Instansi Terkait Diminta Memaksimalkan Data Peserta BPJS

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Instansi terkait, diminta memaksimalkan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hal ini diungkap Subandi, Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya saat melakukan kunjungan ke Puskesmas Panarung, Jumat (05/10/2018)

Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk membayari premi asuransi BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Namun sampai saat ini masih ada saja warga Kota Palangka Raya yang tidak mampu belum masuk program kesehatan gratis oleh pemerintah daerah.

“Saat  melakukan kunjungan ke puskesmas panarung kami temui masih ada pasien yang dirawat di Puskesmas Panarung yang belum masuk dalam peserta Seharusnya mereka dapat BPJS Kesehatan gratis hal mengingat pasien tersebut kurang mampu, tuturnya

Apalagi bidang kesehatan juga menjadi salah satu program prioritas Walikota Palangka Raya Fairid Naparin dan Wakilnya Umi Mastikah. Jadi diharapkan program kesehatan gratis harus benar-benar dirasakan oleh semua masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu. (MC. Isen Mulang) jituh berita hasil rehabkuh terserah hdk hapan atau dia, tp mun aku nilai berita ayun rokim je endau di layak tayang bahkan di berita MC

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk membayari premi asuransi BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Namun faktanya sampai saat ini masih ada saja warga Kota Palangka Raya yang tidak mampu belum ter-cover program kesehatan gratis oleh pemerintah daerah.

Masih adanya warga miskin yang belum dapat program BPJS Kesehatan gratis ini diketahui saat anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya melakukan kunjungan ke Puskesmas Panarung, Jumat (5/10/2018).

“Tadi ada pasien yang dirawat di Puskesmas Panarung. Suami ibu yang dirawat itu sebagai penjual ketropak. Pendapatannya tidak menentu. Seharusnya mereka dapat BPJS Kesehatan gratis, namun buktinya mereka menjadi peserta BPJS mandiri,” tutur dari Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Subandi.

Karena itu Subandi mengimbau kepada dinas terkait untuk memaksimalkan pendataan kepada masyarakat, sehingga nantinya tidak ada lagi warga kurang mampu yang tidak terlayani program kesehatan gratis dari pemerintah daerah.

Apalagi bidang kesehatan juga menjadi salah satu program prioritas Walikota Palangka Raya Fairid Naparin dan Wakilnya Umi Mastikah. Jadi diharapkan program kesehatan gratis harus benar-benar dirasakan oleh semua masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu. (MC. Isen Mulang/engga)

Visi Dan Misi Wali Kota Harus Dijabarkan Dalam RPJMD

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tanpa adanya perencanaan yang baik, maka tidak ada jaminan tujuan pembangunan Kota Palangka Raya yang dicita-citakan dapat tercapai dalam kurun waktu yang diinginkan. Maka itu Perencanaan pembangunan harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, bertahap, terpadu dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Walikota Palangka Raya, Hj Umi Mastikah saat membacakan pidato pengantar Wali Kota Palangka Raya tentang rancangan peraturan daerah (raperda) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya tahun 2018-2023 pada Paripurna ke-2 masa sidang I tahun sidang 2019 DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (29/1/2019).

Disampaikan Umi, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Palangka Raya saat ini, maka visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah seyogyanya harus dituangkan pada skala prioritas.
Pun demikian visi dan misi tersebut, masih sangat makro dan belum operasional, sehingga harus diturunkan atau dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, sampai dengan program prioritas pembangunan terutama dituangkan dalam RPJMD.

“Bilamana visi dan misi itu tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran RPJMD, maka program pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasi ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan,” ucapnya.

Harus disadari lanjut Umi, untuk mewujudkan visi dan misi  Kota Palangka Raya menjadi Kota yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua, maka tentu bukan pekerjaan mudah, tidak akan bisa dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Perlu sinergi, kolaborasi, diskusi, serta proses panjang lainnya yang harus dilalui.

“Terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan, mencurahkan ide, gagasan, saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka merencanakan pembangunan di Kota Palangka Raya lima tahun ke depan, sesuai dengan visi dan misi kami,” tutur Umi.

Adapun jalanya paripurna itu sendiri dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Ida Ayu Nia Anggraini, serta dihadiri para anggota DPRD kota dan jajaran OPD maupun Forkopimda lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

PUPR Palangka Raya Fokus Bangun Infrastruktur Pengairan Di Tiga Zona

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Ditahun anggaran 2019 mendatang, Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya, akan  fokus menangani pembangunan infrastruktur pengairan (drainase) berdasarkan zona.

Plt Kepala PUPR Kota Palangka Raya, Albert Tombak mengatakan, setidaknya ada tiga zona yang menjadi fokus pembangunan infrastruktur pengairan tersebut. Diantaranya pada titik kawasan Jalan Temanggung Tilung, poros kawasan jalan di sekitar Panarung dan poros Jalan Rajawali.

Tiga zona di dalam Kota Palangka Raya ini sudah mencakup kawasan jalan disekitar setiap zona itu sendiri. Misalkan zona di Jalan Temanggung Tilung maka akan mencakup beberapa Jalan Menteng maupun beberapa Jalan Temanggung Tilung dengan memilah drainase mana yang prioritas diperbaiki. Hal serupa juga berlaku pada zona lainnya.

“Intinya ketiga zona ini menjadi prioritas pembangunan infrastruktur pengairan dalam Kota Palangka Raya ditahun 2019 mendatang,” ungkap Albert Tombak, Kamis (30/8/2018).

Terlepas dari tiga zona tersebut kata Albert, pihaknya juga akan fokus melakukan pembangunan maupun perbaikan saluran pengairan ke poros jalan lainnya. Terutama mengacu pada hasil usulan musrenbang.

“Anggaran telah ditetapkan melalui renja (rencana kerja). Kalau ada permintaan sekarang belum bisa. Jadi di tahun 2019 mendatang PUPR masih menangani tiga zona tersebut maupun hasil musrenbang,” jelasnya.

Ditambahkan Albert, dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur terutama program pembangunan saluran pengairan di Kota Palangka Raya, maka pihaknya juga tetap berharap banyak dari berjalannya alokasi dana khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

“Ya, seperti Jalan Sisingamangaraja ataupun Jalan Badak, dimana kedua jalan ini dibangun mengggunakan DAK. Maka diharapkan untuk lanjutan pembangunan saluran pengairan atau drainasenya bisa mendapatkan DAK lagi,” harapnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pemko Palangka Raya Jalin Kerja Sama Dengan Universitas Brawijaya

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan Universitas Brawijaya, Selasa (18/12/2018).

Kerja sama bidang akademik dan non akademik ini dilakukan di Ruang Peteng Karuhei II pukul 14.30 WIB. Nota kerja sama ini ditandatangani oleh Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin dengan Rektor Universitas Brawijaya Prof Nuhfil Hanani.

Walikota menyambut baik kerja sama dengan Brawijaya ini dan diharapkan bisa meningkatkan sumber daya manusia (SDM), khususnya aparatur Pemkot Palangka Raya.

Fairid mengharapkan dengan adanya kerja sama ini pihak Universitas Brawijaya juga bisa memberikan sumbangsih pemikiran yang tujuannya untuk mempercepat pembangunan Kota Palangka Raya.

Sekda Kota Palangka Raya, Rojikinnor menambahkan perjanjian kerja sama dengan Brawijaya ini sudah berjalan 10 tahun dan tahun ini sifatnya perpanjangan saja.

“Perjanjian yang baru sifatnya memperbaharui saja, kemudian kegiatan mana yang saja yang perlu pendampingan dari perguruan tinggi yang bermanfaat untuk kemajuan pembangunan Palangka Raya,” sebutnya.

Rojikin mengatakan kerja sama dengan Brawijaya nantinya berupa kegiatan penelitian, pengembangan SDM, pendidikan formal dan non formal, sedangkan khusus kerja sama bidang non formal misalnya penyelenggaraan bimbingan teknis kepada ASN. (MC. Isen Mulang/engga)

Pembenahan Pasar Tradisional Di Palangka Raya Dinilai Tepat

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kalangan anggota DPRD Kota Palangka Raya mendukung  rencana pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palangka Raya untuk melakukan pembenahan atau perbaikan serta penataan infrastruktur beserta fasilitas di beberapa kawasan pasar tradisional di kota Palangka Raya.

Bahkan kata Sekretaris Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Alfian Batnakanti pihaknya akan sangat mendukung rencana penganggaran demi menata kembali beberapa pasar tradisional yang sebagian besar bangunan infrastruktur pasarnya dalam kondisi sudah mulai rusak.

“Ya, kami menilai pembenahan pasar tradisional sudah tepat, apalagi ini kan berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Dimana semua membutuhkan pasar beserta fasilitasnya yang mampu membuat nyaman,” tutur Alfian, Selasa (08/01/2019).

Kata Alfian, pihak Disperindag kota telah menganggarkan Rp 1,4 Miliar untuk pembangunan fasilitas penunjang pasar tradisional. 

Dengan gelontoran dana sebesar itu, maka diharapkan  mampu membuat wajah pasar-pasar tradisional yang awalnya dibeberapa titik agak kumuh bisa menjadi lebih baik.

“Kalau bisa tidak hanya sebatas perbaikan, namun hingga pemeliharaan berkelanjutan harus dianggarkan. Supaya apa yang sudah dibangun tidak menjadi mubazir dan terlantar,” cetusnya.

Alfian mencontohkan Pasar Kahayan yang kondisinya memprihatinkan dimana masih begitu banyak blok pedagang yang kosong, sehingga menjadi tidak terawat dan rusak. Padahal ketika baru selesai dibangun, kondisi infrastrukturnya sangat baik.

“Jadi, apapun nanti fasilitas yang diperbaiki mohon agar diperhatikan kembali perawatannya. Jangan ada yang sia-sia,” ingat Alfian.

Sebelumnya, Kepala Disperindag Kota Ikhwanudin mengungkapkan jika pada 2019 ini pihaknya menganggarkan Rp 1,4 Miliar untuk pembangunan fasilitas penunjang pasar tradisional, salah satunya Pasar Kahayan.

“Blok-blok di Pasar Kahayan tempat berjualan es batu, ikan, sayur, daging ayam dan produk lain akan menjadi prioritas. Terutama untuk penataan blok yang masih kosong, akan kembali kami lakukan,” terangnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Sanksi Tegas ASN Terlibat Politik Praktis Dalam Pemilu

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Suhu perpolitikan menjelang pemilu 2019 di negara ini mulai terasa, hal itu bukanlah tanpa sebab, karena saat ini memang sedang berjalannya tahun politik. 

Sejalan dengan itu, maka yang menjadi perhatian khusus saat ini adalah aparatur sipil negara (ASN), dimana diingatkan kewajibannya untuk tetap taat menjaga sikap netralitas.

Seperti yang disampaikan Inspektur Kota Palangka Raya Alman Pakpahan, yang mengingatkan ASN agar patuh terhadap Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang memuat salah satu prinsif dasar dalam penyelenggaraan manajemen ASN adalah, netralitas tidak terjebak dalam politik praktis.

“Hal ini diperkuat pasal 9 ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, yang menyatakan bahwa setiap ASN harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik,”ungkap Alman, Senin (22/10/2018).

Kata Alman, pemerintah tidak akan sungkan-sungkan memberikan sanksi tegas  manakala kedapatan ada ASN yang masuk tim kampanye atau tim sukses, juru kampanye atau termasuk meminjamkan fasilitas negara seperti mobil atau kendaraan dinas pada kegiatan perpolitikan.

“Ya, termasuk memberikan bantuan atau dukungan dana. Itu semua berat sanksinya. Jadi, jangan coba-coba,” tegasnya.

Tidak bisa dipungkiri ucap Alman,  setiap kali pelaksanan pesta demokrasi, baik pilkada ataupun pemilu, maka ASN selalu mendapat perhatian dan perbincangan banyak pihak. Hal itu tentu bukanlah tanpa alasan, sebab tidak sedikit banyak kasus ASN yang terciduk ikut-ikutan dalam kegiatan politik praktis.

“Intinya, mari kita taati  aturan dan larangan dari pemerintah. ASN harus kuat dalam menjaga independensinya. Toh kita tetap bisa memilih, atau tidak perlu takut kehilangan hak pilih,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Wariskan Budaya Daerah Secara Turun Temurun

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Hj Mukarramah  mendorong banyak pihak  untuk terus melestarikan budaya yang ada.Terutama budaya yang dimiliki masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.

“Seperti  kegiatan ritual Tiwah Massal yang saat ini digelar di Palangka Raya. Itu bagian salah satu tradisi dan budaya yang patut dilestarikan dan dikembangkan sehingga  dapat dijadikan aset budaya di daerah Bumi Tambun Bungai,” cetusnya,  Minggu (09/12/2018).

Di jaman sekarang ini lanjut Mukarramah, tradisi budaya masyarakat Dayak, kerap terlupakan. Bahkan tidak sedikit generasi sekarang yang tidak mengetahui secara persis akan budaya leluhurnya.

“Ada kecenderungan generasi sekarang ini banyak yang baru mengetahui budaya daerahnya. Sebut saja ritual Tiwah. Nah, karena itulah salah satu budaya dan tradisi ini harus dilestarikan,”ucapnya.

Kata Mukarramah alangkah bagusnya lagi bila beragam kebudayaan masyarakat Dayak Kalteng ini bisa diwariskan secara regenerasi. Terutama dilakukan para pelaku budaya Kalteng.

Perlunya regenerasi  untuk mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut, tentu sebagai upaya menjaga nilai budaya agar tidak lengkang atau tergerus ditelan kemajuan jaman.

“Budaya dan seni bahkan kearifan lokal kita tidak kalah dengan daerah lain. Akan sangat disayangkan kekayaan budaya yang memiliki nilai historis tinggi, tidak ada yang melanjutkan dalam menjaga serta melestarikan keberlangsungannya,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Ormas Dan Media Massa Diharap Bantu Pengawasan Pemilu

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Peran organisasi kemasyarakatan (ormas) dan media massa dalam hal mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu 2019 sangat diharapkan. Meskipun sudah ada lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tupoksi akan hal tersebut, namun tidak akan maksimal tanpa adanya bantuan pengawasan dari pihak lainnya. Hal  ini disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah Siti Wahidah.

Berbicara pada sosialisasi bersama organisasi masyarakat (ormas) dan media massa Sabtu (23/2/2019), Siti menekankan perlunya elemen  masyarakat, terutama ormas dan media massa untuk ikut membantu dalam mengawasi  jalannya Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada 17 April nanti. 

“Bawaslu tidak bisa bekerja maksimal tanpa bantuan dalam hal pengawasan. Maka dari itu kami mengajak ormas dan media massa untuk bisa membantu kami dalam pengawasan ini,” pintanya lagi. 

Kata Siti, pihaknya berkeyakinan jika pihaknya meminta bantuan masyarakat dan media massa dalam pengawasan, maka tujuan dari upaya memaksimalkan berbagai pelanggaran aturan dalam pemilu akan berjalan sesuai dengan keinginan bersama. 

“Jangan sampai pesta demokrasi guna mencari pemimpin yang berkualitas dan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat selama lima tahun kedepan, ternodai oleh berbagai pelanggaran. Ini tidak kita inginkan,” tandasnya.

Menurut Siti, siapapun tidak perlu ragu atau takut, manakala menemukan ada pelanggaran pemilu, namun  segera melaporkan ke pihak terkait, dalam hal ini Bawaslu. Sebab apapun bentuk laporan akan menjadi bahan masukan dan  segera ditindak lanjuti serta  akan dilakukan pengkajian sesuai dengan dugaan bentuk pelanggaran.

“Namun  hal yang wajib diperhatikan adalah  jika  laporan tersebut harus ada bukti formil dan materil, jangan hanya omongan saja,” tandas Siti. 

Salah satu contoh tambah Siti, saat ini pihak Bawaslu sedang ada melakukan pengkajian terhadap laporan masyarakat yang berkenaan dengan dugaan dua oknum calon legislatif (caleg) melakukan pelanggaran dengan cara membagikan sembako dan semen kepada masyarakat, yang tujuan akhirnya meminta masyarakat untuk mencoblos dua oknum caleg tersebut. 

“Nah, laporan seperti ini  masih kita kaji kebenarannya, dan  dua caleg peserta pemilu tersebut tercatat sebagai caleg di Kabupaten Barito Timur dan Barito Utara,” bebernya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Walikota Resmikan Enam Taman Di Kota Palangka Raya

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya Riban Satia meresmikan enam taman yang ada di dalam kota Palangka Raya yang selesai tahun 2017, Senin (5/2/2018) pagi.

Ke-6 taman yang diresmikan itu adalah Taman Pasuk Kemeloh, Taman Bawi Kuwu, Taman Tunggal Sangumang, Taman Riwut Papan Taliwu, Taman Lewun Sangumang, dan Taman Lansia. 

Peresmian 6 taman aktif ini dipusatkan di Taman Tunggal Sangumang yang sekaligus dijadikan sebagai pusat kuliner yang merupakan relokasi dari Yos Sudarso dekat Bundaran Besar.

Acara peresmian 6 taman ini juga dihadiri Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio, mantan Walikota Palangka Raya Nahson Taway, kapolres, anggota DPRD, dan kepala SOPD.

Dalam sambutannya Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya, Rawang mengatakan dengan tuntasnya pembuatan enam taman atau ruang terbuka hijau (RTH) ini maka secara otomatis mengurangi daerah yang sebelumnya tidak tertata menjadi rapi dan asri.

Namun untuk mewujudkan RTH yang memadai tersebut menurut Rawang butuh kerja keras dan waktu yang cukup lama. Pembuatan taman dibeberapa wilayah Palangka Raya telah dimulai sejak 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017.

Hasilnya, hingga 2018 ini sudah ada 51 taman aktif (RTH) maupun yang tidak aktif (taman trotoar). Rawang mengatakan khusus taman yang aktif diberikan nama sesuai kearifan lokal.

Diketahui, ke-6 taman yang baru diresmikan walikota ini untuk Taman Tunggal Sangumang terletak di Jalan Yos Sudarso ujung dan Taman Pasuk Kameloh di Jalan S Parman.

Kemudian Taman Bawi Kuwu di Jalan Garuda, Taman Lewu Sangumang di Yos Sudarso depan TVRI, Taman Lansia dekat Kantor Kelurahan Palangka, dan Taman Riwut Papan Taliwu di Jalan Seth Adji. 

Namun dari enam taman yang diresmikan tersebut yang dimanfaatkan untuk berjualan bagi pedagang kaki lima (PKL) hanya di Taman Tunggal Sangumang, karena di Jalan Yos Sudarso ujung ini memang dijadikan sebagai kawasan pusat kuliner. (MC. Isen Mulang/engga)

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Palangka Raya Akan Poles Tiga Objek Wisata

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tahun ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya akan memoles tiga objek wisata yakni objek wisata air hitam Kereng Bangkirai, Sei Gohong, dan Flamboyan Bawah.

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Kota Palangka Raya, Norma Hikmah untuk Kereng Bangkirai yang dipoles adalah akan dibuatkan tempat ber-selfie ria bagi pengunjung. Nantinya pengunjung bisa foto-foto dengan latar air hitam.

Dipilihnya Kereng Bangkirai menjadi salah satu prioritas penataan kawasan wisata karena objek wisata ini memiliki daya tarik bagi wisatawan, selain memiliki sumber daya air hitam yang tidak dimiliki daerah lain.

Selain itu Kereng Bangkirai menurut Norma Hikmah juga memiliki wisata alam karena daerahnya berbatasan dengan Taman Nasional Sebangau. Karena itu kawasan Kereng Bangkirai yang merupakan pintu gerbang masuk bagi wisatawan harus terus dibenahi.

Kemudian untuk objek wisata Sei Gohong juga akan dibuatkan gazebo. Di Sei Gohong ini menurut Norma Hikmah merupakan proyek lanjutan 2017. “Tahun lalu kita dapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) untuk Sei Gohong,” ucap Norma, Selasa (30/1/2018).

Begitu pula dengan objek wisata Flamboyan Bawah juga akan dibuatkan gazebo dan pembuatan pagar. Selama ini para pengunjung tidak bisa bersantai menikmati panorama Sungai Kahayan, karena di lokasi wisata bantaran sungai ini belum disediakan tempat duduk. 

Norma mengharapkan dengan terus dibenahinya fasilitas objek wisata ini bisa meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan. Namun upayanya tersebut tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) lainnya. (MC. Isen Mulang/engga)