MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tokoh Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, Sabran Ahmad meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang Pemindahan Ibukota Pemerintahan Republik Indonesia ke Kota Palangka Raya.

Permintaan ini disampaikan mantan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah di sela acara seminar nasional pemindahan ibukota pemerintahan RI yang digelar Pemerintah Kota Palangka Raya bekerja sama dengan Universitas Indenesia, Jumat (15/12/2017).

Menurut Sabran, jika Presiden Jokowi segera menerbitkan Kepres maka tidak akan menimbulkan polemik berkepanjangan. Dengan ditetapkannya Kalteng melalui Kepres, maka polemik perebutan wacana pemindahan ibukota pemerintahan RI sudah tidak ada lagi.

“Setelah dibuatkan Kepres, sehingga tidak ada persaingan antar suku, antar pulau, tidak ada istilah kalah menang, tapi kalau wacana ini ditunggangi politik sangat berat bisa terwujud, sehingga wacana ini harus hati-hati,” pesannya.

Setelah dibuat Kepres, menurutnya langkah yang harus dilakukan pemerintah pusat maupun daerah adalah melakukan penataan disemua bidang.

Dia juga tidak sependapat jika wacana pemindahan ibukota RI lebih banyak diadakan acara seremonial seperti seminar dan lain-lannya, namun langkah awal yang tidak bisa ditawar adalah segera ditetapkan melalui peraturan, baru langkah selanjutnya.

Sementara itu tokoh Dayak lainnya, Lukas Tingkes juga sependapat dengan Sabran Ahcmad. Dia juga menyarankan Presiden Jokowi segera mengambil keputusan politik untuk menerbitkan Perpres atau keputusan lain yang menetapkan Kalteng sebagai tempat pemindahan ibukota RI.

“Intinya masyarakat Kalimantan Tengah ingin mendapatkan kepastian, sebab sudah beberapa kali pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melakukan kajian, namun hasilnya belum juga menjadi kenyataan,” tutur mantan Walikota Palangka Raya ini.

Lukas Tingkes mendukung Presiden Jokowi yang telah mewacanakan pemindahan ibukota pemerintahan RI keluar dari Pulau Jawa. “Beliau orangnya pemberani. Keberanian beliau pasti akan didukung oleh masyarakat Kalteng,” tegasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Seluruh anggota Satpol PP Kota Palangka Raya siap membantu aparat kepolisian untuk mengamankan perayaan Natal 2017 dan tahun baru 2018. 

“Kita akan membantu kepolisian dalam rangka memberikan pengamanan baik di tempat ibadah  maupun rumah yang menggelar ibadah,” kata Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Baru I Sangkai, Kamis (14/12/2017). 

Sejauh ini Satpol PP telah melakukan patroli di gereja. Selain itu juga kebeberapa tempat objek vital guna mencegah terjadinya kenakalan remaja. 

Di sisi lain pihaknya juga telah menyebarkan intelijen untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). “Untuk razia di THM (tempat hiburan malam) sudah kita lakukan. Kalau nanti harus razia lagi ya tidak masalah,” ungkapnya. 

Sebenarnya razia merupakan opsi terakhir. Razia dilakukan bila ada indikasi terjadinya gangguan kamtibmas. Dalam gelar razia, dia juga menyebut petugas memiliki batasan. 

“Ruang gerak kami adalah Perda. Setiap gerak anggota juga ada perintah dari saya. Untuk digerakan, kalau ada laporan dari pihak RT baru kita tindaklanjuti,” tuturnya. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Pohon (BMN) digelar di SMAN 3 Palangka Raya, Kamis (14/12/2017) pagi. 

Acara yang diselenggarakan oleh BPDAS-HL Kahayan ini dihadiri aparatur sipil negara (ASN) Kota Palangka Raya maupun Provinsi Kalimantan Tengah, tidak terkecuali sejumlah siswa SMA. 

Dalam kegiatan ini juga diadakan penyerahan plakat ajakan menanam dan memelihara 25 pohon selama hidup dari Presiden Jokowi oleh Kepala Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Wilayah Kahayan, Suprianto Sukmo Sejati kepada Gubernur Kalteng Sugianto Sabran yang diwakili Asisten III Setda Bidang Administrasi Pemprov Kalteng, I Ketut Widhie Wirawan. 

Kemudian dilanjutkan penyerahan piagam penghargaan lomba menanam dan memelihara pohon Kalteng kepada pemenang. Berikut dilakukan penyerahan bibit secara simbolis oleh Ketut kepada perwakilan SMAN 3 Palangka Raya, SMAN 4 Palangka Raya, SMAN 1 Palangka Raya, SMA Kristen Palangka Raya, dan SMA 10 Palangka Raya.

Seusai penyerahan, para pejabat melakukan penanaman pohon di 70 lubang yang telah disiapkan. Di SMAN 3 ditanam sekitar 400 pohon berbagai jenis mulai jenis kayu hutan endemik Kalimantan hingga buah-buahan. 

Membacakan sambutan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Ketut Widhie mengatakan tema dalam kegiatan yakni “Kerja bersama memakmurkan rakyat lestarikan alam” mengandung arti bahwa pengelolaan hutan dan lahan tidak lepas dari keterlibatan semua pihak. 

“Kegiatan ini harus memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat serta terpeliharanya kelestarian alam,” katanya. Dia menuturkan penanaman ini telah diserukan Presiden Jokowi untuk menanam 25 pohon setiap orang selama hidup. 

“Kami mengajak mari menanam pohon untuk kepentingan bersama, anak cucu kita agar kelak mendapat lingkungan yang bersih dan sehat. Ini sungguh mulia dan semoga dapat ditularkan,” ungkapnya. 

Dia menambahkan saat ini pemerintah sedang menggalakan hutan serba guna. Dalam arti pohon yang ditanam tidak hanya akan menghasilkan kayu tapi juga hasil bukan kayu berupa buah-buahan dan lainnya. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wacana pemindahan ibukota pemerintahan Republik Indonesia ke Kota Palangka Raya mulai dikaji, Selasa (12/12/2017).

Bahkan tim pengkaji sudah turun ke Kota Cantik Palangka Raya berikut dilakukan kegiatan Focus group Discussion (FGD) antara Korlantas Polri dengan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Kalimantan Tengah. 

Kegiatan dalam rangka kajian rencana pemindahan ibukota pemerintahan ke Kalimantan Tengah ini berlangsung di aula Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah. 

Hadir pada kegiatan itu Ketua Tim Pengkaji sekaligus sebagai Kasubdit Audit dan Inspeksi Subdit Kamsel Korlantas Polri Kombes Supriyadi. Dalam FGD ini juga dihadiri Wadir Lantas Polda Kalteng AKBP Sukron, pejabat Kementerian Perhubungan, pejabat Dinas Pendapatan Kalimantan Tengah, pemerintah daerah. 

Selain itu hadir pula pejabat Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Palangka Raya, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palangka Raya, Biro Pusat Statistik, Bappeda Kota Palangka Raya, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.

Adapun target kajian dalam FGD ini adalah tersedianya konsep sistem transportasi cerdas berbasis TIK untuk peningkatan keselamatan dan keamanan pengguna transportasi. 

Selain itu tersedianya konsep sistem transportasi cerdas berbasis TIK untuk optimalisasi traffic transportasi guna menunjang kenyamanan berkendara.

Kemudian untuk memfasilitasi pengendara mendapatkan informasi yang lebih baik, lebih terkoordinasi dengan lingkungan sekitar serta dapat lebih cerdas memanfaatkan jaringan jalan.

Sedangkan data yang dibutuhkan untuk mewujudkan wacana pemindahan ibukota RI ke Kalimantan Tengah ini harus didukung tersedianya jaringan listrik di jalan-jalan antar kabupaten/kota, distribusi jaringan telekomunikasi, jaringan wifi, jaringan CCTV, informasi data center milik pemerintah daerah atau BUMN/BUMD, dan informasi aplikasi e-Government milik pemerintah daerah.

Kombes Supriyadi menyebut saat ini ada tiga provinsi di Kalimantan yang akan dikaji oleh tim mengenai kelayakan untuk menjadi ibukota pemerintahan RI. Selain Kalimantan Tengah juga Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

“Sedangkan di Kalteng ada tiga daerah yang akan dikaji. Yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Kapuas,” kata Supriyadi. 

Dia menuturkan pengkajian meliputi hal-hal yang menjadi tolak ukur suatu daerah terpilih menjadi kota yang layak. Salah satunya jaringan transportasi, kondisi struktur tanah, dan masyarakat. 

“Semua akan kita kaji. Kemudian hasil pengkajian ini kita berikan ke pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan apakah Kalteng layak tidak sebagai ibukota pemerintahan,” ungkapnya. 

Apakah Palangka Raya bisa dipastikan layak menjadi ibukota pemerintahan RI? Dia menjawab semua masih dalam pengkajian. Di sisi lain dia juga menyarankan pemerintah daerah agar mempersiapkan wilayahnya supaya memenuhi syarat. 

“Lahan yang disiapkan pemerintah daerah juga harus memenuhi kriteria kelayakan,” pungkasnya. Selesai kegiatan itu, tim pengkaji langsung berangkat menuju Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas untuk melakukan kajian serupa. Berikutnya baru ke Kabupaten Kapuas. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sejenak kepala tertunduk penuh penghayatan mewarnai kegiatan pembekalan dan pelatihan singkat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang diadakan di aula Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya, Selasa (12/12/2017).

Perintah ini langsung dari Kasubdit Sarana Prasarana dan Informasi Kebakaran Ditjen BAK Kemendagri, Evan Nur Setya Hadi sesaat sebelum memberikan sambutan. Evan meminta untuk mengenang sekaligus mengirim doa kepada almarhum Wawan Berlison.

“Beliau adalah salah satu tokoh Damkar nasional sebagaimana apa yang disampaikan bapak Anwar Sanusi U Gayo. Mari kita menunduk sejenak mendoakan beliau,” ajaknya.

Dia menuturkan kekokohan almarhum, dedikasi, loyalitas dan pemahaman menjadi sumber inspirasi bagi penerusnya. “Kami menyampaikan turut berbela sungkawa. Semoga arwah beliau mendapat tempat yang layak di sisiNya dan keluarga yang ditinggalkan mendapat kesabaran,” ungkapnya.

Dia juga menyampaikan bahwa Wawan Berlison merupakan pengurus Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia yang telah dikukuhkan Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu dia menyebut bahwa prestasi almarhum sampai di tingkat nasional.

Sementara itu Staf Ahli Walikota Palangka Raya, Supriyanto juga menyampaikan duka atas meninggalnya bapak Damkar tersebut. “Memang kalau mendengar ada masyarakat menyebut nama beliau yang tersebar adalah Damkar dan pembina Pramuka. Dua itu yang melekat mewarnai sosok almarhum,” katanya.

Supriyanto menambahkan kegiatan tersebut harus diikuti dengan serius dengan harapan bisa memunculkan sosok yang mampu menggantikan almarhum. (MC. Isen Mulang/engga)