Pemko Palangka Raya Carikan Solusi untuk Percepat Kepesertaan JKN-KIS

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Banyak cara yang akan digunakan jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya untuk membantu BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya dalam mempercepat kesepertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Di antaranya mewajibkan para orantua calon peserta didik saat akan mendaftar ke sekolah pada tahun ajaran baru 2018-2019 harus menjadi peserta JKN-KIS terlebih dahulu. Aturan ini harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

Kemudian mewajibkan pengelola parkir untuk mengikutsertakan juru parkir sebelum mengurus perpanjangan izin ke Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.

Selanjutnya Dinas Sosial Kota Palangka Raya mengidentifikasi masyarakat kurang mampu yang belum masuk program JKN-KIS agar bisa dimasukan menjadi peserta BPJS Kesehatan yang preminya dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Lalu Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Palangka Raya diminta mewajibkan kepada masyarakat yang akan mengurus izin usaha harus mengurus BPJS Kesehatan untuk melindungi karyawannya.

Cara-cara yang akan dilakukan oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) teknis ini merupakan rekomendasi hasil rapat yang dipimpin Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio bersama BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya dalam rangka mempercepat kepesertaan JKN-KIS, Jumat (26/1/2018).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, dr Elke Winasari, AAAK menjelaskan secara nasional seluruh daerah di Indonesia harus bisa merealisasikan program kesehatan semesta minimal 95 persen per 1 Agustus 2018.

Karena itulah BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan MoU percepatan kepesertaan JKN-KIS. Dalam rapat menindaklanjuti MoU ini BPJS menawarkan dua alternatif kepada Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka percepatan kepesertaan JKN-KIS.

Alternatif I, sisa warga yang belum menjadi peserta JKN-KIS di-cover oleh Pemerintah Kota Palangka Raya melalui revisi peraturan daerah (Perda). 

Dimana anggaran tambahan penerima bantuan iuran (PBI) yang harus ditanggung Pemerintah Kota Palangka Raya melalui APBD sebanyak 33.130 jiwa x Rp23.000 = Rp761.990.000 per bulan.

Namun menurut dokter Elke dari jumlah Rp761.990.00 ini 26 persen iuran PBI kembali lagi ke daerah melalui kapitasi 33.130 jiwa x Rp6.000 = Rp198.780.000 per bulan yang dibayarkan kepada puskesmas.

Kemudian alternatif II, Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan percepatan dengan rekrutmen tenaga untuk melakukan pendataan terhadap warga peserta JKN-KIS.

Anggaran tambahan PBI dari APBD Kota Palangka Raya yang dibutuhkan untuk 11.854 jiwa x Rp23.000 = Rp272.642.000. Dari jumlah ini akan kembali ke puskesmas 11.854 jiwa x Rp6.000 = Rp71.124.000 per bulan.

Dijelaskan hingga 12 Januari 2018, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Palangka Raya masih 82 persen dari total 255.955 jiwa. Rinciannya untuk PBI APBD 28.145 jiwa, APBN 35.817 jiwa, non PBI 145.054 jiwa. Totalnya 210.027 jiwa atau 82 persen. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Palangka Raya Pimpin Rapat Percepatan Kepesertaan JKN-KIS

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Riban Satia memimpin rapat teknis percepatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) bersama BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, Jumat (26/1/2018).

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Peteng Karuhei juga diikuti Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio, Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Rojikinnor, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dr Andjar Hari Purnomo, dan kepala SOPD teknis.

Rapat teknis ini merupakan tindaklanjut memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Palangka Raya, Jumat (19/1/2018).

Dalam MoU itu Palangka Raya ditargetkan sudah menjadi salah satu daerah yang mampu menuju universal healt converage (UHC) dengan cakupan kepesertaan JKN-KIS 95 persen per 1 Agustus 2018 dan 100 persen pada 2019 sesuai amanat undang-undang.

Dalam arahannya walikota meminta kepada satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) untuk membantu BPJS dalam mempercepat cakupan kepesertaan JKN-KIS. Misalnya dinas sosial khusus mendata warga miskin yang belum masuk program JKN-KIS gratis.

Sedangkan dinas tenaga kerja mendata badan usaha untuk mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta BPJS. Begitu pula dengan SOPD lain harus inventarisasi ‘celah’ apa yang harus dilakukan untuk membantu BPJS dalam mempercepat kepesertaan JKN-KIS.

Sementara itu Kepala BPJS Cabang Palangka Raya, dr Elke Winasari, AAAK menjelaskan percepatan kepesertaan JKN-KIS ini merujuk Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksaan Program JKN dan Permendagri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018.

Dijelaskan, dikeluarkannya dua regulasi tersebut pasca digelarnya antara Menko PMK, Menkes, Mendagri, Mensos, Menteri BUMN, Menaker, Menkominfo, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, para gubernur, bupati, dan walikota pada 2017.

Dalam rapat ini dr Elke mengusulkan susunan Tim Teknis Percepatan Kepesertaan JKN-KIS menuju UHC di Kota Palangka Raya. Bahwa walikota diusulkan sebagai pembina, sedangkan ketuanya adalah sekda, dan sekretaris adalah Kepala BPJS Cabang Palangka Raya.

Kemudian anggota tim percepatan adalah dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kominfo, dinas perhubungan, dinas penanaman modal, dinas kependudukan, badan pengelola keuangan, dan Bappeda. (MC. Isen Mulang/engga)

Puluhan Ribu Warga Saksikan Kirab Budaya Nusantara Pernikahan Gubernur Kalimantan Tengah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Puluhan ribu warga yang datang dari berbagai daerah memadati Bundaran Besar, Kota Palangka Raya untuk menyaksikan kirab budaya nusantara dalam rangka resepsi pernikahan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran-Yulistra Ivo Azhari, Kamis (25/1/2018) siang.

Di waktu bersamaan, gubernur bersama istri juga mengelilingi bundaran dengan menaiki kereta kencana dengan ornamen burung tingang. Masih mengenakan gaun pengantin, kedua mempelai juga melambaikan tangan sembari menebar senyuman. 

Turut mendampingi gubernur dan istri di atas kereta itu adalah Agustiar Sabran, kakak kandung Sugianto yang juga Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah.

Puluhan ribu warga pun menyambutnya dengan senang hati. Tidak sedikit di antaranya juga mengabadikan momen bersejarah di Bumi Tambun Bungai ini dengan menggunakan telepon selulernya. 

Satu per satu penampilan budaya dari berbagai suku di tampilkan dalam kirab budaya nusantara ini. Ada dari Dayak, Jawa, Bali, Batak, dan lainnya. Selain itu juga menampilkan drum band dan peserta dari anak-anak SMA di Kota Palangka Raya. 

Setelah mengelilingi bundaran, gubernur bersama istri dan Agustiar turun di depan Istana Isen Mulang rumah jabatan gubernur. Di hari kebahagiaan itu pula gubernur yang mendapat pengawalan ketat menyempatkan untuk menyalami warga. (MC. Isen Mulang/ foto: Abidin/engga)

Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Hadiri Pernikahan Gubernur Kalimantan Tengah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya Riban Satia bersama istri menghadiri acara pernikahan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dengan Yulistra Ivo Azhari di Istana Isen Mulang, Kamis (25/1/2018).

Selain itu Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio bersama istri juga hadir di rumah jabatan gubernur untuk mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Sugianto Sabran dengan gadis asal Semarang, Jawa Tengah tersebut.

Acara resepsi ini digelar diawali dengan pemberian gelar adat Dayak Kalimantan tengah untuk Yulistra Ivo Azhari yakni “Nyai Rantian Intan” dan pemberian gelar Adat Jawa Tengah  dari Pakualaman Jogjakarta yakni “Kanjeng Raden Tumenggung Hario H. Sugianto Sabran Sri Lintang Notoprojo”

Setelah selesai pemberian gelar dilanjutkan dengan melakukan prosesi ijab kabul. Pernikahan akbar gubernur selain dihadiri ribuan masyarakat dari penjuru Kalimantan Tengah juga dihadiri para pejabat dari berbagai daerah dan para mentri kabinet.

Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla didaulat sebagai saksi nikah dari Sugianto Sabran dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saksi nikah dari  Yulistra Ivo Azhari. Acara pernikahan gubernur ini juga dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri bersama Menko PMK Puan Maharani.

Selain walikota dan wakil walikota, acara resepsi pernikahan gubernur juga dihadiri para bupati dan wakil bupati di Kalimantan Tengah, tidak ketinggalan para kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten se Kalteng dan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Acaranya sangat meriah, selama prosesi acara pernikahan gubernur ini sebagian jalan protokol di wilayah Kota Palangka Raya ditutup sementara. Sementara itu bagi masyarakat yang hadir disajikan berbagai menu masakan yang dihidangkan.

Setelah acara puncak prosesi pernikahan gubernur ini selesai dan diakhiri dengan digelarnya kirab budaya nusantara yang diikuti 70 peserta kirab dari berbagai suku di Tanah Air dan diaraknya pasangan mempelai menggunakan kereta kencana Banama Tingang khas budaya Kalimantan Tengah.  (MC. Isen Mulang/ foto: Abidin/engga)

KPU Palangka Raya Rekrutmen dan Bimtek Relawan Demokrasi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya merekrut 25 relawan demokrasi, Rabu (24/1/2018). Rekturmen ini sekaligus dirangkai dengan bimbingan teknis (bimtek) kepemiluan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.

Acara Bimtek yang diadakan di Hotel Fairuz ini dibuka oleh Ketua KPU Kota Palangka Raya, Eko Riadi serta dua komisioner Harmain Ibrohim dan Ngismatul Khairiyah, serta dihadiri Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tayibah.

Relawan demokrasi yang direkrut KPU ini melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari lima segmen pemilih strategis yakni pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok pinggiran.

Tujuan direkrutnya relawan demokrasi ini untuk meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasti pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, dan membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu.

Dalam arahannya Eko Riadi mengharapkan dengan direkrutnya relawan demokrasi ini mampu memulihkan tingkat partisipasi pemilih saat Pilkada serentak 27 Juni 2018. Eko menarget partisipasi pemilih bisa mencapai di atas 78 persen.

“Setiap pemilu selalu dibentuk relawan demokrasi agar partisipasi pemilih meningkat. Saat Pilgub, tingkat partisipasi pemilih di Kota Palangka Raya hanya 50 persen dan kita harapkan saat pemilihan walikota bisa meningkat menjadi 78 persen,” harapnya.

Anggota KPU Kota Palangka Raya, Harmain Ibrohim menambahkan program relawan demokrasi ini adalah gerakan sosial untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Program ini melibatkan peran masyarakat.

Relawan demokrasi ditempatkan sebagai pelopor dan menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten dan kota. Bentuk peran masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu secara optimal.

Harmain menjelaskan ke-25 relawan demokrasi bekerja selama lima bulan dan mulai aktif bekerja per 1 Februari 2018. Ke-25 relawan demokrasi ini dibagi tugas dalam lima kelompok. Setiap kelompok menyasar segmen masyarakat yang sudah ditentukan. (MC. Isen Mulang/engga)

Patung Pahlawan Nasional Tjilik Riwut Selesai Dibangun

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Proyek patung Tjilik Riwut telah selesai dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya di poros Jalan Tjilik Riwut atau Bundaran Besar.

Dengan dibuatnya patung Pahlawan Nasional asal Kalimantan Tengah ini menambah daftar icon Kota Cantik Palangka Raya. Setidaknya butuh waktu dua tahun untuk bisa merealisasikan pembuatan patung Tjilik Riwut ini.

Pada 2016, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palangka Raya baru mampu merealisasikan pendirian pondasi sebagai tempat berdirinya patung Tjilik Riwut.

Kemudian di 2017 baru dilanjutkan pembuatan patungnya. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, Norma Hikmah, Selasa (23/1-2018) untuk membuat patung tokoh pendiri Provinsi Kalimantan Tengah ini tidak mudah.

Sebab tidak semua orang bisa mendesain patung yang harus mirip dengan aslinya. Karena itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya harus mencari orang dari Pulau Jawa untuk mendesainnya.

Norma menuturkan di 2017 dinasnya mendapatkan dua paket pengerjaan dua patung selain Tjilik Riwut, yakni patung yang menggabarkan seorang muda-mudi Dayak Kalimantan Tengah.

Patung muda-mudi Dayak tersebut dibuat di kawasan Jalan Yos Sudarso atau depan TVRI Kalteng. Norma mengharapkan dengan dibuatnya dua patung tersebut dapat memberikan nilai tambah terhadap usaha pariwisata di Kota Palangka Raya. (MC. Isen Mulang/engga)

28 Lulusan Vokasi UI Telah Ditempatkan di Pemerintah Kota Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio memimpin rapat koordinasi penempatan lulusan vokasi Universitas Indonesia (UI), Selasa (23/1/2018).

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Peteng Karuhei II ini dihadiri oleh kepala satuan organisasi perangkat daerah (SODP), termasuk Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Rojikinnor.

Tujuan diadakannya rapat ini untuk membahas pendistribusian para lulusan UI ke SOPD sesuai disiplin ilmu yang mereka miliki. Totalnya ada 28 lulusan UI.

Mereka sebelumnya kuliah dibiayai oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dengan dana APBD, sehingga setelah lulus mereka wajib kembali ke daerah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Sahdin Hasan menjelaskan ke-28 lulusan tersebut tergabung dalam beberapa angkatan yang dimulai dari tahun 2011.

“Untuk angkatan pertama ada 20 orang. Dari jumlah ini ada yang keluar satu orang dan melanjutkan kuliah. Kemudian angkatan II tahun 2012 sebanyak 19 orang,” tuturnya.

Dari 19 orang tersebut juga ada yang berhenti. Kemudian angkatan III tahun 2013 masih ada dua orang yang belum lulus, sedangkan untuk angkatan 2014 sudah selesai semua.

Sahdin menuturkan dari 28 lulusan UI tersebut sebagian ditempatkan di DPKAD sebanyak tiga orang, sebagian di dinas pendidikan, setda, dan SOPD lain sesuai disiplin ilmu yang dimiliki.

Dalam kesempatan ini Sahdin juga menjelaskan sesuai perjanjian bagi anak yang berhenti maka harus mengembalikan uang beasiswa kepada Pemerintah Kota Palangka Raya.

Dia menambahkan penerima program beasiswa dari Pemerintah Kota Palangka Raya ini baru akan lulus semua pada 2023, khususnya dari program kesehatan baru akhir 2017 memasuki masa kuliah. (MC. Isen Mulang/engga)

DPRD Magetan Belajar Perda Koperasi dan UKM ke Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Anggota DPRD Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (23/1/2018).

Agenda studi banding DPRD Magetan ke Kota Cantik Palangka Raya dalam rangka belajar Peraturan Daerah tentang Koperasi dan Perda tentang Usaha Kecil Menengah (UKM).

Kedatangan rombongan DPRD Magetan ini diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya Ida Ayu Nia Anggraini beserta anggota dewan lain seperti Mukarramah dan Alfian Batnakanti.

Dalam pertemuan yang diadakan di ruang rapat komisi, para anggota dewan juga ditemani Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya Aratuni Djaban.

Selama sekitar dua jam lebih mengadakan dialog, anggota DPRD Magetan banyak memperoleh informasi tentang Palangka Raya, termasuk produk hukum daerah yang telah dibuat.

Hanya saja Perda tentang Koperasi dan Perda UKM lagi dipelajari belum dibuat oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, karena dua produk hukum daerah tersebut belum dianggap mendesak.

Menurut Alfian Batnakanti, saat ini Pemerintah Kota Palangka Raya baru membuat Perda tentang Pasar Modern, sedangkan Perda Koperasi dan Perda UKM belum dibuat.

Alfian menjelaskan urgensi dibuatnya Perda Pasar Modern lebih dahulu, karena di Palangka Raya mulai menjamur pasar modern, sehingga keberadaannya perlu diatur agar para pelaku usaha kecil tidak tergerus.

“Sesuai aturan pendirian toko modern telah diatur, misalnya minimal jaraknya 500 meter dari pasar, namun faktanya masih ada yang berdekatan dengan pasar,” ucapnya.

Sementara itu selain untuk belajar tentang dua Perda tersebut, kedatangan rombongan DPRD Magetan ini juga dalam rangka menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal program transmigrasi.

DPRD Magetan melihat wilayah Palangka Raya sangat luas, sehingga cocok untuk dikembangkan sebagai lokasi transmigrasi baru. Apalagi saat ini Palangka Raya sangat terkenal pasca dinominasikan sebagai kandidat calon Ibukota Pemerintahan Republik Indonesia. (MC. Isen Mulang/engga)

Kunjungan Pangdam XII/Tanjung Pura ke Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Achmad Supriyadi melakukan kunjungan kerja ke Kota Palangka Raya pada Senin (22/1/2018).

Pangdam yang datang dengan didampingi para asisten Kasdam XII/Tpr tiba di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya menggunakan pesawat Garuda. 

Kedatangannya disambut Danrem 102 Panju Panjung Kolonel Arm M Naudi Nurdika. Selain itu ada Forkopimda Kalteng, Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio, para Dansat jajaran Korem 102/Pjg, para Kasirem, Dan Ka Balak Ajun/Rem serta anggota Polri. 

Selanjutnya pangdam disambut prosesi adat Dayak berupa potong pantan dan tarian selamat datang bagi tamu kehormatan. Setelah prosesi adat usai, dilanjutkan rehat sejenak di ruang transit, kemudian menuju Hotel Aquarius Palangka Raya.

Kunjungan kerja ini merupakan yang pertama sejak Pangdam dilantik sepekan yang lalu tepatnya pada Senin (15/1/2018). 

Adapun agenda pokok Pangdam XII/Tpr beserta rombongan yakni memimpin pengamanan VVIP kunjungan wakil presiden beserta ibu dalam menghadiri undangan pernikahan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dengan Yulistra Ivo Azhari yang akan dilangsungkan 25 Januari 2018.

Selain agenda pokok tersebut, kunjungan itu sekaligus kunjungan kerja ke satuan jajaran Korem 102 Panju Panjung yang merupakan bagian dari Kodam XII Tanjung Pura. (MC. Isen Mulang/engga)

KPU Palangka Raya Kerja Larut Malam Untuk Verifikasi Dukungan Perseorangan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dalam beberapa hari ini seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya, termasuk para komisioner harus kerja sampai larut malam untuk memverifikasi administrasi dokumen dukungan dari bakal calon walikota dan calon wakil walikota dari jalur perseorangan atau independen.

Adapun dokumen yang diverifikasi adalah foto copy KTP yang diserahkan oleh bakal calon. Satu per satu foto copy KTP dicocokan dengan daftar nama yang tertera dalam rekapitulasi dukungan. Jika nama dan alamatnya tidak sesuai maka langsung dicoret.

Dengan demikian status dokumen dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Dalam verifikasi administrasi di tahap II ini ada 22.803 dukungan dari pasangan Yuliustry-Fathul Munir yang harus diverifikasi.

Kemudian untuk pasangan Dagut-Fitriadi Yusuf sebanyak 19.906 dukungan dan pasangan Rizky Mahendra Nihin-Daryana sebanyak berisikan 16.261 dukungan. Puluhan ribu dokumen dukungan ini menurut Ketua KPU Kota Palangka Raya, Eko Riadi harus sudah selesai, Senin (22/1/2018) pukul 24.00 WIB.

Kemudian tahap selanjutnya dokumen dukungan ketiga bakal calon tersebut akan di entry ke dalam sistem informasi politik (Sipol) KPU untuk mengetahui apakah dukungan mereka ganda dengan bakal calon lainnya.

Eko menambahkan tahap selanjutnya adalah akan dilakukan penelitian faktual tingkat kelurahan pada 30 Januari-5 Februari 2018, rapat pleno tingkat kecamatan 6-7 Februari 2018, dan rapat pleno tingkat Kota Palangka Raya 8-9 Februari 2018. (MC. Isen Mulang/engga)