Kantor Dukcapil Palangka Raya Pindah ke Jalan Soekarno-Hatta

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dalam beberapa hari ini sebagian masyarakat yang akan berurusan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Palangka Raya kecele, karena kantor yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.4 ini sudah pindah ke Jalan Soekarno-Hatta.

Saat ini Kantor Dukcapil Kota Palangka Raya telah gabung satu komplek dengan kantor dinas di komplek perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya di lingkar dalam atau Jalan G Obos XI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya.

Pindahnya kantor Dukcapil ini menurut Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Palangka Raya, Ardewi Suriadi efektif mulai Senin (22/1/2018). “Kita akui masih ada beberapa yang kurang, namun untuk pelayanan sudah berjalan seperti biasa,” ucap Ardewi, Selasa (30/1/2018).

Kepala Dukcapil Kota Palangka Raya, Zulhikmah Ravieq menambahkan kendala yang dialami di kantor yang baru saat ini adalah pasokan daya listrik masih kurang, apalagi daya yang dibutuhkan sangat besar, sehingga perlu ditambah.

“Terutama saat ingin melakukan pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik (KTP-el), dimana perangkat komputer, server, dan peralatan penunjang lainnya tidak mampu beroperasi maksimal,” ungkapnya. 

Saat ini daya listrik terpasang di kantor Dukcapil hanya 23.000 VA, sedangkan daya yang dibutuhkan untuk bisa mengoperasionalkan perangkat seperti komputer yang terkoneksi dengan server membutuhkan daya  minimal 65.000 VA.

Zulhikmah pun sudah bermohon kepada PLN Cabang Palangka Raya untuk penambahan daya. Namun permohonannya ini tidak bisa dipenuhi PLN dengan segera, karena infrastruktur penunjang kelistrikan di daerah lingkar dalam ini belum lengkap.

Selain kantor Dukcapil yang sudah pindah dalam bulan Januari 2018 ini ada Satpol PP, Dinas Perkim, Dinas Sosial Kota Palangka Raya ke Jalan Soekarno-Hatta, dan ada 6 SOPD lagi yang siap pindah juga.

Dalam tahun ini pembangunan perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya yang berada di lingkar dalam di rencanakan secara bertahap dibangun dengan memperhatikan status pembebasan tanah sudah selesai. (MC. Isen Mulang/engga)

Asistensi Antisipasi Konflik Sosial pada Pilkada Digelar di Polres Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kegiatan Asistensi Operasi Mantap Praja 2018 dalam rangka antisipasi terjadinya konflik sosial pada pengamanan Pilkada 2018 digelar di Aula Yusuf Sunganda, Polres Palangka Raya, Senin (29/1/2018).

Kegiatan ini menghadirkan Tim Asistensi dari Mabes Polri dipimpin Brigadir Jenderal Sadono Budi Nugroho yang memberikan arahan. Kegiatan ini juga diikuti Kapolres Palangka Raya AKBP Timbul Rein Krisman Siregar, Kapolres Katingan AKBP Ivan Adityas Nugraha, dan Kapolres Gunung Mas AKBP Yudi.

Selain itu ada pula Dandim 1016 Palangka Raya Letkol Czi Candra Adibrata, Ketua Panwaslu Kota Palangka Raya Endrawati, Ketua KPU Kota Palangka Raya Eko Riadi, dan para pejabat lainnya.

“Kami siap menerima asistensi bimbingan supaya dapat mengantisipasi terjadinya konflik sosial,” kata Kapolres AKBP Timbul Rein Krisman Siregar dalam sambutannya.

Sementara itu Sadono mengatakan kehadirannya di Palangka Raya untuk memberikan asistensi, bantuan pemikiran mengenai hal yang perlu diantisipasi pada Pilkada serentak 2018.

Keberadaannya di Kalimantan Tengah minimal sampai gelaran Pilkada serentak 27 Juli 2018 selesai. Ini juga merupakan perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Membacakan amanat Kapolri, Sadono mengatakan bahwa kapolda harus mengoptimalkan kekuatan TNI untuk membantu melakukan pengamanan Pilkada serentak 2018.

Dia menuturkan kegiatan asistensi dilakukan untuk meninjau langsung kesiapan Polri dalam menghadapi Pilkada. Ada 171 daerah di Indonesia yang menggelar Pilkada 2018, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.

“Oleh sebab itu saya menginstruksikan seluruh kapolda untuk mengoptimalkan kekuatan TNI di wilayah masing-masing. Jangan berharap besar bantuan dari Polda lain maupun backup dari mabes karena semua juga sibuk melakukan pengamanan,” pesannya sembari menambahkan TNI – Polri harus netral. (MC. Isen Mulang/engga)

117 Siswa SMAN 5 Palangka Raya Study Tour ke Jakarta dan Bandung

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Agenda study tour yang dilakukan siswa dan siswi SMAN 5 Palangka Raya berakhir pada Sabtu (27/1/2018). Tujuan study tour selama empat hari ini adalah Jakarta dan Bandung.

Dalam study tour yang dipimpin Kepala SMAN 5 Palangka Raya, Drs Arbusin ini diikuti 117 siswa dan siswi serta 10 tenaga pendidik dan kependidikan.

Di Jakarta, para siswa diajak wisata ke Kota Tua dan menyambangi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dan dilanjutkan bertandang ke studio Net TV. Di sini mereka dilibatkan langsung sebagai penonton tamu dalam program Ini Talkshow yang dibawakan oleh komedian Sule, Andrew Taulany, dan Nunung.

Kemudian keesokan harinya mereka diajak tour ke Bandung. Rombongan diajak menyinggahi wisata belanja, kuliner, dan suvenir di wilayah Cihampelas.

“Tour ke Jakarta dan Bandung ini merupakan salah satu program sekolah untuk mengenal, belajar dan sekaligus berwisata kebeberapa tempat yang dikunjungi,” ujar Arbusin.

Dia berharap melalui study tour pengetahuan dan pengalaman siswa bertambah. Mereka bisa mendekat langsung ke objek wisata dan lembaga pendidikan tinggi di luar Palangka Raya atau luar Kalimantan Tengah.

“Mudah-mudahan tour ini bisa membuka dan menambah wawasan mereka. Tentu juga untuk memotivasi mereka agar selepas lulusan SMA nanti mereka bisa menentukan pilihan terbaik dalam melanjutkan pendidikannya,” jelasnya.

Dalam study tour ini para siswa juga diajak liburan ke Plaza Istiqomah dan ke Trans Studio. Kemudian Sabtu pagi mereka wisata alam Tangkuban Perahu dengan kawah putih. (MC. Isen Mulang/engga)

Siswa SMAN 5 Palangka Raya Studi Banding ke STIP Jakarta

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Siswa SMAN 5 Palangka Raya bersama para guru melakukan studi tour ke Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) 25-27 Januari 2018. Studi tour ini langsung dipimpin oleh Kepala SMAN 5 Palangka Raya Drs H Arbusin. 

Anjangsana ke lembaga pendidikan yang terletak di Jalan Marunda, Jakarta Utara yang merupakan sekolah tinggi kedinasan yang dikelola Kementerian Perhubungan, berdiri sejak tahun 1953 yang awalnya bernama Akademi Ilmu Pelayaran (AIP).

Di STIP ini ada 117 ruang kelas dengan jumlah siswa 2.000 taruna. Para taruna yang menuntut ilmu di STIP ini berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Sama dengan sekolah kedinasan lainnya, di STIP ini pembinaan terhadap taruna juga selama 24 jam.

Dalam studi tour ini para siswa dan guru SMAN 5 Palangka Raya diterima oleh Aji Amanto Kasubbag Andinistrasi Taruna dan Alumni STIP beserta para taruna dan dosen. Dalam pertemuan ini dilakukan tanya jawab di ruang audiovisual.

“Alumni setelah 4 bulan wisuda terserap 70 persen terserap di dunia kerja. Tahun depan rencana MenPAN akan mengikat siswa STIP dengan beasiswa. Indonesia banyak memerlukan tenaga teknis pelayaran,” ucap Aji Amanto.

Aji mengatakan bagi lulusan SMAN 5 Palangka Raya yang berminat melanjutkan studi ke STIP mulai dari sekarang harus menyiapkan fisik, mental, sehat jasmani rohani. Sedangkan bagi siswa berprestasi diberi beasiswa dan keringanan biaya pendidikan,” katanya.

Dikatakan, saat ini lulusan STIP sangat berpeluang direkrut perusahaan pelayaran dan perusahaan yang bergerak di industri maritim. Ini sesuai visi bahwa semua pola pendidikan di lembaga ini berbasis industri.

Hanya saja untuk masuk ke STIP tidak mudah. Para calon taruna harus mengikuti seleksi administrasi, akademik, kesemaptaan, psikotes, dan wawancara merupakan tes yang harus dijalani calon taruna. Setelah diterima, mereka harus disiplin menjalani pendidikan agar siap menjadi calon pelaut yang siap menjaga, memelihara, dan mengelola laut yang merupakan kekayaan luar biasa milik Indonesia.

Satu hal yang membanggakan SMAN 5 Palangka Raya adalah alumni SMAN 5 ada yang telah lulus STIP kini berkerja di perusahaan Korea dan perusahaan Singapura. Kabar ini tentu membangkitkan minat para siswa SMAN 5 Palangka Raya untuk mempertimbangkan STIP sebagai tujuan pendidikan setelah lulus SMA.

Setelah melakukan pertemuan, kemudian para siswa SMAN 5 Palangka Raya diajak keliling melihat sarana dan prasarana di STIP. Salah satunya laboratorium simulator navigasi. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Palangka Raya Lantik untuk Pertama kali Jabatan Fungsional Peneliti

MEDIA CENTER, Palangka Raya -Kabar gembira untuk Pemerintah Kota Palangka Raya khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kota  Palangka Raya, karena  baru memiliki satu orang tenaga fungsional peneliti,  yakni PAJAR YANTO, S.E.  

Berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya nomor  : 1474/820.Mut.BKPP/ XII/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan Fungsional Peneliti Pertama. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji  Fungsional Peneliti dilakukan oleh Walikota Palangka Raya Riban Satia, Sabtu (27/01/2018) di rumah jabatan walikota Palangka Raya.  

Acara pelantikan di hadiri oleh Sekda Kota Palangka Raya, beberapa kepala SOPD dan pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. 

Seusai pelantikan,  tim Media Center  Isen  Mulang Palangka Raya melakukan wawancara dengan  Pajar dan beliau menjelaskan untuk menduduki jabatan fungsional peneliti harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang di tentukan, guna menjamin kualitas profesionalisme Jabatan Fungsional Peneliti  (JFP).

Berdasarkan peraturan kepala  lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI)  nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Berjenjang,  bahwa LIPI berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan JFP Tingkat Pertama selama 21 hari yang bertujuan membahas kompetensi di bidang penelitian yang berkaitan dengan kompetensi teknis penelitian dasar, manajemen penelitian, sosial kultural dalam kegiatan penelitian,  kepribadian dan pengembangan diri peneliti.

Pajar menuturkan setelah dirinya dilantik langkah selanjutnya akan membangun budaya sehat tentang penelitian dan pengembangan dengan merubah paradigma stakeholders untuk memposisikan Balitbang Kota Palangka Raya sebagai penjuru/center sekaligus dasar proses dalam upaya merumuskan dan menghasilkan produk kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya,  terutama dalam bidang Penelitian dan Pengembangan yang inovatif, strategis dan aktual yang mampu menjawab persoalan dan kebutuhan Pemerintah Kota Palangka  Raya yang bermanfaat untuk masyarakat. 

Selanjutnya Pajar berharap untuk ke depan dengan hadirnya saya sebagai perintis Peneliti Pertama di Kota Palangka Raya khususnya, Kalimantan Tengah pada umumnya, agar dapat mengikuti jejak kita berkiprah menjadi seorang peneliti, karena saya yakin dan percaya ada banyak teman-teman ASN di luar sana mempunyai bakat tapi masih terpendam. (MC. Isen Mulang/tina/engga)

Pemko Palangka Raya Carikan Solusi untuk Percepat Kepesertaan JKN-KIS

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Banyak cara yang akan digunakan jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya untuk membantu BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya dalam mempercepat kesepertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Di antaranya mewajibkan para orantua calon peserta didik saat akan mendaftar ke sekolah pada tahun ajaran baru 2018-2019 harus menjadi peserta JKN-KIS terlebih dahulu. Aturan ini harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

Kemudian mewajibkan pengelola parkir untuk mengikutsertakan juru parkir sebelum mengurus perpanjangan izin ke Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.

Selanjutnya Dinas Sosial Kota Palangka Raya mengidentifikasi masyarakat kurang mampu yang belum masuk program JKN-KIS agar bisa dimasukan menjadi peserta BPJS Kesehatan yang preminya dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Lalu Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Palangka Raya diminta mewajibkan kepada masyarakat yang akan mengurus izin usaha harus mengurus BPJS Kesehatan untuk melindungi karyawannya.

Cara-cara yang akan dilakukan oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) teknis ini merupakan rekomendasi hasil rapat yang dipimpin Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio bersama BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya dalam rangka mempercepat kepesertaan JKN-KIS, Jumat (26/1/2018).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, dr Elke Winasari, AAAK menjelaskan secara nasional seluruh daerah di Indonesia harus bisa merealisasikan program kesehatan semesta minimal 95 persen per 1 Agustus 2018.

Karena itulah BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan MoU percepatan kepesertaan JKN-KIS. Dalam rapat menindaklanjuti MoU ini BPJS menawarkan dua alternatif kepada Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka percepatan kepesertaan JKN-KIS.

Alternatif I, sisa warga yang belum menjadi peserta JKN-KIS di-cover oleh Pemerintah Kota Palangka Raya melalui revisi peraturan daerah (Perda). 

Dimana anggaran tambahan penerima bantuan iuran (PBI) yang harus ditanggung Pemerintah Kota Palangka Raya melalui APBD sebanyak 33.130 jiwa x Rp23.000 = Rp761.990.000 per bulan.

Namun menurut dokter Elke dari jumlah Rp761.990.00 ini 26 persen iuran PBI kembali lagi ke daerah melalui kapitasi 33.130 jiwa x Rp6.000 = Rp198.780.000 per bulan yang dibayarkan kepada puskesmas.

Kemudian alternatif II, Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan percepatan dengan rekrutmen tenaga untuk melakukan pendataan terhadap warga peserta JKN-KIS.

Anggaran tambahan PBI dari APBD Kota Palangka Raya yang dibutuhkan untuk 11.854 jiwa x Rp23.000 = Rp272.642.000. Dari jumlah ini akan kembali ke puskesmas 11.854 jiwa x Rp6.000 = Rp71.124.000 per bulan.

Dijelaskan hingga 12 Januari 2018, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Palangka Raya masih 82 persen dari total 255.955 jiwa. Rinciannya untuk PBI APBD 28.145 jiwa, APBN 35.817 jiwa, non PBI 145.054 jiwa. Totalnya 210.027 jiwa atau 82 persen. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Palangka Raya Pimpin Rapat Percepatan Kepesertaan JKN-KIS

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Riban Satia memimpin rapat teknis percepatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) bersama BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, Jumat (26/1/2018).

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Peteng Karuhei juga diikuti Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio, Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Rojikinnor, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dr Andjar Hari Purnomo, dan kepala SOPD teknis.

Rapat teknis ini merupakan tindaklanjut memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Palangka Raya, Jumat (19/1/2018).

Dalam MoU itu Palangka Raya ditargetkan sudah menjadi salah satu daerah yang mampu menuju universal healt converage (UHC) dengan cakupan kepesertaan JKN-KIS 95 persen per 1 Agustus 2018 dan 100 persen pada 2019 sesuai amanat undang-undang.

Dalam arahannya walikota meminta kepada satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) untuk membantu BPJS dalam mempercepat cakupan kepesertaan JKN-KIS. Misalnya dinas sosial khusus mendata warga miskin yang belum masuk program JKN-KIS gratis.

Sedangkan dinas tenaga kerja mendata badan usaha untuk mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta BPJS. Begitu pula dengan SOPD lain harus inventarisasi ‘celah’ apa yang harus dilakukan untuk membantu BPJS dalam mempercepat kepesertaan JKN-KIS.

Sementara itu Kepala BPJS Cabang Palangka Raya, dr Elke Winasari, AAAK menjelaskan percepatan kepesertaan JKN-KIS ini merujuk Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksaan Program JKN dan Permendagri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018.

Dijelaskan, dikeluarkannya dua regulasi tersebut pasca digelarnya antara Menko PMK, Menkes, Mendagri, Mensos, Menteri BUMN, Menaker, Menkominfo, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, para gubernur, bupati, dan walikota pada 2017.

Dalam rapat ini dr Elke mengusulkan susunan Tim Teknis Percepatan Kepesertaan JKN-KIS menuju UHC di Kota Palangka Raya. Bahwa walikota diusulkan sebagai pembina, sedangkan ketuanya adalah sekda, dan sekretaris adalah Kepala BPJS Cabang Palangka Raya.

Kemudian anggota tim percepatan adalah dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kominfo, dinas perhubungan, dinas penanaman modal, dinas kependudukan, badan pengelola keuangan, dan Bappeda. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Hadiri Pernikahan Gubernur Kalimantan Tengah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya Riban Satia bersama istri menghadiri acara pernikahan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dengan Yulistra Ivo Azhari di Istana Isen Mulang, Kamis (25/1/2018).

Selain itu Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio bersama istri juga hadir di rumah jabatan gubernur untuk mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Sugianto Sabran dengan gadis asal Semarang, Jawa Tengah tersebut.

Acara resepsi ini digelar diawali dengan pemberian gelar adat Dayak Kalimantan tengah untuk Yulistra Ivo Azhari yakni “Nyai Rantian Intan” dan pemberian gelar Adat Jawa Tengah  dari Pakualaman Jogjakarta yakni “Kanjeng Raden Tumenggung Hario H. Sugianto Sabran Sri Lintang Notoprojo”

Setelah selesai pemberian gelar dilanjutkan dengan melakukan prosesi ijab kabul. Pernikahan akbar gubernur selain dihadiri ribuan masyarakat dari penjuru Kalimantan Tengah juga dihadiri para pejabat dari berbagai daerah dan para mentri kabinet.

Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla didaulat sebagai saksi nikah dari Sugianto Sabran dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saksi nikah dari  Yulistra Ivo Azhari. Acara pernikahan gubernur ini juga dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri bersama Menko PMK Puan Maharani.

Selain walikota dan wakil walikota, acara resepsi pernikahan gubernur juga dihadiri para bupati dan wakil bupati di Kalimantan Tengah, tidak ketinggalan para kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten se Kalteng dan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Acaranya sangat meriah, selama prosesi acara pernikahan gubernur ini sebagian jalan protokol di wilayah Kota Palangka Raya ditutup sementara. Sementara itu bagi masyarakat yang hadir disajikan berbagai menu masakan yang dihidangkan.

Setelah acara puncak prosesi pernikahan gubernur ini selesai dan diakhiri dengan digelarnya kirab budaya nusantara yang diikuti 70 peserta kirab dari berbagai suku di Tanah Air dan diaraknya pasangan mempelai menggunakan kereta kencana Banama Tingang khas budaya Kalimantan Tengah.  (MC. Isen Mulang/ foto: Abidin/engga)

Patung Pahlawan Nasional Tjilik Riwut Selesai Dibangun

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Proyek patung Tjilik Riwut telah selesai dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya di poros Jalan Tjilik Riwut atau Bundaran Besar.

Dengan dibuatnya patung Pahlawan Nasional asal Kalimantan Tengah ini menambah daftar icon Kota Cantik Palangka Raya. Setidaknya butuh waktu dua tahun untuk bisa merealisasikan pembuatan patung Tjilik Riwut ini.

Pada 2016, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palangka Raya baru mampu merealisasikan pendirian pondasi sebagai tempat berdirinya patung Tjilik Riwut.

Kemudian di 2017 baru dilanjutkan pembuatan patungnya. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, Norma Hikmah, Selasa (23/1-2018) untuk membuat patung tokoh pendiri Provinsi Kalimantan Tengah ini tidak mudah.

Sebab tidak semua orang bisa mendesain patung yang harus mirip dengan aslinya. Karena itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya harus mencari orang dari Pulau Jawa untuk mendesainnya.

Norma menuturkan di 2017 dinasnya mendapatkan dua paket pengerjaan dua patung selain Tjilik Riwut, yakni patung yang menggabarkan seorang muda-mudi Dayak Kalimantan Tengah.

Patung muda-mudi Dayak tersebut dibuat di kawasan Jalan Yos Sudarso atau depan TVRI Kalteng. Norma mengharapkan dengan dibuatnya dua patung tersebut dapat memberikan nilai tambah terhadap usaha pariwisata di Kota Palangka Raya. (MC. Isen Mulang/engga)

DPRD Magetan Belajar Perda Koperasi dan UKM ke Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Anggota DPRD Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (23/1/2018).

Agenda studi banding DPRD Magetan ke Kota Cantik Palangka Raya dalam rangka belajar Peraturan Daerah tentang Koperasi dan Perda tentang Usaha Kecil Menengah (UKM).

Kedatangan rombongan DPRD Magetan ini diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya Ida Ayu Nia Anggraini beserta anggota dewan lain seperti Mukarramah dan Alfian Batnakanti.

Dalam pertemuan yang diadakan di ruang rapat komisi, para anggota dewan juga ditemani Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya Aratuni Djaban.

Selama sekitar dua jam lebih mengadakan dialog, anggota DPRD Magetan banyak memperoleh informasi tentang Palangka Raya, termasuk produk hukum daerah yang telah dibuat.

Hanya saja Perda tentang Koperasi dan Perda UKM lagi dipelajari belum dibuat oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, karena dua produk hukum daerah tersebut belum dianggap mendesak.

Menurut Alfian Batnakanti, saat ini Pemerintah Kota Palangka Raya baru membuat Perda tentang Pasar Modern, sedangkan Perda Koperasi dan Perda UKM belum dibuat.

Alfian menjelaskan urgensi dibuatnya Perda Pasar Modern lebih dahulu, karena di Palangka Raya mulai menjamur pasar modern, sehingga keberadaannya perlu diatur agar para pelaku usaha kecil tidak tergerus.

“Sesuai aturan pendirian toko modern telah diatur, misalnya minimal jaraknya 500 meter dari pasar, namun faktanya masih ada yang berdekatan dengan pasar,” ucapnya.

Sementara itu selain untuk belajar tentang dua Perda tersebut, kedatangan rombongan DPRD Magetan ini juga dalam rangka menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal program transmigrasi.

DPRD Magetan melihat wilayah Palangka Raya sangat luas, sehingga cocok untuk dikembangkan sebagai lokasi transmigrasi baru. Apalagi saat ini Palangka Raya sangat terkenal pasca dinominasikan sebagai kandidat calon Ibukota Pemerintahan Republik Indonesia. (MC. Isen Mulang/engga)