK diminta untuk melakukan patroli terpadu selama kurang lebih 10 bulan pada wilayah rawan terjadinya karhutla.

“Patroli terpadu akan dilakukan selama 10 bulan dengan koordinasi berbagai pihak, antara lain pihak Kepolisian, TNI, BPBD bahkan juga TSAK yang ada disetiap kelurahan yang ada di Kota Palangka Raya,”jelasnya.

Sementara itu, Lurah Bukit Tunggal, Heri Fauzi mengatakan, TSAK dikelurahannya siap mengatisi terjadinya kerhutla. Bahkan siap membeck-up wilayah kelurahan lain yang membutuhkan.

“TSAK yang kita miliki adalah salah satu yang paling aktif dan yang memiliki peralatan paling lengkap, tentunya kita siap mengantisipasi terjadinya karhutla,”ucapnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

22 SMP Sederajat di Palangka Raya Siap Laksanakan UNBK

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palangka Raya, Sahdin Hasan memastikan ada 22 sekolah tingkat SMP/MTS/MTS di Kota Palangka Raya yang siap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di tahun 2018 ini.

‘Bila tahun lalu hanya tujuh SMP/MTS/MTS yang mampu menggelar UNBK. Tahun 2018 ini meningkat tajam menjadi  22 sekolah ,”ungkapnya, Senin (27/3/2018).

Disebutkan, dari 22 sekolah yang akan melaksanakan UNBK itu setidaknya akan diikuti sebanyak 2.400 lebih siswa. “Ya, ini langkah maju adanya peningkatan sekolah yang siap menggelar UNBK pada 9 April mendatang ,”ucap Sahdin.

Namun, terlepas dari capaian itu lanjut dia,  maka masih banyak sekolah-sekolah yang  belum mampu melaksanakan UNBK. Alasan mendasar, jauhnya lokasi sekolah serta belum optimalnya jaringan internet maupun perlengkapan komputer, sehingga siswanya masih harus mengikuti ujian secara manual.

“Bila dirincikan setidaknya sebanyak 1.800 lebih siswa dari puluhan sekolah yang masih harus melaksanakan ujian dengan sistem lama. Terutama sekolah-sekolah yang lokasinya jauh, seperti di Kecamatan Rakumpit dan Sebangau,”sebutnya.

Kedepan kata Sahdin, Disdik tetap  memonitoring kesulitan sekolah yang belum mampu melaksanakan UNBK. Terutama bagaimana kedepan  infrastruktur penunjang yang mesti dipersiapkan.

Sementara tambah Sahdin, hal yang berkaitan dengan kesiapan sekolah yang melaksanakan UNBK tersebut belum ada kendala berarti, tidak ada kendala. “Disdik sudah berkoordinasi dengan PLN dan operator. supaya lokasi yang dilaksanakan UNBK tidak ada pemadaman listrik. Kami selalu memonitoring,”bebernya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Mofit : Pemko Komitmen Lakukan Pemerataan Infrastruktur

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio, tidak menepis banyaknya infrastruktur jalan, baik dalam kota maupun diluar kota termasuk jalan di pemukiman warga yang mengalami kerusakan bahkan belum tersentuh pembangunan. 
Kendati begitu, pemerintah kota (Pemko) Palangka Raya terus mengupayakan pemerataan infrastruktur disetiap lini kawasan.

“Selama ini pemko tidak tinggal diam, namun terus merencanakan pembangunan dengan anggaran yang tersedia. Hanya saja semuanya itu dilakukan bertahap,” ungkapnya, Selasa (27/2/2018) di Palangka Raya.

Perlu diingat lanjut Mofit, dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kota Palangka Raya tidak semerta-merta mampu dilakukan pemko secara mandiri, akan tetapi memerlukan sinergitas dan kolaborasi bersama mengingat Kota Palangka Raya merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

“Paling tidak bisa kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalteng. Semisalkan bagian mana yang menjadi kewenangan  pemko, bagian mana jadi kewenangan pemrov dan bagian mana yang bisa dilakukan bersama-sama,”cetusnya.

Disampaikan Mofit, perencanaan jalan selama ini dilakukan pemko melalui evaluasi mendasar. Sehingga tidaklah mengherankan bila rintisan pembangunan jalan telah menyentuh kekawasan yang masih tergolong sepi dari pemukiman warga.

Mofit menambahkan, pemerintah kota begitu memahami betapa gundahnya masyarakat terhadap banyaknya kondisi jalan yang rusak atau yang belum tersentuh oleh pembangunan. 

“Intinya, kebijakan pemerintah kota akan selalu ada dalam pemerataan infrastruktur. Baik infrastruktur jalan dalam kota, pemukiman warga dan kawasan pelosok. Namun perlu diingat semuanya dilakukan secara bertahap,”tutupnya (MC. Isen Mulang.1/engga)

50 Persen Jalan di Palangka Raya Rusak

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sekretaris Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Alfian Batnakanti menyebutkan, sekitar 50 persen infrastruktur jalan dalam kota Palangka Raya mengalami kerusakan, sehingga dirasa perlu dilakukan pembenahan.
“Jangan heran bila banyak keluhan dan soroton dari masyarakat, terkait infrastruktur jalan yang rusak saat ini,”ungkapnya, Selasa (27/3/2018).

Menurut Alfian, banyaknya infrastruktur jalan yang rusak tersebut jelas menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota Palangka Raya.

“Saat reses atau musrenbang, maka soal perbaikan infrastruktur jalan termasuk drainase selalu jadi usulan masyarakat. Ini membuktikan masih banyak infrastruktur yang perlu dibenahi oleh pemerintah kota,”sebutnya. 

Persoalan infrastruktur jalan baik dalam kota maupun di luar kota termasuk infrastruktur jalan di pemukiman warga yang perlu perbaikan ini tidak ditepis oleh Walikota Palangka Raya, HM. Riban Satia ketika mengikuti Musrenbang di Kecamatan Jekan Raya belum lama ini.

“Memang tidak sedikit infrastruktur jalan yang rusak. Baik berlubang hingga rusak cukup parah seperti Jalan Sisingamangaraja yang kondisinya mendesak untuk dilakukan perbaikan,”katanya.

Pemko jelas Riban,  selalu memperhatikan kondisi infrastruktur jalan yang memang perlu perbaikan maupun perawatan. “Upaya peningkatan dalam hal progres perbaikan telah dilakukan sebagaimana mestinya. Tapi tentu tidak bisa sekaligus semuanya dikerjakan,”cetusnya dengan singkat. (MC. Isen Mulang.1/engga)

DPRD Pati Kaji Banding ke Pemko Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah melakukan kaji banding ke Pemerintah Kota Palangka Raya, Selasa (27/3/2017) pukul 13.00 WIB.

Rombongan diterima di Ruang Peteng Karuhei I oleh Asisten I Pemerintah Kota Palangka Raya, Ikhwansyah bersama jajarannya.

Ikut menyambut rombongan DPRD Pati adalah Kepala Disperindag Kota Palangka Raya Aratuni Djaban, Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya Fauliansyah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dr Andjar Hari Purnomo, Kepala Kesbanglinmas Kota Palangka Raya Januminro, dan lainnya.

Adapun tujuan kedatangan rombongan DPRD Pati ini adalah dalam rangka belajar meningkatkan dan  mengoptimalkan tupoksi komisi A yang membidangi hukum dan Pemerintahan ke Kota Palangka Raya.

Dalam sambutannya pimpinan rombongan DPRD Pati, Adjie Sudarmadjie menjelaskan kedatangannya ke Kota Cantik ini selain untuk kaji banding sekaligus untuk melihat situasi dan kondisi Palangka Raya yang selama ini sangat gencar dinobatkan sebagai calon pemindahan Ibukota Pemerintahan Republik Indonesia.

Karena itu DPRD Pati sangat penasaran ingin melihat kecantikan Kota Palangka Raya. DPRD Pati pun juga mendukung Palangka Raya menjadi calon ibukota pemerintahan RI, karena wilayahnya sangat luas. 

Sementara itu, Asisten I Pemko Palangka Raya Ikhwansyah menjelaskan wacana pemindahan Ibukota Penerintahan RI ke Kota Palangka Raya ini sejak 17 Juli 1957 saat pencanangan tiang pertama pendirian Palangka Raya oleh Presiden Soekarno.

Pihaknya menjelaskan Pemerintah Kota Palangka Raya telah mempersiapkan wacana tersebut misalnya dengan telah melakukan kajian teknis wacana pemindahan calon ibukota pemerintahan RI dengan menggandeng semua stake holder, termasuk pihak perguruan tinggi. (MC. Isen Mulang/engga)

Warga Petuk Katimpun Swadaya Bikin Bak Sampah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Puluhan warga Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya gotong royong membuat tempat pembuangan sementara (TPS), Minggu (25/3/2018).

Biaya pembuatan bak sampah ini murni swadaya warga. Setiap kepala keluarga (KK) dipungut dana Rp20 ribu. Dana yang terkumpul dibelikan batako, semen, besi, tanah urug, dan konsumsi.

Dibuatnya TPS permanen ini setelah adanya kepastian dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya jika sampah yang dibuang di bak sampah ini nantinya akan diangkut setiap hari.

Sebab selama ini warga Katimpun sangat kesulitan untuk membuang sampah dan harus jauh membuang ke TPS di wilayah Kelurahan Bukit Tunggal Km 9 Jalan Tjilik Riwut atau Km 11 Jalan Tjilik Riwut.

Dengan dibangunnya TPS swadaya ini nantinya warga Kelurahan Petuk Katimpun tidak jauh-jauh lagi membuang sampah. Gotong royong membuat TPS ini langsung dipimpin Ketua RT 3 Zainudin S Udang.

Tidak ketinggalan warga Komplek Griya Petuk Katimpun Indah juga bahu membahu gotong royong. Sebagian ikut membuat TPS dan sebagian lainnya membersihkan rumput di sepanjang Jalan AMD.

Saat ini progres pembuatan TPS masih 80 persen dan akan dituntaskan pada Minggu depan (1/4/2018). Setelah TPS selesai dibangun kemudian akan dihibahkan oleh masyarakat kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya.

Kepala UPT Jekan Raya I pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya, Rendro Rismae Riyadi mengatakan setelah TPS swadaya tersebut dihibahkan oleh masyarakat, maka statusnya nanti menjadi aset daerah.

Di sisi lain Rendro mengucapkan terima kasih kepada warga Petuk Katimpun yang telah membuat TPS secara swadaya. “Warga di sini sangat pro aktif, tanpa harus menunggu dibuatkan TPS dari pemerintah sudah mau membuat TPS sendiri dan ini harus dicontoh oleh warga lainnya,” tuturnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Keluarga ASN Palangka Raya Harus Jadi Peserta JKN-KIS

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Seluruh keluarga aparatur sipil negera (ASN) lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dihimbau segera mendaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Instruksi ini secara resmi dikeluarkan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Nomor 440/048/Yankes-03/2018 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Rojikinnor sejak 07 Maret 2018 dan baru Senin, (26/3) disebarkan ke SOPD lingkup Pemerinta Kota Palangka Raya.

Kewajiban untuk segera mengikutsertakan keluarga ASN menjadi peserta JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan ini dalam rangka mempercepat target universal helath coverage 95 persen per 1 Agustus 2018.

Sesuai aturan, keluarga ASN yang ditanggung pemerintah hanya lima jiwa yakni ibu, bapak, dan tiga anak. Jika lebih dari itu anggota keluarga yang lainnya harus membayar premi sendiri untuk menjadi peserta JKN-KIS.

Selain itu bila anggota keluarga sudah menikah atau sudah tidak menjadi tanggungan keluarga ASN, sehingga yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi tanggungan orangtua ASN, tapi harus mandiri menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Diketahui, berdasarkan data BPJS Kesehatan diketahui persentase cakupan peserta JKN-KIS di Kota Palangka Raya per 1 Maret 2018 masih 87 persen atau 212.321 jiwa dari total penduduk 255.955 jiwa.

Jadi masih 12 persen lagi atau 30.836 jiwa masyarakat Kota Palangka Raya belum menjadi peserta JKN-KIS. Jadi per 1 Agustus 2018 nanti 243.157 jiwa masyarakat Palangka Raya ditargetkan harus sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. 

Cara yang ditempuh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mempercepat target 95 persen kepserta JKN-KIS tersebut adalah di antaranya dengan mengikutsertakan anggota keluarga ASN yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Cara lainnya Pemerintah Kota Palangka Raya telah membentuk tim percepatan dari SOPD teknis yang tugasnya mendata sekaligus memasukan warga miskin menjadi peserta JKN-KIS. (MC. Isen Mulang/engga)