Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Adakan Seminar Nasional Pengelolaan Lahan Gambut

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP) mengadakan Seminar Nasional Tahunan dan Kongres Komunitas Manajemen Hutan Indonesia (KOMHINDO) III, Jumat (3/11/2017). 
 
Seminar dengan tema pengolahan lahan gambut di Indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan ini berlangsung selama dua hari dan berakhir besok Sabtu (4/11/2017).
 
Dalam seminar ini dihadiri Rektor UMP DR Bulkani, Ketua Komhindo Udiansyah, Rektor Institut Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta Purwadi, para pejabat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya.
 
Dalam laporannya DR Bulkani mengatakan masalah pengolahan lahan sampai kapan pun tetap menarik untuk dibahas. Karena itu Pengolahan lahan juga membutuhkan perhatian dari semua pihak tidak terkecuali masyarakat.
 
“Misalnya sebuah daerah yang menjadi tempat pariwisata seperti Bali. Kenapa Bali sangat patuh dan peduli dengan kebersihan? karena mereka sadar dengan kebersihan. Itulah maka pariwisata akan lebih baik. Jadi kita berharap dengan kegiatan ini akan banyak lahir ide yang bisa menyelesaikan masalah hutan kita,” ungkapnya.
 
Adapun pesan dari hasil seminar dan kongres ini diharapkan akan terpilih orang-orang yang memang mempunyai amanah dan memimpin dengan hati.
 
Sementara itu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kota Palangka Raya, Barit Rayanto yang mewakili Walikota Palangka Raya Riban Satia sangat menyambut baik diadakannya seminar dan kongres tersebut.
 
Dia berharap ke depannya pihak universitas bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya Kota Palangka Raya dalam konteks kajian secara spesifik masalah gambut dan pengolahan hutan.
 
Barit menuturkan saat ini Badan Litban Kota Palangka Raya telah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk Univertas Muhammadiyah dalam hal kajian pariwisata.
 
“Jadi masih terkonsentrasi pada kajian pariwisata. Saat ini sedang berjalan. Kalau mengenai lahan gambut, belum. Saya juga sedang mencari terkait adanya Peraturan Dalam Negeri yang menyebutkan 1 persen dana APBD untuk penelitian,” ucapnya.
 
Dalam cara ini juga dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Rektor UMP DR Bulkani dengan Rektor Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, Purwadi. (*engga)

Jajaran Pemko Palangka Raya Ikuti Monev Bersama Tim KPK

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Riban Satia beserta seluruh kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) mengikuti pertemuan dengan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Peteng Karuhei II, Kamis (2/11/2017).
 
Pertemuan dalam rangka monitoring dan evaluasi (Monev) implementasi pemberantasan korupsi ini juga diikuti oleh pejabat SOPD setingkat sekretaris, kepala bidang, kepala seksi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
 
Sedangkan tim KPK dihadiri dari bidang pencegahan, Hery Nurudin dan Ramdhani. Dalam Monev ini tim KPK kembali menyampaikan pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan untuk mengingatkan agar para pejabat tidak melakukan korupsi.
 
Diakui tim KPK, masih adanya korupsi di negeri ini karena masih lemahnya sistem pengelolaan anggaran yang diberlakukan oleh setiap pemerintahan daerah. Karena itu tim KPK menyerankan pola penggelolaan anggaran harus dirubah.
 
Menurut tim KPK, setidaknya ada tiga metode untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Pertama, menerapkan sistem e-budgeting, e-plainning, dan semua perizinan harus dilakukan secara online. Kedua, pembangunan SDM aparatur sipil negara (ASN) harus berkualitas, jujur, dan memiliki kompetensi.
 
Ketiga, melestarikan budaya anti korupsi misalnya menciptakan budaya bersih, gotong royong, dan budaya inovasi. KPK punya alasan kenapa menyarankan penerapan sistem serba online, karena dibeberapa daerah yang sudah menerapkan e-budgeting, e-plaining, dan lainnya hampir tidak ada kasus tindak pidana korupsi.
 
Sebab KPK melihat dengan penerapan sistem serba online tersebut semua transaksi bisa terekam dan terlacak, termasuk satuan harga barang bisa diketahui sesuai harga pasar, sehingga tidak ada celah bagi pejabat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
 
“Kami melihat dengan diterapkannya sistem online tersebut banyak terjadi efisiensi terhadap pengadaan barang dan jasa. Jadi nanti tidak ada lagi program siluman, tapi terlebih dulu prosesnya harus melalui musrenbang,” kata tim KPK.
 
Dalam kesempatan ini tim KPK juga menyarankan pemerintah daerah segera membuat unit layanan pengadaan (ULP) secara permanen. Jika sudah permanen, maka pegawai ULP bisa fokus mulai dari perencanaan, pelaksanaan lelang, Monev, dan reporting, dan improvement-nya.
 
Mulai 2018, KPK juga tidak menghendaki lagi adanya kelompok kerja (pokja) disetiap SOPD terkait pengadaan barang dan jasa. Jika aturan tersebut dilanggar, maka KPK tidak segan akan melakukan tindakan terhadap pemerintah daerah yang melanggar. (*engga)

Tim LPPM UPR Paparkan Hasil Kajian Awal Pengelolaan Dampak Sosial Masyarakat Flamboyan Bawah

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kota Palangka Raya mengadakan seminar ‘Awal Kajian Pengelolaan Dampak Sosial Masyarakat di Wilayah Flamboyan Bawah, Kamis (2/11/2017).
 
Seminar ini terselenggara bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Palangka Raya. Seminar yang diadakan di aula Litbang Jalan Tjilik Riwut Km5,5 ini diikuti oleh semua dinas terkait.
 
Dalam paparan tim peneliti dari LPPM UPR yang terdiri dari DR Jhon Wardie, S.P, M.P, Prof DR Ir Yetrie Ludang, M.P, DR Ir Eka Nor Taufik, M.P, dan Tri Yuliana Eka Sintha, S.P, M.Sc ini tujuannya untuk mendapatkan koreksi dan masukan dari dinas terkait.
 
Dalam paparannya DR Jhon Wardie menjelaskan maksud dari kegiatan kajian ini untuk menyusun dokumen pengelolaan kawasan wisata. Sedangkan tujuannya untuk mengidentifikasi dampak sosial budaya dan ekonomi dari pembangunan kawasan wisata Flamboyan Bawah.
 
Dalam kajian ini juga akan diketahui persepsi masyarakat dalam pembangunan kawasan wisata Flamboyan Bawah dan menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan wisata Flamboyan Bawah dan sekitarnya.
 
Dijelaskan DR Jhon Wardie, adapun manfaat dari kajian ini adalah tersedianya rekomendasi untuk Pemerintah Kota Palangka Raya sehubungan dengan pengelolaan dampak sosial masyarakat dari pembangunan wisata Flamboyan Bawah.
 
Kemudian dampak dari kajian ini adalah terciptanya kawasan wisata Flamboyan Bawah dan sekitarnya yang CANTIK (terencana, aman, nyaman, tertib, indah, dan keterbukaan).
 
Sementara itu dalam melakukan kajian, Tim LPPM UPR mengggunakan metode descriptive yaitu pemecahan masalah intektual secara sistematis dari data yang diperoleh dan dikumpulkan untuk selanjutnya disusun, ditabulasi, dianalisisis dan dijelaskan secara kualitatif dan kuantitatif.
 
Dalam kajian ini Tim LPPM UPR membagi dalam dua lokasi. Pertama, lokasi utama adalah kawasan wisata Flamboyan Bawah. Kedua, lokasi pendukung meliputi kawasan Jembatan Kahayan, Tugu Soekarno, dan Pelabuhan Rambang.
 
Sedangkan responden yang dijadikan sumber adalah tokoh masyarakat, warga lokal, pengunjung wisatawan lokal maupun luar, pengelola objek wisata, dan pemerintah daerah. Kajian ini akan dilakukan selama empat bulan mulai September-Desember 2017. (*engga)

Fakultas Kedokteran UPR Lantik Dan Ambil Sumpah 8 Dokter

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (UPR) melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap delapan dokter baru, Kamis (2/11/2017).
 
Pelantikan dokter baru angkatan ke-5 ini dilakukan di aula Rahan UPR. Ke-8 dokter ini adalah dr Eka Maranatha Tambunan, dr M Noor Rahmansyah, dr Rugas Pribawa, dr Crista Lorensa, dr Irka Gibriela Mia, dr Devid Fernando, Krismeikesari, dan dr Riza Paramitha.
 
Acara pelantikan ini dihadiri oleh Staf Ahli Hardi Rampay mewakili Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Direktur RSUD Doris Sylvanus, para dokter senior, mahasiswa kedokteran, dan para keluarga dokter baru.
 
Proses pelantikan dan pengambilan sumpah ini dilakukan oleh Dekan Fakultas Kedokteran UPR DR dr Triawanti, MKes yang disaksikan oleh Rektor UPR. Sebelum disumpah, mereka juga disumpah sesuai agama dan profesi dokter.
 
Ke-8 dokter yang lulus ini lima diantaranya merupakan utusan dari pemerintah daerah dan tiga sisanya dari jalur mandiri. Yang utusan dari pemerintah daerah adalah dr Eka Maranatha Tambunan dari Kabupaten Katingan dan dr Rugas Pribawa dari Kabupaten Gunung Mas.
 
Kemudian dr Irka Gibriela Mia dari Kabupaten Gunung Mas, dr Krismeikesari, dari Kabupaten Lamandau, dan dr Riza Paramitha dari Kota Palangka Raya. Sedangkan yang dari jalur mandiri adalah dr M Noor Rahmansyah, dr Crista Lorensa, dan dr Devid Fernando.
 
Jika dilihat dari prestasi akademiknya, nilai yang diperoleh delapan dokter ini sangat memuaskan, karena rata-rata IPK yang didapat semuanya di atas 3. Dimana dr Eka Maranatha Tambunan mendapatkan IPK 3,22 dan dr M Noor Rahmansyah mendapatkan IPK 3,32.
 
Kemudian dr Rugas Pribawa mendapatkan IPK 3,26, dr Crista Lorensa mendapatkan IPK 3,36, dr Irka Gibriela Mia mendapatkan IPK 3,23, dr Devid Fernando mendapatkan IPK 3,42, dr Krismeikesari mendapatkan IPK 3,31, dan dr Riza Paramitha mendapatkan IPK 3,39. (*engga)

Tiga Operator Roda Tiga Pengangkut Sampah Dapat Reward Service Gratis

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Bidang Kebersihan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya melaunching pelayanan operator motor roda tiga angkutan sampah rumah tangga terpadu melalui penghargaan dan sanksi (Opa Gesit Sampah Menghargai), Rabu (1/11/2017).

Program yang digagas Kepala UPT Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Jekan Raya Wilayah I, Rendro Rismae Riady, ST MT ini secara simbolis dilaunching oleh Kabid Kebersihan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya, Mardian.

Launching Opa Gesit Sampah Menghargai ini sekaligus dirangkai dengan pemberian penghargaan atau reward kepada tiga operator pengangkut sampah yang berkinerja bagus. Reward yang diberikan berupa service motor roda tiga secara gratis.

Ke-3 operator tersebut adalah bapak Dewa Ketut Koneng, bapak Yusran, dan bapak Durut Stepanus. Diketahui, sebelum ketiga operator ini mendapatkan reward, terlebih dulu dilakukan penilaian oleh masyarakat melalui kuisioner yang dibagikan.

Dimana dalam penilaian yang dilakukan oleh warga tersebut akhirnya bapak Dewa Ketut Koneng mendapatkan juara I dengan total nilai 94. Kemudian juara II bapak Yusran dengan nilai 81, dan bapak Durut Stepanus juara III dengan nilai 74,5.

Rencananya, proyek perubahan dalam rangka memenuhi tugas belajar Diklatpim IV Rendro Rismaei Riady, ST, MT di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ini akan terus dilanjutkan dan diharapkan semua akan diberlakukan kepada semua operator.

Sementara itu dalam arahannya Kabid Kebersihan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya, Mardian mengharapkan dengan adanya Opa Gesit Sampah Menghargai ini bisa memacu semangat para operator untuk berlomba mendapatkan reward service gratis.

Dia berpesan bagi ketiga operator yang sudah mendapat reward ini jangan sampai kendor. Bila perlu terus ditingkatkan agar terus mendapatkan bonus service gratis. Sebab program ini telah dimasukan menjadi program rutin dinas. (*)

Pembangunan Gedung KAHMI-HMI Kalteng Habiskan Dana Rp1 Miliar Lebih

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pembangunan Gedung Sekretariat Bersama Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Menteng XXV yang baru saja diresmikan oleh Walikota Palangka Raya, Riban Satia menelan dana hingga mencapai Rp1 miliar lebih.

Butuh waktu bertahun-tahun untuk menuntaskan gedung HAMI yang saat ini terlihat mewah tersebut. Setidaknya butuh tiga tahap, sehingga proses pembangunannya baru kelar.

“Tahap pertama Rp200 juta. Kemudian tahap II Rp170 juta, dan tahap III Rp1 miliar lebih. Jadi total anggaran yang dibutuhkan sampai pembangunannya selesai itu mencapai Rp1 miliaran,” ungkap Ketua KAHMI Kalimantan Tengah, Ruslianyah.

Dia mengatakan anggaran sebesar itu semuanya berasal dari bantuan pemerrintah daerah. Rusliansyah menuturkan gedung sekretariat ini juga bisa digunakan untuk HMI Cabang Palangka Raya dan KAHMI Palangka Raya.

Kapasitas sekretariat bersama ini bisa menampung 150-200 orang. Dengan kapasitas ini maka mereka memiliki target minimal bisa mencetak 500 kader HMI dalam setahun.

“Sekarang sudah bisa difungsikan dan nanti malam sudah ada latihan kader (LK) 1. Pesertanya ada 70 orang dari komisariat HMI cabang,” jelasnya.

Sekretariat baru ini juga memudahkan para pengurus untuk mencetak kader bangsa yang handal. Dari sisi luas bangunan juga lebih strategis dibanding dengan tempat untuk mencetak kader yang dulunya dilakukan di kawasan pameran milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Temanggung Tilung XVI, Palangka Raya. (MC. Isen Mulang/engga)

Enam Kelompok E-Warong Dapat Bantuan Rp30 Juta Dari Kementerian Sosial

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tahun ini Kota Palangka Raya mendapatkan kuota enam buah E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) dari Kementerian Sosial.

Ke-6 E-Warong ini dibangun di wilayah Kelurahan Pahandut Seberang, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Menteng, Kelurahan Langkai, dan Kelurahan Palangka.

Secara resmi pengoperasian E-Warong ini diluncurkan oleh Walikota Palangka raya, Riban Satia di Jalan Cemara Labat, Kelurahan Pahandut Seberang, Rabu (1/10/2017).

Dalam acara launching ini juga dirangkai dengan penyerahan bantuan KUBE Jasa dan E-Warong dari Kementerian Sosial. Bantuan senilai Rp30 juta ini diserahkan secara simbolis oleh walikota 

Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Fauliansyah menjelaskan teknis penyaluran bantuan Rp30 juta per E-Warong ini dilakukan melalui transfer oleh Kementerian Sosial ke kelompok E-Warong.

Uang sebanyak ini menurutnya digunakan untuk membangun warung, membeli frezeer, pemasangan listrik, troly barang, timbangan digital, vacuum press plastik, rak, dan etalase, serta modal usaha untuk pembelian sembako.

Fauliansyah mengatakan teknis pembelanjaan dan penggunaan barang E-Warong didamping oleh seorang penyelia dan pendamping kelompok yang berasal dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Palangka Raya di bawah pengawasan dinas sosial kota dan provinsi.

Dalam operasionalnya, ke-6 E-Warong tersebut akan melayani kurang lebih 5.313 keluarga penerima manfaat. E-Warong akan melayani pembelian sembako murah yang disuplai oleh Bulog.

Di E-Warong ini pula melayani pembagian beras sejahtera, pengambilan dana PKH, dan lainnya. (MC. Isen Mulang/engga)

KPU Palangka Raya Laksanakan Tes Tertulis Calon PPK Dan PPS

/1 Comment/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya melaksanakan tes tertulis bagi calon panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS), Rabu (1/11/2017).

Tes tertulis ini dibagi dilima tempat. Yakni di kantor Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Bukit Batu, kecuali Kecamatan Rakumpit dilaksanakan di Kelurahan Pager.

Khusus Kecamatan Jekan Raya diikuti oleh 38 orang colon PPK dan 34 orang calon PPS. Tes tertulis ini dimulai pukul 09.00 WIB sampai selesai.

Rekrutmen calon PPK dan PPS ini dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Palangka Raya pada Pilkada serentak 2018.

Pelaksanaan tes tertulis ini langsung diawasi oleh semua komisioner KPU. Khusus di Kecamatan Jekan Raya dipantau oleh Ketua KPU Palangka Raya, Eko Riadi.

Sebelum dimulainya tes, terlebih dulu ketua KPU memberikan arahan kepada peserta. Arahan ini seputar teknis pelaksanaan tes dan sistem kerja yang akan dilaksanakan bagi yang diterima.

Pelaksanaan tes tertulis ini berjalan tenang dan lancar. Semua peserta sangat serius menjawab semua pertanyaan yang telah disediakan dalam lembar kertas. (MC. Isen Mulang/engga)

Launching Sistem Manajemen Aset Berbasis Android Dan QR Code Terintegrasi

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Palangka Raya melaunching sistem manajemen aset berbasis android dan QR code terintegrasi, Selasa (31/10/2017).

Launching sistem penelusuran aset yang dilakukan di Ruang Peteng Karuhei II ini dilakukan oleh Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio mewakili walikota.

Acara launching ini sekaligus dirangkai dengan sosialisasi yang diikuti oleh sebagian kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), kasubag aset, dan pengurus barang.

Dalam sosialisasi ini pihak BKPP Kota Palangka Raya menghadirkan nara sumber Bagus Winarno, dosen software dari salah satu perguruan tinggi di Kota Malang, Jawa Timur.

Diluncurkannya sistem canggih dalam penulusuran aset ini merupakan ide Kasubag Perencanaan Evaluasi Keuangan dan Aset pada BKPP Kota Palangka Raya, Stefanus Setio Utomo guna melengkapi tugas belajar Diklatpim IV di Samarinda, Kalimantan Timur.

Aplikasi penatausahaan barang milik daerah (BMD) berbasis android yang memanfaatkan kode QR yaitu kode matriks atau dua dimensi. QR merupakan akronim dari quick respons yang dimaksudkan agar isinya bisa diuraikan pada kecepatan tinggai.

Adapun manfaat sistem smart aset ini adalah penelusuran barang lebih cepat, mempermudah proses inventarisasi barang, menjadi bagian untuk mempertahankan opini WTP, meningkatkan penatausahaan dan tertibnya aset, serta meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan BMD.

Sementara itu dasar penerapan smart aset ini adalah Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan BMD yang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. (MC. Isen Mulang/engga)

Tiga Dirjen Monitoring Metrologi Legal Di Palangka Raya

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tiga pejabat direktur jenderal (Dirjen) dari Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) metrologi legal di Kota Palangka Raya, Selasa (31/10/2017).

Ketiga Dirjen ini dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Badan Kepegawaian Negara. Para Dirjen ini datang ke Palangka Raya untuk mengadakan rapat dengan beberapa pejabat.

Di antaranya dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah Katma F Dirun, Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban.

Rapat Monev yang dilaksanakan di Ruang Peteng Karuhei I ini juga dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak dan pejabat Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam rapat yang dipimpin Asisten II Setda Kota Palangka Raya, Rahmadi HN ini khusus membahas masalah pengalihan aset kemetrologian dari pemerintah provinsi ke kabupaten dan kota.

Sebab sesuai undang-undang, pengalihan aset metrologi legal paling lambat harus sudah diserahkan ke kabupaten dan kota per 31 Oktober 2016, namun faktanya hingga sampai saat ini belum diserahkan.

Rupanya dari 34 provinsi seluruh Indonesia masih ada 9 provinsi yang belum menyerahkan aset kemetrologian ke kabupaten dan kota, termasuk di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Padahal mulai tahun ini para aparatur sipil negara (ASN) yang sebelumnya berdinas di provinsi sudah dimutasi ke kabupaten dan kota, sedangkan khusus Palangka Raya ada 9 ANS dari provinsi yang sudah dimutasi.

Di sisi lain aset kemetrologian belum diserahkan, sehingga para ASN tidak bisa menjalankan tugasnya. Kondisi inilah yang oleh pemerintah pusat terus dimonitoring agar daerah segera mengimplementasikan peraturan perundang-undangan pasca ada perubahan nomenklatur.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Tengah, Katma F Dirun menyambut baik adanya pengalihan kewenangan bidang kemetrologian ini.

Sebab dengan dipindahkannya kewenangan ke kabupaten dan kota maka pelayanan publik dibidang tera ulang atau kalibrasi akan lebih dekat dengan masyarakat penerima manfaat.

Diakui hingga saat ini sudah ada 7 kabupaten, selain Kota Palangka Raya yang sudah mengajukan hibah aset kemetrologian, namun semua usulan ini masih tahap proses pertimbangan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (MC. Isen Mulang/engga)