MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tahun ini Pemerintah Kota Palangka Raya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kedua kalinya atas laporan pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2017.

Meski LHP-nya dinyatakan clear and clean, tetapi bukan berarti menjadikan eksekutif besar hati. Sebab lembaga dewan tetap akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti LHP BPK guna memberikan rekomendasi.

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto mengatakan meski LHP pemko Palangka Raya mendapatkan opini WTP, namun bukan berarti BPK tidak memberikan rekomendasi. Penilaian BPK pasti ada untuk ditindaklanjuti oleh eksekutif.

Sigit berharap dengan dibentuknya Pansus ini guna memastikan apakah kinerja pemerintah kota Palangka Raya baik luar dalam. Dia tidak ingin opini luar baik, namun dalamnya buruk.

Karena itulah untuk mengetahui kondisi luar dan dalam LHP itu memang benar-benar baik maka perlu dibentuk Pansus guna mengoreksi semua kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh eksekutif.

“Dapat WTP tetapi kinerjanya buruk untuk apa. Misalnya pelayanan publiknya tidak bagus untuk apa diberi WTP. Berarti luarnya saja, sedangkan dalamnya tidak. Jadi tetap akan kami bahas melalui Pansus,” tutur Sigit, Kamis (31/5/2018).

Sigit mengatakan sesuai undang-undang, 60 hari sejak LHP diserahkan BPK kepada pemerintah daerah, maka lembaga legislatif harus menindaklanjuti meskipun dapat WTP.

“Masalah nanti dilaksanakan atau tidak rekomendasi DPRD oleh eksekutif yang penting legislatif sudah menjalankan perintah undang-undang,” tandasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Nelayan Kameloh Baru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya selain menjual langsung ikan hasil tangkapannya, ternyata mereka juga memproduksi hasil tangkapannya itu menjadi ikan kering. Hal itu dilakukan guna  meningkatkan penghasilan serta memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kasim, salah seorang nelayan Kameloh Baru, mengaku ia dan istrinya selama ini menggantungkan hidup dari hasil perikanan.

Menurutnya, dari hasil tangkapan ikan yang dilakukan saban harinya, dijual langsung kepada pengepul ikan yang datang dari pasar-pasar tradisional Palangka  Raya.

“Untuk menyiasati agar hasil tangkapan ikan dapat laris terjual, maka sebagian ikan yang didapat dijadikan ikan asin,” ungkap Kasim, saat disambangi, Minggu (3/6/2018).

Disebutkan, jenis tangkapan ikan yang diproduksi menjadi ikan asin tersebut adalah jenis ikan gabus (haruan) dan ikan sepat yang keduanya merupakan jenis ikan air tawar yang banyak didapat dari aliran anak sungai Sebangau kawasan Kameloh Baru.

“Kami menyiasati dengan memproduksi ikan kering. Kalau menjual ikan hidup maka pengepul hanya memilih jenis ikan yang banyak dicari pembeli,” beber Kasim.

Lain halnya ketika sebagian ikan diolah menjadi ikan kering, maka pengepul rata-rata mengambil habis, sehingga hasil tangkapan tidak sia-sia.

“Ikan kering jenis sepat yang paling banyak kami olah, dan pengepul rata-rata membeli ikan kering ini dengan harga  Rp.25.000 satu kilogram,” terang Kasim.

Dalam sebulan kata dia, hasil tangkapan ikan yang sudah diolah menjadi ikan kering mampu meraup keuntungan dengan kisaran 4 sampai 5 juta lebih. Hal tersebut berbeda dengan hasil tangkapan ikan yang dijual hidup kepada pengepul, dengan hanya menghasilkan keuntungan sebulannya pada kisaran Rp.3 juta lebih.

“Hasil ini mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah maupun kuliah anak,” tuturnya.

Selama ini dirinya pernah mengembangkan budi daya ikan kolam, namun karena keterbatasan dana serta pengetahuan maka ia selalau gagal dalam budi daya ikan sistem tersebut.

“Sebenarnya para nelayan perlu   dukungan dan bimbingan serta perhatian pemerintah daerah,” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebagaimana saban tahun setiap Ramadan, Walikota Palangka Raya HM Riban Satia selalu menggelar buka puasa bersama (Bukber) dengan warga kota Palangka Raya.

Seperti kemarin, Kamis (24/5/2018) walikota Palangka Raya dua periode itu berbuka puasa bersama di rumah jabatan (Rujab) walikota Jalan Diponegoro, yang dihadiri jajaran kepala SOPD dan unsur pimpinan Forkopimda, anggota DPRD Kota Palangka Raya, tokoh agama, tokoh masyarakat serta warga yang memenuhi halaman rujab.

“Ini buka puasa bersama saya yang terakhir dirujab walikota. Sebab saya dan wakil walikota ditahun depan tidak lagi bertugas, sebab sudah ada walikota yang baru,” ungkap Riban mengawali sambutannya dihadapan undangan yang hadir.

Dalam kesempatan itu, walikota mengucapkan terima kasih kepada masyarakat “Kota Cantik” yang selama ini terus mendukung kebijakan dan program pemerintah kota. Meskipun kata dia, capaian pembangunan masih belum sesuai harapan.

‘Harus diakui membangun sebuah kota yang sebelumnya masih belum maju, mesti melalui dinamika dan proses. Terlebih dengan keterbatasan yang selalu menjadi hambatan”ujar Riban lagi.

Pun demikian, secara perlahan-lahan pembangunan mampu dilakukan, dan sedikit demi sedikit perubahan wajah kota terlihat. Walaupun belum sempurna dan ada kekurangan, tetapi setidaknya ada upaya.

Riban pun berpesan, agar masyarakat Palangka Raya harus selalu mendukung upaya pembangunan, terutama yang diprogramkan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya. 

“Untuk mencapai semua itu, masyarakat harus tetap membangun silaturahmi dan rasa kebersamaan serta turut menciptakan situasi kondusif daerah,” cetusnya. 

Sementara itu, Abramsyah, kepala Bagian Kesra Setda Kota Palangka Raya, menuturkan pihaknya bersyukur bahwa masyarakat antusias untuk hadir dalam buka bersama dengan walikota Palangka Raya.

“Ini merupakan rangkaian dari kegiatan safari Ramadan Pemko Palangka Raya tahun 2018,” ucapnya.

Dikatakan, masih ada beberapa agenda safari Ramadan walikota dan wakil walikota, terutama berbuka puasa dan sholat subuh, di beberapa masjid yang sudah ditentukan .

“Dalam safari Ramadan ini Pemko Palangka Raya akan memberikan bingkisan maupun bantuan kepada 18 masjid dan langgar,” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya -Direktorat Kemitraan Komunikasi dan Informatika RI menyelenggarakan Forum Koordinasi Integrasi Kanal Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota se – Kalimantan Tengah di Hotel Luwansa Jl. G. Obos Palangka Raya, Kamis (26/07/2018).

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengoptimalkan fungsi Government Public Relation (GPR) dalam pelaksanaan komunikasi publik, sebagaimana di amanahkan dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Selanjutnya dikatakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalteng, dalam sambutan yang di bacakan oleh Sekretaris Dinas Kominfosantik Provinsi Kalteng Syamsudin menyampaikan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan sosial.

Selanjutnya, dikatakan Syamsudin bahwa keterbukaan informasi yang merupakan salah satu ujung tombak dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan adanya keterbukaan informasi, diharapkan mampu menciptakan partisipasi luas dari masyarakat dalam mendorong adanya transparansi badan-badan publik serta mereduksi potensi korupsi sehingga akan terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif dan terpercaya.

Maka dari itu salah satu fungsi Dinas Kominfo adalah menyampaikan informasi mengenai aktivitas pembangunan dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

Sedangkan peserta Forum Koordinasi Kanal Pemerintah Daerah terdiri dari Diskominfo Provinsi/Kab/Kota se-Kalteng yang membidangi komunikasi publik. Adapun narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI antara lain Dedet Suryo Nandika, Direktur Kemitraan Komunikasi, Prof. Dr. Henri Subiakto, Staff Khusus Presiden dan Helmi Malik Bou, Kasubdit Kemitraan Pemerintah Lembaga dan Pemerintah Daerah Kementrian Kominfo.

Sedangkan materi yang dibahas dalam kegiatan ini antara lain tentang : Strategi Pemerintah Dalam Melalukan Diseminasi Melalui Media Sosial, Peranan ASN Dalam Mengkomunikasikan Kebijakan Pemerintah Melalui Media Sosial dan Standar Opersional Prosedur (SOP)  Satgas Medsos. (MC. Isen Mulang/win/engga)