MEDIA CENTER, Palangka Raya -Organisasi kepemudaan (OKP) yang merupakan wadah berhimpun kaum intelektual muda didorong mampu lebih bersinergi dengan pemerintah daerah. 

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palangka Raya, Rayesnan saat membacakan sambutan Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia pada konfrensi cabang VII Pimpinan Cabang (GP) Pemuda Anshor Kota Palangka Raya, Jum’at (23/3/2018) di aula asrama haji Kota Palangka Raya.

Dikatakan, membangun sinergi diperlukan oleh pemerintah daerah saat ini, salah satunya keterlibatan kalangan pemuda dalam berbagai kegiatan dari program pemerintah daerah.

“Peran aktif pemuda menjadi elemen penting dalam mendukung setiap lini program pemerintahan,” terang Rayesnan.

Sementara itu Plt Ketua GP Anshor Palangka Raya M.Rozikin menekankan pentingnya penguatan dan distribusi dari kader pemuda. Tidak hanya di bidang politik, tetapi jauh lebih penting adalah ekonomi, sosial budaya dan  beberapa aspek lainnya. 

“Kami ingin clusterisasi bidang garap yang dilakukan setiap kader disetiap kecamatan harus ada, untuk menumbuhkan kader pemuda yang produktif,”cetusnya.

Semisalnya, kader pemuda di Kecamatan Sebangau, maka bagaimana bisa membangun kemandirian dalam bidang perikanan.”Nah, hal ini berarti juga membantu pemerintah untuk bersinergi dalam pembinaan kepemudaan yang mandiri,” tuturnya.

Dalam bagian lain Rozikin juga mendorong agar kader pemuda selalu siap bergandengan tangan dengan aparatur pemerintahan termasuk TNI/Polri untuk memerangi penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) serta mendukung penegakan hukum (Gakkum) terhadap pelaku hoax. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tim serbu di bawah komando Kepala UPT Jekan Raya I, Rendro Rismae Riyadi membersihkan sampah liar di Jalan Borneo, Jumat (23/3/2018).

Sampah liar di belakang Jalan B. Koetin ini sudah beberapa bulan tidak diangkut, sehingga tumpukan sampah menggunung. Akibatnya muncul aroma tidak sedap.

Sampah hasil produksi rumah tangga ini kemudian diangkut menggunakan truk untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Km 14 Jalan Tjilik Riwut, Palangka Raya.

Dalam aksi ini Rendro mengerahkan semua petugas kebersihan dibantu para sopir angkutan roda tiga dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya.

Setelah bersih, di tempat ini kemudian dipasangi spanduk bertuliskan larangan membuang sampah sembarangan. Spanduk ini sengaja dipasang agar masyarakat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Dalam spanduk ini juga disampaikan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017. Bagi setiap orang dilarang membuang sampah di luar bak TPS yang telah disediakan.

Kemudian bagi orang atau lembaga atau badan usaha yang melanggar Perda ini maka bisa dipidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp1 juta.

Rendro mengharapkan dengan dipasangnya spanduk imbauan ini masyarakat sekitar Jalan Bukit Keminting, Kelurahan Menteng agar kiranya tidak membuang sampah di sini, tapi di TPS yang sudah disediakan. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIACENTER, Palangka Raya- Bagi para perokok aktif di Palangka Raya, kini tidak bisa lagi sembarangan merokok di area kawasan tanpa rokok (KTR). Pasalnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kota Palangka Raya akan menindak siapa saja yang kedapatan merokok di area terlarang tersebut.

“Sejumlah razia KTR ini setiap tahun selalu ada, dengan tujuan untuk penegakan perda Pemerintah Kota Palangka Raya nomor 3 tahun 2014, tentang kawasan tanpa rokok,”ungkap Plt Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Alman Pakpahan, usai acara sosialisasi KTR, di Aula Peteng Karuhei (PK) II kantor walikota Palangka Raya, Kamis (22/3/2018).

Dikatakan, perda KTR tersebut dimiliki sudah cukup lama. Namun ia ingin Satpol PP dibawah kepemimpinannya dapat lebih  tegas lagi dalam penegakan perda sehingga dapat  berhasil guna dan berdaya guna.

“Belum lama ini kita menggelar razia dilingkungan pendidikan. Kita menangkap seorang guru yang kedapatan merokok, yang bersangkutan dikenai tipiring (tindak pidana ringan). Nah, kami ingin memulainya dari internal dulu,”tegas Alman.

Terhitung Senin depan Pol PP beber Alman, akan merazia kekantor-kantor SOPD lingkup Pemko Palangka Raya yang nota bene merupakan area KTR, dengan menyasar para ASN perokok aktif yang dinilai “bandel”. “Bila ada kedapatan merokok di lokasi yang dilarang, maka akan ditindak,” bebernya.

Sebelumnya, Sekda Kota  Palangka Raya, Rojikinnor usai membuka sosialisasi perda tersebut mengatakan, pihaknya menginginkan peneggakan perda KTR dilakukan lebih greget lagi. 

“Untuk kantor SOPD  tidak perlu ada ruang khusus untuk merokok. Jadi, tidak ada tawar menawar. Yang perlu itu area publik, disabilitas, maupun ruang menyusui,”tukasnya.

Diyakini Pol PP saat ini akan lebih mampu melakukan penegakan perda. Selain dengan sasaran perokok aktif, disisi lain diharapkan mampu menyasar keperokok-perokok pemula. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palangka Raya telah merekapitulasi usulan masyarakat melalui Musrenbang di kecamatan pada 2018.

Hasilnya, ada 200 usulan yang masuk Bappeda. Namun dari jumlah itu yang bisa diakomodir di tahun 2019 hanya 142 usulan dari lima kecamatan.

Pada 2018 ini Kecamatan Sabangau 24 usulan program, namun yang masuk Renja hanya 16 usulan.  Kemudian Kecamatan Pahandut mengusulkan 58 usulan, namun yang masuk Renja 43 usulan.

Selanjutnya Kecamatan Jekan Raya mengusulkan 61 usulan program, namun yang masuk Renja hanya 45.  Kecamatan Bukit Batu mengusulkan 24 usulan, yang masuk Renja hanya 15 usulan.

Kecamatan Rakumpit mengusulan 33 usulan, tapi yang masuk Renja hanya 23 usulan. Jika dilihat dari 200 usulan yang masuk ke Bappeda ini yang paling banyak adalah program pembangunan infrastruktur yang diajukan melalui dinas PUPR sebanyak 86 usulan.

Urutan ke-2 adalah usulan program ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 68 usulan. Kemudian dinas pendidikan 7 usulan, dinas perhubungan 10 usulan, dan dinas ketahanan pangan dan pertanian 5 usulan.

Selanjutnya Satpol PP 2 usulan, Kecamatan Pahandut 2 usulan, Kecamatan Bukit Batu 2 usulan, Kecamatan Rakumpit 5 usulan, BPBD 2 usulan, dan BPKAD 2 usulan, sedangkan SOPD lainnya hanya satu usulan. (MC. Isen Mulang/engga)