Dapat WTP DPRD Palangka Raya Tetap Bentuk Pansus Tindaklanjuti LHP BPK

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tahun ini Pemerintah Kota Palangka Raya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kedua kalinya atas laporan pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2017.

Meski LHP-nya dinyatakan clear and clean, tetapi bukan berarti menjadikan eksekutif besar hati. Sebab lembaga dewan tetap akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti LHP BPK guna memberikan rekomendasi.

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto mengatakan meski LHP pemko Palangka Raya mendapatkan opini WTP, namun bukan berarti BPK tidak memberikan rekomendasi. Penilaian BPK pasti ada untuk ditindaklanjuti oleh eksekutif.

Sigit berharap dengan dibentuknya Pansus ini guna memastikan apakah kinerja pemerintah kota Palangka Raya baik luar dalam. Dia tidak ingin opini luar baik, namun dalamnya buruk.

Karena itulah untuk mengetahui kondisi luar dan dalam LHP itu memang benar-benar baik maka perlu dibentuk Pansus guna mengoreksi semua kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh eksekutif.

“Dapat WTP tetapi kinerjanya buruk untuk apa. Misalnya pelayanan publiknya tidak bagus untuk apa diberi WTP. Berarti luarnya saja, sedangkan dalamnya tidak. Jadi tetap akan kami bahas melalui Pansus,” tutur Sigit, Kamis (31/5/2018).

Sigit mengatakan sesuai undang-undang, 60 hari sejak LHP diserahkan BPK kepada pemerintah daerah, maka lembaga legislatif harus menindaklanjuti meskipun dapat WTP.

“Masalah nanti dilaksanakan atau tidak rekomendasi DPRD oleh eksekutif yang penting legislatif sudah menjalankan perintah undang-undang,” tandasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Panggung Suara Kebangsaan Sebagai Sarana Penguatan Keberagaman

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Panggung suara kebangsaan yang digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palangka Raya, terus dioptimalkan pelaksanaannya sejak dilaunching akhir tahun 2017 yang lalu.

Pelaksanaan panggung suara kebangsaan, selain mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, program itu juga tidak luput dari perhatian banyak pihak, termasuk dari mantan Walikota Palangka Raya Nahson Taway.
“Pelaksanaan panggung suara kebangsaan dapat menjadi sarana efektif dalam hal penguatan keberagaman. 

Saya mengapresiasi kegiatan ini,”ungkap Nahson Taway, disela-sela menghadiri kegiatan panggung suara kebangsaan yang digelar di Tugu Soekarno Palangka Raya, Sabtu sore (21/4/2018).

Bagi Nahson, apapun bentuk program kegiatan yang dapat menjadi wadah pemersatu anak bangsa, harus terus didukung dan dilaksanakan berkelanjutan.
“Jadikan kegiatan ini sebagai wadah untuk mengekspresikan banyak hal, namun terpenting tetap dibingkai dalam semangat persatuan dan kebhinekaan,” pintanya.

Adapun dalam pelaksanaan panggung suara kebangsaan yang digelar pada Sabtu sore itu, meski ditandai dengan hujan yang turun dengan lebat, namun tidak menyurutkan bagi warga maupun kalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa serta sangar-sanggar seni  untuk memanfaatkan pelaksanaan panggung suara kebangsaan, dengan mengisi kegiatan antara lain senam bersama dan persembahan lagu-lagu kebangsaan maupun tari-tarian lintas etnik.

Seperti tarian 4 etnis dari Sulawesi yakni Bugis, Makassar, Toraja dan Mamasa ditambah dengan lagu daerah yang dibawakan ikatan wanita Sulawesi Selatan, terlihat tampil memukau di atas panggung suara kebangsaan. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Palangka Raya Akan Poles Tiga Objek Wisata

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tahun ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya akan memoles tiga objek wisata yakni objek wisata air hitam Kereng Bangkirai, Sei Gohong, dan Flamboyan Bawah.

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Kota Palangka Raya, Norma Hikmah untuk Kereng Bangkirai yang dipoles adalah akan dibuatkan tempat ber-selfie ria bagi pengunjung. Nantinya pengunjung bisa foto-foto dengan latar air hitam.

Dipilihnya Kereng Bangkirai menjadi salah satu prioritas penataan kawasan wisata karena objek wisata ini memiliki daya tarik bagi wisatawan, selain memiliki sumber daya air hitam yang tidak dimiliki daerah lain.

Selain itu Kereng Bangkirai menurut Norma Hikmah juga memiliki wisata alam karena daerahnya berbatasan dengan Taman Nasional Sebangau. Karena itu kawasan Kereng Bangkirai yang merupakan pintu gerbang masuk bagi wisatawan harus terus dibenahi.

Kemudian untuk objek wisata Sei Gohong juga akan dibuatkan gazebo. Di Sei Gohong ini menurut Norma Hikmah merupakan proyek lanjutan 2017. “Tahun lalu kita dapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) untuk Sei Gohong,” ucap Norma, Selasa (30/1/2018).

Begitu pula dengan objek wisata Flamboyan Bawah juga akan dibuatkan gazebo dan pembuatan pagar. Selama ini para pengunjung tidak bisa bersantai menikmati panorama Sungai Kahayan, karena di lokasi wisata bantaran sungai ini belum disediakan tempat duduk. 

Norma mengharapkan dengan terus dibenahinya fasilitas objek wisata ini bisa meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan. Namun upayanya tersebut tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) lainnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Resmikan Enam Taman Di Kota Palangka Raya

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya Riban Satia meresmikan enam taman yang ada di dalam kota Palangka Raya yang selesai tahun 2017, Senin (5/2/2018) pagi.

Ke-6 taman yang diresmikan itu adalah Taman Pasuk Kemeloh, Taman Bawi Kuwu, Taman Tunggal Sangumang, Taman Riwut Papan Taliwu, Taman Lewun Sangumang, dan Taman Lansia. 

Peresmian 6 taman aktif ini dipusatkan di Taman Tunggal Sangumang yang sekaligus dijadikan sebagai pusat kuliner yang merupakan relokasi dari Yos Sudarso dekat Bundaran Besar.

Acara peresmian 6 taman ini juga dihadiri Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio, mantan Walikota Palangka Raya Nahson Taway, kapolres, anggota DPRD, dan kepala SOPD.

Dalam sambutannya Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya, Rawang mengatakan dengan tuntasnya pembuatan enam taman atau ruang terbuka hijau (RTH) ini maka secara otomatis mengurangi daerah yang sebelumnya tidak tertata menjadi rapi dan asri.

Namun untuk mewujudkan RTH yang memadai tersebut menurut Rawang butuh kerja keras dan waktu yang cukup lama. Pembuatan taman dibeberapa wilayah Palangka Raya telah dimulai sejak 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017.

Hasilnya, hingga 2018 ini sudah ada 51 taman aktif (RTH) maupun yang tidak aktif (taman trotoar). Rawang mengatakan khusus taman yang aktif diberikan nama sesuai kearifan lokal.

Diketahui, ke-6 taman yang baru diresmikan walikota ini untuk Taman Tunggal Sangumang terletak di Jalan Yos Sudarso ujung dan Taman Pasuk Kameloh di Jalan S Parman.

Kemudian Taman Bawi Kuwu di Jalan Garuda, Taman Lewu Sangumang di Yos Sudarso depan TVRI, Taman Lansia dekat Kantor Kelurahan Palangka, dan Taman Riwut Papan Taliwu di Jalan Seth Adji. 

Namun dari enam taman yang diresmikan tersebut yang dimanfaatkan untuk berjualan bagi pedagang kaki lima (PKL) hanya di Taman Tunggal Sangumang, karena di Jalan Yos Sudarso ujung ini memang dijadikan sebagai kawasan pusat kuliner. (MC. Isen Mulang/engga)

Penyusunan Renstra Jangan Bersifat Seremoni Belaka

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya Fairid Naparin meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup pemerintah kota (pemko), untuk dapat menyusun rencana strategis (renstra) pada program instansinya harus sejalan dengan tujuan visi misi wali kota dan wakil wali kota.

Penegasan itu disampaikan Walikota Fairid pada forum perangkat daerah (FPD) penyusunan renstra tahun 2018-2023, di Aula Peteng Karuhei (PK) II kantor Walikota Palangka Raya, Rabu (16/1/2019).

Dikatakan forum penyusunan renstra tersebut memiliki peran untuk melakukan sinkronisasi dan sinergitas dalam RPJMD kedepan.

“Rencana strategis dari semua OPD sangat diperlukan sebagai prioritas program. Terutama keberhasilan dalam menjalankan visi dan misi yang ditetapkan untuk lima tahun kedepan,” tegasnya.

Kata Fairid, melalui forum ini menjadi landasan di dalam memberikan masukan sekaligus penajaman renstra untuk diwujudkan dalam pelaksanaan program OPD.

“Kita menyadari penyusunan renstra ini bukan pekerjaan  mudah, dan tidak bisa dikerjakan satu atau dua orang saja melainkan perlu sinergi dalam prosesnya, terutama dalam melihat rasionalisasi anggaran yang ada, “terangnya lagi. 

Fairid pun menekankan, hendaknya dalam penyusunan renstra nantinya harus menyesuaikan dengan program prioritas pembangunan, yakni dengan sembilan prioritas dari visi dan misi yang ada. 

“Ada sembilan koridor dalam visi misi pemerintah kota saat ini, yang harus dijalankan dalam penyusunan renstra setiap OPD dan ini disesuaikan dengan RPJMD,” tekannya. 

Wali kota yang masih berusia muda ini pun mengingatkan, agar dalam setiap penyusunan program-program harus berdampak pada harapan serta kesejahteraan masyarakat. 

“Program jangan hanya sebatas seremonial, namun harus ada penekanan yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung, “tutupnya.

Adapun dalam forum tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Palangka Raya, Hj Umi Masikah,  para asisten dan staf ahli Setda Kota Palangka Raya maupun jajaran kepala/badan OPD lingkup Pemko Palangka Raya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Sanksi Tegas ASN Terlibat Politik Praktis Dalam Pemilu

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Suhu perpolitikan menjelang pemilu 2019 di negara ini mulai terasa, hal itu bukanlah tanpa sebab, karena saat ini memang sedang berjalannya tahun politik. 

Sejalan dengan itu, maka yang menjadi perhatian khusus saat ini adalah aparatur sipil negara (ASN), dimana diingatkan kewajibannya untuk tetap taat menjaga sikap netralitas.

Seperti yang disampaikan Inspektur Kota Palangka Raya Alman Pakpahan, yang mengingatkan ASN agar patuh terhadap Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang memuat salah satu prinsif dasar dalam penyelenggaraan manajemen ASN adalah, netralitas tidak terjebak dalam politik praktis.

“Hal ini diperkuat pasal 9 ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, yang menyatakan bahwa setiap ASN harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik,”ungkap Alman, Senin (22/10/2018).

Kata Alman, pemerintah tidak akan sungkan-sungkan memberikan sanksi tegas  manakala kedapatan ada ASN yang masuk tim kampanye atau tim sukses, juru kampanye atau termasuk meminjamkan fasilitas negara seperti mobil atau kendaraan dinas pada kegiatan perpolitikan.

“Ya, termasuk memberikan bantuan atau dukungan dana. Itu semua berat sanksinya. Jadi, jangan coba-coba,” tegasnya.

Tidak bisa dipungkiri ucap Alman,  setiap kali pelaksanan pesta demokrasi, baik pilkada ataupun pemilu, maka ASN selalu mendapat perhatian dan perbincangan banyak pihak. Hal itu tentu bukanlah tanpa alasan, sebab tidak sedikit banyak kasus ASN yang terciduk ikut-ikutan dalam kegiatan politik praktis.

“Intinya, mari kita taati  aturan dan larangan dari pemerintah. ASN harus kuat dalam menjaga independensinya. Toh kita tetap bisa memilih, atau tidak perlu takut kehilangan hak pilih,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Lelang Mobil KH 1 AU Milik Mantan Walikota Palangka Raya

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Satu unit mobil Toyota New Camry 2.4v berwarna hitam metalik keluaran tahun 2008, milik mantan walikota Palangka Raya periode lalu telah dilelangkan, di ruang rapat Peteng Karuhei I kantor walikota Palangka Raya, Senin (13/5/2019).

Proses lelang sudah dimulai sejak diumumkannya di koran harian Palangka Post, selasa tanggal 7 Mei 2019. Sedangkan pejabat penjual adalah Asisten perekonomian pembangunan dan kesejahteraan rakyat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.

Proses lelang umum yang dilaksanakan pada senin tanggal tigabelas bulan mei tahun dua ribu sembilan belas pukul 10.00 WIB dihadapan Supyanto sebagai pejabat pelaksana lelang dari perwakilan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya, demikian tertulis pada risalah lelang.

Mobil KH 1 AU dilelang atas Keputusan Walikota nomor 188.45/47/2019, 2 Januari 2019 tentang persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah dari daftar sekretariat daerah Kota Palangka Raya dan dari daftar barang pemko Palangka Raya Tahun 2019.

Pejabat pelaksana lelang Supyanto menawarkan harga jual mobil dengan limit Rp122.003.000,00. dan awalnya ditawarkan oleh seorang ibu Neli dengan harga Rp123.500.000,00 dan ditawarkan kembali oleh Neli yang kedua kalinya dengan harga tertinggi Rp123.500.000,00, karena pendaftar peserta lelang hanya satu orang, akhirnya mobil yang pernah ditumpangi walikota selama beberapa tahun yang lalu jatuh ke tangan Neli.

Setelah selesai proses pelelangan, dilanjutkan dengan peninjauan barang oleh Neli disaksikan oleh pejabat pelaksana lelang Supyanto didampingi oleh Asisten perekonomian pembangunan dan kesejahteraan rakyat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Ikhwansyah, Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Absiah Soekah dan Inspektur Kota Palangka Raya Alman Pakpahan. (MC. Isen Mulang/ykris)

Disdukcapil Jemput Bola Perekaman E-KTP Untuk Siswa SMA Di Palangka Raya

/0 Comments/in

  Dalam rangka percepatan perekaman KTP elektronik atau e-KTP bagi seluruh masyarakat Kota Palangka Raya,  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya melakukan aksi jemput bola ke beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Kota Palangka Raya. Yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah anak SMA yang berusia 17 tahun atau lebih, dengan …

Instansi Terkait Diminta Memaksimalkan Data Peserta BPJS

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Instansi terkait, diminta memaksimalkan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hal ini diungkap Subandi, Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya saat melakukan kunjungan ke Puskesmas Panarung, Jumat (05/10/2018)

Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk membayari premi asuransi BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Namun sampai saat ini masih ada saja warga Kota Palangka Raya yang tidak mampu belum masuk program kesehatan gratis oleh pemerintah daerah.

“Saat  melakukan kunjungan ke puskesmas panarung kami temui masih ada pasien yang dirawat di Puskesmas Panarung yang belum masuk dalam peserta Seharusnya mereka dapat BPJS Kesehatan gratis hal mengingat pasien tersebut kurang mampu, tuturnya

Apalagi bidang kesehatan juga menjadi salah satu program prioritas Walikota Palangka Raya Fairid Naparin dan Wakilnya Umi Mastikah. Jadi diharapkan program kesehatan gratis harus benar-benar dirasakan oleh semua masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu. (MC. Isen Mulang) jituh berita hasil rehabkuh terserah hdk hapan atau dia, tp mun aku nilai berita ayun rokim je endau di layak tayang bahkan di berita MC

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk membayari premi asuransi BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Namun faktanya sampai saat ini masih ada saja warga Kota Palangka Raya yang tidak mampu belum ter-cover program kesehatan gratis oleh pemerintah daerah.

Masih adanya warga miskin yang belum dapat program BPJS Kesehatan gratis ini diketahui saat anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya melakukan kunjungan ke Puskesmas Panarung, Jumat (5/10/2018).

“Tadi ada pasien yang dirawat di Puskesmas Panarung. Suami ibu yang dirawat itu sebagai penjual ketropak. Pendapatannya tidak menentu. Seharusnya mereka dapat BPJS Kesehatan gratis, namun buktinya mereka menjadi peserta BPJS mandiri,” tutur dari Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Subandi.

Karena itu Subandi mengimbau kepada dinas terkait untuk memaksimalkan pendataan kepada masyarakat, sehingga nantinya tidak ada lagi warga kurang mampu yang tidak terlayani program kesehatan gratis dari pemerintah daerah.

Apalagi bidang kesehatan juga menjadi salah satu program prioritas Walikota Palangka Raya Fairid Naparin dan Wakilnya Umi Mastikah. Jadi diharapkan program kesehatan gratis harus benar-benar dirasakan oleh semua masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu. (MC. Isen Mulang/engga)

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Diminta Gali Lebih Banyak Potensi Pajak

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya -Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Rojikinnor, mendorong Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya, untuk  mengoptimalkan pencatatan potensi pajak dan retribusi 

“Optimalisasi pencatatan potensi pajak ini dimaksudkan untuk meningkatkan PAD,” ungkap Rojikinnor, Jum’at (7/9/2018).

Selama ini lanjut dia, upaya untuk menggali potensi-potensi pajak yang bisa berkontribusi bagi PAD belum dilakukan dengan baik.

Ironisnya, kalaupun ada potensi pajak yang sudah tercatat, akan tetapi pemanfaatan potensi itu belum.dilakukan maksimal.

“Seperti pemungutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), hingga kini baru mencapai 23,60 persen dari total target Rp18 miliar selama 2018,” sebutnya

Bagi Rojikinnor, dalam menghadapi permasalahan tersebut, maka diperlukan langkah tepat. Seperti mengoptimalkan realisasi pajak dari wajib pajak yang telah terdata. Selain itu perlu infentarisasi potensi pajak dan retribusi agar bisa masuk sebagai data pajak.

Banyak potensi pajak kata Rojikinnor yang hingga kini belum masuk sebagai data pajak. Seperti keberadaan barak atau kos, penggunaan air tanah oleh masyarakat. Termasuk disektor perhotelan, hiburan dan rumah makan.

“Maka itu saya katakan, perlu pengawasan melekat. Kapan perlu uji petik, tongkrongi selama sebulan untuk melihat kepatuhan minat membayar pajak,” pungkasnya (MC. Isen Mulang.1/engga)