MEDIA CENTER,Palangka Raya- Sebagai upaya membangun sinergitas serta kooordinasi yang baik dengan jajaran Forkopinda, maka Pemerintah Kota (Pemko)  Palangka Raya memprogramkan rumah layak huni bagi para jaksa yang bertugas di kota Palangka Raya.

“Rapat koordinasi terkait program perumahan layak huni yang nantinya diperuntukan bagi para jaksa, dipimpin oleh Sekda Kota Palangka Raya, Rojikinnor. 

Nanti kita tunggu hasil rapat,”ungkap Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio, usai menghadiri rapat koordinasi (Rakor) pencegahan, penanggulangan karhutla se-Kalteng, Selasa (12/3/2018), di Swiss Bel Hotel Danum Palangka Raya.

Menurut Mofit, akan banyak hal penting terkait dengan rencana pelaksaan program perumahan layak huni tersebut. Misalnya persiapan berkaitan dengan  penyediaan tanah, keringanan pajak.

Selanjutnya bagaimana mapping atau lokasi yang memungkinkan, kebutuhan luas diperlukan dan lain sebagainya. “Jadi semuanya memerlukan kesiapan, setidaknya lokasi yang memiliki siensi, begitu pula lahan yang digunakan benar-benar layak atau malah mengakibatkan biaya yang tinggi dikemudian hari.”

Bagi Mofit, program penyediaan perumahan bagi para jaksa ini adalah merespon atas usulan dari pihak Kejaksaan yang diminta oleh persatuan para jaksa.
“Jadi saya pikir semua usulan harus diaprersiasi, termasuk merespon usulan penyediaan perumahan bagi para jaksa,”tuturnya.

Kedepan tambah Mofit, apabila program penyediaan rumah layak huni tersebut dapat terlaksana, maka selanjutnya proses peruntukan  apakah melalui MoU ataupun melalui hibah, semuanya akan dilandasi melalui regulasi-regulasi dari perkembangan program nanti.

“yang pasti pemko ingin mengetahui jumlah keperluan lahan  berapa hektar yang dibutuhkan. Tentu semuanya harus dikoordinasikan, baik dengan pihak pelaksana maupun pihak Kejaksaan,”sebutnya dengan singkat. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Angggota Komisi X DPR RI Hang Ali Syahputra melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 1 Palangka Raya, Senin (12/3/2018).

Dalam kunjungan kerja perorangan ini Hang Ali membawa oleh-oleh untuk para anak-anak sekolah disabilitas. Oleh-oleh tersebut berupa biskuit gratis.

Mengetahui kedatangan Hang Ali membawa biskuit, para anak-anak SLBN, khususnya yang sudah SMA ikut membawakan kotak dus yang isinya biskuit tersebut ke dalam ruang kelas.

Hang Ali mengatakan pembagian biskuit gratis ini biasanya dilakukan ke Posyandu-Posyandu, namun kali ini diberikan langsung kepada anak didik saat berkunjung ke sekolah.

Anggota wakil rakyat dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah ini berharap dengan adanya pemberian biskuit gratis ini bisa membantu memperbaiki gizi para anak-anak sekolah.

“Program pemberian biskuit gratis ini sudah dimulai sejak 2014. Beliau ini anggota DPR RI yang membidangi kesehatan. Jadi beliau sangat peduli dengan kesehatan anak-anak,” ucap Ali, Staf Ahli Hang Ali Syahputra.

Sementara itu Kepala SLBN 1 Palangka Raya, Jambi D Nudin mengucapkan terima kasih kepada Hang Ali Syahputra yang berkenan berkunjung ke sekolahnya sambil membagikan biskuit gratis.

Dia berharap program seperti ini bisa berlanjut di bulan atau tahun berikutnya, karena sangat bermanfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak didiknya.

Ungkapan terima kasih juga disampaikan Kepala SLBN 2 Palangka Raya, Jarmo, SPd. Dia mengatakan pemberian makanan ringan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya- Dinas  Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi program perindustrian dan perdagangan se- kalimantan tengah 2018, Senin (12/3), di Ballroom Aquarius Hotel.

Acara ini dihadiri Plt. Sekda Provinsi Kalteng, Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Kepala Dinas Perdagangan dan Peridustrian (Disperindag) Provinsi Kalteng, H. Katma F Dirun, serta kepala Disperindag se kabupaten/kota se-Kalteng.

Rakor ini juga mengundang narsumber dari Sesditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Syailendra dan Kasubbag Program Ditjen IKM Kementerian Perindustrian RI, Edi Suhendra.

Adapun tema rapat koordinasi tersebut yakni sinkronisasi kebijakan program kegiatan pemerintah kabupaten/kota dibidang perindustrian perdagangan  Se- Kalimantan Tengah menuju “Kalteng Berkah”.

Disela pembukaan rakor, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalteng, HM Katma F. Dirun, menyampaikan bahwa setiap tahunnya agenda rakor terasebut diselenggarakan setelah Disperindag provinsi mengikuti rapat kerja perdagangan se- Indonesia.

“Selain itu, untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan program dalam bidang perindustrian dan perdagangan di Kalimantan Tengah. Kita berharap rakor ini dapat melahirkan gagasan baru khususnya bagi kita semua dalam menuju Kalteng Berkah,”kata Katma.

Sementara itu, Plt Sekda Provinsi Kalteng, Fahrizal Fitri menyampaikan, dengan adanya rakor tersebut, maka  Pemerintah Provinsi Kalteng dan pemerintah kabupaten/kota dapat berperan serta dalam memajukan bidang perindustrian dan perdagangan khususnya di Kalteng.

Menurutnya, dalam kegiatan rakor ini membahas isu-isu strategis dan program tahun 2018 di bidang perdagangan dan perindustrian antara lain, langkah strategis menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok dan bahan penting. 

Selain itu juga perlu dibahas revitalisasi pasar rakyat,  penguatan dan singkronisasi data industri (IKM), singkronisasi data ekspor impor,  penyampaian rencana pembangunan industri kabupaten/kota (RPIK), pembangunan sentra IKM di kabupaten/kota melalui dana DAK  serta pengembangan perwilayahan industry.

“Saya juga mengharapkan agar peserta dapat pro aktif dalam mengikuti Rakor ini sehingga dapat memunculkan ide dan gagasan yang dapat diaplikasikan dalam program bidang perdagangan dan perindustrian,”ucap Fahrizal.

Selain itu,  tambah dia,  pihaknya mengharapkan peran pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama mendorong pembangunan di bidang  perindustrian dan perdagangan  di Kalteng melalui program kegiatan yang sejalan dengan program pemerintah pusat. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya- Setidaknya terhitung selama enam bulan kedepan, tidak akan ada proyek perbaikan infrastruktur jalan di Kota Palangka Raya. Baik itu jalan dipermukiman penduduk, maupun jalan di dalam kota.

Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama yang berdampak terhadap perbaikan jalan-jalan tersebut. 
“Memang disadari banyak titik-titik jalan di Kota Palangka Raya, terutama pada kawasan jalan di dalam kota yang mengalami kerusakan. Baik ringan, sedang hingga berat. 

Hanya saja mengingat anggaran yang tidak tersedia, maka perbaikan infrastruktur jalan itu  tidak tersentuh,”ungkap Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  (PUPR) Kota Palangka Raya, Eko Subandriyo, Jumat (9/3/2018).

Menurut Eko, alokasi untuk dana perbaikan jalan terutama  pada bagian  unit pemeliharaan rutin (UPR), direncanakan baru bisa dicairkan  pada anggaran perubahan tahun ini.
“Nah, dengan begitu bisa diartikan selama enam bulan tidak ada perbaikan infrastruktur jalan di Kota Palangka Raya,”jelasnya lagi.

Harus diakui lanjut Eko untuk melakukan perbaikan jalan-jalan yang ada di Kota  Palangka Raya ini membutuhkan anggaran cukup besar. Hal itu terlihat berdasarkan banyaknya titik-titik jalan yang mengalami kerusakan. Kalaupun nantinya ketika anggaran diperubahan bisa dicairkan, maka anggaran perbaikan jalan itupun mau tidak mau didasarkan pada skala prioritas.

Pihak PUPR sendiri sambung Eko, telah memetakan dan mengidentifikasi sejumlah titik atau wilayah yang menjadi fokus penanganan untuk dilakukannya perbaikan infrastruktur jalan. Hasil identifikasi tersebut jumlahnya  mencapai ratusan titik jalan yang perlu diperbaiki.

“Namun semuanya harus dipilah, mana yang sifatnya mendesak dengan  melihat kriteria kerusakan jalannya. Contohnya sejumlah jalan di Kelurahan Panarung, Kelurahan Bukit Tunggal, Kelurahan Palangka, dan komplek Jalan Mahir Mahar Km 8, tampaknya lebih mendesak dilakukan perbaikan,”terangnya.

Dilanjutkan Eko, sebagai upaya mempercepat perbaikan jalan-jalan itu, maka pihaknya ingin meminta agar dana UPR setidaknya dapat  mendahului dari anggaran perubahan. 
“Ya, paling tidak kami bersurat dahulu kepada kepala daerah yakni pak wali kota dengan dasar jalan-jalan tersebut mendesak untuk dilakukan perbaikan,”imbuhnya.

Ditambahkan Eko, selain mengidentifikasi titik-titik infrastruktur jalan yang rusak, pihaknya selama ini juga mengidentifikasi drainase dan jembatan yang nantinya perlu dilakukan perbaikan juga.

“Anggaran untuk perbaikan infrastruktur  jalan, drainase dan jembatan yang ditangani pihak UPR setidaknya mencapai  Rp.3-4 miliar. Kita berharap anggarannya dapat cepat terealisasi dan secepatnya pula dilakukan perbaikan,”tutupnya. (Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Lagi-lagi Kota Palangka Raya menjadi tujuan studi banding bagi pejabat dari luar Kalimantan. Kali ini giliran anggota DPRD Toli Toli yang berkunjung ke Kota Cantik.

Kedatangan rombongan anggota dewan dari Pulau Sulawesi ini dalam rangka belajar Peraturan Daerah (Perda) tentang Sarang Burung Walet ke DPRD Kota Palangka Raya.

Dipilihnya Palangka Raya sebagai tujuan kaji banding karena telah memiliki Perda Walet dan dianggap memberikan kontribusi terhadap penerimaan asli daerah (PAD).

Dalam pertemuan yang dipimpin Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Subandi ini para anggota DPRD Toli Toli banyak mendapat informasi mengenai Perda Sarang Burung Walet.

Dalam penjelasannya Subandi mengatakan saat ini di Palangka Raya ada ratusan bangunan sarang burung walet, namun yang sudah memberikan PAD bagi daerah sekitar 100-an unit.

Tarif pajak yang dipungut 10 persen dari penjualan sarang walet. Selain memberikan PAD kepada daerah, pemilik sarang burung walet di Palangka Raya juga memberi hasil panen kepada masyarakat sekitar.

“Dengan cara seperti itulah kenapa bangunan sarang burung walet di Palangka Raya menjamur, karena pemilik bangunan juga peduli dengan warga sekitar, sehingga mudah mendirikan bangunan walet,” timpal Staf Ahli DPRD Kota Palangka Raya, Saubari Kusmiran.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Kota Palangka Raya, Ikhwansyah menjelaskan secara aturan bangunan sarang burung walet itu ada dua, yakni sarang burung yang dibangun oleh masyarakat dan sarang burung yang ada di hutan.

Dijelaskan jika sarang burung walet yang dibangun oleh masyarakat, maka yang memberikan izin adalah pemerintah daerah, sedangkan burung walet yang di hutan, maka yang memberikan izin adalah Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). (MC. Isen Mulang/engga)