Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Palangka Raya Dikaji

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wacana pemindahan ibukota pemerintahan Republik Indonesia ke Kota Palangka Raya mulai dikaji, Selasa (12/12/2017).

Bahkan tim pengkaji sudah turun ke Kota Cantik Palangka Raya berikut dilakukan kegiatan Focus group Discussion (FGD) antara Korlantas Polri dengan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Kalimantan Tengah. 

Kegiatan dalam rangka kajian rencana pemindahan ibukota pemerintahan ke Kalimantan Tengah ini berlangsung di aula Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah. 

Hadir pada kegiatan itu Ketua Tim Pengkaji sekaligus sebagai Kasubdit Audit dan Inspeksi Subdit Kamsel Korlantas Polri Kombes Supriyadi. Dalam FGD ini juga dihadiri Wadir Lantas Polda Kalteng AKBP Sukron, pejabat Kementerian Perhubungan, pejabat Dinas Pendapatan Kalimantan Tengah, pemerintah daerah. 

Selain itu hadir pula pejabat Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Palangka Raya, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palangka Raya, Biro Pusat Statistik, Bappeda Kota Palangka Raya, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.

Adapun target kajian dalam FGD ini adalah tersedianya konsep sistem transportasi cerdas berbasis TIK untuk peningkatan keselamatan dan keamanan pengguna transportasi. 

Selain itu tersedianya konsep sistem transportasi cerdas berbasis TIK untuk optimalisasi traffic transportasi guna menunjang kenyamanan berkendara.

Kemudian untuk memfasilitasi pengendara mendapatkan informasi yang lebih baik, lebih terkoordinasi dengan lingkungan sekitar serta dapat lebih cerdas memanfaatkan jaringan jalan.

Sedangkan data yang dibutuhkan untuk mewujudkan wacana pemindahan ibukota RI ke Kalimantan Tengah ini harus didukung tersedianya jaringan listrik di jalan-jalan antar kabupaten/kota, distribusi jaringan telekomunikasi, jaringan wifi, jaringan CCTV, informasi data center milik pemerintah daerah atau BUMN/BUMD, dan informasi aplikasi e-Government milik pemerintah daerah.

Kombes Supriyadi menyebut saat ini ada tiga provinsi di Kalimantan yang akan dikaji oleh tim mengenai kelayakan untuk menjadi ibukota pemerintahan RI. Selain Kalimantan Tengah juga Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

“Sedangkan di Kalteng ada tiga daerah yang akan dikaji. Yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Kapuas,” kata Supriyadi. 

Dia menuturkan pengkajian meliputi hal-hal yang menjadi tolak ukur suatu daerah terpilih menjadi kota yang layak. Salah satunya jaringan transportasi, kondisi struktur tanah, dan masyarakat. 

“Semua akan kita kaji. Kemudian hasil pengkajian ini kita berikan ke pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan apakah Kalteng layak tidak sebagai ibukota pemerintahan,” ungkapnya. 

Apakah Palangka Raya bisa dipastikan layak menjadi ibukota pemerintahan RI? Dia menjawab semua masih dalam pengkajian. Di sisi lain dia juga menyarankan pemerintah daerah agar mempersiapkan wilayahnya supaya memenuhi syarat. 

“Lahan yang disiapkan pemerintah daerah juga harus memenuhi kriteria kelayakan,” pungkasnya. Selesai kegiatan itu, tim pengkaji langsung berangkat menuju Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas untuk melakukan kajian serupa. Berikutnya baru ke Kabupaten Kapuas. (MC. Isen Mulang/engga)