DPRD Palangka Raya Jawab Pendapat Walikota Tentang Tiga Raperda Inisiatif

MEDIA CENTER, Palangka      Rata – Fraksi-fraksi DPRD Kota Palangka Raya pada Jum’at (26/10/2018) pagi menyampaikan jawaban atas pendapat walikota Palangka Raya tentang tiga rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif pada rapat paripurna  DPRD Kota Palangka Raya.

Rapat paripurna yang dipimpn oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Ida Ayu Nia Anggraeni tersebut dihadiri Wakil Walikota Palangka Raya Hj Umi Mastikah, serta dihadiri anggota DPRD Kota Palangka Raya dan jajaran OPD dan Forkopimda lingkup pemerintah kota Palangka Raya.

Alfian Batnakanti selaku juru bicara fraksi-fraksi DPRD Palangka Raya menyampaikan pandangan, harapan dan pendapat semua fraksi atas pendapat walikota Palangka Raya  tentang tiga raperda inisiastif. “Pemahaman dalam pembentukan peraturan daerah harus berpedoman pada azas pembentukan peraturan melalui azas formal dan material,” ungkap Alfian mengawali penyampaiannya.

Kata Alfian, fraksi-fraksi DPRD sangat berharap bahwa permasalahan yang ingin diatur dalam tiga raperda inisiatif yang terdiri dari raperda pembentukan produk hukum, raperda penyelenggaraan pendidikan dan raperda penataan ternak komersial di Kota Palangka Raya, dapat menyelesaikan masalah atau setidaknya dapat meminimalisir masalah dari tujuan pembentukan tiga raperda tersebut.

“Di awali dengan raperda tentang pembentukan produk hukum, kami dari fraksi DPRD mengapresiasi adanya saran agar produk hukum daerah memuat penegasan dan diperjelas tahap demi tahap. Intinya akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Selanjutnya raperda tentang penyelenggaraan pendidikan, sudah sangat jelas  bahwa Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional telah memuat bahwa peserta didik berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu. 

Kemudian peserta didik berhak mendapat perlindungan lahir batin, memanfaatkan fasilitas pembelajaran, serta mendapat perlakukan secara adil
dalam raperda ini. “Kami menekankan bagaimana pihak pemerintah kota berkomitmen penanganan terhadap anak didik berkebutuhan khusus (ABK). Jadi raperda ini nantinya hanya memberikan rambu-rambu,” terang Alfian.

Sementara untuk raperda tentang penataan ternak komersial, menurut Alfian, tentu sifatnya akan bersifat teknis dan mekanis, sehingga fraksi-fraksi berpandangan tidak pada porsinya memberikan pandangan. “Untuk raperda ini akan kita bicarakan pada saat pembahasan nanti  bersama dengan perangkat daerah teknis,” cetusnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pemko Palangka Raya Diminta Bentuk Tim Cagar Budaya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebagai wadah menggali sekaligus mengangkat seni budaya serta seluruh kekayaan potensi nilai budaya daerah, pihak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan meminta setiap provinsi serta kabupaten/kota agar memiliki tim khusus dibidang cagar budaya.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Nasional pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Soeroso, saat melakukan audiensi bersama timnya dengan pihak Pemerintah Kota Palangka Raya, di ruang Peteng Karuhei (PK) I kantor walikota Palangka Raya, Jum’at (26/10/2018).

Kata Soeroso, perlunya tim khusus dibidang cagar budaya. ini dikarenakan nantinya saat penyaluran dana alokasi khusus (DAK) dari pusat, salah satunya akan diserahkan kepada daerah yang memang sudah memiliki tim khusus tersebut.

“Kota Palangka Raya salah satunya di Kalteng  diharapkan dapat membentuk tim khusus cagar budaya, sebab kementrian kedepan akan menyalurkan DAK langsung ke daerah,” ungkapnya.

Lanjut Saeroso, hal ini ditujukan untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola kebudayaannya sendiri. Terlebih dari segi pengembangan kesenian hingga cagar budaya nantinya tidak lagi menjadi tanggungjawab pusat namun dilakukan langsung setiap daerah.

“Rencana pengalokasian DAK ini akan mulai dilaksanakan di tahun 2019 mendatang,” sebutnya.

Soeroso juga berpesan, agar harapan pembentukan tim tersebut dapat ditanggapi daerah secara serius, sehingga nantinya, kebudayaan tidak lagi terkesan terpencil, terpojokan dan diremehkan. 

Dalam bagian lain, kebudayaan terkhusus yang ada di Kota Palangka Raya dan Kalimantan Tengah umumnya, diharapkan juga bisa sejajar dengan kota maupun provinsi lainnya. “Kota Palangka Raya perlu persiapan kuat, melalui upaya DAK diharapkan bisa mencapai sasaran,” cetusnya. 

Sementara itu Assisten II Setda Kota Palangka Raya Ikhwansyah yang saat itu didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Palangka Raya, Hj.Norma Hikmah mengatakan, pihaknya akan melakukan persiapan yang matang terlebih dahulu akan rencana tersebut. 

“DAK merupakan program pusat yang berskala provinsi atau daerah. Kalau cuma menerima, kami siap-siap saja. Tapi kan masalahnya banyak yang harus dipersiapkan. Nah ini akan kita lakukan,” ucapnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Apresiasi Sinergitas Eksekutif dan Legislatif

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya Hj. Umi Mastikah mengungkapkan, pihaknya dari Pemerintah Kota (pemko) Palangka Raya menyambut baik dan mengapresiasi kerjasama yang dilakukan dengan pihak DPRD kota Palangka Raya selama ini. Terutama dalam melaksanakan tahapan pembentukan rancangan peraturan daerah (raperda) hingga menjadi produk peraturan daerah (perda).

“Ya, ini membuktikan sinergitas pemko dan lembaga DPRD tetap solid dan memang benar-benar hidup. Terlebih kesemuanya menyangkut banyak aspek agar produk peraturan daerah berdaya guna dan tepat guna dari sisi normatif dan sosiologisnya,” ungkap Umi, Jum’at (26/10/2018).

Kata Umi, bila dilihat dari sisi normatif, maka diharapkan sinergitas eksekutif dan legislatif  harus mampu menegakkan dan meningkatkan komitmen Good Goverment yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

Sedangkan ditilik dari sisi sosiologis, maka apa yang dituangkan dan ide-ide yang ada dalam pembentukan produk peraturan daerah itu bisa bermanfaat dan  bisa seluruhnya diterapkan untuk  kehidupan di masyarakat ‘Kota Cantik’.

“Kita terus melakukan survei. Itu menjadi bahan bagaimana kita menyusun regulasi peraturan daerah. Artinya tidak hanya menjadi pasal yang tertuang dalam bentuk tertulis saja, tetapi  juga dalam urgensi dari masyarakat kita,” cetusnya.

Ketika ditanyai terkait target penyelesaian 13 buah raperda oleh kedua lembaga pemerintahan itu, maka kata Umi menyatakan, jika pemko akan siap mendukung dengan harapan keseluruhan target penyelesaian raperda dapat terpenuhi semaksimal mungkin.

“Target itu paling tidak terwujud di tahun 2018. Setidaknya mampu lebih dari 60 persen bisa terwujud. Terlebih semua produk peraturan daerah  berangkat dari proses serap aspirasi di masyarakat,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

SMAN 5 Palangka Raya Gelar Lomba Seni dan Sains

MEDIA CENTER,  Palangka Raya – Semarak kegembiraan di halaman sekolah  itu pun merekah. Ratusan siswa dari berbagai SMA/MA/SMP/MTs Kota Palangka Raya berkumpul di bawah tenda. Tampaknya ada gelar acara di sekolah itu.

Ya, hari ini SMAN 5 Palangka Raya mulai menggelar kompetisi seni dan sains. Acara yang bertajuk Penta Competition itu berlangsung dua hari, Kamis dan Jumat, 25-26 Oktober 2018. Ada empat mata lomba dalam kompetisi ini, yakni karungut dan Lomba Kerapian Baris-Berbaris (LKBB) untuk siswa SMA/SMK/MA dan untuk siswa SMP/MTS adalah Lomba Bercerita, dan Olimpiade Sains Terpadu.  

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, H.A. Syaifudi, S.Pd., M.S.M. berkenan hadir dan membuka kegiatan ini. Ia sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar itu.

“Saya berharap kegiatan menjadi salah satu wadah silaturahmi antarsiswa dan antarguru dari berbagai sekolah di kota Palangka Raya. Jadikan momen ini sebagai sarana menjalin kerukunan dengan tetap menanamkan kedisiplinan tanpa tindakan kekerasan. Silakan semua berkompetisi secara sehat, gembira, dan sportif. Galilah ilmu dan pengalaman sebaiknya-baiknya untuk menguatkan karakter kita sebagai warga yang terdidik. Menang atau kalah itu hal biasa, yang penting semangat untuk terus kreatif dan berprestasi dapat kita tingkatkan,” katanya di hadapan hadirin sebelum menabuh katambung tanda dimulainya kegiatan.

Sejalan dengan itu, Kepala SMAN 5 Palangka Raya, Drs. H. Arbusin mengimbau para peserta agar tetap tertib mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Ia berharap kegiatan ini juga dapat meningkatkan kerja sama sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas dan prestasi, baik akademik maupun nonakademik.

“Meskipun kegiatan ini baru yang pertama kali kami adakan, mudah-mudahan berjalan lancar dan menyenangkan serta tidak ada hambatan yang berarti,” katanya di depan para peserta.

Pembukaan semakin meriah dengan berbagai penampilan, seperti musikalisasi puisi, karungut, tari daerah, dan vokal grup. Panitia, para peserta, dan tamu undangan tampak turut terhibur. Bahkan, Ketua Komite, Pengawas Pendidikan Disdikprov Kalteng, dan para tamu undangan lain turut berbaur langsung menari manasai bersama. (MC. Isen Mulang/engga)

Disperindag Palangka Raya Awasi Distribusi Elpiji Hanya Sampai Pangkalan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palangka Raya, Jenri Saiful Damanik mengatakan, pengawasan distribusi gas elpiji yang dilakukan pihaknya, masih hanya sebatas pengawasan sampai ke tingkat pangkalan, sementara selebihnya untuk pengawasan sampai tingkat pengecer tidak bisa dilakukan.

Hal tersebut kata dia, lebih disebabkan, Disperindag tidak memiliki kewenangan mengintervensi distribusi elpiji di tingkat pengecer.

“Jadi Disperindag hanya mengawasi ditribusi dan harga gas elpiji sampai ke tingkat pangkalan. Sedangkan untuk tingkat pengecer kami tidak bisa mengintervensinya, karena bukan ranah kami lagi,” ungkapnya, Kamis (25/10/2018).

Kata Jenri, meskipun harga gas tabung melon itu sebelumnya sempat langka, terutama harga jual ditingkat pengecer dikhabarkan naik dari biasanya. Akan tetapi saat ini harga gas, terutama untuk gas elpiji subsidi 3kg di tingkat pangkalan masih dalam kondisi normal, yakni berada di angka Rp17.500 per tabung.

“Ya, untuk  jumlah pasokan pun juga masih stabil di angka 48 ribu tabung per bulannya,”sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Disperindag Kota Palangka Raya, Ikhwanudin mengatakan salah satu kendala yang dialami pihaknya adalah pengawasan peredaran. Masih ada masyarakat luar Kota Palangka Raya membeli dan membawa gas melon ini ke luar daerah Palangka Raya.

“Sebenarnya masalah kami yang selama ini sulit untuk di atasi adalah pengawasan peredarannya. Misalkan masyarakat luar seperti Bukit Rawi, namun membeli elpiji ke Palangka Raya. Lalu membawanya keluar daerah. Itu otomatis mengurangi pasokan yang ada, namun tentunya akan terus kami awasi,” ucapnya.

Ikhwanudin pun mengimbau penjual gas elpiji subsidi 3kg, agar tidak menjual gas elpiji secara sembarangan ke masyarakat luar daerah, namun lebih memperioritaskan warga disekitarnya. (MC. Isen Mulang. 1/engga)

Libatkan Pokmawas Kelurahan, Cegah Illegal Fishing

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kabid Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya, Jubaidah, mengatakan sebagai upaya mencegal illegal fishing, yang kerap terjadi di perairan danau dan sungai yang ada di wilayah Palangka Raya, maka salah pencegahannya adalah dengan melibatkan kelompok pengawas masyarakat (Pokmawas) yang ada disetiap kelurahan.

“Pokmawas yang selama ini sudah terbentuk terus membantu melakukan pencegahan terjadinya illegal fishing di danau-danau atau sungai yang ada di wilayah kota ini,”katanya, Kamis (25/10/2018).

Jubaidah menyebutkan jika dibandingkan dari tahun 2015 hingga 2017 di tahun yang lalu, maka di tahun 2018 ini kasus illegal fishing sudah bisa ditekan. Bahkan kasus yang didapat dilapangan masih tergolong relatif ringan, yakni kegiatan illegal fishingnya dengan menggunakan racun potasium, tuba, dan alat setrum listrik dengan medianya aki daya rendah. Sehingga kasusnya tidak sampai masuk keranah hukum seperti ditahun

“Kalau ditahun sebelumnya kegiatan illegal fishing dilakukan menggunakan alat setrum dinamo 10 kilo dengan kapasitas watt yang cukup besar dan merusak lingkungan,”bebernya.

Dikatakan, masih maraknya aktivitas illegal fishing ini tentunya akan mempengaruhi jumlah produksi tangkapan ikan, dan mata pencaharian penduduk setempat yang bergantung hidup dari hasil sungai.

“Makanya Dinas Perikanan Palangka Raya bersama Pokmawas berupaya secara terus menerus mencegah aktivitas illegas fishing ini,”tegasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Diskusi Jejak Tokoh G Obos Bersama Wartawan Televisi Kalimantan Tengah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Kalimantan Tengah akan mengadakan ‘Diskusi Jejak Geoerge Obos’ di Kota Palangka Raya, Sabtu 27 Oktober 2018.

Diskusi yang akan dilaksanakan di Hotel Luwansa ini akan menghadirkan tiga narasumber yakni Yadi Hendriana Ketua Umum IJTI Pusat, JJ Kusni Sulang budayawan Kalteng, 7
Diskusi ini digelar masih momen Hari Sumpah Pemuda. Dengan digelarnya diskusi ini diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah mengenal dan mengetahui siapa itu G Obos.

“Sosok G Obos merupakan salah satu jong Borneo yang waktu itu hadir di Jakarta diacara ikrar revolusioner Sumpah Pemuda 27 Oktober 1928,” tutur Ketua IJTI Kalteng, Tantawi Jauhari, Kamis (25/10/2018).

Tantawi menjelaskan saat ikrar Sumpah Pemuda 1928, usia G Obos baru menginjak 26 tahun. G Obos merupakan putra Katingan. Dia juga dikenal sebagai tokoh dari Kalteng.

Dia merupakan satu-satunya pemuda Dayak yang tampil berkiprah dalam gerakan skala nasional bersama dengan para pemuda dari berbagai pulau di Nusantara yang menyatukan diri dalam ikrar Sumpah Pemuda.

Tantawi mengharapkan dengan digelarnya diskusi nanti nama sosok G Obos menjadi lebih dikenal, khususnya oleh para generasi muda Kalimantan Tengah. (MC. Isen Mulang/engga)

Pembangunan Irigasi Harus Perhatikan Sistem danTeknik

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Genangan air dibeberapa titik kawasan  jalan maupun perumahan dan kawasan permukiman di Kota Palangka Raya saat musim penghujan selalu menimbulkan persoalan. Terutama berkaitan dengan kemampuan saluran air seperti drainase atau saluran irigasi.

Persoalan yang selalu muncul ini pun menarik perhatian Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto. “Kalau bicara soal irigasi ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” ucapnya, Kamis (25/10/2018).

Kata Sigit, kesadaran bersama dari elemen masyarakat tersebut salah satu diantaranya dari para pihak developer dan pengembang yang selama ini melaksanakan pekerjaan pembuatan, perbaikan, dan perawatan irigasi 

“Sebut saja kalau pengembang membuat irigasi dengan siring ataupun cor di atasnya, maka hal itu hanya bertahan dalam jangka pendek. Tentunya diperlukan sistem dan teknis yang membuat irigasi mampu bertahan puluhan tahun kedepan,” jelasnya.

Menurut Sigit, jika menginginkan sistem irigasi yang baik, maka diperlukan sistem dan teknis yang tepat agar irigasi mampu bertahan dalam jangka waktu panjang, karenanya para pengembang maupun rekanan yang melaksanakan setiap proyek irigasi benar-benar memperhatikan akan hal ini.

“Saya pikir, pemerintah mampu mensosialisasikan kepada para pihak pengembang ataupun rekanan yang selama ini mengerjakan proyek irigasi, agar benar-benar memperhatikan sistem dan teknik,” cetusnya.

Maka itulah tambah Sigit, persoalan irigasi ini diperlukan kesadaran bersama dari semua pihak. Terutama pengembang ataupun rekanan bagaimana mereka harus bekerja secara maksimal dalam pengaplikasian pembuatan, perbaikan dan perawatan irigasi yang tidak asal – pemukiman perumahan dengan memperhatikan sistem dan teknik yang tepat. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Restocking” Cegah Musnahnya Ikan Sungai dan Danau

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kabid Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya, Jubaidah, mengatakan, aktivitas illegal fishing yang masih saja terjadi pada danau dan sungai yang ada di wilayah Kota Palangka Raya, dapat mengancam populasi ataupun habitat beragam jenis ikan di dalamnya.

Karenanya kata dia, sebagai upaya mencegah berkurangnya atau bahkan musnahnya potensi ikan air sungai maupun danau yang ada diwilayah Kota Palangka Raya akibat aktivitas illegal fishing tersebut, maka Dinas Perikanan Kota Palangka Raya menyiasati dengan melakukan kegiatan “restocking”.

“Restocking atau bisa disebut penebaran bibit ikan ke sungai atau danau yang ada. Dengan harapan dapat membantu pengayaan jumlah bibit-bibit ikan lokal yang terus berkurang akibat aktifitas illegal fishing,” ungkapnya, Kamis (25/10/2018)

Kata Jubaidah, melalui restocking tersebut menjadi salah satu cara Dinas Perikanan, untuk mempertahankan populasi atau habitat ikan, sekaligus  sebagai upaya pengembalian ikan-ikan yang punah akibat illegal fishing.

Diterangkan, sasaran dari restocking yang dilakukan tidak lain adalah memperioritaskan daerah sungai dan danau yang selama ini marak aktivitas illegal fishing.

Dinas Perikanan itu sendiri kata dia, telah memetakan beberapa daerah sungai maupun danau yang selama ini kerap terjadi aktivitas illegal fishing. Seperti di kecamatan Rakumpit, yakni terjadi di Desa Gaung Baru, Petuk Barunai dan Desa Petuk Bukit. 

“Terkadang pelaku illegal fishing bukan orang setempat, melainkan dari desa tetangga atau orang luar kelurahan atau desa tersebut,”bebernya.

Tambah Jubaidah, aktivitas illegal fishing selain berdampak pada kerusakan ekosistem dan keberlangsungan ikan-ikan lokal. Disisi lain, para nelayan di daerah sungai pun akan kehilangan mata pencahariannya.

“Kita akan terus mencegah kepunahan ekosistem dan populasi ikan.Salah satu caranya yaitu lewat restocking untuk melakukan penyebaran bibit-bibit ikan,”tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pengurus BADKO HMI Kalselteng Dilantik di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pengurus Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalselteng masa bakti 2018-2020 dilantik, Kamis (25/10/2018).

Acara pelantikan pengurus BADKO HMI Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) ini dilakukan di rumah jabatan Walikota Palangka Raya.

Pelantikan Ketua BADKO HMI Kalselteng, Zainuddin dan pengurus, acara dihadiri oleh Staf Ahli Walikota Palangka Raya, Supriyanto dan pengurus HMI dan organisasi kepemudaan.

Membacakan sambutan walikota, Supriyanto mengatakan perubahan pengurus organisasi merupakan sesuatu yang wajar dan biasa terjadi serta harus dilakukan dalam upaya penyegaran.

Menurutnya untuk menjadikan organisasi yang sehat maka harus dilakukan penyegaran dengan penempatan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menggerakkan sumber-sumber yang ada demi memajukan organisasi.

“Berbicara mengenai keberadaan sebuah organisasi dan salah satunya HMI adalah organisasi pengkaderan yang mempersiapkan anggotanya dalam bidang pelayanan, sehingga membangun motivasi pemuda sebagai motor perubahan pembangunan,” tuturnya. (MC. Isen Mulang/engga)