Riduanto Mengharapkan Musrenbang 2019 Usulan Masyarakat Bisa Diakomodasi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Riduanto dari Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, heran dengan usulan program yang disampaikan masyarakat sangat jarang bisa direalisasi melalui musrenbang.

Padahal setiap tahun program tersebut selalu diusulkan melalui Musrenbang kelurahan dan kecamatan, namun selalu ‘gagal’ diakomodasi setelah Musrenbang tingkat kota.

Karena itu dia mengharapkan melalui Musrenbang tahun ini usulan masyarakat bisa diakomodasi, karena pada 2019 ini sudah berganti pimpinan, sehingga pasti memiliki kebijakan sendiri.

Harapan Riduanto ini disampaikan saat menghadiri dan memberi arahan pada Musrenbang Kelurahan Menteng, Selasa (15/1/2019). “Saya berharap dalam Musrenbang hari ini bisa mengakomodasi semua usulan masyarakat yang dibawa RT yang datang atau berkirim surat, termasuk juga yang lewat SOPD juga harus diakomodasi untuk dibawa ke tingkat kecamatan,” pesannya.

Riduanto mengatakan biasanya setiap tahun ada sekitar 200-an usulan program yang diajukan masyarakat Menteng. Dalam saat pra Musrenbang 1 Desember 2018 lalu sudah masuk 36 usulan program.

Setahu saya kata Riduanto usulan program yang disampaikan masyarakat Menteng paling banyak soal peningkatan infrastruktur seperti pengaspalan jalan, pembuatan drainase, dan pembuatan jembatan. (MC. Isen Mulang/engga)

Kasus Rabies di Palangka Raya Menurun

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Palangka Raya Harry Maihadi, melalui Kabid Keswan dan Kesmavet Sumardi, menyebutkan sepanjang tahun 2018 lalu, tren kasus rabies di kota Palangka Raya mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

“Ini sejalan dengan gencarnya para petugas dari DKPP melakukan vaksinasi langsung  ke rumah-rumah warga yang memiliki anjing,”ucapnya, Selasa (15/1/2019).

Dikatakan, selain gencarnya para  petugas melakukan vaksinasi langsung, maka faktor pendukung turunnya tren kasus rabies tersebut juga dikarenakan vaksin rabisin yang diberikan kepada anjing dapat dipakai satu tahun sekali, berbeda dengan vaksin sebelumnya yang jangka waktunya hanya digunakan enam bulan sekali.

“Vaksin rabisin saat ini memiliki ketahanan  lebih baik, walaupun harganya  jauh lebih mahal jika dibandingkan dari vaksin sebelumnya,” sebut Sumardi. 

Lanjut dikatakan, pihak DKPP akan terus menekan jumlah kasus rabies di Kota Palangka Raya dalam setiap tahunnya, dengan tujuan target bebas rabies di tahun 2025 dapat tercapai.

Pun demikian semuanya  memerlukan  bantuan banyak pihak termasuk kader-kader dilapangan yang gencar melakukan  pemberian vaksin rabisin.

“Kita juga berupaya melakukan penambahan kader-kader penyuluh kepada warga tentang pentingnya memberikan vaksinasi terhadap hewan peliharaan yang berpotensi menularkan rabies., seperti anjing, kucing dan kera.”cetus Sumardi. 

Sementara itu, meski tidak menyebutkan secara persis berapa besar angka penurunan kasus rabies di Palangka Raya, namun kata Sumardi, dapat dilihat dari upaya pihak DKPP yang  terus bergerak untuk melakukan vaksinasi hewan-hewan  rawan penular rabies yang ada di Kota Palangka Raya.

“Warga pemilik hewan peliharaan seperti anjing, kucing dan kera, jangan segan melaporkan dan melakukan vaksinasi hewannya. Ini semua untuk meminimalisir penularan rabies,” pintanya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Palangka Raya Harus Bersih Dari Koperasi Bodong

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya menargetkan di Tahun 2019 ini, tidak ada lagi adanya aktivitas koperasi bodong alias fiktif.

“Banyak kegiatan perkreditan atau simpan pinjam yang bersifat rentenir mengatasnamakan koperasi. Nah ini adalah koperasi bodong yang akan kami berantas,” tegas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Palangka Raya Afendie, Selasa (15/1/2019).

Harus diakui lanjut dia, hingga kini masih banyak koperasi bodong yang tidak tahu keberadaannya. Sebab itulah Dinas Koperasi dan UKM kota akan mendata sekaligus membubarkan koperasi fiktif tersebut.

Terkait hal ini juga imbuh Afendie pihaknya akan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melaporkan manakala ingin mendirikan koperasi. Sebab koperasi yang berdiri tanpa kejelasan serta keberadaannya tidak diketahui,  maka akan segera dibubarkan.

“Untuk jumlah koperasi bodong di Palangka Raya saya belum tahu pasti. Tetapi jelas ada dan siap kami bubarkan,” tandasnya

Saat ini, lanjut Afendie, dirinya  sudah memerintahkan timnya untuk melakukan pendataan kepada setiap koperasi yang ada di Kota Palangka Raya sehingga tidak ada lagi koperasi fiktif yang beroperasi.

“Kami terus melakukan operasi mencari koperasi yang tidak berbadan hukum atau bodong dan koperasi yang berbasis rentenir, sehingga masyarakat terhindar dari kegiatan yang bisa merugikan,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Dewan Pendidikan Usulkan Anak Didik Gunakan Sepeda ke Sekolah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Ketua Dewan Pendidikan Kota Palangka Raya, Yanson S Mawar mengusulkan agar pemerintah daerah membuat aturan agar anak didik menggunakan sepeda untuk berangkat ke sekolah.

Namun usulan ini hanya dikhususkan kepada anak didik kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar dan untuk pelajar SMP. Usulan naik sepeda ke sekolah ini agar para anak didik lebih aman.

“Dua tahun lalu kami sudah usul ke walikota, namun sampai sekarang belum ada tanggapan,” keluh Yanson saat audiensi dengan Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (15/1/2019).

Yanson mengatakan jika anak didik naik angkutan kota atau taksi maka akan beresiko. Apalagi jika sampai ada yang naik sepeda motor lebih beresiko lagi.

Maka dari itu pihaknya mengusulkan agar khusus anak kelas 4, 5, dan 6 serta SMP harus menggunakan sepeda ontel, namun untuk memberlakukan aturan ini harus didukung infrastrukturnya.

Usulan Dewan Pendidikan ini pun disambut positif oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah. Menurutnya dengan naik sepeda, maka anak didik lebih mandiri dan tidak selalu mengharapkan dijemput oleh orangtuanya.

“Saat ini tingkat kemandirian anak sangat kurang. Dulu anak didik mandiri. Berangkat ke sekolah naik sepeda sendiri, tapi sekarang minta jemput orangtuanya,” ucapnya.

“Jadi saya mendukung usulan Dewan Pendidikan ini, namun pemerintah daerah harus menyediakan infrastruktur jalan khusus untuk pengguna sepeda ontel,” tegasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Dewan Pendidikan Sampaikan Kondisi Pendidikan di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dewan Pendidikan Kota Palangka Raya melakukan audiensi dengan anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (15/1/2019) siang.

Audiensi ini dilakukan untuk menyampaikan perkembangan dunia pendidikan di Kota Palangka Raya kepada anggota dewan yang membidangi masalah pendidikan.

Di antaranya soal kurangnya tenaga guru, penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak tepat waktu, dan pengamanan aset pendidikan.

“Ada beberapa sekolah kekurangan guru. Salah satunya di SMPN 2. Di situ belum ada guru bahasa Indonesia dan guru seni budaya,” tutur Ketua Dewan Pendidikan Kota Palangka Raya, Yanson S Mawar.

Dalam pertemuan ini Dewan Pendidikan Kota Palangka Raya juga mengeluhkan ditiadakannya uang operasional untuk para pengurus, sehingga tidak bisa melakukan monitoring ke sekolah.

Keluhan Dewan Pendidikan ini pun ditanggapi oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah. “Soal insentif atau biaya operasional tahun ini sudah dialokasikan Rp20 juta,” jawab Mukarramah.

Kemudian soal kekurangan guru, Mukarramah mengatakan saat ini pihak pemerintah daerah tidak boleh asal merekrut tenaga kontrak, karena aturannya memang demikian.

“Kalau soal guru, nanti akan kita sampaikan ke dinas pendidikan agar mereka memetakan sekolah mana saja yang kekurangan tenaga pendidik agar bisa disikapi,” tegasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Tidak RAT Koperasi Bakal Ditutup

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Salah satu ciri koperasi yang selalu eksis bertahan, adalah koperasi yang mampu memberikan  kesejahteraan yang lebih baik bagi anggotanya. Maka itu koperasi  melalui pengurusnya diharapkan dapat  terus berfikir dengan tujuan untuk memberikan profit atau keuntungan yang dapat mengembangkan koperasi agar lebih maju.

“Sejalan dengan itu semua, maju tidaknya koperasi  adalah  ditunjukkan dengan konsistennya digelar rapat anggota tahunan (RAT),” ungkap Asisten II Setda Kota Palangka Raya, Ikhwansyah saat membacakan sambutan Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin pada acara rapat anggota tahunan  (RAT) tahun buku 2018 Koperasi Pegawai  Republik Indonesia  (KPRI) Bina Tani, di Aula Pengembangan Pendidikan Non Formal, Selasa (15/1/2018).

Dikatakan, rapat koperasi merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan dan merupakan ciri utama dalam menggerakkan koperasi. RAT mempunyai arti yang cukup strategis dalam pengembangan koperasi kearah yang lebih baik.

“Terlebih RAT sangat penting dalam membahas laporan pertanggungjawaban  pengurus dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi kedepan,” ucap Ikhwansyah.

Disampaikan, Pemerintah Kota Palangka Raya mengapresiasi upaya KPRI Bina Tani yang telah menunjukan kemajuan  cukup berarti, dimana modal usaha tutup buku tahun 2018, mampu mencapai sebesar Rp.3,5 Milyar, bila dibanding modal usaha tahun buku 2017 yang lalu sebesar Rp 2,9 Milyar.

“Ini  berarti diperoleh peningkatan sebesar Rp600 juta atau 20,69% sehingga koperasi dapat berkembang lebih baik. Ini bisa menjadi contoh koperasi pegawai negeri lainnya maupun koperasi umum maupun swasta,” cetusnya.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya Afendie menyampaikan, RAT dapat dijadikan sebagai koreksi dan evaluasi dari berbagai persoalan/permasalahan yang dialami koperasi.

Selain itu RAT berguna untuk  perbaikan dan pembenahan  manajemen pengelolaan koperasi, dengan tujuan dasar koperasi adalah memajukan  kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat  yang maju dan sejahtera adil dan makmur.

“RAT sebagai gambaran dari berjalannya kegiatan koperasi. Bila sebuah koperasi tidak melaksanakan RAT maka koperasi itu tidak sehat dan bisa saja ditutup,” tandasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Tarif Masuk Objek Wisata Kereng Bangkirai Sudah Sesuai Perda

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palangka Raya, Senin (14/1/2019).

RDP yang juga dihadiri pihak badan pengelola pajak, dinas perhubungan, bagian hukum, Obudsman, dan pihak pelapor Ersa Nugraha ini membahas soal pungutan yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di objek wisata Kereng Bangkirai.

Komisi C DPRD Palangka Raya menerima laporan jika tarif masuk ke objek wisata air hitam yang diberlakukan oleh Pokdarwis Kereng Bangkirai tidak sesuai ketentuan.

Namun setelah digelar RDP, maka diketahui jika tarif masuk ke objek wisata Kereng Bangkirai sudah sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 dan 4 Tahun 2018.

“Tarif masuk yang dipungut cuma Rp5 ribu sesuai Perda. Retribusi ini full disetor ke kas daerah,” jelas Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah.

Mukarramah menjelaskan dalam RDP ini Pokdarwis Kereng Bangkirai juga mengakui jika mereka menambah pungutan 15 persen kepada pengunjung yang menggunakan fasilitas kapal dan lainnya.

Pengutan 15 persen ini diputuskan oleh Pokdarwis dan sudah diketahui oleh masyarakat. Uang pungutan 15 persen digunakan untuk membayar jasa petugas kebersihan dan penyediaan musik di lokasi wisata.

Mukarramah menyambut baik adanya pungutan tambahan 15 persen ini karena uangnya digunakan untuk membayar pekerja di objek wisata dan hasilnya baik.

Salah satunya dengan adanya pekerja yang direkrut Pokdarwis menjadikan lokasi wisata Kereng Bangkirai menjadi bersih dari sampah. “Dengan adanya objek wisata air hitam, maka masyarakat lebih berdaya. Jika sebelumnya bekerja mencari ikan, maka sekarang bisa berusaha dan menjadi pemandu wisata,” imbuhnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Lurah Harus Libatkan RT Dalam Pendataan Tanah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Kelurahan Petuk Katimpun dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Senin (14/1/2018).

RDP ini digelar untuk menindaklanjuti laporan warga mengenai tumpang tindih penerbitan surat hak milik (SHM) melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Neni Adriaty Lambung menjelaskan dalam RDP ini terungkap jika sebagian tanah warga yang diusulkan dalam PTSL, namun namanya tidak ada.

Bahkan ada tanah warga yang statusnya sudah sertifikat hak milik (SHM) juga masih digugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan menggunakan verklaring.

Dalam RDP ini pihak kelurahan dan BPN menjelaskan jika dalam 2018 sudah menerbitkan 272 lembar SHM, namun ada sekitar 50 SHM yang belum diberikan kepada warga.

Neni berpesan agar persoalan sengketa tanah seperti ini tidak terulang maka disarankan pihak kelurahan intens melakukan koordinasi dengan BPN dan harus melibatkan RT dalam pendataan tanah. (MC. Isen Mulang/engga)

Suksesi Pemilu 2019 Memerlukan Sinergitas

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palangka Raya, Januminro mengatakan, untuk menyukseskan pelaksanaan pileg dan pilpres pada 17 April mendatang di Kota Palangka Raya, memerlukan sinergitas terutama pengawasan terhadap daerah-daerah rawan konflik menjelang pemilu

“Kami sudah melakukan pemetaan rivalitas daerah rawan konflik untuk menghadapi pileg dan pilpres April mendatang. Rivalitas ini dilakukan sampai ke tingkat bawah,” ujarnya, Senin (14/1/2019).

Menurut Janu, tingkat kerawanan wilayah konflik pemilu di Kota Palangka Raya secara umum dapat dikatakan sangat relatif. Dimana semuanya bisa saja berpotensi terjadinya tingkat kerawanan yang cukup tinggi. 

“Maka itu perlu adanya kerjasama semua pihak. Terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak kepolisian untuk betul-betul mengawasi hal-hal ini, ” ingatnya.

Pihaknya pun lanjut Janu, akan mempergencar sosialisasi mengenai rivalitas untuk pileg dan pilpres ini. Sehingga ketika ada persaingan hasil pemilu tidak sampai menimbulkan konflik 

“Kita mengajak semua elemen untuk menyukseskan pemilu secara aman dan lancar sesuai keinginan bersama,” tegasnya.

Sebelumnya Wakil Walikota Palangka Raya Hj. Umi Mastikah berharap agar pemilu 2019 yang digelar 17 April mendatang, tidak ada intervensi dan intimidasi dari pihak pihak tertentu.

“Diperlukan sinergitas banyak pihak dalam menyukseskannya, sehingga dihasilkan pemilu yang berkualitas dan menjadi tolok ukur baiknya penyelenggaraan pesta demokrasi,” harapnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Meresahkan Warga, Sarang Tawon Dievakuasi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Lagi-lagi sarang Tawon bikin resah para warga di Palangka Raya. Kali ini warga Komplek Perumahan Bumi Palangka Jalan Tjilik Riwut Km 8 Palangka Raya yang melaporkan adanya sarang tawon  berukuran besar berdiameter 60 Cm yang menempel disalah satu rumah warga.

“Adalah Arif Rahman warga perumahan Bumi Palangka yang melaporkan ke pihak Damkar dan Penyelamatan, pada Minggu kemarin, bahwa ada sarang lebah (tawon)  dibagian atas rumah warga yang dalam kondisi tidak berpenghuni,”ungkap  Kepala Regu Unit I Rescue Penyelamatan, Sucipto, Senin (14/1/2019).

Dikatakan Sucipto, keberadaan sarang tawon di komplek perumahan tersebut berdasarkan penuturan warga sekitar telah ada sejak awal tahun 2018 lalu.  Bahkan telah memakan korban jiwa. 

“Sudah memakan satu korban jiwa, hanya saja saat itu tidak terekspos. Karena membahayakan dan banyak warga yang disengat, barulah warga ada yang berinisiatif melapor ke pihak Damkar,”bebernya. 

Dilanjutkan Sucipto,  setelah menerima laporan warga,  maka sejumlah personil Damkar  yang memiliki keahlian khusus mendatangi lokasi untuk melihat kondisi sarang lebah jenis predator yang sangat berbahaya tersebut. 

Dalam menangani sarang tawon itu lanjut dia, bukan serta-merta personil langsung mengambil upaya mengevakuasi, namun terlebih dahulu harus diamati serta dibaca situasi maupun kondisi sekitar sarang. Terutama mengedepankan kehati-hatian dan perhitungan yang matang.

“Terlebih sarang tawon pada rumah Itu menempel antara bagian atas rumah dengan pohon bambu yang tumbuh menjalar dekat rumah.Jadi ini bagian tersulit evakuasi,”jelas Sucipto. 

Selama ini sambung dia, evakuasi sarang tawon kebanyakan dilakukan pada situasi dilingkungan sarang dalam kondisi tidak terang.

“Nah, untuk mengevakuasi sarang tawon di komplek perumahan ini, personil  baru berhasil melakukan evakuasi sekitar pukul 19.00 WIB. Dimana semua penerangan yang ada di dekat sarang tawon seperti listrik dipadamkan sementara,”tuturnya.

Hal itu dilakukan kata Sucipto adalah sebagai salah satu trik,  sebab bila situasinya gelap, tawon-tawon biasanya akan masuk kebagian dalam sarang. Saat situasi gelap itulah personil akan mudah melakukan evakuasi, namun tetap dengan mengenakan seragam khusus. 

“Kalau dilakukan evakuasi dikala suasana terang benderang,  maka tidak akan mungkin, sebab tawonnya akan menyengat siapapun yang ada disekitar,” tandasnya.

Sucipto pun meminta warga jangan sungkan untuk melapor ke pihak Damkar manakala dilingkungannya di dapat sarang tawon. “Jangan menunggu ada korban,  baru kemudian melapor itu terlalu terlambat,”pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)